Jowonews

Logo Jowonews Brown

Hari: 22 April 2020

Kemenhub Siapkan Payung Hukum Aturan Larangan Mudik

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Kementerian Perhubungan menyiapkan payung hukum berupa Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) menindaklanjuti pelarangan mudik yang sudah resmi dijalankan mulai 24 April 2020. “Kemarin Presiden sudah memutuskan bahwa pemerintah tidak lagi mengimbau tapi dengan tegas melarang masyarakat untuk mudik. Arahan beliau, transportasi diharapkan dapat berperan aktif dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID-19. Untuk itu, … Baca Selengkapnya

Presiden Beri 3 Arahan Mitigasi Dampak Corona ke Sektor Riil

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Presiden RI Joko Widodo memberikan tiga arahan terkait upaya mitigasi dampak COVID-19 terhadap sektor riil melalui Rapat Terbatas “Lanjutan Program Mitigasi Terhadap Sektor Riil” yang diselenggarakan melalui video conference dari Istana Merdeka, Jakarta, Rabu. “Sektor riil menyerap banyak tenaga kerja dan kita harap mereka mampu bertahan dan tidak melakukan PHK. Saya ingin … Baca Selengkapnya

Pemerintah Diminta Serius Sikapi Rencana Aksi Buruh 30 April

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Anggota Komisi IX DPR RI Obon Tabroni meminta pemerintah agar serius menyikapi rencana aksi unjuk rasa yang dilakukan para buruh terkait RUU Cipta Kerja pada 30 April 2020 saat situasi pandemi COVID-19 melanda Indonesia. “Inisiatif Omnibus Law RUU Cipta Kerja berasal dari pemerintah. Oleh karena itu sebaiknya pemerintah mengkaji ulang rencana penyusunan … Baca Selengkapnya

F-PKS Minta Pemerintah Tegas Terkait Larangan Mudik

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Sukamta meminta pemerintah pusat lebih tegas dalam kebijakan larangan mudik Lebaran 2020 sampai pandemi COVID-19 berakhir karena potensi penyebaran virus tersebut harus dicegah. “Karena berbagai pertimbangan, potensi penyebaran dan penularan dari 1,3 juta calon pemudik harus segera dicegah. Saya berharap Pemerintah pusat punya ketegasan terhadap larangan … Baca Selengkapnya

Anggaran Terbatas, Pemkot Surakarta Akui Tak Mampu Lakukan PSBB

oleh

SOLO, Jowonews.com – Pemerintah Kota Surakarta mengakui tidak mampu melakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) mengingat keterbatasan anggaran jaring pengaman sosial sebesar Rp49 miliar. “Anggaran ini hasil rasionalisasi sejumlah kegiatan di OPD (organisasi perangkat daerah) hanya cukup sampai bulan depan (Mei). Kami tidak mampu lagi jika harus melakukan PSBB,” kata Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan … Baca Selengkapnya