Jowonews

Logo Jowonews Brown

Hari: 20 April 2020

UMP Purwokerto Serahkan Bantuan 1.000 Paket Sembako bagi Pemkab Banyumas

oleh

PURWOKERTO, Jowonews.com – Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) menyerahkan bantuan berupa 1.000 paket sembako kepada Pemerintah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, untuk didistribusikan kepada warga yang terdampak COVID-19. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Rektor UMP Dr. Anjar Nugroho kepada Bupati Banyumas Achmad Husein di halaman Pendopo Sipanji, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Senin. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Banyumas Achmad Husein menyampaikan terima kasih kepada UMP yang telah bersimpati dengan menyerahkan bantuan kepada orang-orang yang terdampak COVID-19. “Mudah-mudahan ini diberi balasan berlipat ganda oleh Yang Memberi Hidup,” katanya. Menurut dia, bantuan tersebut nantinya akan disalurkan kepada warga yang berhak atas koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsospermades) Kabupaten Banyumas. Sementara itu, Rektor UMP Dr. Anjar Nugroho mengatakan pihaknya memberikan 1.000 paket sembako untuk masyarakat Kabupaten Banyumas yang terdampak COVID-19. “Ini hanya salah satu bantuan kami kepada masyarakat. Yang lain adalah kita berikan beasiswa kepada keluarga korban COVID-19, beasiswa kuliah di UMP,” jelasnya. Ia mengatakan pihaknya sebelumnya juga memberikan bantuan kepada mahasiswa yang terdampak COVID-19 sebanyak 750 paket sembako. Menurut dia, bantuan tersebut berasal dari program pertanggungjawaban sosial UMP dan sumbangan dari civitas academica UMP. “Sampai sekarang, kita sudah mengeluarkan sekitar Rp3 miliar untuk berbagai macam bantuan terkait dengan pandemi COVID-19 ini,” katanya Selain itu, kata dia, pihaknya juga menyiapkan Hotel UMP di kawasan Kebondalem, Purwokerto, yang berkapasitas 30 kamar untuk dijadikan tempat peristirahatan bagi tenaga medis yang menangani pasien COVID-19. “Kami persilakan kepada Dinas Kesehatan untuk menggunakan hotel itu untuk menampung para petugas kesehatan yang bertugas di garis depan,” jelasnya. (jwn5/ant)

Pemerintah Akan Rilis Regulasi Relaksasi dan Stimulus UMKM

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu  mengatakan pemerintah segera merilis kebijakan relaksasi dan stimulus bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Febrio menuturkan relaksasi dan stimulus UMKM tersebut nantinya akan menggunakan dana Rp150 triliun yang merupakan anggaran untuk kegiatan pemulihan ekonomi nasional. “Ini sedang digodok, tapi diindikasikan ini adalah relaksasi dan stimulus untuk UMKM. Dalam waktu dekat akan kita rilis,” katanya dalam diskusi publik secara daring di Jakarta, Senin. Febrio menyatakan formulasi dari stimulus untuk UMKM tersebut akan disampaikan terlebih dahulu kepada Presiden Joko Widodo agar dapat dilihat terkait preferensinya. “Beliau akan melihat preferensinya seperti apa tapi ini memang untuk kelas menengah UMKM itu,” ujarnya. Febrio menjelaskan dana Rp150 triliun itu merupakan bagian dari tambahan belanja dalam APBN 2020 sebesar Rp405,1 triliun yang digunakan untuk penanganan dampak COVID-19. Sementara itu, Febrio merinci Rp405,1 triliun terdiri dari Rp75 triliun bidang kesehatan, Rp110 triliun perlindungan sosial, Rp75,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat, serta Rp150 triliun untuk program pemulihan ekonomi. Ia mengatakan untuk program kredit usaha rakyat (KUR), program keluarga harapan (PKH), bantuan langsung tunai (BLT), dan usaha mikro (UMi) hingga kini telah menyasar 20 persen UMKM terbawah. “Ini yang akan kita kejar karena untuk KUR, UMi, PKH, BLT dan sebagainya sudah menyasar 20 persen paling bawah,” katanya. Oleh sebab itu Febrio menuturkan melalui stimulus Rp150 triliun nantinya dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas khususnya dalam sektor UMKM. “Sekarang kita mau lihat bagaimana caranya supaya yang di atas 20 persen tadi juga dapat karena ini menyangkut sektor informal yang di level UMKM,” ujarnya. Ia pun berharap relaksasi dan stimulus UMKM yang akan segera dirilis mampu mengurangi beban UMKM yang tertekan pandemi COVID-19. “Ini yang ingin kita lihat bagaimana Rp150 triliun ini bisa efektif untuk mengurangi beban mereka yang di sana. Jadi, fokusnya memang ke UMKM,” katanya. (jwn5/ant)

Kabareskrim Mengaku Butuh Waktu Untuk Distribusikan Gula ke Pasar

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo mengatakan bahwa penyaluran gula hingga ke tangan konsumen harus melalui berbagai proses yang membutuhkan waktu. Menurut dia, ada beberapa proses yang harus dilalui hingga gula hingga sampai ke konsumen, mulai dari pengepakan hingga distribusi. Dia mencontohkan salah satu kendala yang dihadapi dalam situasi pandemik COVID-19 saat ini adalah sulitnya mencari buruh angkut dan supir truk. “Kalau dulu, menurunkan barang di pelabuhan bisa cepat karena kulinya banyak. Kalau sekarang berkurang. Jumlah kendaraan yang tersedia, sopir-sopirnya,” kata Komjen Sigit saat dihubungi ANTARA, di Jakarta, Senin. Ia menyebut, saat ini ada sejumlah perusahaan gula rafinasi yang ditugaskan oleh Pemerintah untuk memproduksi gula konsumsi dari gula rafinasi. Kemudian gula impor juga secara bertahap sudah masuk ke Tanah Air. “Semuanya masih berproses untuk bisa memenuhi kebutuhan pasar supaya harganya segera turun,” ujarnya. Sigit menegaskan stok gula di pasar saat ini masih mencukupi dan segera ditambah terlebih jelang Bulan Ramadhan. “Kami sudah lakukan pengecekan,” ucap mantan Kadiv Propam Polri ini. Di beberapa pasar tradisional di Jakarta seperti Pasar Mayestik, Pasar Senen dan Pasar Rawamangun, harga gula pasir saat ini berkisar Rp16 ribu hingga Rp19 ribu per kilogram. Sementara di ritel modern seperti di Naga Swalayan, Primo Supermarket dan Lotte Mart, gula pasir terpantau stabil di harga Rp12.500 per kilogram. Namun, pembelian dibatasi tergantung kebijakan ritel modern masing-masing. (jwn5/ant)

Doni Monardo: Daerah Atur Distribusi APD

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Pemerintah melalui Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo meminta daerah mengatur pola distribusi alat pelindung diri (APD) bagi tenaga medis dengan baik. “Kami harap gugus tugas daerah setiap ada pengiriman ke daerah tolong dirancang yang baik RS mana yang mendapat prioritas,” ujar Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Monardo dalam konferensi pers di Jakarta, Senin. Pernyataan Doni disampaikan menyoal masih adanya sejumlah rumah sakit yang mengeluhkan kekurangan APD bagi tenaga medisnya. Doni mengatakan pengiriman APD dilakukan oleh TNI Angkatan Udara menggunakan pesawat ke seluruh daerah. Dia meminta media untuk mengawal setelah APD diserahkan ke daerah, agar distribusinya tepat sasaran ke RS yang ditunjuk. “Intinya kita harus lindungi dokter agar terhindar dari musibah. Mereka harus mendapatkan APD premium dengan standar WHO,” ujar Doni. Berkaitan adanya inisiatif masyarakat memproduksi APD yang tidak berstandar WHO, Doni menyampaikan pemerintah tidak melarang. Pemerintah, kata dia, mengapresiasi semangat masyarakat tersebut, namun dia menekankan untuk dokter dan perawat tetap harus diberikan APD terbaik berstandar WHO. “Untuk dokter dan perawat kami tetap kasih yang terbaik yaitu APD berstandar WHO. Di luar berstandar WHO dapat diberikan kepada selain dokter dan perawat dan mereka yang di garis terdepan,” ujar Doni. (jwn5/ant)

Napi Asimilasi Berulah, Yasonna Minta Jajarannya Koordinasi dengan Kepolisian

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly meminta seluruh jajarannya untuk meningkatkan koordinasi dengan pihak kepolisian terkait adanya narapidana yang kembali melakukan tindak kriminal usai dibebaskan melalui program asimilasi dan integrasi di tengah pandemik COVID-19. “Saya harapkan seluruh Kakanwil dan Kadivpas berkoordinasi dengan para Kapolda di seluruh daerahnya agar warga binaan pemasyarakatan yang mengulangi tindak pidana setelah mendapatkan asimilasi dan integrasi untuk segera dikembalikan ke lembaga pemasyarakatan usai menjalani BAP di kepolisian, agar yang bersangkutan langsung menjalani pidananya,” ujar Yasonna dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin. Hal tersebut disampaikan Yasonna saat memberikan pengarahan secara daring kepada seluruh Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Divisi Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM. Selain pihak kepolisian, Yasonna juga meminta jajarannya untuk berkoordinasi dengan forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda). Dia pun mengingatkan kepada Kakanwil Kemenkumham dan Kadivpas untuk melengkapi administrasi para narapidana dan anak yang dibebaskan, serta basis data pasca program asimilasi terkait COVID-19, agar koordinasi bisa berjalan baik. Dalam kesempatan itu, Yasonna juga meminta jajarannya untuk melakukan evaluasi serta meningkatkan pengawasan terhadap warga binaan yang dibebaskan melalui asimilasi dan integrasi. Menurutnya, upaya ini penting dilakukan guna menekan jumlah warga binaan yang kembali melakukan tindak pidana setelah mendapatkan program tersebut. “Narapidana asimilasi yang melakukan pengulangan tindak pidana didominasi kasus pencurian, termasuk curanmor. Ke depan, semua warga binaan kasus pencurian yang akan mendapat program asimilasi harus dipantau lagi rekam jejaknya. Apabila ada yang tidak benar, jangan diberikan asimilasi karena dapat merusak muruah dari program ini,” ujarnya menegaskan. Yasonna juga menekankan agar Kakanwil turut memonitor narapidana dan anak yang telah dibebaskan. “Cek langsung ke keluarga tempat warga binaan menjalani asimilasi. Saya minta seluruh Kakanwil memantau program ini 24 jam setiap harinya,” ucap Yasonna. Yasonna menyebut pengarahan ini dilakukan sebagai bentuk evaluasi atas sikap masyarakat yang mengeluhkan kebijakan asimilasi dan integrasi terkait wabah COVID-19. Keluhan ini, kata dia, muncul akibat sejumlah kasus pengulangan tindak pidana oleh warga binaan yang dibebaskan lewat kebijakan tersebut. Kendati angka pengulangan tindak pidana tersebut dinilai rendah, Yasonna tetap meminta dilakukan berbagai evaluasi untuk memulihkan rasa aman di dalam masyarakat. Hingga Senin, pukul 07.00 WIB, jumlah narapidana dan anak yang dibebaskan lewat program asimilasi mencapai 38.822 orang. “Hal ini sangat penting kita lakukan. Dari 38 ribu lebih warga binaan yang dibebaskan lewat program ini, asumsikan saja 50 orang yang kembali melakukan tindak pidana. Angka pengulangan ini sebenarnya masih sangat rendah, bahkan jauh di bawah rate residivisme sebelum COVID-19 ini,” ujar Yasonna. “Tapi, kita tidak boleh beralasan demikian. Terlebih saat ini publik disuguhi informasi yang mengerikan, termasuk yang sebenarnya merupakan hoaks, terkait warga binaan asimilasi di sejumlah daerah. Karenanya, bila ada berita di media terkait pengulangan tindak pidana, saya minta setiap kanwil bertindak aktif memastikan kebenarannya di kepolisian. Hal ini harus dilakukan agar masyarakat tidak jadi ketakutan akibat berita miring yang tidak benar,” tuturnya. Dalam sesi pengarahan itu, Yasonna kembali mengingatkan agar kebijakan asimilasi ini bersih dari pungli. “Hukuman berat menanti bila ada pegawai melakukan pungli terhadap narapidana yang berhak mendapatkan program asimilasi. Saya sampaikan, jangan ada yang mencoba bermain,” kata dia. (jwn5/ant)

170 Dokter Baru Undip Diambil Sumpah Secara Online

oleh

SEMARANG, Jowonews.com – Universitas Diponegoro (Undip) Semarang mengambil sumpah 170 dokter baru dari jarak jauh atau secara daring menyusul adanya pandemi COVID-19. Dalam pengambilan sumpah angkatan ke-230 tersebut hanya lima perwakilan dokter baru yang hadir langsung di Gedung Serba Guna Fakultas Kedokteran Undip Semarang, di Semarang, Senin. Pengambilan sumpah sendiri dipandu oleh Dekan Fakultas Kedokteran Undip Semarang Dwi Pudjonarko. Sementara para dokter baru lainnya mengambil sumpah secara langsung dari jarak jauh dengan menggunakan aplikasi konferensi video yang sudah disiapkan. Dalam kegiatan tersebut, sambutan Rektor Undip Semarang dan perwakilan orangtua dokter baru juga disampaikan secara virtual. Dekan Fakultas Kedokteran Undip Semarang Dwi Pudjonarko mengatakan pengambilan sumpah dokter secara daring ini merupakan yang pertama kalinya dilakukan oleh kampus ini. Meski demikian, lanjut dia, Undip bukan perguruan tinggi pertama yang mengambil sumpah dokter baru secara virtual. “Undip ini perguruan tinggi kelima yang mengambil sumpah dokter baru secara virtual di tengah pandemi COVID-19,” katanya. Secara hukum, menurut dia, pengambilan sumpah secara daring ini sah. Kepada para dokter baru, ia berpesan untuk menyiapkan diri dalam menghadapi situasi yang terjadi saat ini. “COVID-19 merupakan ujian bagi profesi dokter. Bersiaplah untuk mengabdikan diri,” katanya. Sementara Rektor Undip Semarang Yos Johan Utama dalam sambutan yang disampaikan secara virtual menyampaikan syukur karena pengambilan sumpah dokter batu ini bisa digelar di tengah keprihatinan bangsa. Menurut dia, dokter merupakan profesi yang bermartabat. “Oleh karena itu harus diemban oleh seseorang yang mempunyai integritas tinggi,” katanya. (jwn5/ant)

Pasien COVID-19 yang Sembuh di Banyumas Bertambah 5 Orang

oleh

PURWOKERTO, Jowonews.com – Jumlah pasien yang sembuh dari COVID-19 di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, bertambah menjadi lima orang, kata Bupati Banyumas Achmad Husein usai memimpin rapat penanggulangan infeksi virus corona, Senin. “Hari ini bertambah lagi satu orang yang dinyatakan sembuh dan boleh pulang, sehingga total pasien yang sudah dinyatakan sembuh sebanyak lima orang dari total pasien positif COVID-19 yang mencapai 13 orang, dua orang di antaranya meninggal dunia,” katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Sementara jumlah pasien dalam pengawasan (PDP) di Kabupaten Banyumas, ia melanjutkan, berdasarkan data Senin (20/4) pagi secara keseluruhan mencapai 71 orang dengan perincian 45 orang sudah dinyatakan negatif sehingga boleh pulang, tujuh orang meninggal dunia, dan 26 orang masih menjalani perawatan.  “Hampir semuanya sehat, cuma ada satu orang yang memiliki penyakit pemberat, kondisinya memburuk. Tetapi yang ini belum tentu positif karena (hasil pemeriksaan) swab-nya belum keluar,” kata Bupati. Mengenai pemeriksaan menggunakan alat tes diagnostik cepat pada pasien dalam klaster Gowa, yang terdiri atas warga yang baru pulang dari acara Ijtima Ulama Dunia 2020 di Gowa, Bupati mengatakan bahwa pemeriksaan sudah dilakukan pada 320 orang yang baru pulang dari Gowa beserta keluarga mereka dan orang-orang yang pernah melakukan kontak dengan mereka. Berdasarkan hasil pemeriksaan menggunakan alat tes diagnostik cepat, menurut dia, ada 40 orang terindikasi terinfeksi virus corona dan membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut. “40 orang ini sudah kami evakuasi ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan klinis, kemudian (pemeriksaan) laboratorium, pemeriksaan swab yang paling penting untuk menentukan ini positif COVID-19 atau bukan,” katanya. Ia menambahkan bahwa ada dua orang yang terindikasi terinfeksi virus corona yang menjalani karantina mandiri di rumah mereka di Kelurahan Kober, Kecamatan Purwokerto Barat, dengan pengawasan dari personel Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 tingkat rukun tetangga, kelurahan, kecamatan, dan puskesmas. “Hal itu dilakukan karena salah seorang di antaranya sudah lanjut usia dan kondisinya sakit, kemudian yang satu merupakan putranya sehingga merawat yang lanjut usia itu,” katanya. Bupati mengatakan warga yang menurut hasil pemeriksaan menggunakan alat tes diagnostik cepat tidak terindikasi terserang virus corona kondisinya juga dipantau oleh petugas dan diarahkan untuk menjalani karantina mandiri di rumah. Warga yang tidak bisa menjalani karantina mandiri di rumah, ia melanjutkan, akan dievakuasi ke tempat karantina yang sudah disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas. Ia menambahkan orang-orang dalam klaster Gowa yang menjalani pemantauan terkait penularan COVID-19 berada di 18 desa/kelurahan di 10 kecamatan di Kabupaten Banyumas. (jwn5/ant)

PKL Kudus: Pembatasan Jam Malam Kota Kudus Perlu di Evaluasi

oleh

KUDUS, Jowonews.com – Pedagang kaki lima (PKL) di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, berharap pemberlakuan pembatasan jam malam dievaluasi, terutama untuk durasi waktunya agar kesempatan PKL berjualan bisa lebih lama sehingga setiap hari masih bisa mendapatkan pemasukan. “Saya sepakat dengan pembatasan jam malam karena demi kepentingan bersama agar penyebaran penyakit virus corona (COVID-19) tidak meluas. Akan tetapi, PKL juga butuh solusi agar pemasukan setiap hari tidak hilang,” kata salah satu pedagang angkringan di Jalan Sunan Kudus Anton di Kudus, Senin. Menurut dia kesempatannya berjualan selama tiga jam terlalu pendek, karena mayoritas konsumennya justru mulai berdatangan pada malam hari. Ia mengusulkan pemberlakuan tidak dimulai pukul 20.00 WIB, tapi diundur agar PKL bisa berjualan lebih lama. Omzet penjualannya, lanjut dia, turun drastis dari sebelumnya semalam bisa mendapatkan pemasukan antara Rp200 ribu, kini hanya berkisar Rp50 ribu. Bahkan nasi bungkus yang disediakan dari semula 130 bungkus dikurangi menjadi 40 bungkus saja masih tetap sisa. “Saya justru lebih senang dengan kebijakan sebelumnya, pembeli dilarang makan di tempat, melainkan makanannya harus dibawa pulang,” ujarnya. Hal senada juga diungkapkan Imam, pedagang martabak di Alun-alun Kudus mengaku kesempatan berjualan terlalu pendek karena mulai berjualan pukul 17.00 WIB dan pukul 20.00 WIB sudah harus tutup. Biasanya, kata dia, konsumen mulai berdatangan justru antara pukul 20.00 hingga pukul 21.00 WIB. Pesanan yang diterima mendekati pukul 20.00 WIB, terpaksa ditolak karena petugas sudah mengingatkan semua PKL agar mengemasi dagangannya sebelum pukul 20.00 WIB. Jika sebelumnya bisa mendapatkan pemasukan antara Rp400 ribu hingga Rp500 ribu semalam, sejak diberlakukan pembatasan jam malam turun antara Rp150 ribu hingga Rp200 ribu semalam. Ia berharap ada solusi agar PKL tetap ada kesempatan berjualan sehingga masih bisa mendapatkan pemasukan setiap harinya agar keluarganya juga bisa terpenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. “Untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, kami hanya bisa berjualan di tepi jalan,” ujarnya. Pemkab Kudus sendiri mulai memberlakukan pembatasan jam malam sejak Sabtu (18/4) mulai pukul 20.00-06.00 WIB di kawasan Alun-alun Kudus serta kawasan Balai Jagong. Kebijakan tersebut, betul-betul dipatuhi semua pemilik usaha, termasuk KFC yang berada di kompleks pusat perbelanjaan juga ikut tutup setelah pukul 20.00 WIB. (jwn5/ant)