Jowonews

Logo Jowonews Brown

Hari: 30 April 2020

Tidak Turun ke Jalan, KSPI Akan Peringati Hari Buruh dengan Bakti Sosial

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan memperingati Hari Buruh tanpa turun ke jalan pada 1 Mei 2020, tidak menggelar pawai atau unjuk rasa seperti tahun-tahun sebelumnya karena wabah COVID-19 tidak memungkinkan penyelenggaraan kegiatan yang menghadirkan banyak orang. Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan para buruh akan melakukan kegiatan seperti bakti sosial dan penggalangan dana untuk membantu buruh terdampak wabah COVID-19 pada peringatan Hari Buruh tahun ini. “Buruh tidak akan melakukan aksi turun ke jalan pada May Day besok, tetapi kami akan melakukan kegiatan-kegiatan dalam bentuk lain yang menyuarakan isu perjuangan kaum buruh,” kata Presiden KSPI ketika dihubungi dari Jakarta pada Kamis. Ia mengatakan, Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) yang meliputi KSPI, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), dan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) akan memperingati Hari Buruh dengan mengadakan bakti sosial, termasuk di antaranya menyampaikan bantuan alat pelindung diri untuk petugas medis ke rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan. Selain itu, para pekerja yang tergabung di KSPI akan melakukan penggalangan dana untuk memberikan bantuan pangan pokok dan masker kepada buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan warga yang membutuhkan. “Selain dalam bentuk kegiatan sosial, kita juga akan melakukan kampanye sosial media yang menyuarakan isu Hari Buruh,” kata Said. Lewat media sosial, serikat pekerja akan menyuarakan tuntutan penolakan terhadap Omnibus Law Cipta Kerja serta menyerukan penghentian PHK pada masa pandemi COVID-19. Selain itu, serikat pekerja akan mendorong pengusaha melindungi pekerja dengan meliburkan pekerja semasa wabah dengan tetap memberikan upah dan tunjangan hari raya. (jwn5/ant)

Kemenhub Pantau Penerapan Permenhub 25/2020 Soal Larangan Mudik

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Kementerian Perhubungan melakukan pemantauan (monitoring) implementasi dari peraturan yang mulai berlaku sejak 24 April 2020 tersebut pascaditerbitkannya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri 1441 H dalam rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19. Pemantauan dilakukan pada moda transportasi darat, laut, udara, dan perkeretaapian di sejumlah daerah di Indonesia. Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, menjelaskan fokus pemantauan yang dilakukan yaitu memastikan implementasi di lapangan terkait larangan sementara penggunaan sarana transportasi berjalan dengan baik, dan memastikan angkutan-angkutan yang dikecualikan seperti angkutan barang/logistik dapat tetap berjalan dengan baik. Hingga Rabu, (29/4), atau hari keenam diberlakukannya larangan sementara penggunaan transportasi untuk mudik, pada moda transportasi darat, dari hasil penyekatan di pos-pos pemeriksaan yang dikoordinasikan Korlantas Polri dilaporkan bahwa pelaksanaan berjalan dengan baik dan pada hari ini terjadi penurunan jumlah kendaraan yang diminta untuk putar balik dibandingkan hari sebelumnya. “Untuk angkutan penyeberangan, khususnya di lintas Merak-Bakauheni dilaporkan sudah tidak melayani angkutan penumpang, namun hanya melayani angkutan logistik dan angkutan lain yang dikecualikan,” ujarnya. Sementara pada moda transportasi laut, udara dan perkeretaapian, berdasarkan pemantauan yang dilakukan Kemenhub, angkutan yang mengangkut barang/logistik dilaporkan tetap berjalan normal. Dilaporkan pula di sejumlah pelabuhan besar, seperti Pelabuhan Tanjung Priok sudah tidak ada lagi kegiatan angkutan kapal untuk penumpang umum, kecuali kapal-kapal yang dikecualikan dari larangan beroperasi sesuai PM 25/2020. “Begitupun di bandara, dilaporkan sudah tidak ada penerbangan domestik yang membawa penumpang, namun untuk penerbangan internasional masih berjalan dengan normal,” katanya. Kondisi yang sama juga terjadi di sektor kereta api di mana semua KA jarak jauh tidak beroperasi, sedangkan KA perkotaan/lokal masih beroperasi dengan menerapkan physical distancing (pembatasan jumlah penumpang). KA yang masih beroperasi yaitu : KA Bandung Raya, KA Doho/Pantaran/Tumapel di Jatim, KA Ekonomi Lokal Surabaya, KA Prameks Solo-Yogya, KA Batara Kresna Solo, KA Srilelawangsa Medan, LRT Sumsel, dan KRL Jabodetabek. (jwn5/ant)

Jelang Hari Buruh, KSPI Suarakan Penolakan terhadap Omnibus Law

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), jelang peringatan Hari Buruh 1 Mei 2020, mengingatkan pemerintah dan DPR untuk tidak memasukkan kluster ketenagakerjaan dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja . “Harapannya ke depan pemerintah, DPR dan lembaga terkait lain melakukan upaya pencegahan corona (COVID-19) secara lebih terpadu dan tidak perlu lagi membahas Omnibus Law, stop saja,” kata Presiden KSPI Said Iqbal ketika dihubungi dari Jakarta pada Kamis. Menurut dia, perlu dibuatnya draf baru kluster ketenagakerjaan yang pembuatannya melibatkan semua pemangku kepentingan seperti serikat pekerja, organisasi pengusaha dan pihak pemerintah. Selain itu, serikat buruh juga mengharapkan agar pemerintah untuk membuat strategi nyata untuk darurat pemutusan hubungan kerja (PHK) yang sudah melanda ratusan ribu orang akibat dampak dari pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia. Dia mendesak agar pemerintah untuk mengambil langkah yang lebih nyata untuk mencegah semakin banyak orang yang menjadi korban PHK di tengah pademi. KSPI secara khusus mendesak agar pemerintah memeriksa perusahaan yang melakukan PHK besar-besaran. “Perusahaan yang melakukan PHK harus diaudit oleh akuntan publik. Untuk melihat apakah benar-benar rugi atau menjadikan alasan pandemi untuk memecat buruh,” kata dia. Dia juga menyoroti masih terdapat beberapa perusahaan yang membuka pabriknya meski beberapa pekerjanya diduga sudah terpapar COVID-19. Oleh karena itu KSPI mendesak agar perusahaan segera meliburkan para buruh dengan tetap membayar upah dan THR demi menjaga daya beli buruh dan masyarakat. Selain itu, meskipun memuji langkah pemerintah untuk meluncurkan Kartu Prakerja untuk membantu buruh dan pekerja yang dirumahkan atau terkena PHK, sistemnya masih harus diperbaiki. Dia juga menekankan di saat banyak pekerja dan buruh yang kehilangan pekerjaan, pelatihan mungkin belum dibutuhkan saat ini dan pemerintah bisa lebih memprioritaskan kepada pemberian bantuan tunai dan sembako terutama untuk yang terkena PHK. “Saat ini yang dibutuhkan uang tunai atau sembako bukan pelatihan. Nanti kalau sudah normal, bisa dilakukan pelatihan,” kata dia. (jwn5/ant)

Program Bantuan Pangan Non Tunai Dinilai Penting Saat Pandemi COVID-19

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Peneliti dari Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai bahwa program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) penting untuk dioptimalkan untuk menjaga ketahanan pangan dan menekan angka kemiskinan di tengah pandemi COVID-19. Peneliti CIPS, Pingkan Audrine Kosijungan di Jakarta, Kamis mengatakan bahwa pandemi COVID-19 membawa dampak yang signifikan bagi masyarakat Indonesia, terutama keluarga prasejahtera dan yang pekerjaannya terdampak berbagai kebijakan akibat pandemi ini. “Maka itu, BPNT penting dan harus dipastikan penyalurannya bisa memberikan dampak yang optimal terhadap para Keluarga Penerima Manfaat (KPM),” kata Pingkan dalam diskusi daring bertema “Menjamin Ketahanan Pangan melalui program BPNT”. Ia mengemukakan jumlah KPM yang meningkat dari 15,2 juta menjadi 20 juta, diharapkan tepat sasaran yaitu mereka yang benar-benar terdampak. Ia menambahkan adanya peningkatan jumlah manfaat yang diberikan, yaitu dari Rp150.000 per KPM per bulan (Januari-Februari) menjadi Rp200.000 per KPM per bulan (Maret-Desember), juga perlu diikuti adanya faktor-faktor yang menunjang efektivitasnya. “Tujuan penyaluran bantuan ini untuk menekan angka kemiskinan, harus juga didukung adanya ketersediaan pasokan pangan yang memadai karena ketersediaan akan membantu menjaga stabilitas harga pangan,” katanya. Maka itu, lanjut dia, pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah daerah harus dapat dipastikan tidak menghambat akses transportasi dari kendaraan yang membawa pasokan kebutuhan pangan antardaerah. Dalam kesempatan sama, Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kemensos Asep Sasa Purnama mengatakan selain peningkatan jumlah manfaat yang diberikan KPM, pihaknya juga meningkatkan dan mempercepat program keluarga harapan (PKH) yang semula disalurkan tiap tiga bulan sekali, akan diberikan tiap bulan ke 10 juta KPM. “Ini untuk meringankan beban keluarga penerima manfaat selama terdampak pandemi COVID-19,” katanya. (jwn5/ant)

Minta TNI/Polri Tindak Tegas Pelaku Kejahatan Saat Pandemi, Ganjar: Dor Saja

oleh

SEMARANG, Jowonews.com – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta jajaran TNI dan Polri untuk menindak tegas para pelaku kejahatan yang beraksi saat wabah COVID-19. “Pak Kapolda dan Pangdam sudah rapat dan beliau mengatakan ‘Pak Gubernur percayakan pada kami’. Saya bilang, kalau ada kejahatan tindak tegas tidak usah ragu-ragu, kalau dia melawan ‘dor’ (tembak, red) saja,” katanya di Semarang, Rabu. Hal tersebut disampaikan Ganjar karena menerima banyaknya keluhan dari masyarakat mengenai maraknya pencurian hingga pembegalan. Untuk mengantisipasi terjadinya berbagai tindak kejahatan tersebut, Ganjar menyebut masyarakat mesti menghidupkan kembali kegiatan ronda di lingkungan masing-masing, baik di perkotaan maupun pedesaan. “Kita perlu ronda lagi dan kita kerja sama dengan kepolisian,” ujarnya. Kalau sudah kondisi seperti ini, kata Ganjar, jangan sampai ada pihak-pihak yang menunggangi karena semua tahu negara sedang mengalami masa sulit menghadapi pandemi COVID-19. “Kalau butuh bantuan lebih baik lapor saja, menyampaikan ke perangkat desa. Kita akan bantu. Kita sedang diuji, semoga kita mampu,” katanya. Dalam kesempatan tersebut, Ganjar pun menyangkal kejahatan yang saat ini marak terjadi berasal dari para narapidana asimilasi, namun dirinya juga melakukan upaya pendampingan kepada yang bersangkutan dengan memberikan pelatihan. “Banyak hoaks yang ditebar kejahatan dari asimilasi karena persentasenya 0,01 persen, maka tugas saya membina mereka memberikan pelatihan sampai kampung-kampung. Maka kami di Jawa Tengah membuat ‘Jogo Tonggo’, di sana kita mengelola pangan sampai keamanan,” ujarnya. (jwn5/ant)