Jowonews

Pemerintah: Taat Protokol Kesehatan Harus Jadi Budaya

JAKARTA, Jowonews.com – Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat mengatakan penerapan protokol kesehatan harus menjadi budaya di tengah masyarakat, terlebih lagi dengan adanya normal baru. “Saya kira yang harus dipahami bahwa protokol kesehatan itu harus menjadi budaya di tengah masyarakat, kendati sudah mulai ada normal baru,” kata Harry Hikmat di Jakarta, Minggu. Terlebih bagi para lanjut usia (lansia) sebagai kelompok paling rentan terhadap penyebaran COVID-19, sehingga perlu tetap di rumah dan menjadikan protokol kesehatan sebagai budaya sekaligus identitas. Lebih lanjut, Harry mengatakan bahwa setidaknya ada tiga hikmah dibalik terjadinya pandemi COVID-19 yang harus dimaknai dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, selalu hidup sehat seperti menggunakan masker, membiasakan mencuci tangan, dan hidup disiplin. Kedua, tetap produktif saat di rumah, Work From Home (WFH) itu berarti harus akrab bekerja dengan teknologi, misalnya rapat secara virtual. “Ketiga, back to home, kembali ke rumah, berkumpul dengan anggota keluarga, yang bisa jadi saat sebelum terjadi COVID-19 anggota keluarga sulit untuk berkumpul karena sibuk bekerja dan menghabiskan waktu di jalan,” kata Harry. Lebih lanjut Harry mengatakan, meski pandemi, layanan Kementerian Sosial terus berjalan termasuk rehabilitasi sosial salah satunya dengan mempercepat penyaluran bansos bagi lansia dan warga terdampak COVID-19. Seperti di Kabupaten Blitar, Harry langsung menyerahkan bansos meski harus melalui perjalanan darat selama 12 jam dari Jakarta. “Layanan yang diberikan Kemensos, sebagai bukti bahwa negara hadir di tengah rakyatnya, terlebih bagi mereka yang memang memerlukannya,” kata Harry. Bansos yang diberikan bagi para lansia, merupakan wujud perhatian negara, salah satunya dirasakan oleh nenek Samijah (75) warga Bleduk RT 1 RW 02, Blitar. “Alhamdulillah atas bantuan yang diterima ini, terima kasih Bapak Presiden dan Pak Menteri Sosial bantuan sangat bermanfaat bagi saya yang bekerja sebagai buruh tani,” ucapnya, dalam bahasa Jawa halus. Hal serupa dirasakan oleh kakek Katirin (61), warga Bleduk yang bersyukur bisa mendapatkan bantuan dari Kementerian Sosial pada saat pandemi COVID-19. Sebanyak 50 paket sembako bagi penerima manfaat dan LKS Rondiyah, bansos modal usaha bagi delapan orang penerima manfaat masing-masing Rp5 juta total Rp 40 juta, 40 paket sembako bagi lansia, serta 10 paket sembako bagi warga terdampak COVID-19. Selain itu juga diserahkan alat kesehatan (alkes) berupa 500 masker, empat jerigen cairan disinfektan, empat jerigen hand sanitizer, 100 botol cairan pencuci tangan serta satu unit alat penyemprot disinfektan. (jwn5/ant)

DPRD Desak Pemprov Jateng Prioritaskan Penanganan Rob di Kawasan Pantura

SEMARANG, Jowonews.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diminta memprioritaskan penanganan banjir rob di enam kabupaten/kota karena sudah terjadi tiap tahun dan semakin parah dengan jumlah warga terdampak yang tidak sedikit. “Kebijakan anggaran Pemprov Jateng dalam masalah rob ini masih terlihat setengah-setengah, jauh dari ideal, berbeda jauh saat pemprov mencanangankan tahun infrastruktur jalan dan jembatan beberapa tahun lalu,” kata Wakil Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah, Hadi Santoso di Semarang, Minggu. Warga terdampak banjir rob di Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, serta Kabupaten Demak itu sudah lebih dari 12 ribu jiwa sehingga perlu ada tindakan nyata yang tercermin dalam kebijakan anggaran maupun dalam hal koordinasi lintas sektor. Berdasarkan catatan politikus PKS itui, dalam kurun waktu tiga tahun berturut-turut penanggulangan tanggul pantai maupun perbaikan saluran di daerah rob, anggarannya tidak pernah lebih dari Rp50 miliar tiap tahunnya untuk seluruh Jateng. Menurut dia, idealnya untuk tiap tahun minimal Rp175 miliar yang meliputi perbaikan tanggul pantai, perbaikan saluran, serta perbaikan sistem pompa di Jateng. “Kita belajar dari Kota Semarang, ketika koordinasi lintas OPD dan instansi berjalan, dana ‘disupport’ ternyata sangat terasa pengurangan dampaknya, menurun drastis cakupan wilayahnya” ujarnya. Oleh karena itu, Hadi mendesak penanganan rob di enam kabupaten/kota menjadi prioritas Pemprov Jateng pada 2021, baik pemerintah di tingkat pusat maupun daerah. “Kabupaten Demak, khususnya Sayung, penanganan permanen realisasi Seksi 1 Tol, Pekalongan sesuai Perpres 79/2019 penangangan rob terintegrasi Percepatan Ekonomi Brebres-Kendal, tinggal serius atau tidak payung hukumnya sudah ada,” katanya. Kondisi pada tahun ini, kata Hadi, memang sangat memprihatinkan karena akibat “refocussing” untuk penanganan COVUD-19 dan rasionalisasi tahun anggaran 2020 pada Dinas PSDA untuk penanganan rob tinggal kurang lebih 25 persen dari anggaran yang direncanakan sehingga praktis hanya untuk menenuhi kebutuhan rutin dan darurat bencana, belanja modal terkena kena rasionalisasi. “Bencana rob ini juga akan memicu potensi transmisi lokal karena muncul kerumunan, protokoler susah diterapkan, untuk berdiam dirumah juga susah, makanya perubahan anggaran berharap untuk penanganan rob anggarannya dapat dikembalikan agar minimal ada tindakan kedaruratan,” ujarnya. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyebut rencana penanggulangan sistematis rob di kawasan pesisir Pantura Jateng sudah dilaksanakan. “Misalnya di daerah Pekalongan itukan dibuat tanggul raksasa yang dulu rencananya selesai dalam satu tahun anggaran. Kalau tidak salah anggarannya Rp90 miliar, tapi karena COVID-19, Kementerian melakukan ‘refocussing’ anggaran dan saat ini proyek itu dilaksanakan dengan mekanisme ‘multiyears’,” katanya. (jwn5/ant)

Mulai 8 Juni, KA Kedungsapur Kembali Beroperasi dengan Protokol Kesehatan Ketat

SEMARANG, Jowonews.com – KA Kedungsapur jurusan Semarang-Grobogan yang sempat berhenti sementara perjalanannya akibat pandemi COVID-19 akan kembali beroperasi dengan protokol kesehatan yang ketat. “KA Kedungsapur akan kembali beroperasi mulai 8 Juni,” kata Manajer Humas PT KAI Daop 4 Semarang Krisbiyantoro di Semarang, Minggu. Menurut dia, hanya ada empat kali perjalanan KA yang akan dijalankan nantinya. Ia menjelaskan KA akan diberangkatkan pada pukul 06.20 dan 14.10 wib dari Stasiun Poncol. Sementara dari Stasiun Ngrombo, KA akan diberangkatkan pada pukul 10.00 dan 17.00 wib. Ia menjelaskan pada setiap pemberangkatan KA, terdapat protokol kesehatan yang harus dipenuhi oleh para penumpang. Calon penumpang diwajibkan memakai masker serta akan diperiksa suhu tubuhnya saat akan naik ke atas kereta. Calon penumpang dengan suhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius akan dilarang naik kereta. Ia menambahkan kapasitas KA juga akan dibatasi hanya setengahnya untuk penerapan batas jarak fisik. Pengoperasian KA ini, menurut dia, akan berlangsung mulai 8 hingga 30 Juni 2020. (jwn5/ant)

Menko PMK Koordinasikan Gugus Tugas untuk Percepat Tes PCR COVID-19

JAKARTA, Jowonews.com – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy berkoordinasi dengan lembaga/kementerian terkait untuk mempercepat tes cepat COVID-19 metode polymerase chain reaction (PCR). Muhadjir dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Sabtu, mengaku optimistis target Presiden Joko Widodo agar pengujian spesimen bisa mencapai 10 ribu per hari dapat terwujud. Bahkan untuk saat ini yang perlu disiapkan adalah untuk mencapai target 30 ribu per hari. “Kalau kita lihat untuk mencapai 20 ribu tidak begitu sulit. Karena per 6 Mei itu sudah tercatat 13.333 tes yang bisa dilakukan. Sehingga ini saya kira bukan hal mustahil. Malah seharusnya kita bisa memikirkan bagaimana mencapai target 30 ribu,” kata dia saat memberikan arahan dalam rapat koordinasi secara virtual, Sabtu. Dia mengatakan percepatan pengujian spesimen akan sukses dengan adanya relawan. Maka dia menekankan agar Kemendikbud, Kemenkes dan Kemenristek untuk bisa menggerakkan secara masif perekrutan relawan khususnya untuk tingkat magister S-2 dibidang kesehatan masyarakat, keperawatan dan mikrobiologi molekurel. “Kalau ini bisa dilakukan saya optimis,” katanya. Muhadjir mengatakan Kemenko PMK juga mengkoordinasikan kementerian dan lembaga agar proses pelacakan diperbanyak agar kasus COVID-19 dapat dilacak penyebarannya secara cepat. Dia juga meminta agar tim peneliti vaksin COVID-19 yang dibidangi oleh Kemenristek/BRIN terus dimotivasi dan didukung proses kerjanya agar bisa menghasilkan vaksin secara cepat demi kemandirian bangsa. “Kalau kita bisa memotivasi mereka, mereka bisa bekerja dengan semangat dan syukur-syukur kalau kita bisa lebih duluan menemukan vaksin. Kalau kita gagal mempercepat penemuan vaksin pasar itu akan dijarah produsen luar negeri. Dan ini sangat bagus kalau kita hindari ruang itu,” katanya. (jwn5/ant)

Helikopter TNI AD Jatuh di Kendal, Pimpinan MPR Sampaikan Bela Sungkawa

JAKARTA, Jowonews.com – Wakil Ketua MPR RI, Syarief Hasan menyampaikan bela sungkawa sedalam-dalamnya kepada korban dan keluarga korban jatuhnya helikopter MI-17 milik TNI AD di Kawasan Industri Kendal (KIK), Jawa Tengah, pada Sabtu (6/6/2020) pukul 13.40 WIB. “Saya selaku pribadi dan pimpinan MPR RI menyampaikan bela sungkawa sedalam-dalamnya. Semoga keluarga korban diberikan ketabahan dan kesabaran atas kepergian para prajurit kebanggaan keluarga dan Indonesia,” kata Syarief Hasan dalam keterangannya, di Jakarta, Minggu. Syarief menyampaikan penghormatan kepada prajurit yang meninggal dunia yaitu Kpt Cpn Kadek, Kpt Cpn Fredi, Kpn Cpn Y Hendro, dan Lettu Cpn Wisnu. Selain itu kepada lima korban lainnya yang mengalami luka-luka yakni Lettu Cpn Vira Yudha, Praka Nanang, Praka Rofiq, Praka Supriyanto, dan Praka Andi K. Syarief Hasan yang juga anggota Komisi I DPR RI mendukung langkah TNI AD melakukan investigasi untuk mengetahui penyebab jatuhnya helikopter tersebut. “Hasil investigasi tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan dan pembelajaran agar tidak kembali terjadi hal yang serupa,” ujarnya. Politisi Partai Demokrat itu menilai para prajurit yang menjadi korban merupakan pahlawan-pahlawan bangsa karena mereka menjadi korban saat menjalani pendidikan untuk memperkuat pertahanan negara. Dia menilai pahlawan itu tidak selalu meninggal saat berperang, tetapi pahlawan selalu meninggal saat dalam keadaan mencintai Indonesia. Sebelumnya, Helikopter angkut Mil Mi-17V5 nomor registrasi HA-5141 Pusat Penerbangan TNI AD yang jatuh di Kendal, Jawa Tengah, pada Sabtu sore hari ini dalam misi latihan terbang. Sebanyak sembilan prajurit TNI AD menjadi korban. Dari sembilan korban ini, empat diantaranya meninggal dunia dan lima mengalami luka-luka. (jwn5/ant)

Lanjutkan Liga, PSSI Ingin Indonesia Kampanye Adaptasi Dengan COVID-19

JAKARTA, Jowonews.com – Direktur Teknik PSSI Indra Sjafri mengatakan bahwa alasan munculnya rencana Liga 1 dan 2 Indonesia musim 2020 dilanjutkan di tengah pandemi COVID-19 adalah demi kampanye adaptasi dan Piala Dunia U-20. Dikutip dari laman resmi PSSI di Jakarta, Sabtu, kampanye yang dimaksudkan yaitu kampanye untuk memperlihatkan kepada dunia bahwa Indonesia dapat menyesuaikan diri dengan pandemi. “Kami merasa perlu kampanye lewat sepak bola bahwa Indonesia sudah mulai beradaptasi dan belajar dengan situasi ‘new normal’ dengan menjalankan protokol kesehatan. Kompetisi sepak bola adalah kampanye yang baik buat dunia internasional,” ujar Indra. Sementara terkait hubungan lanjutan liga dengan Piala Dunia U-20 tahun 2021 yang akan berlangsung di Indonesia, pria yang membawa Indonesia juara Piala AFF U-19 2013 dan Piala AFF U-22 2019 itu menyebut bahwa PSSI belajar dari pengalaman tahun 2015-2016. Pada periode tersebut, tidak adanya kompetisi resmi karena sanksi FIFA berdampak negatif untuk timnas Indonesia. PSSI tidak mau mengulang kondisi serupa. Untuk Piala Dunia U-20, PSSI ingin menyiapkan tim terbaik agar timnas Indonesia mengukir prestasi di ajang dua tahunan tersebut. Lanjutan Liga 1 dan 2 musim 2020 dinilai menjadi wadah yang tepat untuk menemukan pemain-pemain yang dibutuhkan. “Jika pemain U-20 tidak dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan, mereka bisa berkompetisi di Liga 1 dan 2 karena rata-rata pemain sudah memiliki klub. Pemusatan latihan biasanya hanya diikuti 23 sampai 30 pemain. Mereka yang tidak mengikuti itu masih tetap dapat mengasah kemampuan lewat kompetisi,” kata Indra. Selain itu, berputarnya kembali liga akan membuat roda ekonomi kembali bergerak mulai dari hotel hingga katering. “Apalagi pemerintah telah menyarankan kita tetap berdampingan dengan COVID-19 dan tetap produktif,” tutur Indra. Liga 1 dan 2 Indonesia musim 2020, yang diliburkan sejak Maret karena pandemi penyakit virus corona (COVID-19) rencananya akan bergulir lagi mulai September atau Oktober 2020. Salah satu regulasi yang dibahas untuk kompetisi itu adalah tentang kewajiban semua klub untuk menurunkan pemain U-20 demi persiapan menuju Piala Dunia U-20 tahun 2021. PSSI akan menggelar rapat komite eksekutif (Exco) untuk membuat keputusan akhir soal kelanjutan liga termasuk teknis dan penjadwalan. Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada informasi resmi mengenai kapan rapat itu dilaksanakan. (jwn5/ant)

Ini Jawaban PLN Soal Kenaikan Tagihan Listrik Pelanggan Bulan Juni

JAKARTA, Jowonews.com – Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PT PLN (Persero) Bob Saril menjelaskan bahwa kenaikan tagihan listrik pada Juni 2020 merupakan dampak dari penghitungan rata-rata pada tiga bulan terakhir saat penerapan  pembatasan sosial berskala besar (PSBB). “Tidak ada kenaikan tarif listrik, tapi memang ada kenaikan konsumsi listrik selama kebijakan PSBB yang dihitung menggunakan skema rata-rata tiga bulan sebelumnya,” kata Bob dalam diskusi virtual yang diikuti Antara di Jakarta, Sabtu. Kebanyakan pelanggan akan mengalami tagihan Juni melonjak lebih dari 20 persen daripada Mei 2020. akibat penagihan menggunakan rata-rata tiga bulan terakhir sehingga kenaikannya akan dibayar sebesar 40 persen pada Juni. Kemudian untuk mengurangi lonjakan kenaikan, sisanya yaitu 60 persen-nya dibagi rata dalam tagihan bulan ke depan. Diharapkan, skema tersebut dapat mengurangi keterkejutan sebagian pelanggan yang tagihannya meningkat tajam. Dalam bulan dua terakhir, sebagian pelanggan PLN yang jumlah totalnya sekitar 75 juta, rekening bulanannya dihitung dari rata-rata 3 bulan terakhir pemakaian, akibat pemberlakuan PSBB di beberapa wilayah sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Pada tagihan listrik bulan April dan Mei, sebagian pelanggan ditagih pembayarannya menggunakan rata-rata tiga bulan sebelumnya tersebut. PLN mengatur kenaikan lonjakan tagihan pada bulan Juni maksimum  40 persen dari tagihan bulan sebelumnya supaya tidak memberatkan konsumen. Sisa tagihan yang belum terbayar di bulan Juni atau 60 persen dari lonjakan tagihan akan dibagi rata dalam 3 bulan ke depan. PLN juga terus melakukan pengecekan ulang terhadap pelaksanaan pemberian subsidi pembebasan tagihan listrik untuk pelanggan golongan Rumah Tangga, Bisnis Kecil, dan Industri Kecil berdaya 450 VA dan diskon 50 persen bagi pelanggan Rumah Tangga 900VA Bersubsidi. Pengecekan tersebut dilakukan dari bulan ke bulan, untuk memastikan bahwa stimulus kelistrikan yang diberikan oleh pemerintah tersebut benar-benar tepat sasaran. (jwn5/ant)

Pemerintah Siapkan Anggaran New Normal Untuk Pasar Tradisional

JAKARTA, Jowonews.com – Kantor Staf Presiden menyebut pemerintah nantinya akan menyiapkan anggaran untuk membuat pasar tradisional tidak menjadi klaster penyebaran COVID-19 di era New Normal atau tatanan normal baru. “Saya kira pemerintah sudah menyiapkan anggaran cukup besar baik untuk menangani COVID-19 maupun dampak ekonomi dari pandemi tersebut. mengenai pasar tentu saja ada anggaran yang nanti pasti akan disiapkan untuk membuat pasar tersebut tidak menjadi kluster penyebaran Covid-19,” ujar Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian dalam diskusi daring di Jakata, Sabtu. Menurut dia, apakah nanti ada anggaran untuk drainase, membuka lahan baru supaya ada pengaturan jarak antar pedagang, penyediaan tempat cuci tangan bagi konsumen yang datang, dan sebagainya. “Hal-hal semacam itu tentunya menjadi perhatian karena yang paling penting adalah saat ini tempat-tempat publik harus melaksanakan protokol kesehatan dengan infrastruktur yang siap,” katanya. Selain itu Donny juga menambahkan bahwa Presiden Joko Widodo memerintahkan agar protokol kesehatan lebih diperhatikan dan kemudian berbagai persiapan supaya pasar tradisional tidak menjadi kluster penularan Covid-19 harus dilakukan.jadi perhatian itu ada. “Terkait dengan pasar tradisional memang betul sekali, karena ini tempat yang paling ramai dan kemudian masyarakat yang berbelanja merupakan kelas menengah ke bawah, maka tentu saja pemerintah akan memfokuskan perhatian pada pasar tradisional yang jumlahnya cukup banyak,” kata Tenaga Ahli Utama tersebut. Donny menyampaikan bahwa perhatian itu ada dan sekali lagi yang paling penting sekarang semua pemangku kepentingan harus bekerja sama untuk memastikan protokol di semua sektor, khususnya di pasar tradisional ini dijalankan dengan disiplin. “Karena kalau protokol kesehatan ini tidak dijalankan dengan disiplin di pasar tradisional seperti tidak menggunakan masker atau rajin mencuci tangan maka percuma saja. Saya kira nanti ada suatu sistem yang dibuat supaya hal-hal semacam itu bisa dihindari,” ujarnya. (jwn5/ant)