Jowonews

Logo Jowonews Brown

Hari: 13 Juni 2020

Penumpang KA Antarkota Wajib Gunakan Face Shield pada New Normal

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Zulfikri mengungkapkan bahwa dalam protokol tambahan transisi normal baru, penumpang kereta jarak jauh atau antarkota diwajibkan menggunakan pelindung muka (face shield). Zulfikri menjelaskan bahwa berdasarkan Surat Edaran Kemenhub No 14/2020, pemerintah meningkatkan kapasitas kereta antarkota menjadi 70 persen pada Fase 2 atau masa pembatasan bersyarat. Dengan peningkatan kapasitas tersebut, pemerintah juga menambah protokol kesehatan bagi penumpang yang melakukan perjalanan jarak jauh. “Khusus untuk kereta antarkota, operator harus menyediakan ‘face shield’. Dengan menambah kapasitas 70 persen, artinya dimungkinkan penumpang itu duduk berdampingan, sehingga protokol kesehatan harus kita tambah, dan ini wajib disediakan operator,” kata Zulfikri dalam diskusi daring di Jakarta, Sabtu. Zulikri menjelaskan bahwa dalam protokol tambahan, penumpang tidak hanya wajib menggunakan masker, tetapi juga mengenakan pakaian lengan panjang. Protokol ini tidak hanya berlaku saat penumpang menggunakan kereta jarak jauh saja, tetapi juga pada kereta rel listrik (KRL) dalam kota. Khusus kereta jarak jauh, penumpang yang melakukan perjalanan juga harus dinyatakan sehat dengan mengantongi surat bebas COVID-19, yang dilengkapi dengan hasil tes cepat (rapid test) atau Polymerase Chain Reaction (PCR), atau surat kesehatan dari rumah sakit. Sementara itu, PT Kereta Api Indonesia (KAI), selaku operator kereta jarak jauh siap menyediakan pelindung muka (face shield) kepada penumpang secara gratis. “Untuk kereta jarak jauh, fasilitas ‘face shield’ yang kita berikan itu gratis. Jadi kami akan berikan pada saat para penumpang kami siap menaiki kereta,” kata Direktur Utama PT KAI Didiek Hartantyo. Selain menyediakanpelindung muka, KAI sebaga operator juga diwajibkan menyediakan ruang isolasi untuk mengantisipasi jika penumpang terpapar virus dalam perjalanan. Kemudian, Kemenhub juga mewajibkan operator untuk memisahkan penumpang di atas 50 tahun dengan menyediakan rangkaian khusus, mengingat orang dengan usia tersebut sangat berisiko tinggi jika terpapar COVID-19. Terakhir, petugas operator KA jarak jauh juga wajib melakukan pengecekan suhu tubuh secara berkala, terutama pada perjalanan di atas 3 jam. “Karena perjalanan cukup panjang, bisa sampai 10 jam, ini setiap tiga jam sekali akan dilakukan pengecekan suhu tubuh,” kata Zulfikri. (jwn5/ant)

dr. Reisa: Adaptasi Normal Baru Harus Diikuti Kondisi Wilayah

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Anggota tim komunikasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dr. Reisa Broto Asmoro melihat adaptasi normal baru harus diikuti dengan kondisi masing-masing wilayah di Indonesia. “Ini adalah adaptasi kebiasaan baru, di mana adaptasi kebiasaan baru ini harus diikuti dengan kondisi masing-masing wilayah di Indonesia. Indonesia ini sangat luas, sebagian daerah dan wilayah itu menghadapi situasi yang berbeda, kondisinya berbeda,” ujar Reisa kepada Antara di Jakarta, Jumat (12/6). Oleh karena itu, Reisa mengatakan pemerintah telah menerapkan sistem zonasi, dengan pembagian empat zona, yaitu hijau, kuning, oranye dan merah, yang masing-masing zona memiliki solusi yang berbeda, untuk penanganan COVID-19. Selanjutnya, fase pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), menurut Reisa, juga tentu disertai basis data science, sesuai dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). “Ada hitungan epidemiologi, kondisi surveilans dan kesiapan fasilitas kesehatan semuanya dipertimbangkan dengan baik, tentunya kepala daerah tahu lah bagaimana caranya memberi keputusan untuk derah sendiri dengan mempertimbangkan hal-hal itu tadi,” kata Reisa. Kondisi yang dinamis ini terus disertai dengan pemantauan perkembangan dan evaluasi. Jika daerah telah melewati tahapan selanjutnya, Reisa mengatakan, harus dibarengi dengan kesiapan melakukan protokol kesehatan dengan disiplin. Dengan disiplin masyarakat melakukan protokol kesehatan juga menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Reisa optimistis Indonesia mampu melewati kondisi pandemi. “Kita harus berhati-hati dan tetap terus mengikuti perkembangan. Semakin ke sini kita semakin mengikuti perkembangan, yang tadinya kebingungan, panik, tidak tahu harus berbuat apa, makin ke sini makin banyak penelitian, maka kita makin bisa mengetahui jalan keluarnya,” ujar Reisa. “Dan, tentunya kalau semua orang bisa bekerja sama, sama-sama saling mendukung untuk melakukan hal itu, maka saya yakin kita bisa melewati ini,” dia menambahkan. (jwn5/ant)

Din Syamsuddin: RUU HIP Hanya Turunkan Derajat Pancasila

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin menilai Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) menurunkan derajat Pancasila dengan memonopoli penafsiran Pancasila yang merupakan kesepakatan dan milik bersama. “Serta memeras Pancasila ke dalam pikiran-pikiran yang menyimpang,” ujar Din dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu. Pendekatan menurunkan derajat atau downgrading dengan mengaturnya ke dalam UU, menyempitkan arti atau reduksionis dan memonopoli Pancasila adalah berbahaya bagi eksistensi NKRI yang berdasarkan Pancasila. Untuk itu, dia meminta Presiden Joko Widodo untuk menghentikan pembahasan RUU HIP tersebut karena akan memecah belah bangsa. Juga, pembahasan sejumlah RUU di tengah keprihatinan nasional akibat COVID-19 adalah tidak arif bijaksana apalagi cenderung dilakukan secara diam-diam dengan menutup aspirasi dari masyarakat madani. “Praktik demikian merupakan hambatan terhadap pembangunan demokrasi Pancasila yang berkualitas yang kita cita-citakan bersama,” jelas dia. Sebelumnya, MUI mengeluarkan maklumat penolakan RUU Haluan Ideologi Pancasila. Sejumlah ormas keagamaan pun menolak keberadaan RUU. (jwn5/ant)

Dinilai Memaksa, KSPSI: Besaran Iuran Tapera Memberatkan Buruh

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menilai visi dan misi Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera sangat baik karena memberikan kesempatan untuk rakyat Indonesia terutama buruh memiliki rumah, namun besaran iuran dinilai memberatkan buruh. “Iuran Tapera sangat berat untuk buruh. Jika ditotal dengan iuran-iuran lainnya bisa mencapai delapan persen lebih dari gaji yang harus dikeluarkan tiap bulannya,” kata Presiden KSPSI  Andi Gani Nena Wea dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu. Andi yang juga pimpinan Konfederasi Buruh ASEAN ini merinci iuran-iuran yang harus dikeluarkan buruh tiap bulannya. Potongan untuk iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan jaminan hari tua atau dana pensiun mencapai empat persen dari upah. Sementara iuran Tapera berada di angka 3,5 persen, dengan rincian 2,5 persen wajib dibayar pekerja dan satu persen oleh pemberi kerja. “Kalau ada potongan lagi akan menambah beban buruh,” tegasnya. Dia menilai, iuran Tapera seharusnya bersifat sukarela dan sasarannya buruh yang memang kesulitan memiliki rumah. Sementara, bagi yang sudah memiliki rumah tidak perlu lagi ikut. “Tapera harusnya jadi opsional. Tidak dipaksakan seperti saat ini,” ujarnya. Iuran Tapera memang menimbulkan polemik baru. Pemerintah beralasan iuran tersebut untuk memenuhi hak atas tempat tinggal terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Namun di sisi lain, pengambilan iuran dari penghasilan tersebut menimbulkan beban karena buruh sudah mengalami banyak potongan. Tahap pertama penerapan kebijakan ini pada 2021 diperuntukkan kepada aparatur sipil negara, dan anggota TNI/Polri. Selanjutnya, diikuti oleh pegawai badan usaha milik negara (BUMN) dan sektor swasta. Badan Pengelola Tapera (BP Tapera) menargetkan 13 juta peserta iuran pada tahun kelima pelaksanaannya. Pemerintah menambahkan beban iuran yang harus dibayarkan buruh setiap bulan dalam bentuk Tapera. Tak tanggung-tanggung, semua yang bekerja dan mendapat upah dituntut untuk ikut urun sekalipun mereka punya rumah baik sudah lunas atau belum. Peraturan ini ditetapkan Presiden Joko Widodo lewat Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat. Peraturan ini berlaku baik untuk pekerja di sektor swasta atau pemerintahan. (jwn5/ant)

WHO Serukan Vaksin COVID-19 Dibagikan Sebagai Barang Publik

oleh

JENEWA, Jowonews.com – Vaksin untuk virus corona harus tersedia sebagai barang publik global, kata Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada Jumat (12/6), untuk memastikan semua orang mendapat akses yang sama atas produk penyelamat nyawa yang sedang dikembangkan itu. “Banyak pemimpin…mempromosikan gagasan pembuatan vaksin apa pun sebagai barang publik global, tetapi itu harus terus dipromosikan,” kata Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus saat konferensi pers. “Lebih banyak pemimpin harusnya bergabung dengan upaya tersebut dan kita perlu memiliki komitmen politik global yang sungguh-sungguh serta konsensus global bahkan sebelum kita mempunyai produk tersebut,” katanya. “Itulah yang sedang kami dorong.” Tedros mengeluarkan seruan itu setelah muncul kekhawatiran bahwa sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat, bisa saja menimbun vaksin atau obat apa pun yang mereka kembangkan untuk melawan COVID-19 sementara negara miskin tidak mendapat akses ke pengobatan yang mereka butuhkan. Situasi saat ini di Brazil, yang kini menjadi salah satu pusat penyebaran COVID-19 di dunia, semakin menjadi perhatian apalagi di perkotaan, menurut pakar kedaruratan senior WHO, Mike Ryan. Sistem kesehatan Brazil “masih bertahan” meski sejumlah unit perawatan intensif (ICU) berada pada tahap kritis dan di bawah tekanan berat dengan tingkat hunian tempat tidur di atas 90 persen, kata Ryan. (jwn5/ant)

Awak Angkot di Kudus Minta Prioritas Pembelian BBM Premium

oleh

KUDUS, Jowonews.com – Sejumlah awak angkutan kota di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah berharap, mendapatkan prioritas pembelian bahan bakar minyak jenis premium karena harganya lebih murah sehingga biaya operasionalnya tidak terlalu mahal dibandingkan dengan BBM jenis lain. “Jika membeli pertalite, tentu harganya jauh lebih mahal sehingga tidak sebanding dengan pemasukan selama ini,” kata salah satu sopir angkot jurusan Terminal Induk Jati-Colo Narto di Kudus, Jumat. Ia mengakui mengalami kesulitan, terutama mendapatkan penumpang, pada masa pandemi virus corona baru (COVID-19). Kalaupun ada penumpang, kata dia, hanya mengandalkan penumpang dari pekerja pabrik rokok serta pedagang pasar. “Itu pun jika beruntung karena harus antre terlebih dahulu. Jika ingin mendapatkan penumpang dari buruh pabrik rokok, maka mobil harus diparkir di depan pabrik pada malam harinya agar keesokan harinya bisa mengantarkan pulang buruh pabrik,” ujarnya. Jika tidak antre sejak malam hari, kata dia, keesokan harinya dipastikan sudah banyak angkot lain yang lebih dahulu antre. Dalam sehari, kata dia, belum tentu bisa mendapatkan penumpang, sedangkan saat mujur bisa mendapatkan pemasukan antara Rp50.000 hingga Rp70.000 sehari. “Penghasilan sebesar itu, belum dipotong untuk pembelian BBM serta setoran kepada majikan sebesar Rp30.000,” ujarnya. Untuk itu, dia berharap, mendapatkan prioritas membeli premium, meskipun bisa membeli hingga Rp200 ribu, namun mayoritas angkot hanya mampu membeli Rp50.000 karena disesuaikan dengan jumlah penumpang yang dilayani. Setiap kali masuk SPBU, dia mengaku, tidak selalu bisa mendapatkan premium, sedangkan ketika tersedia harus rela antre lama dan bersaing dengan para pedagang eceran yang kulakan memakai mobil. Awak angkot lainnya, Cahyadi, mengakui sering kali mendapat perlakuan kurang mengenakkan saat antre membeli premium. “Operator SPBU sering kali memprioritaskan pedagang eceran yang membeli dengan mobil,” ujarnya. Mengingat awak angkot membeli premium maksimal Rp50.000 per hari, dia berharap, mendapatkan prioritas agar setiap kali membutuhkannya bisa mendapatkan, mengingat saat sekarang juga membutuhkan bantuan agar masih bisa tetap bekerja. “Saya lebih mengutamakan membeli premium karena harganya hanya Rp6.550/liter, sedangkan pertalite lebih mahal karena mencapai Rp7.650/liter, mengingat saat ini cenderung sepi penumpang,” ujarnya. (jwn5/ant)

Mentan Resmikan Ekspor Gula Semut Cilacap 25 Ton Tujuan Brazil

oleh

CILACAP, Jowonews.com – Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Jumat sore, berkesempatan melepas ekspor 25 ton gula semut Cilacap dengan tujuan Brasil. Syahrul Yasin Limpo mengatakan Kabupaten Cilacap tidak hanya memproduksi komoditas pangan dasar, juga mampu melakukan ekspor ke mancanegara melalui produk gula semut. “Saya ingin sampaikan kalau bupatinya seperti Pak Bupati Cilacap (Tatto Suwarto Pamuji) dengan pemerintahan yang sangat kondusif bersama DPRD dan yang lain, maka akselerasi yang bisa dilakukan untuk kepentingan masyarakat, kehidupan rakyat yang lebih baik, masih bisa dicapai,” katanya. Mentan mengaku kagum di saat pandemi COVID-19 seperti sekarang, masih ada ekspor yang sangat kuat dan bisa dilakukan. “Ini luar biasa,” katanya. Sementara Kepala Badan Karantina Pertanian Kementan Ali Jamil mengatakan ekspor produk pertanian dari Kabupaten Cilacap yang disertifikasl oleh Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Cilacap meningkat dari tahun ke tahun. “Komoditas yang diekspor berupa gula kelapa, daun ketapang, kayu albasia, sarang burung walet, dan lain-lain. Komoditas ini sebagian besar diekspor ke negara-negara Asia, Eropa, dan Amerika,” katanya. Terkait dengan pelepasan ekspor 25 ton gula semut organik ke Brasil, dia mengatakan nilai ekspor yang dilakukan oleh eksportir PT Coco Sugar Indonesia itu mencapai Rp770.000.000. Lebih lanjut, Ali mengatakan potensi ekspor komoditas pertanian di wilayah Kabupaten Cilacap dan sekitarnya masih perlu digali kembali. untuk membuka peluang ekspor produk pertanian lebih beragam. Menurut dia, peningkatan ekspor khususnya di wilayah Cilacap dan sekitarnya menjadi komitmen Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Cilacap melalui kemudahan dalam pelayanan sertifikasi Phytosanitary Certificate yang umumnya dipersyaratkan negara pengimpor untuk komoditas pertanian. “Gula kelapa telah rutin diekspor sejak tahun 2015 hingga kini. Gula kelapa yang diekspor dalam bentuk gula semut,” jelasnya. Ia mengatakan berdasarkan data Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Cilacap, ekspor gula kelapa pada tahun 2015 sebanyak 87 ton, tahun 2016 sebanyak 237 ton, tahun 2017 sebanyak 649 ton, tahun 2018 sebanyak 580 ton, tahun 2019 sebanyak 744 ton, dan pada tahun 2020 sejak 1 Januari hingga 13 Juni sebanyak 471 ton. Menurut dia, hal itu menunjukkan ekspor gula kelapa atau gula semut mengalami peningkatan volume dari tahun 2015 sampai dengan 2017 sebanyak 646 persen, sedangkan tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017 sebanyak minus 10 persen. Akan tetapi pada tahun 2019, kata dia, mengalami peningkatan kembali sebanyak 28 persen. Ia mengatakan volume ekspor tahun 2020 selama bulan Januari sampai dengan 13 Juni 2020 telah mencapai 471 ton. “Volume ekspor gula kelapa masih dapat bertambah lagi hingga akhir tahun 2020 karena kebutuhan gula kelapa luar negeri terus bertambah,” katanya. Lebih lanjut, Ali mengatakan berdasarkan data ekspor gula kelapa/gula semut Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Cilacap periode bulan Januari-Juni 2020 menunjukan peningkatan frekuensi sebanyak 20 persen, peningkatan volume sebanyak 71 persen, peningkatan nilai sebesar 82 persen. Dalam hal ini, frekuensi ekspor gula kelapa/gula semut pada periode Januari-13 Juni 2020 sebanyak 36 kali, sedangkan pada periode yang sama tahun sebelumnya sebanyak 30 kali. Sementara dari sisi volume, pada periode Januari-13 Juni 2020 sebanyak 470.615 kilogram, sedangkan pada periode yang sama tahun sebelumnya sebanyak 275.316 kilogram. Total nilai ekspor gula kelapa/gula semut pada periode Januari-13 Juni 2020 mencapai Rp16.231.094.484, sedangkan pada periode yang sama tahun sebelumnya Rp8.958.174.789. “Hal ini menunjukkan gula merah (gula kelapa) Indonesia semakin diminati di pasar luar negeri. Amerika, Belanda dan Inggris merupakan negara-negara tujuan ekspor dengan frekuensi tertinggi untuk komoditas gula kelapa. Saya optimistis bahwa ekspor komoditas pertanian dari Kabupaten Cilacap akan terus meningkat,” katanya. (jwn5/ant)

Wujudkan Ketahanan Pangan, Pemerintah Perkuat Lumbung Pangan Di Berbagai Daerah

oleh

CILACAP, Jowonews.com – Pemerintah akan memperkuat lumbung pangan di berbagai daerah, salah satunya Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, kata Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. “Kita tahu COVID-19 ini tentu saja membutuhkan salah satu solusinya adalah ketahanan pangan nasional. Dengan jumlah penduduk di atas 267 juta orang membutuhkan makan,” katanya saat memberi keterangan pers usai peresmian Toko Mitra Tani di Cilacap, Jumat sore. Oleh karena itu, kata dia, lumbung-lumbung pangan kuat seperti Cilacap harus bisa mendapatkan energi lebih besar. Mentan mengaku ingin melihat secara langsung apa yang telah dilakukan oleh Kabupaten Cilacap. “Kabupaten Cilacap ini adalah lumbung pangan Jawa Tengah, lumbung pangan nasional yang harus terus kami semangati,” katanya. Menurut dia, hal itu dilakukan agar apa yang telah dirintis Bupati Cilacap Tatto Suwarto dan seluruh komponen pertanian di Kabupaten Cilacap terus berakselerasi lebih kuat lagi terutama dalam menghadapi pandemi COVID-19 “Saya datang hari ini memperkuat itu sekaligus apa-apa lagi yang Pak Bupati butuhkan dan kami harus merespons secara bersama. Yang kedua, tentu saja salah satu yang harus adalah bagaimana tetap menjaga ada supply dan demand, antara permintaan dan ketersediaan bahan pangan itu,” katanya. Mentan mengatakan salah satu yang terinisiasi di Kabupaten Cilacap adalah hadirnya Toko Mitra Tani yang merupakan stabilisator. “Tentu harga di sini harga yang sangat stabil, harga yang standar, bukan berarti harus merusak harga yang ada di pasar. Tetapi di sini tentu dalam kendali pemerintah daerah, lebih khusus Pak Bupati untuk bisa memainkan antara komunitas-komunitas yang sudah dibina untuk tetap mempunyai pasar yang luas di dalam mengantar kebutuhan pasar,” katanya. Ia mengatakan toko mitra tani yang ditargetkan minimal ada satu unit di setiap kabupaten seluruh Indonesia itu bukan untuk mengambil alih peranan pasar yang ada. Menurut dia, hadirnya toko mitra tani justru menjadi stabilisator dan memperkuat pasar. “Saat ini di seluruh Indonesia sudah ada sekitar 3.800 toko mitra tani,” jelasnya. Sementara saat memberi sambutan, Mentan mengatakan pertanian merupakan salah satu sektor yang tetap produktif di tengah pandemi COVID-19. Oleh karena itu, dia menargetkan dari 5,6 juta hektare sawah di seluruh Indonesia harus tetap bisa menghasilkan 15 juta ton beras. “Sekarang stok yang ada 5,6 juta ton, sehingga kalau ditambah 15 juta ton berarti ada 20 juta ton. Kita harus bisa hasilkan 15 juta ton sampai akhir Desember,” katanya. (jwn5/ant)