Jowonews

Logo Jowonews Brown

Hari: 6 Mei 2020

Realisasi Penerimaan Pajak Daerah di Kudus Masih Rendah

oleh

KUDUS, Jowonews.com – Realisasi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, hingga awal April 2020 baru terealisasi sebesar Rp 31,69 miliar atau 23,76 persen dari target sebesar Rp 133,42 miliar mengingat banyak sektor usaha yang lesu akibat pandemi virus korona (Covid-19). “Rata-rata per bulan, realisasi penerimaannya memang belum sesuai target. Akan tetapi, di tengah pandemi Covid-19 kami tetap berupaya yang terbaik,” kata Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus Eko Djumartono melalui Kepala Bidang Perencanaan dan Operasional Pendapatan Daerah Famny Dwi Arfana di Kudus, Rabu. Ia mengungkapkan sejak awal memang diprediksi sulit memenuhi target di tengah pandemi Covid-19, mengingat banyak sektor usaha yang lesu, bahkan ada yang tutup. Bahkan, sektor jasa penginapan seperti hotel dan restoran jauh sebelumnya sudah mengajukan pengurangan pajak serta PBB. Sejumlah pengelola hotel mengakui mengalami penurunan jumlah tamu yang menginap, menyusul langkah antisipasi masyarakat menghindari penularan virus korona dengan melakukan isolasi di rumah. Dari target penerimaan pajak sebesar Rp 133,42 miliar, berasal dari 11 pos penerimaan pajak, di antaranya pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, dan pajak penerangan jalan. Sementara pajak lainnya, yakni pajak mineral bukan logam batuan, parkir, air tanah, sarang burung walet, PBB, dan bea perolehan hak tanah bangunan (BPHTB). Persentase realisasi penerimaan pajak hingga 6 Mei 2020, tertinggi pajak air tanah sebesar 42,98 persen atau 1,06 miliar dari target sebesar Rp 2,4 miliar. Bahkan, pajak penerangan jalan pada tahun 2020 yang ditetapkan sebesar Rp 52,8 miliar sebagai penyumbang pajak terbesar dari 11 pos penerimaan pajak daerah di Kudus hingga 6 Mei 2020 baru terealisasi sebesar Rp 17,78 miliar atau 33,68 persen. Pada APBD Perubahan 2020, target penerimaan pajak daerah di Kabupaten Kudus bakal mengalami perubahan karena banyak pos penerimaan yang dipastikan sulit mencapai target saat kondisi di tengah mewabahnya virus corona. Misal, penerimaan pajak penerangan jalan dipastikan berkurang karena ada kebijakan dari pemerintah untuk membebaskan tagihan pelanggan PLN berkapasitas daya 450 Volt Ampere (VA) atau golongan masyarakat miskin serta diskon 50 persen untuk pelanggan 900 VA. Kebijakan tersebut, bakal diberlakukan selama tiga bulan, sehingga potensi penerimaan pajaknya juga akan berkurang sangat banyak.(jwn4/ant)

24 Tenaga Medis di Batang Dinyatakan Reaktif Covid-19

oleh

BATANG, Jowonews.com – Sebanyak 24 tenaga medis terdiri atas bidan dan perawat di Rumah Sakit Qolbu Insan Mulia (QIM) Kabupaten Batang, Jawa Tengah, berdasarkan hasil rapid test dinyatakan reaktif dan berpotensi terinfeksi virus corona jenis baru (Covid-19). “Mereka yang menjalani rapid test positif tersebut sebelumnya merupakan hasil tracking kontak dengan dokter yang positif Covid-19,” kata Bupati Batang Wihaji di Batang, Rabu. Menurut dia, 24 tenaga medis yang terdiri atas perawat dan bidan ini berkategori orang tanpa gejala (OTG) dan kondisinya masih sehat serta menjalani karantina di sebuah rumah sakit. “Sebanyak tiga dari 24 tenaga medis tersebut berasal Kecamatan Banyuputih, Kandeman, dan Bawang,” kata Wihaji didampingi Kepala Dinas Kesehatan Batang Mukhlasin. Ia mengatakan dengan bertambahnya jumlah warga terpapar Covid-19 maka warga diminta benar-benar mematuhi apa yang sudah diinstruksikan oleh pemerintah mengingat jika jumlah pasien positif terus meningkat maka daya tampung ramah sakit tidak akan mampu lagi dan harus dibawa ke luar daerah. “Oleh karena, tolong jangan sepelekan imbauan ataupun ketentuan yang ditetapkan pemerintah dalam mencegah penyebaran virus corona. Jangan sampai, jumlah terpapar virus corona di Batang terus bertambah,” katanya. Pada kesempatan itu, Wihaji juga minta pada pihak Rumah Sakit QIM menutup sementara poli rawat jalan seiring dengan meningkatnya jumlah warga terpapar virus corona. “Saya sudah melayangkan surat tertanggal 5 Mei 2020 agar Rumah Sakit QIM menutup sementara pelayanan poli rawat jalan selama 14 hari,” katanya.(jwn4/ant)

Presiden Minta Kurva COVID-19 Harus Turun di Bulan Mei Apapun Caranya

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Presiden RI Joko Widodo menegaskan kurva COVID-19 harus turun pada bulan Mei 2020 dengan cara apapun sesuai dengan target yang ditetapkan. “Target kita di bulan Mei ini harus betul-betul tercapai sesuai target yang kita berikan yaitu kurvanya sudah harus turun dan masuk posisi sedang bulan Juni dan bulan Juli masuk posisi ringan, dengan cara apapun,” ujar Presiden dalam arahan di Sidang Kabinet Paripurna “Pagu Indikatif RAPBN Tahun Anggaran 2021” yang diselenggarakan melalui video conference dari Istana Merdeka Jakarta, Rabu. Presiden mengingatkan fokus kerja utama bangsa Indonesia saat ini adalah mengendalikan COVID-19 secepat-cepatnya. Presiden memandang, negara yang menjadi pemenang adalah negara yang berhasil mengatasi COVID-19. “Untuk itu semua Menteri, kepala lembaga, Panglima TNI, Kapolri, saya minta mengerahkan semua energi, kekuatan untuk mengendalikan COVID-19 dan menangani dampak-dampak yang menyertainya,” ujarnya. Presiden menekankan upaya menurunkan kurva COVID-19 tidak hanya dilakukan gugus tugas tapi juga melibatkan seluruh elemen bangsa, jajaran pemerintahan, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, relawan, parpol dan sektor swasta. “Ini yang betul-betul harus didirijeni, diorkestrasi dengan baik. Saya yakin jika kita bersatu, kita disiplin menjalankan protokol kesehatan, semua rencana yang lalu sudah kita siapkan, akan bisa mengatasi COVID-19 secepat-cepatnya,” jelas Presiden. (jwn5/ant)

Bukalapak Bantah Isu Peretasan dan Kebocoran Data

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Platform perdagangan online Bukalapak membantah situs mereka kembali diretas sehingga mengakibatkan data pengguna bocor. “Keamanan data pengguna adalah prioritas kami sehingga dari waktu ke waktu, kami selalu mengimplementasi berbagai upaya demi meningkatkan keamanan dan kenyamanan para pengguna Bukalapak serta memastikan data-data pengguna tidak disalahgunakan,” kata CEO Rachmat Kaimuddin, dalam keterangan resmi, Rabu. Platform tersebut menyatakan ancaman peretasan terhadap perusahaan berbasis teknologi digital selalu ada, namun, saat ini data pengguna mereka aman dan tidak diretas seperti kabar yang beredar. Dihubungi Antara, kata Head of Corporate Communication Bukalapak, Intan Wibisono, menyatakan kabar tersebut merupakan kejadian tahun lalu. “Itu tidak benar. Tautan yang beredar adalah informasi dari kejadian tahun lalu,” kata Intan. Pada peretasan 2019 lalu, Bukapalak menyatakan sudah menemukan sumber peretasan dan menghentikan akses tersebut. Selain itu, mereka juga mengingatkan para pengguna untuk secara berkala mengganti kata kunci, sambil perusahaan memperkuat sistem keamanan. Bukalapak mengalami kasus peretasan tahun lalu, berakibat pada data 13 juta pengguna mereka diambil. Beredar kabar hari ini, seorang peretas di situs RaidForums mengklaim memiliki data dari 13 juta pelanggan Bukalapak dan menjualnya. (jwn5/ant)

Gubernur BI Klaim Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Termasuk Tertinggi di Dunia Saat Pandemi

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan pertama 2020 yang mencapai 2,97 persen, termasuk salah satu yang tertinggi di dunia saat pandemi COVID-19 dibandingkan negara lain yang pertumbuhannya negatif. “Angka 2,97 persen itu alhamdulillah, artinya jauh lebih baik dari sebagian besar negara lain yang negatif atau kalau pun positif itu lebih rendah,” katanya dalam keterangan pers daring di Jakarta, Rabu. Pertumbuhan ekonomi RI pada triwulan pertama tahun ini menurun dibandingkan triwulan empat tahun 2019 yang mencapai 4,97 persen. Meski begitu, Perry Warjiyo mengaku pertumbuhan ekonomi itu patut disyukuri karena masih tumbuh positif dibandingkan negara lainnya. “Pertumbuhan 2,97 persen ini menurut saya patut disyukuri bandingkan negara lain yang tumbuh negatif,” katanya. Menurut dia, pertumbuhan ekonomi RI itu juga bersamaan dengan ekonomi Vietnam yang tumbuh positif meski lebih tinggi dari Indonesia mencapai 3,82 persen. Gubernur BI membandingkan pertumbuhan ekonomi RI dengan negara di kawasan ASEAN lain yakni Singapura yang tumbuh minus 2,2 persen dibandingkan triwulan empat 2019 mencapai 1 persen. Begitu juga negara-negara Uni Eropa yang sebelumnya pada triwulan empat 2019 sebesar 1 persen menjadi minus 3,3 persen. Negara lain yang juga tumbuh di kisaran positif namun lebih rendah dari Indonesia, ungkap dia, di antaranya Amerika Serikat pada triwulan pertama tahun ini mencapai 0,3 persen dan Korea Selatan mencapai 1,3 persen. (jwn5/ant)

Pejabat Boleh Kunjungan ke Daerah, Tapi Tidak Boleh Mudik

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan pejabat negara termasuk anggota DPR diperbolehkan melakukan kunjungan kerja ke daerah, tetapi tidak untuk keperluan mudik. “Bapak-bapak adalah petugas negara, pejabat negara berhak untuk melakukan movement  (pergerakan), tapi tidak boleh mudik. Kalau Ibu ada tugas mengunjungi di Tasikmalaya, monggo, kalau Pak Lazarus (Ketua Komisi V DPR) ingin ke Kalimantan boleh, tapi mudik enggak boleh,” kata Menhub Budi Karya dalam rapat kerja virtual dengan Komisi V DPR di Jakarta, Rabu. Ia kembali mencontohkan dirinya yang diperbolehkan bepergian ke Palembang untuk mengecek LRT Sumsel, namun tidak untuk pulang ke rumah atau mudik. “Termasuk kami boleh melakukan perjalanan sepanjang melakukan tugas negara. Saya ke Palembang boleh lihat LRT, tapi enggak mudik,” katanya. Budi menjelaskan pernyataan tersebut merupakan salah satu penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Musim Mudik Idul Fitri 1441 H dalam rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19. Ia menegaskan mudik tetap dilarang, namun untuk distribusi logistik tidak boleh terhambat, karena itu tidak ada larangan untuk logistik. “Logistik tidak ada larangan, tapi petugas-petugasnya enggak boleh turun, yang boleh turun barangnya, pedagangnya juga demikian,” katanya. Penjabaran tersebut, lanjut dia, juga sebagai tidak lanjut atas surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang meminta kepastian distribusi logistik tetap berjalan meskipun mudik dilarang. “Seminggu ini ditugaskan untuk menggarap suatu penjabaran atas permen yang sudah ada, secara kebetulan Pak Menko memberikan satu arahan pada kami, logistik tidak boleh berkurang yang membuat suatu penurunan kegiatan ekonomi. Kami akan melakukan segala effort (usaha) agar PT ASDP, PT Pelni menjangkau daerah yang tidak bisa dijangkau, yang bisa dijangkau dengan kapal,” katanya. Pernyataan Menhub Budi Karya tersebut lantas disambut takbir “Allahu Akbar” dan ungkapan syukur “Alhamdulillah” dari para anggota DPR RI. Dalam kesempatan sama, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menegaskan mudik tetap dilarang, kecuali untuk kepentingan logistik, kesehatan, kepemerintahan, dan ekonomi. “Kepemerintahan termasuk anggota DPR harus dengan surat tugas dari kantor, dengan surat jalan, tidak perlu dari Kemenhub,” katanya. (jwn5/ant)

Jelang Musim Tanam Gadu, Mentan Jamin Pupuk Bersubsidi Tersedia

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi menjelang musim tanam kedua atau tanam gadu yang biasanya dilakukan pada Mei-Juni. Mentan mengatakan distribusi pupuk ke petani akan tetap berjalan lancar di tengah pandemi COVID-19, mengingat pupuk termasuk kategori barang penting sehingga ​​​​distribusi tidak boleh dihentikan meski sedang ada penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). “Pupuk merupakan barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional. Produksi dan distribusi harus terus berjalan,” kata Mentan di Jakarta, Rabu. Sesuai Permentan Nomor 10 Tahun 2020, pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani yang telah bergabung dalam kelompok tani yang menyusun e-RDKK. Oleh karena itu, ia meminta alokasi pupuk bersubsidi harus diawasi agar tepat sasaran dan efisien. Distribusi penyaluran pupuk bersubsidi harus didukung data akurat berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Sarwo Edhy menyebutkan penyaluran pupuk bersubsidi telah mencapai 40,78 persen dari total alokasi yang ditetapkan Pemerintah sebesar 7,9 juta ton pada 2020. Daerah dengan realisasi penyaluran pupuk subsidi terbesar, yakni Jawa Timur sebanyak 674.345 ton; Jawa Tengah sebanyak 546.034 ton; dan Jawa Barat 402.597 ton. “Ketersediaan pupuk bersubsidi sampai dengan saat ini masih aman, dan distribusinya pun aman, karena menyangkut masalah ketahanan pangan,” kata Sarwo Edhy. Penyaluran dan pengawasan dalam penggunaan pupuk subsidi juga merupakan hal yang penting dalam penyediaan pupuk. Pengaplikasian pupuk bersubsidi cukup beragam, baik untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Lebih luas, subsidi ini juga bisa digunakan untuk hijauan pakan ternak hingga budidaya ikan. Sementara itu, PT Pupuk Indonesia (Persero) menyatakan kesiapannya sebagai produsen pupuk dalam negeri untuk menjaga agar produksi tanaman padi dan jagung tetap berjalan dalam mendukung ketahanan pangan. “Pupuk Indonesia hadir untuk membantu pemerintah dalam program ketahanan pangan. Jadi setiap ada instruksi atau apa pun pasti kita akan siap membantu pemerintah untuk program ketahanan pangan,” kata Kepala Komunikasi Korporat PT Pupuk Indonesia Wijaya Laksana. Dalam menjaga agar produktivitas terus berjalan, Pupuk Indonesia sebagai BUMN yang ditugaskan untuk menyalurkan pupuk subsidi nasional, menyiapkan stok pupuk, baik di tingkat distributor dan kios. Aturan pendistribusian pupuk bersubsidi diatur oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian secara nasional mulai dari Lini I sampai dengan Lini IV. Kemudian, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47 Tahun 2017 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk bersubsidi. Dalam ketentuan tersebut, Pupuk Indonesia sebagai produsen pupuk diwajibkan menyimpan stok hingga kebutuhan dua minggu ke depan. “Pada masa-masa puncak musim tanam, kita bahkan mengeluarkan stok hingga tiga minggu kebutuhan sampai bulan berikutnya. Selama ini melihat kondisi penyerapan pupuk selalu tinggi, kami menyetok lebih dari ketentuan,” kata Wijaya. Berdasarkan data Pupuk Indonesia per 30 April 2020, jumlah pupuk bersubsidi yang sudah terserap sebanyak 3,2 juta ton atau 40,78 persen dari 7,9 juta ton yang terdiri dari pupuk Urea sebanyak 1,4 juta ton; NPK sebanyak 1 juta ton; SP-36 sebanyak 263.788 ton; ZA sebanyak 305.799 ton dan organik sebanyak 183.926 ton. (jwn5/ant)

Mulai 7 Mei, Seluruh Moda Transportasi Akan Dibuka Kembali

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Seluruh moda transportasi akan dibuka kembali mulai Kamis, 7 Mei 2020, kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Menhub Budi Karya dalam Rapat Kerja virtual dengan Komisi V DPR di Jakarta, Rabu, menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan salah satu penjabaran dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Musim Mudik Idul Fitri 1441 Hijriah dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19. “Intinya penjabaran artinya dimungkinkan semua moda angkutan udara, kereta api, laut, bus kembali beroperasi dengan catatan harus menaati protokol kesehatan,” kata Budi. Untuk kriterianya, dia menuturkan, saat ini tengah dirumuskan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). “BNPB akan memberikan kriteria-kriteria tertentu, BNBP berkoordinasi dengan Kemenkes untuk bisa menentukan (kriteria) dan itu bisa dilakukan. Rencananya operasinya mulai besok dengan orang-orang khusus.” katanya. Salah satu kriteria yang diperbolehkan untuk bepergian adalah untuk kepentingan tugas negara atau kepemerintahan bagi para pejabat negara dan anggota DPR. “Jadi beruntunglah bapak-bapak jadi anggota DPR mendapatkan ini, termasuk kami boleh melakukan perjalanan sejauh tugas negara. Saya enggak boleh ke Palembang kalau mudik, tapi saya boleh ke Palembang kalau melihat LRT. Karena itu kita juga tidak mau ada suatu penyalahgunaan,” ujar Menhub Budi. Menhub akan kembali merumuskan mekanisme untuk operasional seluruh moda dengan para direktur jenderal Kemenhub. “Secara maraton, nanti jam 1 saya dengan Dirjen Udara, besok pagi dengan tiga dirjen, kereta, darat dan laut, agar penjabaran dan detail-detail itu akan disampaikan kepada khalayak,” katanya. Ia berpesan seluruh pihak harus konsisten dengan peraturan yang ada bahwa mudik tetap dilarang, namun logistik harus berjalan. “Konsistensi ini harus dijaga, kekompakan ini harus dijaga, jangan sampai ada pihak-pihak yang berusaha ‘against’ (melawan) untuk popularitas, sehingga mengganggu ‘policy’ (kebijakan),” katanya. (jwn5/ant)