Jowonews

Hari: 9 Mei 2020

Kemnaker Perintahkan Gubernur se-RI Pastikan Perusahaan Bayar THR Karyawan

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI meminta gubernur di Tanah Air memastikan setiap perusahaan membayar Tunjangan Hari Raya (THR) bagi karyawan melalui surat edaran nomor M/6/HI.00.01/V/2020 tentang pelaksanaan pemberian THR keagamaan. “THR adalah pendapatan nonupah yang harus diberikan pengusaha kepada pekerja. ini sesuai ketentuan PP 78/2015 tentang pengupahan,” kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu. Dalam surat edaran tersebut, Menaker Ida meminta para gubernur memastikan perusahaan agar membayar THR keagamaan kepada pekerja sesuai ketentuan perundang-undangan. “Ini kewajiban yang harus dibayar oleh pengusaha kepada pekerja,” katanya. Dalam surat edaran THR tersebut, juga disebutkan apabila perusahaan tidak mampu membayar THR pada waktu yang ditentukan, solusi atas persoalan tersebut hendaknya dibicarakan antara kedua belah pihak. “Ada banyak pertanyaan, bagaimana kalau kondisi pengusaha tidak mampu membayar? Maka solusi atas permasalahan tersebut harus didiskusikan secara terbuka antara pengusaha dengan pekerja. Pengusaha harus membuka secara transparan kondisi keuangannya berdasarkan laporan keuangan internal perusahaan,” ujarnya. Dalam surat edaran itu dialog pengusaha dan pekerja dapat menyepakati beberapa hal, antara lain bila perusahaan tidak mampu membayar THR secara penuh pada waktu yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pembayaran dapat dilakukan bertahap. Jika perusahaan tidak mampu membayar THR sama sekali pada waktu yang ditentukan sesuai ketentuan, lanjutnya, pembayaran dapat dilakukan penundaan sampai jangka waktu tertentu yang disepakati. Demikian juga waktu dan cara pengenaan denda keterlambatan pembayaran THR. Kesepakatan antara pengusaha dan pekerja atau buruh tersebut harus dilaporkan oleh perusahaan kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. Ida memastikan kesepakatan mengenai waktu dan cara pembayaran THR keagamaan tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar, termasuk denda kepada pekerja atau buruh dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta dibayarkan pada 2020. “Sesuai ketentuan perundang-undangan secara administrasi tetap ada dendanya,” ujarnya. Agar pelaksanaan pemberian THR keagamaan 2020 efektif, Menaker mengharapkan gubernur membentuk pos komando di masing-masing provinsi dengan memerhatikan prosedur kesehatan pencegahan penularan COVID-19. Surat edaran THR itu telah dibahas dan menjadi kesepakatan bersama Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (LKS Tripnas). Dalam sidang pleno LKS Tripnas, pada poin dua menyatakan penyusunan pelaksanaan THR dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian akibat pandemi COVID-19 dengan menambahkan laporan keuangan tingkat perusahaan. (jwn5/ant)

Kemensos Klaim Bansos Sudah Sampai di Masyarakat

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan bantuan sosial (bansos) dari pemerintah selama pandemi virus corona (COVID-19) telah sampai di masyarakat. “Tidak mudah bagi kelompok marginal di masyarakat untuk benar-benar terdata mendapatkan bantuan sosial,” kata Dirjen Rehabilitasi Sosial Kemensos, Harry Hikmat dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Sabtu. Harry mengatakan, pemerintah pusat berupaya memastikan agar bantuan pemerintah baik sembako dari pemerintah daerah hingga bantuan khusus Presiden RI betul-betul sampai pada warga yang membutuhkan. Kemensos berupaya menyisir sejumlah wilayah marginal yang kumuh, miskin dan padat penduduk di DKI Jakarta untuk memberikan nansos COVID-19 dari presiden agar lebih merata. Kelompok marginal diartikan mereka dengan pekerjaan seperti pemulung, pengamen, pengemis, gelandangan, para lanjut usia terlantar hingga kelompok disabilitas dengan kondisi ekonomi terbatas. “Yang belum mendapatkan bansos akan menjadi prioritas untuk diberikan dalam bansos tahap kedua,” jelas Harry. Berdasarkan informasi dan aduan dari masyarakat, ada kelompok masyarakat yang belum mendapatkan bantuan. Pihaknya menyusuri kampung-kampung di beberapa wilayah DKI Jakarta. “Tidak mudah untuk kaum marginal mendapatkan bantuan karena kebanyakan mereka mengontrak,” ungkap Harry. Kata Harry, penyaluran bansos dari Presiden Joko Widodo tahap pertama sudah mendekati angka 100 persen. Sementara untuk tahap kedua kemungkinan pekan depan akan dimulai penyalurannya. Dalam beberapa kegiatan, Harry terpantau ikut menyalurkan bansos presiden diantaranya kepada warga di Kampung Ondel-Ondel di RW 03, Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, Jumat (8/5). Sehari sebelumnya, Harry juga menyalurkan Bansos untuk warga penghuni kolong tol RW 12 Kelurahan Warakas, Tanjung Priok Jakarta Utara. (jwn5/ant)

Cak Imin: Dengan Berat Hati DPR Setuju Perppu Corona

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa DPR sudah hampir menyetujui dengan berat hati Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease-2019 (Covid-19). “DPR sudah hampir menyetujui Perppu dengan berat hati,” ujar Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) itu dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Sabtu. Tepatnya Senin malam (4/5), Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama Pemerintah menyetujui Perppu anti krisis efek corona untuk dibawa dalam Rapat Paripurna untuk disahkan pada pekan mendatang. Cak Imin, sapaan Muhaimin Iskandar, meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengawasi secara langsung dan mengikuti dengan detail pelaksanaan peraturan tersebut, sehingga menutup celah peluang bagi penumpang gelap. “Karena di Perppu itu masih banyak kontrol-kontrol yang sangat ketat, saya sampaikan sendiri ke Bapak Presiden, Pak Presiden sendiri langsung yang harus mengontrol terutama dalam hal penanganan keuangan, penanganan moneter, tanggung jawab Menteri Keuangan, tanggung jawab BI, tanggung jawab OJK, harus dalam pengawasan Presiden langsung. Supaya Presiden mengikuti detail langkah yang dilakukan Menteri Keuangan, langkah yang dilakukan OJK, yang dilakukan BI, betul-betul tidak ada penumpang gelap,” tegas Muhaimin. Ketua Tim Pengawasan DPR RI terhadap Pelaksanaan Penanganan Bencana Pandemi COVID-19 itu sebelumnya sempat berdiskusi mengenai langkah penanganan COVID-19 bersama dengan Ketua Gugus Tugas Percepatan Pananganan COVID-19 Doni Monardo beserta jajarannya di Kantor BNPB, Jakarta, Jumat (8/5). Ia meminta Gugus Tugas COVID-19 meningkatkan sinergi dengan Gugus Tugas COVID-19 seluruh Indonesia, serta pihak-pihak terkait, agar penanganan COVID-19 berjalan lebih optimal. “Pastikan kesiapan kerja dan kinerja Gugus Tugas di tingkat nasional sampai tingkat daerah kabupaten/kota,” kata Muhaimin. Menurut Muhaimin, momentum COVID-19 saat ini adalah momentum yang tepat mengubah paradigma pembangunan menjadi berbasis agraria dan sumber daya alam. Pola pembangunan pasca-COVID-19, kata Cak Imin, harus berbeda dari sebelumnya, di mana pola pembangunan berkelanjutan menjadi ujung tombak perubahan.Termasuk gagasan Omnibus Law pun harus mampu menjawab tantangan tersebut. “Kita harus evaluasi total cara kita membangun. Masa COVID-19 ini harusnya jadi momentum perubahan paradigma pembangunan bersumber basis agraria dan sumber daya alam,” kata Muhaimin. Usai berdiskusi, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengimbau kepada masyarakat agar tetap memperhatikan dan menaati protokol kesehatan. “Saya mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap bertahan hidup dengan wajar tetapi dengan protokol dan cara menghadapi COVID-19,” ujar Muhaimin. Cak Imin pun meminta kepada Kepala BNPB yang juga Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 (Gugus Tugas COVID-19), Doni Monardo agar mencoba penerapan protokol COVID-19 pada kegiatan pasar. “Artinya pasar rakyat silakan dipersiapkan, tapi dengan jual beli yang berjarak. Dipersiapkan komunikasi yang sehat dipersiapkan kebersihan yang memadai kalau itu standardnya terpenuhi baru kita normal, tapai kalau itu belum terpenuhi kita belum bisa normal. Karena itu kita mempersiapkan sebaik-baiknya untuk hidup sehat, jaga jarak, pakai masker,” papar Muhaimin. (jwn5/ant)

Gugus Tugas: 85 Persen Pasien COVID-19 yang Meninggal Berusia di Atas 45 Tahun

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Prof drh Wiku Adisasmito menyebutkan 85 persen kasus meninggal karena COVID-19 di Tanah Air terjadi pada pasien berusia di atas 45 tahun terutama dengan risiko paling tinggi berada pada usia di atas 60 tahun. “Kasus positif memang didominasi oleh usia 31 hingga 59 tahun, namun risiko kematian lebih tinggi pada pasien dengan usia di atas 45 tahun,” kata dia saat konferensi video di Jakarta, Sabtu. Informasi terkait usia paling rentan tersebut penting diketahui sebagai navigasi sehingga masyarakat luas tahu tindakan apa yang mesti dilakukan. Hal utama ialah melindungi orang-orang yang berada pada kelompok usia rentan atau usia lanjut tersebut. Selain dari segi usia, kondisi penyakit penyerta seseorang juga perlu menjadi perhatian sebab sebagian besar pasien yang terdampak COVID-19 mempunyai penyakit tertentu. “Jadi anggota masyarakat ini tidak bebas dari penyakit lainnya, sebab sebagian mempunyai penyakit tertentu yang disebut dengan kondisi atau penyakit penyerta,” ujarnya. Berdasarkan data yang dihimpun gugus tugas, ia mengatakan kebanyakan kasus positif COVID-19 ialah orang-orang yang memiliki hipertensi atau tekanan darah tinggi. Sehingga dengan kata lain, hipertensi merupakan kondisi penyerta terbanyak yang dimiliki pasien kasus positif COVID-19 di Tanah Air. Kemudian, penyakit penyerta terbanyak lainnya ialah diabetes melitus, penyakit jantung dan penyakit paru obstruktif kronis (PPOK). Khusus PPOK ialah penyakit yang salah satunya diakibatkan oleh pencemaran udara karena merokok atau infeksi tertentu di paru-paru. “Jadi untuk saudara-saudara sekalian, anggota masyarakat yang memiliki penyakit penyerta seperti itu harus betul-betul berhati-hati, bahkan ekstra hati-hati agar tidak terkena penyakit,” ujarnya. Tidak hanya kehati-hatian dari masyarakat yang memiliki penyakit tersebut, namun anggota masyarakat lainnya juga harus melindungi orang-orang dengan penyakit penyerta tersebut. Namun secara umum dari refleksi data yang ada, ia mengatakan gejala yang paling sering muncul atau persentasenya paling tinggi pada pasien positif COVID-19 ialah batuk sehingga perlu pula diwaspadai. Di sisi lain berdasarkan jenis kelamin, kasus positif COVID-19 di Tanah Air didominasi sekitar 60 persen oleh laki-laki. Dengan kata lain, laki-laki menjadi lebih rentan terkena COVID-19. Sementara sisanya 40 persen diderita oleh perempuan. “Ini adalah gambaran nasional. Kalau ingin tahu gambaran lebih detail daerah bisa masuk ke www.covid19.go.id, nanti bisa klik daerah mana saja dan gambarannya akan berbeda,” ujar Wiku. (jwn5/ant)

RSMS Purwokerto Salurkan Ribuan Paket Sembako untuk Keluarga Miskin

oleh

PURWOKERTO, Jowonews.com – RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo (RSMS) Purwokerto menyalurkan ribuan paket sembako untuk keluarga miskin dari berbagai kelurahan/desa di sekitar rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah itu. “Penyaluran paket sembako ini rutin kami gelar setiap momentum bulan Ramadhan dan kebetulan berbarengan dengan kejadian pandemi COVID-19,” kata Direktur RSMS Purwokerto dr. Tri Kuncoro, M.M.R. didampingi Kepala Bagian Umum dr. Veronica Dwi Winahyu di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Sabtu. Ia mengatakan ribuan paket sembako tersebut telah disalurkan dalam dua tahap, yakni pada hari Rabu (6/5) dan Jumat (8/5). Dalam hal ini, kata dia, paket sembako tersebut disalurkan untuk warga miskin di sekitar RSMS Purwokerto yang meliputi wilayah Kelurahan Berkoh, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kelurahan Mersi, Kecamatan Purwokerto Timur, dan Desa Pamijen, Kecamatan Sokaraja. Selain itu, lanjut dia, bantuan paket sembako tersebut juga disalurkan untuk warga miskin di sekitar Paviliun Abiyasa Unit Geriatri RSMS Purwokerto yang meliputi Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, dan Kelurahan Kedungwuluh, Kecamatan Purwokerto Barat. “Paket sembako tersebut juga kami salurkan untuk warga miskin di desa binaan RSMS Purwokerto, yakni Desa Kaliori, Kecamatan Kalibagor, dan Desa Karangnanas, Kecamatan Sokaraja,” katanya. Ia mengharapkan bantuan berupa paket sembako tersebut dapat meringankan beban warga miskin yang sedang melaksanakan ibadah bulan Ramadhan di tengah pandemi COVID-19. Lebih lanjut, Kepala Bagian Umum RSMS dr. Veronica Dwi Winahyu mengatakan pihaknya bekerja sama dengan Bank Jateng, BNI, BRI, dan KPRI Sehat untuk menyalurkan 2.200 paket sembako untuk warga miskim di sekitar RSMS Purwokerto. “Dari Baznas RSMS Purwokerto juga menyalurkan 1.800 paket sembako, 1.500 paket di antaranya dibagikan saat telah memasuki bulan Ramadhan, sedangkan yang 300 paket dibagikan sebelum Ramadhan,” jelasnya. Menurut dia, Baznas RSMS Purwokerto juga memberikan bantuan berupa 319 paket bantuan keuangan sebagai stimulus bagi warga miskin di sekitar rumah sakit termasuk tukang becak, tukang parkir, dan sebagainya. Di samping itu, kata dia, Baznas RSMS Purwokerto juga membagikan makan siang untuk penunggu pasien sebanyak 400 nasi bungkus per hari selama empat hari. “Pembagian makan siang untuk penunggu pasien ini dilaksanakan Baznas sebelum bulan Ramadhan,” katanya. (jwn5/ant)

Ustadz-Ustadzah Terima Bantuan Baznas Kota Magelang

oleh

MAGELANG, Jowonews.com – Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Magelang menyerahkan bantuan kepada 391 ustadz dan ustadzah masing-masing Rp250.000 bertepatan dengan Ramadhan 1441 Hijriah di tengah pandemi virus corona jenis baru (COVID-19). Wali Kota Magelang Sigit Widyonindito dalam keterangan tertulis yang diterima di Magelang, Sabtu, mengatakan pada Ramadhan tahun ini, bantuan Baznas setempat dialihkan menjadi bantuan tanggap COVID-19. Biasanya, kata dia, penyerahan bantuan diselenggarakan bersamaan dengan kegiatan tarawih keliling dan buka puasa bersama. “Mengingat kondisi dan situasi adanya pandemi COVID-19, maka pada tahun ini dialihkan menjadi bantuan tanggap COVID-19 dan diselenggarakan dengan cara sederhana,” kata dia. Dia menjelaskan bantuan itu sebagai wujud rasa kepedulian Pemerintah Kota Magelang dan Baznas Kota Magelang kepada beberapa sasaran, antara lain para alim ulama dan ustadz, serta ustadzah. Mereka, katanya, terdampak larangan kegiatan keagamaan yang mengumpulkan banyak jamaah akibat pandemi virus itu. Bantuan juga dengan sasaran para tenaga kebersihan di mana mereka tetap membutuhkan tambahan penghasilan selama pandemi, para siswa SD dan SMP yang memerlukan dukungan tambahan biaya untuk pembelian kuota internet guna memfasilitasi kegiatan belajar dari rumah secara daring. “Bantuan juga untuk masyarakat kurang mampu, guna menambah pemenuhan kebutuhan pokok dengan diberikan paket sembako,” katanya. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Magelang Hadi Sutopo mengatakan kegiatan keagamaan yang mengundang kerumunan, seperti tarawih keliling ditiadakan pada Ramadhan tahun ini karena pandemi COVID-19. Oleh karena itu, bantuan dari Baznas untuk masjid, alim ulama, ustadsz, dan ustadzah dilakukan secara simbolis di Pendopo Pengabdian Kompleks Rumah Dinas Wali Kota Magelang pada Jumat (8/5). Ia menjelaskan bentuk bantuan berupa bingkisan yang bersumber dari zakat dan infaq dengan total Rp326.150.000. Rinciannya, bantuan untuk 391 ustadz dan ustadzah, masing-masing Rp250.000, 80 alim ulama, masing-masing Rp500.000, 1.417 paket sembako, masing-masing senilai Rp100.000, dan 56 tenaga kebersihan, masing-masing Rp 500.000. Kemudian, bantuan pendidikan dengan sasaran 61 siswa SD, masing-masing Rp200.000 dan 26 siswa SMP, masing-masing Rp250.000. (jwn5/ant)

PPDB SMA/SMK Negeri di Jateng Gunakan Acuan Nilai Rapor

oleh

SEMARANG, Jowonews.com – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA/SMK 2020 di Provinsi Jawa Tengah akan menggunakan nilai rapor sebagai acuan penerimaan siswa-siswi akibat adanya pandemi COVID-19. “Kalau dulu syarat mendaftar acuannya surat keterangan hasil ujian nasional (UN), sekarang karena UN ditiadakan maka acuannya adalah nilai rapor dari semester 1-5,” kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Jumeri di Semarang, Jumat. Terkait dengan perubahan teknis PPDB itu, Disdikbud Jateng sudah menginstruksikan kepala sekolah menengah pertama (SMP), baik negeri maupun swasta serta Madrasah Tsanawiyah (MTs) untuk membuat surat keterangan nilai rapor tersebut. Mengenai pelaksanaan zonasi pada PPDB, ia menyebut ada penurunan persentasi dari 80 persen menjadi 50 persen. “Zonasi hanya ditetapkan minimal 50 persen, sisanya diisi jalur prestasi 30 persen, afirmasi untuk anak miskin, difabel dan olaraga sebesar 15 persen, serta jalur perpindahan orang tua sebesar 5 persen,” ujarnya. Untuk pelaksanaan pendaftaran, pendaftaran jalur inklusi dan kelas olahraga akan dimulai pada 2-4 Juni 2020, sedangkan jalur reguler dimulai pada 15-25 Juni 2020. Menurut dia, semua pelaksanaan pendaftaran akan dilaksanakan secara daring sehingga siswa dan orang tuanya masing-masing tidak perlu datang ke sekolah untuk melakukan pendaftaran. Bahkan sejumlah persyaratan, lanjut dia, juga akan diubah sesuai kondisi seperti surat keterangan sehat dari dokter untuk calon siswa SMK diganti dengan pernyataan orang tua karena pandemi COVID-19. “Kalau harus mencari surat itu, nanti mereka berbondong-bondong ke rumah sakit atau puskesmas. Itu cukup berbahaya sehingga kami mengganti dengan keterangan orang tua,” katanya. Terkait dengan daya tampung, PPDB tahun ini menampung 216.156 siswa yang terdiri dari kapasitas SMA sebanyak 115.908 siswa dan kapasitas SMK 100.248 siswa, sedangkan lulusan SMP/MTs tahun ini di Jateng totalnya sekitar 513.178 siswa. “Kami tidak menambah kuota karena sisa kuota ini biar ditangkap sekolah-sekolah swasta yang ada,” ujarnya. (jwn5/ant)

10.000 Warga Pekalongan Terima Bansos Tunai Tahap Pertama

oleh

PEKALONGAN, Jowonews.com – Sekitar 10 ribu warga terdampak wabah COVID-19 di Kota Pekalongan, Jawa Tengah, menerima bantuan sosial tunai tahap pertama dari Pemerintah Pusat, di Kantor Pos Pekalongan, Jumat siang. Kepala Kantor Pos Kota Pekalongan Rio Ananda di Pekalongan, Jumat, mengatakan bahwa pemberian BST ini akan dilakukan melalui melalui loket kantor pos, komunitas, dan pengantaran. “Adapun mekanisme penyaluran BST melalui pengantaran tidak sepenuhnya dapat dilakukan karena kita terhambat pada karakter alamat yang kadang sulit ditemukan,” katanya. Terkait dengan aturan protokol kesehatan, Rio Ananda mengatakan bagi penerima BST harus memakai masker saat mengantre pencairan (BST, red.) di kantor pos. “Kita akan bersikap tegas bagi penerima BST yang tidak memakai masker maka bantuan itu tidak akan diberikan pada yang bersangkutan,” katanya. Wali Kota Pekalongan Saelany Machfudz mengapresiasi pihak kantor pos yang telah menyiapkan sarana dan prasarana dalam pencairan bantuan sosial tunai. “Biasanya kalau pelaksanaan pembagian seperti ini (bantuan, red.) warga berduyun-duyun datang sehingga mereka terkadang mengabaikan protokol kesehatan. Akan tetapi, dengan adanya bantuan keamanan dari Polres Pekalongan Kota maka proses pembagian BST berlangsung tertib,” katanya. Saelany menduga pencairan BST ini masih menggunakan data penerima lama sehingga hal tersebut dimungkinkan banyak yang salah sasaran. “Oleh karena, kami mengimbau masyarakat yang tidak berhak menerima BST agar diberikan pada warga lain yang benar-benar membutuhkan,” katanya. (jwn5/ant)