Jowonews

Logo Jowonews Brown

Hari: 22 Juni 2020

Mentan Minta Anggaran 2021 Ditambah Rp10 Triliun

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menilai bahwa pagu indikatif anggaran Kementerian Pertanian yang dialokasikan sebesar Rp18,4 triliun pada 2021 masih jauh dari memadai. Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta, Senin, Mentan Syahrul menyatakan bahwa pemulihan ekonomi pada 2021 akan banyak bertumpu pada sektor pertanian, terutama dalam menjaga ketahanan pangan usai masa pandemi. “Pagu indikatif sebesar Rp18,4 triliun yang dialokasikan kepada Kementerian Pertanian pada 2021 tampaknya masih jauh dari memadai,” kata Mentan Syahrul. Mentan memaparkan bahwa Kementan telah merancang program yang akan dijalankan pada 2021, seperti peningkatan kapasitas produksi, diversifikasi pangan lokal, penguatan cadangan dan sistem logistik pangan. Kemudian, pengembangan pertanian modern dan peningkatan ekspor. Menurut Syahrul, dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi pasca masa pandemi COVID-19, Kementan pun mengusulkan tambahan anggaran 2021 sebesar Rp10 triliun. Seperti diketahui, anggaran Kementerian Pertanian pada 2020 yang awalnya sebesar Rp21,05 triliun mengalami efisiensi atau terpangkas menjadi Rp14 triliun. Pemangkasan anggaran tersebut sejalan dengan Instruksi Presiden terkait refocusing kegiatan dan realokasi anggaran untuk mendukung ketersediaan pangan pada masa pandemi COVID-19 di Indonesia. “Kami butuh Rp10 triliun tambahan dari apa yang ada, bukan Rp2 triliun-Rp3 triliun, karena daya petani hanya sampai empat lima bulan, mereka sudah terseok-seok. Bukan membagikan BLT, berikan kerja untuk bisa mereka produktif, dan memberi pangan,” kata Mentan. Syahrul pun memaparkan bahwa dengan alokasi pagu indikatif tahun 2021, anggaran sebesar Rp18,43 triliun akan dimanfaatkan melalui lima program, yakni dukungan manajemen; ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas; nilai tambah dan daya saing industri. Kemudian, program riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi, serta program pendidikan dan pelatihan vokasi. Ada pun alokasi terbesar diarahkan pada Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas sebesar Rp10,53 triliun. Sesuai dengan Surat Bersama Pagu Indikatif (SBPI), Kementerian Pertanian ditargetkan untuk memenuhi sasaran produksi beberapa komoditas strategis pada tahun 2021, di antaranya padi sebesar 63,5 juta ton; jagung sebesar 26 juta ton, kedelai 480.000 ton dan daging sapi/kerbau sebesar 463.000 ton. Kementerian Pertanian yang tugas utamanya menyediakan pangan penduduk, pada tahun 2021 juga merancang target produksi beberapa komoditas pangan utama lainnya, yaitu produksi bawang merah sebesar 1,74 juta ton; cabai 1,45 juta ton; serta komoditas strategis lainnya ditargetkan meningkat dibandingkan tahun 2020. Pembangunan pertanian juga mendapat dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) pertanian. Pagu alokasi anggaran DAK pertanian tahun 2021 sebesar Rp1,4 triliun, yang diarahkan untuk mendukung pembangunan/perbaikan infrastruktur dasar pertanian dan sarana pendukungnya di daerah. (jwn5/ant)

KPU Pastikan Pelaksanaan Pilkada 2020 Sesuai Prosedur Protokol Kesehatan

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Komisi Pemilihan Umum memastikan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 berjalan sesuai prosedur protokol kesehatan penanganan pandemik COVID-19. Komisioner KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi di Jakarta, Senin, mengatakan KPU sedang menyiapkan berbagai hal untuk mendukung terlaksananya tahapan yang tetap aman dari penyebaran COVID-19. “Kami sudah mengajukan usulan anggaran (untuk menyiapkan tahapan sesuai prosedur protokol kesehatan) dan sudah sedang diproses. Kami juga sudah berkoordinasi dengan KPU daerah dalam rangkaian penyiapan logistik untuk memastikan alat pelindung diri bagi tahapan ini bisa disiapkan,” katanya.  KPU juga sudah mengeluarkan surat edaran tentang tahapan pilkada sesuai protokol kesehatan dan KPU RI terus mengupayakan beberapa regulasi lainnya, seperti petunjuk teknis yang menjadi panduan bagi penyelenggara di daerah. “Surat edaran dan petunjuk teknis itu sambil menunggu Peraturan KPU terkait pilkada sesuai protokol kesehatan bisa diundangkan. Hari ini rapat dengar pendapat terkait peraturan KPU itu,” ucapnya. Sebelumnya Ketua KPU RI Arief Budiman sudah menjelaskan penyelenggara di daerah yang berinteraksi langsung dengan masyarakat akan dibekali alat pelindung diri berupa masker, hand sanitizer, sarung tangan karet, pelindung wajah, sampai baju hazmat. Penyelenggaraan terdekat yang mengharuskan interaksi langsung menurut dia yakni verifikasi faktual calon perseorangan dan pencocokan data pemilih yang akan digelar sejak akhir Juni 2020 ini. Tidak hanya itu, untuk menjamin protokol kesehatan KPU juga akan mengatur batasan orang yang akan hadir pada rapat umum ketika kampanye pilkada, bahkan KPU mendorong kampanye lebih dilakukan lewat ranah virtual. Untuk tahapan pemungutan suara, KPU menambah tempat pemungutan suara (TPS) agar tidak terjadi penumpukan pemilih saat hari pemilihan, kemudian KPU juga menyiapkan bilik suara khusus bagi pemilih dengan persoalan kesehatan yang diduga menunjukkan gejala COVID-19. Pemilih yang sedang mendapatkan perawatan atau karantina COVID-19 di rumah sakit rujukan tidak perlu datang ke TPS untuk memberikan hak suara mereka, cukup menunggu penyelenggara pemilu yang akan datang dengan menggunakan alat pelindung diri lengkap menyambangi pemilih dengan status karantina. (jwn5/ant)

Pemerintah Beri Hadiah Rp 168 Miliar Bagi Daerah Dengan Inovasi New Normal

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Kementerian Dalam Negeri memberikan dana inovasi daerah (DID) sebesar Rp168 miliar kepada 84 pemerintah daerah yang memiliki rencana program inovasi berupa simulasi protokol kesehatan dalam pelayanan publik di tengah pandemi COVID-19. Hadiah uang dan piagam penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Gedung Sasana Bakti Praja Kemendagri Jakarta, Senin, kepada beberapa kepala daerah dan perwakilan pemda yang hadir maupun yang menyaksikan siaran langsung lewat media sosial. “Tujuannya adalah agar terjadi gerakan nasional kebersamaan, beradaptasi pada tatanan baru tersebut. Peran pemda menjadi sangat penting karena 548 pemda, baik di tingkat provinsi, kabupaten maupun kota, bersentuhan langsung dengan masyarakat di daerah masing-masing,” kata Mendagri Tito Karnavian dalam sambutannya yang disiarkan langsung dari Gedung Kemendagri Jakarta, Senin. Tito mengatakan upaya adaptasi masyarakat menuju era tatanan baru di tengah pandemi COVID-19 harus didukung dengan adanya inovasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah. Rencana inovasi tersebut dapat dijadikan persiapan atau prakondisi bagi masyarakat dalam menuju tatanan kehidupan baru atau new normal life, tambah mantan Kapolri itu. “Sebagai sesuatu yang baru, maka tatanan baru ini perlu tahap pengenalan atau prakondisi agar seluruh masyarakat siap dan mampu beradaptasi. Prakondisi ini dilakukan dengan membuat protokol kesehatan dalam berbagai sektor kehidupan dan melakukan simulasi-simulasi,” jelasnya. Inovasi dalam menerapkan protokol kesehatan itu dilakukan karena belum ditemukan vaksin dan obat terhadap penyakit akibat COVID-19, serta adanya prediksi berbagai ahli dan peneliti kesehatan dunia bahwa pandemi masih akan berlangsung dalam beberapa tahun ke depan. Lomba inovasi tersebut diselenggarakan sejak 29 Mei dan diikuti oleh 460 daerah yang mengirimkan total 2.517 video simulasi penerapan protokol kesehatan di tujuh sektor, yaitu pasar tradisional, pasar modern, hotel, restoran, tempat wisata, transportasi publik dan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). Setelah melalui penilaian dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Perdagangan, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dan Badan Nasional Penanggulangan Perbatasan (BNPP); maka diperoleh 84 pemenang untuk kategori provinsi, kota, kabupaten dan kabupaten tertinggal. “Untuk pemenang pertama, setiap kategori dan setiap klaster daerah, diberikan DID sebesar Rp3 miliar, pemenang kedua Rp2 miliar dan pemenang ketiga Rp1 miliar. Sehingga total terdapat 84 pemenang dengan total Rp168 miliar,” ujar Tito. Turut hadir di Gedung Kemendagri untuk menyerahkan penghargaan tersebut antara lain Menteri Kesehatan Agus Terawan, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 sekaligus Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Berikut adalah daftar pemda peraih penghargaan dan hadiah uang berupa DID: Sektor Pasar Tradisional Tingkat provinsi: I Bali II Sulawesi Selatan III Lampung Tingkat kota: I Bogor II Semarang III Palembang Tingkat kabupaten: I Banyumas II Lumajang III Semarang Tingkat kabupaten tertinggal: I Lembata II Seram Bagian Barat III Pesisir Barat Sektor Pasar Modern Tingkat provinsi: I Jatim II Lampung III Yogyakarta Tingkat kota: I Bogor II Sukabumi III Semarang Tingkat kabupaten: I Aceh Tamiang II Kebunen III Tulungagung Tingkat kabupaten tertinggal: I Seram Bagian Barat II Belu III NIas Sektor Restoran Tingkat provinsi I Lampung II Yogyakarta III Jambi Tingkat kota: I Bogor II Tangerang III Jambi Tingkat kabupaten: I Trenggalek II Tabalong III Lumajang Tingkat kabupaten tertinggal: I Sumba Barat Daya II Sumba Barat III Seram Bagian Barat Sektor Hotel Tingkat provinsi: I Jambi II Kaltara III Sulsel Tingkat kota: I Pekanbaru II Surabaya III Semarang Tingkat kabupaten: I Trenggalek II Kebumen III Sintang Tingkat kabupaten tertinggal: I Sumba Barat Daya II Seram Bagian Barat III Tojo Una-una Sektor Tempat Wisata Tingkat provinsi: I Jateng II Jatim III Sulsel Tingkat kota: I Semarang II Bogor III Pare-pare Tingkat kabupaten: I Sintang II Gunung Kidul III Trenggalek Tingkat kabupaten tertinggal: I Sigi II Rote Ndao III Seram Bagian Barat Sektor Transportasi Umum Tingkat provinsi: I Jawa Tengah II Bali III Kalimantan Tengah Tingkat kota: I Bengkulu II Banda Aceh III Semarang Tingkat kabupaten: I Sintang II Tegal III Tapanuli Utara Tingkat kabupaten tertinggal: I Jayawijaya II Seram Bagian Barat III Kepulauan Sula (jwn5/ant)

Stok Gabah dan Beras di Bulog Solo Capai 15.000 Ton

oleh

SOLO, Jowonews.com – Ketersediaan beras dan gabah di Perum Bulog Subdivisi Regional III Surakarta hingga saat ini mencapai 15.000 ton atau cukup untuk lebih dari tiga bulan. “InsyaAllah sejauh ini aman, tetapi memang sampai saat ini belum ada pagu penyalurannya,” kata Kepala Perum Bulog Subdivre III Surakarta Imam Firdaus Jamal di Solo, Senin. Ia mengatakan selain beras dan gabah, beberapa stok pakan lain yang disediakan oleh Bulog di antaranya minyak goreng, gula pasir dan tepung terigu. Untuk gula pasir sejauh ini stoknya mencapai 300 ton, minyak goreng lebih dari 20.000 liter, dan tepung terigu sekitar 15 ton. “Untuk gula pasir masih ada 250 ton lain yang saat ini dalam proses pembongkaran. Untuk sementara komoditas-komoditas tersebut yang ada di Subdivre III Surakarta,” katanya. Sementara itu saat ini pihaknya juga sudah mulai melakukan penyerapan beras dan gabah di tingkat petani. Sejauh ini jumlah penyerapan beras dan gabah kualitas medium sudah mencapai 2.000 ton. “Setiap hari kami melakukan penyerapan, rata-rata sekitar 150 ton. Harapannya bisa mengejar di angka 300 ton per hari,” katanya. Sedangkan untuk penyerapan secara keseluruhan, baik itu kualitas medium maupun premium sampai saat ini sudah mencapai 7.000 ton. Ia mengatakan untuk penyerapan paling tinggi sejauh ini terjadi di Kabupaten Sragen. Meski demikian, untuk serapan yang masuk tidak seluruhnya dialokasikan di Gudang Bulog yang ada di Sragen tetapi merata di Soloraya. Selanjutnya hingga saat ini pihaknya masih aktif bekerja sama dengan sejumlah pemerintah kabupaten terkait penyaluran program bantuan pemerintah di masa pandemi COVID-19. “Yang sudah di antaranya kerja sama dengan Pemkab Sukoharjo, Pemkot Surakarta, dan seluruh polres yang ada di wilayah Subdivre III Surakarta,” katanya. (jwn5/ant)

Pantauan Dinas Peternakan Boyolali, Perdagangan Hewan Kurban Masih Lesu

oleh

BOYOLALI, Jowonews.com – Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan) Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, menyebutkan, dari hasil pemantauan arus pedagangan untuk hewan kurban di sejumlah pasar hewan ternak di tengah pandemi COVID-19 masih lesu. Kepala Disnakkan Kabupaten Boyolali, Bambang Purwadi, di Boyolali, Senin, mengatakan, masyarakat yang mencari hewan untuk kurban seperti sapi di sejumlah Unit Pelaksana Tugas (UPT) Pasar Hewan di Boyolali masih lesu dan belum kelihatan bergairah. Namun, kata Bambang Purwadi, pihaknya yakin perdagangan hewan kurban di Boyolali, diperkirakan mulai bergairah sekitar setengah bulan menjelang Hari Raya Idul Adha. Bambang Purwadi mengatakan Disnakkan Boyolali persiapan menjelang hari kurban melakukan pengawasan arus perdagangan hewan ternak. Ia mengemukakan bahwa pedagang setiap mengeluarkan hewan ternak ke luar daerah seperti sapi selalu dilengkapi dengan surat keterangan kesehatan hewan (SKKH). “Setiap pedagang jika mengirimkan ternak sapi keluar Boyolali selalu menyertakan SKKH. Untuk populasi ternak sapi di Boyolali tahun ini, jenis potong sebanyak 90.000 ekor, sedangkan jenis perah sebanyak 94.000 ekor,” kata Bambang. Persediaan hewan ternak sapi untuk korban di tengah pandemi COVID-19 di Boyolali masih aman, karena daerah ini, termasuk salah satu pemasok daging di pulau Jawa. Disnaskan mempunyai petugas di UPT di setiap pasar ternak di Boyolali untuk melakukan pemantauan kesehatan terutama hewan yang akan dipotong untuk dikonsumsi termasuk hewan kurban. Hewan kurban yang memenuhi syarat antara lain jenis kelamin jantan minimal usia dua tahun, sehat dan fisiknya baik. Pihaknya mendekati hari kurban juga melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban di masjid-masjid. “Boyolali saat ini, tidak ada kasus seperti penyakit antraks dan lain sebagainya. Program vaksin untuk ternak sapi selalu dilakukan setiap tahun terutama di daerah yang pernah mempunyai sejarah penyakit antraks,” kata Bambang. Dia mengatakan selama pandemi COVID-19 juga berdampak pada jumlah pemotongan hewan sapi di Rumah Pemotongan hewan (RPH) di Ampel Boyolali menjadi turun. RPH Ampel biasa melakukan pemotongan rata-rata sebanyak 30 hingga 40 ekor per hari. Sedangkan, pemotongan sapi pada hari-hari sebelumnya rata-rata bisa mencapai 40 hingga 50 ekor per hari. “Stok hewan sapi untuk persiapan hari kurban tahun ini, cukup banyak karena Boyolali salah satu lumbung ternak yang sering dikirim ke Jawa Barat dan Jakarta. Stok hewan sapi untuk kebutuhan syarat kurban rata-rata sekitar 10.000 ekor,” katanya. Kendati demikian, pihaknya mengimbau masyarakat yang jauh hari sudah mencari hewan ternak untuk kurban harus memperhatikan kondisi sehat ternak, usia minimal dua tahun, tidak cacat, dan gigi sudah memenuhi syarat kurban. Tumar (50) salah satu pedagang hewan sapi di Selo Boyolali mengatakan arus perdagangan hewan ternak kurban masih lesu dan belum tampak peningkatan aktivitas jual beli perdagangan. “Harga sapi kurban usia minimal dua tahun di Boyolali mencapai Rp45.000 per kilogram hewan hidup. Harga hewan sapi kurban minimal ditawarkan sekitar Rp20 juta ke atas,” kata Tumar. (jwn5/ant)

Kemenkes Catat Penambahan Kasus Demam Berdarah Hingga 500 Kasus Per Hari

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mencatat penambahan jumlah kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) 100 hingga 500 kasus per hari yang tersebar di berbagai daerah Indonesia. “Kalau kita lihat secara keseluruhan ada 68 ribu kasus demam berdarah di seluruh Indonesia,” kata Direktur Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik Kemenkes dr Siti Nadia Tarmizi di Jakarta, Senin. Ia mengatakan biasanya puncak demam berdarah tersebut terjadi setiap bulan Maret. Namun, pada 2020 ada perbedaan di mana jumlah kasus masih terus bertambah hingga bulan Juni. “Artinya angka ini sesuatu yang agak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya,” ujar Nadia. Selain itu, dari analisis yang dilakukan Kemenkes ditemukan bahwa provinsi yang jumlah kasus COVID-19 tinggi juga memiliki kecenderungan angka kasus DBD tinggi pula. Provinsi-provinsi tersebut di antaranya Jawa Barat, Lampung, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta dan Sulawesi Selatan. Lebih rinci lagi, dari 460 kabupaten dan kota yang melaporkan adanya kasus DBD, sebanyak 439 di antaranya juga melaporkan adanya kasus COVID-19 di daerah itu. “Jadi ini ada infeksi ganda,” katanya. Dari jumlah akumulatif secara nasional sebanyak 68 ribu tersebut, Kemenkes mencatat angka kematian yaitu 346 jiwa yang tersebar di berbagai daerah terutama provinsi dengan kasus COVID-19 tinggi. Ia mengatakan jika melihat kembali asal penyakit tersebut pertama kali ditemukan di Tanah Air pada 1968 kondisinya juga tidak jauh berbeda dengan pandemi COVID-19. “Angka kematian dan angka kesakitannya 50 persen,” katanya. Namun pada saat ini pemerintah sudah bisa menurunkan angka kematian akibat demam berdarah bahkan hingga di bawah satu persen dengan target tidak ada kematian lagi. Sementara itu upaya penurunan angka kesakitan diakui Nadia masih berfluktuasi. Apalagi, pada 2016 Indonesia pernah mengalami kejadian luar biasa yakni angka kesakitan masih cukup tinggi. “Sebelum kejadian luar biasa itu kita bisa menekan di bawah 20 persen dan jangan sampai kejadian di 2016 terulang kembali,” katanya. (jwn5/ant)

DLH Cilacap Pastikan Kelola Limbah Infeksius dengan Baik

oleh

CILACAP, Jowonews.com – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, memastikan bahwa limbah infeksius khususnya limbah medis di wilayah setempat telah dikelola dengan baik sebagai upaya pencegahan penularan virus corona jenis baru atau COVID-19. “Kalau menurut saya, limbah medis ini terbagi dua, yang pertama itu limbah medis dari rumah sakit maupun klinik, sedangkan yang kedua adalah limbah infeksius dari rumah tangga yang terdapat ODP (Orang Dalam Pemantauan) COVID-19,” kata Kepala DLH Kabupaten Cilacap Awaluddin Muuri di Cilacap, Senin. Ia mengatakan sejak terjadinya pandemi COVID-19, penanganan terhadap limbah medis di rumah sakit maupun klinik tetap seperti biasa, yakni melalui kerja sama dengan pihak ketiga. Dalam hal ini, kata dia, limbah medis dari rumah sakit maupun klinik tersebut dibawa oleh pihak ketiga menuju tempat pengolahan limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) di Bogor, Jawa Barat, atau Tangerang, Banten. Akan tetapi untuk limbah rumah tangga, kata dia, sejak terjadinya pandemi COVID-19 ada perlakuan khusus terutama terhadap rumah tangga yang di dalamnya terdapat ODP. “Kami sudah membuat surat edaran agar limbah dari rumah tangga yang ada ODP-nya itu dipisahkan dengan diberi tanda khusus, nanti diambil oleh petugas sampah. Limbah rumah tangga tersebut kita anggap sebagai infeksius juga, misalnya bekas masker dan sebagainya,” kata Awaluddin. Menurut dia, pihaknya telah menyediakan tempat penampungan sementara (TPS) khusus limbah B3 untuk menampung limbah infeksius dari rumah tangga tersebut di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tritih Lor, Kecamatan Jeruklegi, Cilacap. Dalam hal ini, limbah infeksius tersebut telah dipisahkan dengan limbah rumah tanggal lainnya yang akan diolah menjadi bahan bakar alternatif pengganti batu bara, yakni Refuse Derived Fuel (RDF). Ia mengatakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta DLH Provinsi telah menunjuk pihak ketiga yang mendapat tugas untuk mengangkut limbah infeksius tersebut secara gratis dan berkala sesuai dengan volume yang sudah ada. “Limbah infeksius dari Cilacap yang diangkut baru sekali karena memang volumenya sangat sedikit,” katanya.  (jwn5/ant)

Pemkab Pekalongan Siapkan Tatanan Normal Baru Sektor Transportasi

oleh

PEKALONGAN, Jowonews.com – Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, mempersiapkan tatanan normal baru sektor transportasi beraktivitas kembali setelah sempat terhenti karena pandemi COVID-19. “Masyarakat tidak perlu khawatir lagi melakukan perjalanan luar kota dengan menggunakan transportasi bus pariwisata, terutama bagi warga yang sering melakukan ziarah sampai keluar daerah,” kata Bupati Pekalongan Asip Kholbihi di Pekalongan, Minggu. Kendati demikian, Asip Kholbihi mengingatkan pengguna jasa transportasi tetap mematuhi aturan protokol kesehatan sebagai upaya mengantisipasi penyebaran virus corona. “Yang terpenting, mari bersama-sama menjaga kebersihan diri dan memakai masker selama dalam perjalanan. Adapun bagi penyedia jasa transportasi harus menyediakan hand sanitizer,” katanya. Sekretaris Paguyuban Pengusaha Transportasi Pariwisata (Patra) Kabupaten Pekalongan Arifin menyambut gembira dengan adanya kebijakan pemerintah daerah (pemda) membuka tatanan normal baru pada sektor transportasi. “Pada masa normal baru ini berarti memberikan harapan baru bagi para pengusaha otobus dapat beraktivitas kembali dalam menjalankan bisnis trasportasi,” katanya. Arifin mengatakan bahwa pihak penyedia transportasi juga sudah siap menerima pesanan warga yang akan melakukan perjalanan wisata dengan dukungan protokol kesehatan agar penumpang tetap aman. Pada kesempatan itu, sebanyak 50 bus pariwisata yang tergabung dalam Paguyuban Pengusaha Trasportasi Pariwisata Kabupaten Pekalongan melakukan konvoi perjalanan dari Alun-Alun Kajen menuju Kota Pekalongan, Batang, dan Pemalang. (jwn5/ant)