Jowonews

Dokter Reisa Sarankan Rumah dan Kantor Punya Sirkulasi Udara yang Baik

JAKARTA, Jowonews.com – Dokter Reisa Broto Asmoro menyarankan tiap rumah dan tempat kerja harus memiliki sirkulasi udara yang baik agar lingkungan di dalam ruangan tetap sehat dan terbebas dari kuman dan virus termasuk virus corona penyebab COVID-19. “Salah satu hal yang harus diperhatikan oleh pengelola kantor, gedung pertemuan, pusat perbelanjaan, bahkan kita sendiri di rumah adalah memastikan rumah, ruang kerja, ruang pertemuan, dan tempat beraktivitas ada ventilasi atau saluran udara yang baik,” kata Reisa yang merupakan Tim Komunikasi Publik Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Graha BNPB Jakarta yang disiarkan melalui kanal YouTube, Kamis. Dokter Reisa mengatakan adanya ventilasi membuat sirkulasi udara dari dalam keluar digantikan dengan udara yang lebih segar dari luar ruangan sehingga lebih menyehatkan. Sirkulasi udara yang baik dapat mencegah penyakit dan juga menjaga kesehatan umum. Ruangan yang memiliki sistem aliran udara cross ventilation yang berseberangan meminimalkan udara menjadi stagnan di suatu ruangan. Ventilasi silang dapat meningkatkan kualitas udara di dalam ruangan yang mendukung gaya hidup yang produktif dan sehat. Selain itu, Reisa juga menyebut adanya ventilasi bisa menghemat biaya untuk pendingin ruangan karena udara yang masuk bisa membantu menyegarkan ruangan di dalam rumah. Adanya ventilasi udara yang baik juga memungkinkan untuk masuknya sinar ultraviolet dari cahaya matahari ke dalam rumah. Sinar ultraviolet ini dapat membunuh bakteri dan mencegah penyakit saluran pernapasan. Masuknya sinar ultraviolet ke dalam rumah juga bisa membantu orang yang ada di dalam rumah untuk mendapatkan vitamin D sehingga membantu meningkatkan kesehatan tubuh. Reisa juga mengingatkan kepada masyarakat supaya hanya menerima informasi mengenai COVID-19 dari sumber resmi dan terpercaya agar tidak terjadi kesalahpahaman. Dia menyebut bahwa informasi mengenai virus COVID-19 terus berkembang sehingga masyarakat harus tetap memperbarui pengetahuannya dengan mendapatkan info dari sumber resmi. (jwn5/ant)

Jubir: COVID-19 Bertambah Akibat Abai Protokol Kesehatan

JAKARTA, Jowonews.com – Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Achmad Yurianto mengatakan pasien baru positif COVID-19 pada 25 Juni 2020 pukul 12.00 WIB bertambah 1.178 orang dikarenakan masih adanya masyarakat yang mengabaikan protokol kesehatan pencegahan virus corona jenis baru itu. “Dari hasil pemeriksaan, kasus positif naik 1.178 sehingga totalnya secara kumulatif jadi 50.187 orang,” kata Yurianto dalam konferensi pers Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Graha BNPB Jakarta yang disiarkan melalui kanal YouTube, Kamis. Yurianto mengungkapkan bahwa hasil penyelidikian epidemiologi dari pasien positif COVID-19 ditemukan bahwa kasus positif baru dikarenakan riwayat kontak dekat tidak menggunakan masker dan menjaga jarak terhadap pasien positif sebelumnya. “Dari penyelidikan epidemiologi di beberapa provinsi, sebagian besar kontak erat masih dijalankan tanpa perlindungan masker dan tidak menjaga jarak. Inilah fakta yang menyebabkan kasus posiitf jadi tinggi di beberapa tempat,” katanya. Ia menjelaskan pemeriksaan yang dilakukan terhadap 19.510 spesimen sehingga total pemeriksaan yang telah dilakukan sebanyak 708.962 spesimen. Jumlah pemeriksaan per harinya kembali meningkat setelah sebelumnya sempat menurun. Sementara jumlah kasus kematian akibat COVID-19 bertambah 47 jiwa sehingga total sebanyak 2.620 meninggal dunia dari pasien positif akibat virus bernama resmi SARS-CoV-2 di Indonesia. Selain itu, ada tambahan 791 pasien telah sembuh sehingga total orang yang telah pulih dari COVID-19 di Indonesia mencapai 20.449 orang. Jumlah pasien sembuh ini terus terjadi peningkatan sejak beberapa waktu terakhir. Dilihat dari sebaran kasus, lima provinsi dengan penambahan terbanyak, yaitu Jawa Timur dengan 247 pasien baru dan 241 orang sembuh, DKI Jakarta dengan 196 pasien baru dan 112 orang sembuh, Sulawesi Selatan 103 positif baru dan 59 orang sembuh, Maluku Utara 80 positif baru dan satu orang sembuh, dan Jawa Tengah 78 pasien baru tanpa ada laporan tambahan pasien sembuh. Sebanyak 17 provinsi melaporkan kasus positif baru di bawah 10 orang, dan terdapat lima provinsi dengan penambahan nol kasus. Sebanyak 446 kabupaten-kota di 34 provinsi terdampak COVID-19. Pemerintah juga masih melakukan pemantauan pada 37.294 orang dengan status orang dalam pemantauan (ODP) dan 13.323 orang pasien dalam pengawasan (PDP). (jwn5/ant)

Menperin Agus Optimis Ekonomi RI Bakal Melambung Mulai Kuartal III

JAKARTA, Jowonews.com – Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita optimistis berbagai kebijakan yang digulirkan pemerintah akan membuat ekonomi rebound atau melambung secara bertahap mulai kuartal ketiga tahun ini. “Meskipun sektor industri masih mengalami pertumbuhan rendah di awal tahun, kami meyakini kebijakan yang dikeluarkan akan membuat ekonomi kami kembali rebound secara bertahap pada kuartal ketiga tahun ini,” kata Menperin dalam konferensi pers berbahasa Inggris, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis. Agus mengatakan bahwa sektor Industri menjadi kontributor terbesar bagi produk domestik bruto nasional hingga mencapai 90 persen. Dia meyakinkan bahwa Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beragam kebijakan progresif bagi sektor industri selama masa pandemi. Kebijakan paling penting adalah mempersilakan pabrik dan fasilitas manufaktur tetap beroperasi secara aman selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dengan demikian, kata Menperin, baik perusahaan industri domestik maupun asing dapat beroperasi. Di sisi lain dia menyampaikan pemerintah juga menerbitkan berbagai kebijakan fiskal maupun nonfiskal yang diyakini mendukung industri manufaktur dan menarik investor baru. “Pemerintah memberikan stimulus fiskal untuk industri terdampak (COVID-19), termasuk relaksasi pajak impor, pajak pendapatan, restitusi pajak dan sebagainya,” ujar Menperin. Pemerintah juga menawarkan super deductible tax hingga 300 persen bagi perusahaan bidang penelitian dan pengembangan (litbang/RnD) dan 200 persen bagi perusahaan penyedia pengembangan vokasi. “Dengan kebijakan ini industri nasional kami akan mampu menjawab tantangan pandemi global. Hal ini secara jelas terlihat di industri kunci yang memimpin Indonesia dalam menangkal wabah, seperti industri medis, industri konsumsi dan farmasi,” ujar Agus. Dia menjabarkan industri medis dan konsumsi di Indonesia memiliki kapasitas produksi 3 juta masker N95 dan 4,7 miliar masker medis per tahun untuk memenuhi perkiraan kebutuhan domestik sebanyak 172 juta masker per tahun. Selain itu industri nasional juga mampu memproduksi secara massal berbagai barang kebutuhan medis yang jauh melampaui kebutuhan medis domestik. “Produksi kami sudah melalui tes America Association of Textile Chemists and Colourists. Saat ini enam dari 16 produsen domestik mempersiapkan pemenuhan permintaan global,” jelas dia. Dia juga menyampaikan salah satu perusahaan lokal tengah mempersiapkan produksi massal ventilator. “Ini menunjukkan industri nasional tidak hanya bisa memenuhi kebutuhan domestik namun juga global,” ujar Agus. Sementara itu di industri farmasi, Menperin mengatakan 90 persen fokus bergerak di sektor downstream seperti formulasi obat. Di sisi lain sektor upstream mampu meraih 712 dolar AS per tahun untuk produksi bahan baku. (jwn5/ant)

KPK Petakan Titik-titik Rawan Korupsi Pilkada 2020

JAKARTA, Jowonews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memetakan titik-titik rawan korupsi yang dapat terjadi dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020. “KPK perlu menyampaikan komitmen untuk turut menyukseskan penyelenggaraan pilkada agar bersih dan bebas dari praktik-praktik korupsi, karena hanya pilkada yang bebas dari praktik-praktik korupsi kita berharap terlahir pemimpin-pemimpin yang mampu memberikan harapan bagi rakyat Indonesia,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam webinar bertema An Election in the Time of Pandemic: “Protecting the Quality of Democracy and Potential Corruption” yang disiarkan melalui akun Youtube Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Kamis. Ia mengatakan di tengah situasi pandemi COVID-19, perlu kiranya diperhatikan beberapa hal yang mungkin terjadi dalam Pilkada 2020 agar praktik-praktik korupsi dapat dihindari. “Seperti politik transaksional, karena sekali lagi pandemi COVID-19 mengakibatkan kita banyak di rumah “stay at home”, sehingga mengkibatkan semua masyarakat hanya mampu memiliki kekuatan untuk hidup saja tetapi tidak mampu memiliki kekuatan ekonomi yang lebih kuat lagi,” ujarnya pula. Kondisi ekonomi yang lemah tersebut, kata dia lagi, berpotensi melahirkan praktik-praktik transaksional dalam pilkada. “Kondisi kelemahan ekonomi ini merupakan potensi yang terbuka bagi praktik-praktik pragmatis transaksional dalam pilkada akibat dampak pandemi COVID-19 ini, untuk melakukan cara-cara transaksional dan ilegal guna mendapatkan suara pemilih yang kondisi ekonominya sedang di titik terendah,” kata Ghufron. Selain itu, ia juga menyatakan akan muncul potensi “fraud” atau kecurangan dalam pengadaan logistik pilkada. “Hal tersebut dapat terjadi karena akan sulit untuk melakukan pengawasan, karena terhadap alur pengadaan sarana dan prasarana pilkada di tengah pandemi ini memiliki banyak keterbatasan. Misalnya, masyarakat tidak banyak di luar rumah, sehingga pengawasan dari masyarakat akan semakin kurang,” kata Ghufron lagi. Ia pun menegaskan jika proses pilkada jauh dari praktik-praktik korupsi, maka dapat menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan berintegritas. “Proses yang bagus akan melahirkan pemimpin yang bagus, pemimpin yang bagus akan melahirkan pelayanan publik yang bagus, peningkatan pendapatan daerah yang bagus, pembelanjaan negara yang bagus,” kata dia. Karena itu, ia menyatakan bahwa praktik korupsi itu sesungguhnya adalah hilir dari sebuah hulu yang bernama pilkada maupun pemilu. “Kalau pemilunya bagus pilkadanya bagus, maka sesungguhnya kita berharap tentunya korupsi akan turun, tetapi sebaliknya kalau proses pemilihan pemimpinnya rusak atau gagal maka kita tidak akan berharap kemudian korupsi akan bersih,” ujar Ghufron. KPK, kata dia, juga memandang saat ini biaya pilkada sangat tinggi, sehingga kepala daerah yang telah terpilih cenderung mengembalikan biaya tersebut saat sudah menjabat. “KPK idealnya hanya membersihkan residu-residu yang idealnya tidak lebih dari 5 persen dari proses korupsi di suatu pemerintahan. Faktanya saat ini, pandangan KPK sistem pemilu, sistem pilkada kita “cost”-nya terlalu tinggi. Kemudian menimbulkan pemimpin-pemimpin yang cenderung berpikirnya tidak lagi untuk kepentingan publik, tetapi mengembalikan modalnya. Pada saat mengembalikan modal, maka praktik-praktik korupsi terjadi,” katanya pula. (jwn5/ant)

Digugat, Yasonna Klaim Asimilasi Napi Terkait COVID-19 Tak Melawan Hukum

JAKARTA, Jowonews.com – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly meyakini majelis hakim akan melihat bahwa program asimilasi dan integrasi narapidana terkait COVID-19 yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan HAM sebagai kebijakan yang memiliki dasar hukum dan berjalan sesuai ketentuan. Hal tersebut dia sampaikan berkaitan dengan sidang perdana gugatan atas kebijakan asimilasi dan integrasi narapidana terkait COVID-19, yang digelar di Pengadilan Negeri Surakarta, Jawa Tengah, Kamis. “Saya yakin hakim bisa melihat dengan jernih bahwa tidak ada unsur melawan hukum dari kebijakan ini serta pelaksanaannya,” ucap Yasonna dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis. Dia menilai kebijakan asimilasi dan integrasi terkait COVID-19 telah berjalan dengan benar dan sesuai ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 “Selain memiliki dasar hukum, program asimilasi ini juga dilakukan atas dasar kemanusiaan demi mencegah malapetaka luar biasa yang akan terjadi bila COVID-19 sampai masuk dan menyebar di lingkungan lapas atau rutan yang ‘over crowded’ dan tidak memungkinkan dilakukan ‘physical distancing’ sebagaimana prinsip pencegahan penularan virus ini,” ujar Yasonna. Yasonna menambahkan, mekanisme pengawasan terhadap narapidana yang dikeluarkan lewat program asimilasi dan integrasi COVID-19 juga telah berjalan efektif. Hal ini, kata dia, terlihat dari rasio narapidana asimilasi yang berulah kembali di masyarakat. Sejauh ini total narapidana dan anak yang dikeluarkan lewat program asimilasi dan integrasi terkait COVID-19 berjumlah 40.020 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 222 diantaranya terbukti melakukan pelanggaran ketentuan sehingga asimilasinya dicabut. Bila dikalkulasi, rasio narapidana asimilasi yang kembali berulah di masyarakat ini adalah 0,55 persen. Yasonna mengatakan angka tersebut jauh lebih rendah dari tingkat residivisme pada kondisi normal sebelum COVID-19 yang bisa mencapai 10,18 persen. “Tanpa mengecilkan jumlah tersebut, rendahnya tingkat pengulangan ini tak lepas dari pengawasan yang dilakukan terhadap narapidana asimilasi,” kata dia. Dia menyebut bahwa pengawasan yang dilakukan dalam tiga tahapan, yakni preemtif, preventif, dan represif itu tak hanya melibatkan petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan (Bapas), melainkan juga berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. “Salah satu evaluasi yang kami lakukan terkait program ini adalah pentingnya koordinasi pengawasan dan itulah yang kami lakukan. Pengawasan terhadap narapidana asimilasi tak cuma dilakukan oleh petugas PK Bapas, tetapi sampai berkoordinasi dengan penegak hukum lain dan jajaran Forkopimda hingga ke level RT/RW,” kata menteri berusia 67 tahun tersebut. Menanggapi tudingan soal keresahan publik akibat kebijakan asimilasi narapidana, Yasonna meyakini masyarakat sudah semakin paham dan menerima alasan di balik program tersebut. Hal ini disebutnya tak lepas dari upaya yang dilakukan jajarannya dalam memberi penjelasan ke publik, termasuk melakukan konfirmasi atas berita tidak benar terkait narapidana asimilasi. “Semakin ke sini masyarakat semakin bisa melihat bahwa memang ada faktor kemanusiaan sebagai alasan dikeluarkannya kebijakan asimilasi dan integrasi terkait COVID-19, bahwa ini kebijakan yang harus dilakukan negara dalam menghadapi pandemi ini,” kata Yasonna. Diketahui, kebijakan Kemenkumham memberikan asimilasi dan integrasi kepada puluhan ribu narapidana sebagai upaya pencegahan penularan COVID-19 di lingkungan rutan/lapas digugat oleh sekelompok advokat Kota Solo yang tergabung dalam Yayasan Mega Bintang Indonesia 1997, Perkumpulan Masyarakat Anti Ketidakadilan Independen, serta Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia. Gugatan itu dilayangkan kepada Kepala Rutan Kelas I A Surakarta, Jawa Tengah, sebagai tergugat I, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Jawa Tengah sebagai tergugat II, serta Menkumham sebagai tergugat III. (jwn5/ant)

Pasokan Mencukupi, Harga Ikan Segar dan Sayuran di Solo Stabil

SOLO, Jowonews.com – Harga berbagai jenis ikan segar yang dijual di pasar tradisional di Kota Solo, di tengah pandemi COVID-19 ini, tetap ditawarkan stabil, karena pasokan barang kepada pedagang lancar dan stok cukup. Berdasarkan pantauan Antara di Pasar Tradisional Sidodadi Kleco Solo, Kamis, menyebutkan, harga ikan segar baik produksi dari laut maupun air tawar seperti cumi, undang, tongkol, layar, patin, tuna, nila, gurami, dan lele rata-rata dijual stabil, dan stok di pedagang relatif cukup. Giarto (45) salah satu pedagang ikan segar di Pasar Sidodadi Solo mengatakan harga ikan masih stabil karena pasokan dari daerah sentra seperti Rembang, Jepara, dan Pekalongan cukup lancar. Sedangkan permintaan pembeli juga stabil selama pendemi COVID-19 ini. Harga Cumi dijual natara Rp70 ribu/kg hingga Rp80 ribu/kg tergantung ukuran, udang Rp60 ribu/kg hingga Rp70 ribu/kg, kembung Rp35 ribu/kg, paten Rp32 ribu/kg, banyar Rp38 ribu/kg, gembung Rp32 ribu/kg, kerang kulit Rp22 ribu/kg, lele Rp20 ribu/kg, gurami Rp Rp35 ribu/kg dan Nila Rp35 ribu/kg. “Pasokan ikan air tawar dari daerah lokal Solo Raya yakni Boyolali, Karanganyar, dan Klaten,” katanya. Harga beberapa kebutuhan pokok lainnya di Pasar Sidodadi Solo seperti telur dijual stabil Rp23 ribu/kg, gula Rp13 ribu/kg, beras mulai Rp10,5 ribu/kg hingga Rp12,5 ribu/kg, minyak goreng Rp12,5 ribu/kg. Menurut Sidiq pedagang di Pasar Sidodari Solo kondisi pasar sudah mulai bergerak naik, setelah selama pandemi COVID-19 cukup sepi pengunjung. Masyarakat kini sudah mulai berani ke pasar dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Sulasmi (50) pedagang di pasar yang sama mengatakan harga daging ayam tetap stabil Rp36 ribu/kg, sedangkan daging sapi dijual Rp100 ribu/kg hingga Rp110 ribu/kg tergantung kualitas, daging kambing tetap Rp90 ribu/kg. Stabilnya harga beberapa barang kebutuhan pokok di Solo, juga diikuti komoditas sayuran yang rata-rata masih ditawarkan stabil. Harga cabai rawit dijual Rp17 ribu/kg, cabai keriting Rp10 ribu/kg, bawang putih Rp20 ribu/kg, bawang merah Rp40 ribu/kg, kentang Rp14 ribu/kg, kol Rp6 ribu/lg, tomat Rp8 ribu/kg, dan wortel Rp8 ribu/kg. Menurut Pariyanti salah satu pedagang di pasar yang sama, pasokan sayuran dari daerah sentra Boyolali, Salatiga, Tawangmangu Karanganyar, dan daerah Jawa Timur di tengah COVID-19 maih lancar sehingga stok masih cukup. Kepala Dinas Perdagangan Kota Surakarta Heru Sunardi saat dikonfirmasi soal harga beberapa kebutuhan pokok di pasar tradisional Solo, mengatakan harga kebutuhan pokok di tengah pandemi COVID-19 masih normal, karena pasokan dan persediaan barang di pasar lancar dan cukup. Pihaknya menurunkan petugas di pasar tradisional untuk memantau setiap pedagang dan pengunjung untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Mengenalkan masker, pelindung wajah, selalu mencuci tangan dengan sabun ketika akan masuk pasar, membawa hand sanitizer, dan selalu jaga jarak guna memutus mata rantai penyebaran virus. (jwn5/ant)

Mulai Hari ini, Candi Borobudur Uji Coba Operasional Selama Dua Minggu

MAGELANG, Jowonews.com – Taman Wisata Candi Borobudur akan melakukan uji coba operasional selama dua minggu mulai Kamis (25/6) setelah selama pandemi COVID-19 sejak pertengahan Maret 2020 ditutup untuk kunjungan wisatawan. Dirut Taman Wisata Candi (TWC) Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko, Edy Setijono di Magelang, Rabu, mengatakan sesuai edaran Kementerian BUMN sebagai pemegang saham PT TWC pihak manajemen diminta menyiapkan protokol COVID-19 di kawasan Candi Borobudur. “Protokol tersebut sudah kami siapkan sejak mulai penutupan operasi Candi Borobudur bulan Maret lalu. Selama hampir 2 bulan kami siapkan protokolnya yang semua diawali dengan penyusuanan SOP dan tata kelola penanganan COVID-19 di Candi Borobudur ini dalam bentuk buku panduan,” katanya. Selanjutnya dilakukan simulasi dan secara khusus mengundang Gubernur Jateng sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dan Bupati Magelang sebagai Ketua Gugus Tugas Kabupaten Magelang untuk melihat secara langsung kesiapan di lapangan. “Dari simulasi tersebut gubernur dan bupati menanggapi positif atas kesiapan yang sudah kami lakukan dan simulasi dilakukan tiga kali dengan mengundang pelaku usaha pariwisata dan stakeholder lainnya,” katanya. Ia menjelaskan simulasi mengundang pelaku usaha pariwisata untuk mengenalkan standar layanan baru supaya nanti para wisatawan lebih bisa mentaati apa yang dibuat ketentuan di taman Wisata Candi Borobudur ini. “Setelah tiga simulasi kita lakukan, kami menyusun laporannya ke gubernur dan bupati untuk dimintakan tanggapan. Atas laporan tersebut gubernur dan bupati memberikan tanggapan positif juga. Oleh karena itu kami diizinkan untuk melakukan tahap uji coba yang akan dilakukan selama 2 minggu dan akan dievaluasi per minggu,” katanya. Ia menuturkan nanti akan ada tim monitoring baik dari provinsi maupun kabupaten akan melihat apa yang kurang untuk bisa disempurnakan sebelum nanti dibuka operasional secara penuh. Dalam masa uji coba, katanya sesuai arahan pemerintah diizinkan untuk kapasitas 50 persen kunjungan. Sesuai data 2019, rata-rata Candi Borobudur dikunjungi 11.000 wisatawan per hari. Namun, dalam rangka kehati-hatian untuk uji coba ini pihaknya memutuskan hanya akan membuka sekitar 10-15 persen atau sekitar 1.500 wisatawan per hari. Ia menyampaikan sesuai dengan kebiasaan, sebagian besar pengunjung, yakni sekitar 80-85 persen biasanya membeli tiket masuk langsung di loket pintu masuk. Edy menyampaikan untuk menghindari terjadi penumpukan antrean maka pihaknya memutuskan membatasi pembelian tiket langsung hanya 70 persen saja, sisanya diberikan akses melalui online. “Dari angka 1.500 pengunjung, hanya 1.000 saja yang bisa membeli tiket di loket, yang 500 tiket dijual melalui sistem online,” katanya. Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Sinoeng Rachmadi mengatakan dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Jateng menyampaikan rekomendasi untuk dilaksanakannya uji coba dan ini sejalan dengan kebijakan Bupati Magelang dengan tetap memperhatikan kondisi kontekstual dan lokalitas. “Oleh karena itu rekomendasi kami itu ditindaklanjuti dengan pembukaan uji coba dan dilakukan bertahap dan terbatas. Uji coba ini akan dilakukan evaluasi dan penilaian pencermatan,” katanya. Menurut dia, uji coba ini akan menjadi gerbang bahwa Candi Borobudur betul-betul siap untuk melaksanakan uji coba menerima wisatawan di era normal baru. “Mudah-mudahan menjadikan inspirasi bagi daya tarik wisata yang lainnya untuk menyiapkan protokol kesehatan, tetap membuka aktivitas secara produktif dan berdamai di dalam konteks pandemi COVID-19,” katanya. (jwn5/ant)

Tercemar Bakteri Listeria, Kementan Musnahkan Jamur Enoki dari Korsel

JAKARTA, Jowonews.com – Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Badan Ketahanan Pangan telah memerintahkan pada importir untuk melakukan penarikan dan pemusnahan produk jamur enoki dari Green Co Ltd asal Korea Selatan. Hal itu mengingat adanya informasi dari International Food Safety Authority Network (INFOSAN), jaringan otoritas keamanan pangan internasional di bawah FAO/WHO, terkait Kejadian Luar Biasa (KLB) pada Maret-April 2020 di Amerika Serikat, Kanada, dan Australia, akibat mengkonsumsi jamur enoki asal Korea Selatan yang tercemar Bakteri Listeria Monocytogenes. “Pemusnahan dilakukan pada tanggal 22 Mei 2020 dan 19 Juni 2020 di PT siklus Mutiara Nusantara, Bekasi, yang dihadiri oleh perwakilan dari pelaku usaha dan BKP, sejumlah 1.633 karton dengan berat 8.165 kg,” kata Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementan Agung Hendriadi di Jakarta, Kamis. Agung menegaskan bahwa sampai hari ini di Indonesia belum ditemukan adanya kasus luar biasa (KLB) karena kontaminasi bakteri dari jamur enoki tersebut. Namun demikian, pihaknya telah melakukan investigasi dan pengambilan sampling terhadap produk jamur enoki asal produsen di Korea Selatan yang dinotifikasi oleh INFOSAN. Pada 21 April 2020 sampai 26 Mei 2020, BKP Kementan juga telah meminta importir agar tidak mengedarkan jamur, sampai investigasi selesai. Berdasarkan hasil pengujian di laboratorium PT Saraswanti Indo Genetech, sebanyak 5 lot tidak memenuhi persyaratan karena terdeteksi mengandung bakteri L Monocytogenes melewati ambang batas dengan kisaran 1,0 x 104 hingga 7,2 x 104 colony/g. Oleh karena itu BKP meminta Badan Karantina Pertanian melakukan peningkatan pengawasan keamanan pangan jamur enoki asal Korea Selatan. Selain itu, BKP juga meminta importir jamur enoki agar mendaftarkan produknya ke Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat (OKKPP). Kepada importir, BKP meminta untuk memisahkan jamur enoki yang diimpor dari Green Co Ltd dan mengembalikan kepada distributor untuk ditangani lebih lanjut. Importir juga diminta untuk menerapkan langkah sanitasi demi mencegah kontaminasi silang, serta melakukan pengujian laboratorium jika diperlukan. Fakta terkait Listeria Ada pun L Monocytogenes merupakan salah satu bakteri yang tersebar luas di lingkungan pertanian, baik di tanah, tanaman, silase, fekal, limbah dan air. “Bakteri ini mempunyai karakter tahan terhadap suhu dingin, sehingga mempunyai potensi kontaminasi silang terhadap pangan lain yang siap dikonsumsi dalam penyimpanan,” kata Agung. Bakteri Listeria dapat dihilangkan melalui pemanasan suhu 75 derajat celsius. Namun, bakteri ini menyebabkan penyakit Listeriosis yang mempunyai konsekuensi sakit hingga meninggal dunia, utamanya pada golongan rentan, balita, ibu hamil, dan manula. Kejadian luar biasa L monocytogenes pernah terjadi di Amerika Serikat pada 2014 dan 2020, serta Afrika Selatan tahun 2018, berdasarkan data yang disampaikan INFOSAN pada April 2020. (jwn5/ant)