Jowonews

Hari: 4 Juni 2020

Kemenkeu Klaim Anggaran Kesehatan COVID-19 Disesuaikan dengan Kebutuhan

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut anggaran kesehatan untuk menangani dampak COVID-19 disesuaikan dengan kebutuhan yang dinilai masih lebih kecil dibandingkan dana yang dialokasikan pemerintah. “Yang menjadi poinnya adalah apakah memang kebutuhan lebih besar dari pada yang dialokasikan? Saat ini jawabannya tidak,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu dalam keterangan pers daring di Jakarta, Kamis. Pemerintah menaikkan anggaran kesehatan terkait dampak COVID-19 dari Rp75 triliun menjadi Rp87,55 triliun dalam revisi Perpres Nomor 54 tahun 2020 tentang Postur APBN 2020. Meski begitu, jumlah anggaran kesehatan itu tidak bisa dibandingkan dengan biaya pos lain yang jumlahnya lebih besar karena disesuaikan dengan kebutuhan, di antaranya untuk perlindungan sosial, UMKM, insentif usaha, hingga kementerian/lembaga dan pemda. “Itu bukan dibandingkan antara Rp87,55 triliun dengan berapa ratus triliun di tempat lain, bukan demikian. Tapi relatif terhadap apa yang dibutuhkan oleh pemulihan kesehatan itu,” katanya. Ia menampik jika pemerintah kekurangan uang terkait masalah kesehatan dengan alokasi anggaran Rp87,55 triliun tersebut. Febrio menambahkan saat ini alokasi anggaran kesehatan itu masih dinilai cukup dan pemerintah siap mengalokasikan jika masih kurang. “Masalahnya adalah barangnya ada apa tidak? Kalau ada, dibutuhkan pembelian lebih banyak, pemerintah siap untuk mengalokasikan,” katanya. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati sebelumnya menyebutkan biaya penanganan COVID-19 mencapai Rp677,20 triliun. Rinciannya, kesehatan sebesar Rp87,55 triliun, perlindungan sosial Rp203,90 triliun, UMKM Rp123,46 triliun, insentif usaha Rp120,61 triliun, pembiayaan korporasi Rp44,57 triliun, hingga kementerian/lembaga dan pemda Rp97,11 triliun. Dengan bertambahnya biaya itu, pemerintah melebarkan defisit APBN menjadi 6,34 persen dari sebelumnya 5,07 persen dari Perpres Nomor 54 tahun 2020. (jwn5/ant)

Presiden: Reformasi Pendidikan tak Ditentukan Satu Kementerian, Bukan Hanya Penyesuaian Kurikulum

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Presiden RI Joko Widodo menekankan reformasi bidang pendidikan, khususnya dalam masa pandemi COVID-19 tidak hanya ditentukan satu kementerian dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saja. “Saya ingatkan kemampuan reform tidak hanya ditentukan satu kementerian Kemendikbud, tapi juga memerlukan dukungan komunitas pendidikan, kementerian lembaga, masyarakat, pemerintah daerah, juga kemitraan swasta,” ujar Presiden dalam Ratas Peta Jalan Pendidikan Tahun 2020 – 2035 melalui video conference di Jakarta, Kamis. Presiden mengatakan reformasi pendidikan bukan hanya penyesuaian kurikulum, pedagogi dan metode penilaian, tapi juga perbaikan infrasktruktur penyediaan akses teknologi dan juga yang berkaitan dengan dukungan pendanaan. Sebelumnya Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyampaikan bahwa pembelajaran jarak jauh merupakan solusi di era normal baru. Moeldoko mengatakan untuk menuju Indonesia Maju, pembangunan SDM merupakan salah satu agenda yang dijalankan pemerintah. Dalam hal ini, pendidikan karakter menjadi prioritas yang diamanatkan Presiden Joko Widodo. Sebagaimana diketahui, salah satu fokus pemerintah saat ini adalah pembangunan SDM yang unggul melalui pendidikan karakter. Untuk itu, perlu adanya evaluasi untuk mengukur sejauh mana transformasi pendidikan dalam metode pendidikan jarak jauh. (jwn5/ant)

Walikota Semarang Klaim Warganya Sudah Biasa Hidup Berdampingan dengan Corona

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi mengatakan pihaknya sudah membiasakan warganya hidup berdampingan dengan virus corona penyebab COVID-19 melalui kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM). “Kami sudah menangkap sinyal adaptasi kebiasaan baru. PKM di Semarang sudah mengatur berbagai aspek dan sesuai dengan protokol kesehatan,” kata Hendi, panggilan akrabnya, dalam acara bincang-bincang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang dipantau melalui akun Youtube BNPB Indonesia di Jakarta, Kamis. Hendi mengatakan penerapan PKM di Semarang adalah jalan tengah antara aspirasi yang menginginkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan yang menolak PSBB. Dalam penerapan PKM, sektor perekonomian di Kota Semarang tetap berjalan, tetapi dengan pembatasan-pembatasan. Misalnya, pabrik-pabrik boleh tetap beroperasi dengan membatasi karyawan yang bekerja dengan sistem shift dan pengaturan jarak. “Restoran-restoran juga dibatasi operasionalnya hanya sampai pukul 20.00 WIB dengan pembatasan pengunjung hanya setengah dari kapasitas dan penerapan protokol kesehatan,” tuturnya. Hendi mengatakan Kota Semarang menggantungkan perekonomian melalui sektor bisnis dan jasa. Karena itu, saat pendapatan masyarakat dan daerah menurun drastis akibat pandemi COVID-19, sektor bisnis dan jasa diperbolehkan tetap beroperasi dengan pembatasan-pembatasan. “Warga kami masih ada yang untuk makan bergantung pada hasil kerja hari ini. Karena itu, kalau PSBB atau lock down diterapkan, kami khawatir malah akan meningkatkan kriminalitas,” katanya. Karena itu, penerapan PKM di Kota Semarang terus disosialisasikan dengan patroli yang dilakukan tim yang beranggotakan TNI/Polri dan masyarakat untuk memberikan pemahaman tentang pandemi COVID-19. “Masyarakat Kota Semarang sudah teredukasi bagaimana memutus rantai penularan COVID-19 dan sudah membiasakan diri hidup berdampingan dengan corona. Edukasi dan sosialisasi menjadi tugas tim patroli,” jelasnya. (jwn5/ant)

Kemenkes Ingatkan Tidak Perjualbelikan Obat Anti Tuberkulosis karena Gratis

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Kementerian Kesehatan memperingatkan rumah sakit untuk tidak memperjualbelikan obat anti tuberkulosis (OAT) yang termasuk dalam program pemerintah untuk eliminasi TB di Indonesia karena sudah disediakan gratis bagi para penderita TB. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Wiendra Waworuntu saat dihubungi di Jakarta, Kamis, menyatakan Kementerian Kesehatan akan memberikan peringatan keras kepada rumah sakit yang terbukti menjual OAT kepada pasien TB. “Saya sangat prihatin jika ini banyak terjadi di masyarakat ternyata masalah obat yang harus bayar,” kata Wiendra. Dia menegaskan bahwa pemerintah sedang fokus dalam program eliminasi TB pada 2030 sehingga mengupayakan berbagai hal untuk mencapai target tersebut, termasuk dengan menyediakan obat TB secara gratis. Sebelumnya salah seorang jurnalis Antara yang juga pasien TB kelenjar, Aditya, harus membayar OAT sebesar Rp1.758.480 untuk 120 tablet atau dosis selama satu bulan pada salah satu rumah sakit di Depok. Dia diharuskan membayar untuk OAT tersebut dikarenakan mendaftar sebagai pasien umum dengan pembayaran secara pribadi. Padahal sebelumnya Aditya pernah mendaftar sebagai pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan mendapatkan obat yang sama secara gratis. Wiendra menjelaskan Kementerian Kesehatan telah memasok OAT ke Puskesmas dan rumah sakit di seluruh Indonesia dalam rangka percepatan program eliminasi TB di Tanah Air. Obat tersebut disediakan oleh pemerintah dan tidak boleh diperjualbelikan. Direktur Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Kementerian Kesehatan Saidah mengatakan Kementerian Kesehatan telah memasok OAT secara cuma-cuma kepada RSUD dan RS swasta yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan di seluruh Indonesia. Saidah menegaskan bahwa RSUD maupun RS swasta tidak diperkenankan untuk memperjualbelikan OAT kepada pasien TB karena obat tersebut telah disediakan gratis dari pemerintah. Aditya juga pernah membeli obat yang memiliki komposisi sama dengan OAT yang disediakan pemerintah secara pribadi di apotek. Dia membelinya berbekal resep dokter hasil konsultasi secara daring melalui aplikasi telemedicine Halodoc. Namun obat tersebut dikemas secara berbeda dengan dosis yang berbeda pula. Karena perbedaan jenis dan dosis obat tersebut, Aditya mengurungkan niat untuk mengonsumsi obat itu karena khawatir akan berpengaruh pada terapi pengobatan yang telah dijalankan. Uniknya, harga obat yang dibelinya di apotek untuk dosis selama 10 hari hanya mencapai Rp35 ribu atau sekitar Rp105 ribu untuk dosis selama 30 hari. Harga tersebut jauh lebih rendah dibandingkan yang dijual oleh salah satu rumah sakit di Depok dengan harga Rp1.758.480 untuk 30 hari. (jwn5/ant)

Ganjar Tunggu Keputusan Mendikbud Terkait KBM di Jateng

oleh

SEMARANG, Jowonews.com – Gubernur Ganjar Pranowo mengatakan bahwa kebijakan dibukanya kembali kegiatan belajar mengajar (KBM) di Provinsi Jawa Tengah saat pandemi COVID-19, menunggu keputusan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. “Belum akan kami buka, kami masih menunggu dari Kementerian, sambil kami terus lakukan persiapan dan latihan-latihan,” katanya di Semarang, Kamis. Ganjar mengaku sudah berkeliling ke beberapa sekolah untuk melihat persiapan kembali dibukanya kembali KBM sambil menyiapkan skenario-skenario kemungkinan penerapan protokol kehidupan normal baru di bidang pendidikan. “Skenarionya mungkin menata ruang, menata jam masuk dan pembatasan kapasitas setidaknya separuh. Saya sudah ngobrol ke beberapa guru dan intinya mereka menyiapkan itu semua,” ujarnya. Meskipun nantinya KBM kembali dibuka, Ganjar tidak akan tergesa-gesa dan tetap akan melakukan uji coba dengan mengevaluasi hasil uji coba itu. “Kalaupun sudah dibuka, tidak langsung ‘tumplek brek’, harus diuji coba. Umpama tidak semua masuk, mungkin kelasnya sehari dibagi dua, masuk pagi dan siang sambil melihat hasilnya,” katanya. Kendati demikian, Ganjar menyebut sulit mengatur transportasi dari rumah ke sekolah serta membiasakan kondisi siswa untuk disiplin. “Transportasi ini yang sulit, kalau naik angkot kan pasti berdesakan, pegang ini itu. Belum ketemu formulanya untuk transportasi ini. Sebenarnya ada satu, bisa naik sepeda, kalau perlu sepedaan bareng saya,” ujarnya. Ganjar kembali menegaskan bahwa penerapan protokol kehidupan normal baru di Jawa Tengah belum dilakukan dalam waktu dekat karena patokannya bukan waktu, melainkan kurva penyebaran COVID-19 yang menurun drastis. (jwn5/ant)

Instagram Gandeng Pemprov Jateng Beri Pelatihan UMKM Sambut Normal Baru

oleh

SEMARANG, Jowonews.com – Instagram bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bakal memberikan pelatihan secara daring kepada para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai salah satu bentuk dukungan bagi keberlanjutan UMKM di tengah pandemi COVID-19 sekaligus menyongsong penerapan protokol kehidupan normal baru. Berdasarkan siaran pers yang diterima di Semarang, Kamis, acara “Akademi Instagram #BicaraBisnis” akan disiarkan secara daring di Facebook Page Ganjar Prabowo pada Kamis, pukul 19.00-20.00 WIB. Data Kementerian Koperasi dan UKM pada Mei 2020 menyebutkan bahwa setidaknya ada 163.713 UMKM dan 1.785 koperasi yang terkena dampak COVID-19. Penurunan permintaan secara signifikan menjadi permasalahan utama yang mempengaruhi perekonomian industri UMKM sehingga melatarbelakangi Instagram dan Kreavi, bersama Pemprov Jateng menggelar diskusi virtual seputar cara menjaga kelangsungan bisnis di tengah pandemi COVID-19 serta menyesuaikan strategi bisnis untuk bersiap memasuki situasi normal baru. Melalui acara ini, para peserta dapat mempelajari tips dan trik bisnis praktis langsung dari beberapa pelaku UMKM yang dapat segera diimplementasikan langsung di daerah masing-masing. Beberapa pelaku bisnis UMKM yang turut menjadi pembicara dalam acara “Akademi Instagram #BicaraBisnis” bersama Gubernur Ganjar Pranowo antara lain, Rowland Asfales (Instapreneur-salah satu lulusan terbaik Akademi Instagram dan Founder @pijakbumi), Widya Sesarika (Founder @steddystore), dan Merryo Setyawan (Founder @joie.patiserrie). Gubernur Ganjar menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia sedang menyusun skema penerapan protokol kehidupan normal baru di beberapa wilayah Indonesia sebagai salah satu upaya untuk mendorong pemulihan ekonomi. Di Jawa Tengah, pihaknya juga terus berusaha menyosialisasikan dan mempersiapkan masyarakat setempat agar bisa lebih siap menghadapi situasi normal baru. “Kami menyambut positif penyelenggaraan program ‘Akademi Instagram #BicaraBisnis’ ini yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan bisnis digital para pelaku UMKM di Jateng dab berharap program ini dapat membantu mereka menyiapkan strategi bisnis yang lebih efektif untuk kembali bangkit dalam menghadapi situasi normal baru,” katanya. Pieter Lydian, Country Director untuk the Facebook Company di Indonesia menambahkan UMKM selalu menjadi bagian penting bagi Instagram sehingga pihaknya senantiasa mengembangkan berbagai fitur dan inisiatif baru yang bertujuan untuk membantu mereka mengembangkan bisnis. Akademi Instagram #BicaraBisnis, lanjut dia, merupakan salah satu bentuk komitmen dalam mencapai hal tersebut. “Kami berharap kegiatan ini dapat membantu membekali para pelaku UMKM dengan tips dan trik bisnis praktis seputar cara memanfaatkan fitur-fitur yang ada di Instagram untuk beradaptasi dan mempersiapkan diri dalam menghadapi situasi normal baru akibat pandemi COVID-19,” ujarnya. Selain itu, melalui kegiatan ini diharapkan semakin banyak UMKM yang terinspirasi untuk memulai bisnis di Instagram, dan memaksimalkan penggunaan Instagram untuk mengembangkan bisnis masing-masing. (jwn5/ant)

Digitalisasi Usaha Mudahkan Pelaku UMKM

oleh

SEMARANG, Jowonews.com – Pengelolaan usaha secara digital mulai dari pembukuan hingga mekanisme transaksi nontunai dalam satu aplikasi yang ditawarkan Youtap Indonesia memudahkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam menjalankan bisnis. Salah seorang pemilik usaha toko bunga asal Semarang, Maria Nurul di Semarang, Jawa Tengah, Kamis, mengatakan pengelolaan bisnis secara daring, terutama saat pandemi COVID-19 ini, sangat bermanfaat bagi pebisnis. Terlebih lagi, kata dia, fitur transaksi non-tunai dalam aplikasi tersebut bisa meminimalkan interaksi langsung antara penjual dan pembeli. “Dalam kondisi pandemi seperti sekarang, fitur ini membantu untuk bisa berdagang dengan lebih bersih dan sehat,” katanya. Situasi ekonomi saat ini juga memaksa Nurul membuat alternatif usaha di tengah lesunya bisnis usaha bunganya. Ibu dua anak tersebut mulai membuka peluang untuk membuat usaha toserba daring yang menyediakan berbagai jenis makanan. Banyaknya item produk yang dijual tersebut, kata dia, juga sangat terbantu dengan aplikasi Youtap yang menyediakan platform pembukuan secara digital. Aplikasi ini, kata dia, menyediakan pencatatan pesanan, persediaan barang, hingga penyusunan laporan keuangan. “Youtap memudahkan pengelola toko agar lebih rapi dalam mencatat keuangan,” katanya. Sementara itu, CEO Youtap Indonesia Herman Suharto mengatakan platform bisnis ini siap membantu pebisnis dalam mengembangkan usaha. “Kami ingin terus menjadi aplikasi teman dagang, terutama saat pandemi sekarang ini,” katanya. Menurut dia, Youtap bisa menjadi teknologi digital yang bisa dengan cepat memfasilitasi perubahan usaha seperti pelaku UMKM asal Semarang itu. (jwn5/ant)

Gudang Ban di Kudus Terbakar, Jalur Pantura Macet 5 Km

oleh

KUDUS, Jowonews.com – Jalur Pantura Timur Kudus, Jawa Tengah, hingga kini tersendat menyusul adanya gudang ban yang terbakar di tepi jalan, sehingga sempat terjadi antrean panjang ketika jalur ditutup untuk upaya pemadaman. Berdasarkan pantauan di lapangan, Kamis (4/6), arus lalu lintas dari arah Pati maupun Semarang masih terjadi antrean panjang sehingga personel Satlantas Polres Kudus diterjunkan untuk membantu memperlancar arus. “Kami sudah menyiagakan personel di lapangan. Bahkan, mereka diterjunkan sejak Rabu (3/6) malam ketika peristiwa kebakaran terjadi di Jalan Kudus-Pati,” kata Kasat Lantas Polres Kudus AKP Galuh Pandu Pandega Ferdiansyah ditemui di sela-sela pengaturan arus di Jalan Pantura Timur Kudus, Kamis. Saat itu, kata dia, arus lalu lintas ditutup sementara karena sedang ada upaya pemadaman sejak Rabu (3/6) malam dan baru Kamis (4/6) pukul 03.00 WIB jalur baru bisa digunakan dua arah. Meskipun api sudah bisa dikendalikan, kata dia, arus lalu lintas memang belum sepenuhnya lancar dan masih terjadi ketersendatan hingga sekitar satu kilometer dari titik kebakaran, karena truk besar sebelumnya dihentikan dan mengalami antrean panjang. Untuk kendaraan pribadi maupun kendaraan berukuran kecil, kata dia, diarahkan ke jalur alternatif baik dari Semarang maupun dari Pati agar tidak terjadi kemacetan panjang. “Sementara truk dan bus sementara masih tersendat karena masih tetap menggunakan jalur utama di Jalur Pantura Timur Kudus,” ujarnya. (jwn5/ant)