Jowonews

Logo Jowonews Brown

Hari: 4 Juli 2020

Pemerintah Punya Waktu hingga 20 Juli Untuk Respons RUU HIP

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menilai pemerintah memiliki waktu hingga 20 Juli 2020 untuk merespon Rancangan Undang-Undang tentang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang telah dikirimkan DPR RI. Menurut dia, 20 Juli merupakan batas waktu 60 hari setelah DPR mengirimkan RUU HIP kepada pemerintah. Bamsoet mengatakan, pilihan sikap Pemerintah bisa dalam bentuk tidak mengeluarkan Surat Presiden (surpres) untuk pembahasan hingga batas waktu 20 Juli, mengembalikan kepada DPR karena adanya penolakan dari berbagai elemen masyarakat. “Atau menyusun Daftar Inventarisir Masalah (DIM) yang isinya mencoret semua materi RUU yang menjadi keberatan berbagai elemen masyarakat dan membatasinya hanya pada pengaturan eksistensi dan tugas pokok serta fungsi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP),” kata Bamsoet di Jakarta, Sabtu. Selanjutnya menurut dia, pemerintah dapat juga mengajukan hak inisiatif dengan RUU baru sebatas penguatan BPIP misalnya seperti usul PBNU, agar tidak dipelintir judulnya yaitu langsung saja RUU BPIP. Politisi Partai Golkar itu menilai, saat ini “bola” ada di tangan pemerintah, dan pemerintah punya waktu sampai 20 Juli untuk merespons. “Semua Itu sangat tergantung pada dinamika yang ada di pemerintah dalam hal ini Presiden dalam mengkomunikasikannya dengan para pimpinan partai politik, terutama parpol pendukung pemerintah. Intinya, kita serahkan sepenuhnya pada keputusan pemerintah,” ujarnya. Bamsoet menilai apabila pemerintah sudah mengambil keputusan, maka terserah kepada DPR, apakah akan langsung membahasnya bersama pemerintah atau menunggu hingga masa pandemi COVID-19 mereda. Dalam Pasal 49 ayat (2) UU nomor 15 tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa Presiden menugasi menteri yang mewakili untuk membahas Rancangan Undang-Undang bersama DPR dalam jangka waktu paling lama 60 hari terhitung sejak surat pimpinan DPR diterima. (jwn5/ant)

Balitbangtan Kenalkan Susu Beras Fortifikasi Kaya Nutrisi

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) Kementerian Pertanian (Kementan) mengenalkan salah satu inovasi berupa susu beras fortifikasi yang diakui memiliki kandungan zat-zat tertentu yang baik bagi kesehatan. Kepala Balitbangtan Fadjry Djufry mengatakan susu beras fortifikasi tersebut memiliki antioksidan, asam folat, dan vitamin B2 yang tinggi, sehingga baik untuk kesehatan terutama balita dan ibu hamil. “Bagi yang alergi susu sapi akan cocok mengonsumsi susu ini karena kandungan lemaknya sangat rendah,” ujar Fadjry melalui keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu. Menurut dia, inovasi tersebut merupakan salah satu terobosan dalam upaya pencegahan kekerdilan (stunting) pada anak. Balitbangtan juga sudah memiliki beras stunting yaitu Inpari Zink. Dia menjelaskan kandungan asam folat tiap penyajian (250 mL) susu beras fortifikasi mencapai 599 µg yang mencukupi 150 persen Angka Kecukupan Gizi (AKG). Asam folat berperan dalam pembentukan sel-sel otak, meningkatkan fungsi sistem syaraf, mencegah anemia pada ibu hamil, mencegah cacat lahir, berperan dalam pembentukan sel darah merah dan pertumbuhan anak, memperlambat penuaan dini, dan lain sebagainya. Selain itu susu ini mengandung vitamin B2 (Riboflavin) sebanyak 600 µg yang mencukupi 37,5 persen AKG. Riboflavin sangat penting untuk mencegah pre-eklampsia pada ibu hamil, mencegah anemia, mencegah penyumbatan darah, mempertahan kadar kolagen sehingga meminimalkan kerutan pada kulit, serta banyak manfaat lainnya. Susu beras fortifikasi yang dibuat dari beras hitam juga memiliki aktivitas antioksidan sebesar 773 persen atau lebih tinggi dibandingkan dengan susu kambing. Zat antioksidan dari beras hitam ataupun merah berperan sebagai anti inflamasi, anti hipertensi, mencegah beberapa jenis kanker seperti kanker kolon, payudara, paru-paru, dan hati. “Bahkan zat antioksidan dari beras hitam dapat mengurangi resiko penyakit jantung, diabetes tipe II, dan obesitas,” katanya. Karena khasiat dan nilai jual yang dimiliki, Fadjry berharap agar produk yang telah mendapat sertifikat paten sederhana dari Kementerian Hukum dan HAM itu dapat dikembangkan di seluruh daerah di Indonesia. Sementara itu Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo saat kunjungan ke Kampus Penelitian Balitbangtan Ciamanggu Bogor, Jumat (3 /7) mengapresiasi pengembangan susu beras fortifikasi oleh Balitbangtan tersebut. Dia berharap agar saat diluncurkan nanti, disiapkan pula rencana bisnisnya agar pengembangannya lebih mudah dilakukan oleh seluruh daerah. “Saya mau saat diluncurkan kita siapkan paket kreditnya sehingga semua daerah bisa membuatnya. Jadi siapa yang mau mengembangkan produk ini tinggal ambil uang di bank,” kata Syahrul. (jwn5/ant)

Jokowi: Kuliah Online Sudah Jadi Next Normal

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Presiden RI Joko Widodo menyatakan kuliah dalam jaringan (daring) atau kuliah online sudah menjadi normal baru atau bahkan normal berikutnya (next normal). “Kuliah daring telah menjadi new normal, bahkan menjadi next normal. Saya yakin akan tumbuh normalitas-normalitas baru yang lebih inovatif dan lebih produktif,” kata Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan RI, Bogor, Sabtu. Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut dalam peresmian pembukaan Konferensi Forum Rektor Indonesia (FRI) Virtual Tahun 2020. Menurut Presiden, kuliah daring yang selama ini sangat lamban dijalankan, sekarang sangat-sangat berkembang. Pandemi COVID-19, lanjut dia, telah memberikan pelajaran berharga bagi Indonesia, khususnya perguruan tinggi. “Krisis telah memaksa kita untuk mengembangkan cara-cara baru, membangun norma-norma baru, serta membangun standar-standar kebaikan dan kepantasan yang baru,” ucap Presiden. Posisi strategis pendidikan tinggi, menurut Presiden Jokowi, dalam kondisi krisis itu adalah mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mencetak generasi muda yang produktif dan kompetitif yang selalu berjuang untuk kemanusiaan dan kemajuan Indonesia. “Perlu saya tegaskan bahwa tugas mulia tersebut tidak bisa dikerjakan dengan cara biasa-biasa saja, kesempatan kita sangat sempit. Tidak bisa hanya dilakukan dengan rutinitas saja, tidak bisa dilakukan dengan cara biasa-biasa saja,” ungkap Presiden. Jokowi melanjutkan, “Tentu saja tidak bisa hanya disibukkan dengan administrasi saja. Kita harus berubah, kita harus mengembangkan cara-cara baru, dan mengembangkan strategi baru yang smart short cut, yang out of the box.” Selain mencari cara-cara baru, Presiden meminta pendidikan tinggi memberikan perhatian besar pada kesehatan fisik dan kesehatan mental mahasiswa. “Membangun karakter mahasiswa yang hati dan pikirannya merah putih untuk Indonesia, yang berakhlak mulia, yang bermental baja, dan memegang teguh Pancasila,” kata Presiden. Suasana kampus harus memperkukuh rasa kebangsaan dan menghargai kebinekaan dalam persaudaraan dan persatuan. “Berintegritas tinggi dan antikorupsi serta penuh toleransi dan menghargai demokrasi. Bapak/ibu orang tua mereka yang bertanggung jawab untuk masa depan mereka dan sekaligus masa depan Indonesia,” kata Presiden menegaskan. (jwn5/ant)

Sony Umumkan Akan Ganti Nama Perusahaan Tahun Depan

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Sony, perusahaan teknologi asal Jepang, akan mengganti nama perusahaan dari Sony Corporation menjadi Sony Group. Laman Gizchina mengutip pengumuman dari akun resmi jejaring sosial Weibo milik Sony China, mereka mengumumkan para pemegang saham menyetujui proposal perubahan nama menjadi Sony Group pada pertemuan tahunan pemegang saham pada Jumat (3/7) waktu setempat. Perubahan nama ini akan berlaku mulai tahun fiskal 2021, tepatnya bulan April. Dalam pengumuman tersebut Sony China menyatakan perubahan nama ini untuk diversifikasi bisnis demi menarik investor dan memperkuat strategi internal perusahaan. Perubahan nama menjadi Sony Group juga diumumkan Reuters pada Mei lalu, setelah tinjauan tahunan tentang strategi perusahaan. Sony mengumumkan akan mengubah struktur organisasi, termasuk mengubah nama. Sony didirikan oleh Jing Shenda dan Shoda Morita pada 1946, kantor pusat perusahaan berada di Sony City, Konan, Minato-ku, Tokyo, Jepang. Pergantian nama ini akan menjadi yang pertama setelah 60 tahun. Saat pertama kali berdiri, perusahaan tersebut bernama “Tokyo Telecommunications Industry Co.Ltd”, berganti menjadi “Sony” pda 1958. (jwn5/ant)

110 Terminal Tipe A Sudah Dialihkan ke Kemenhub

oleh

MAGELANG, Jowonews.com – Sebanyak 110 terminal bus dari 145 terminal tipe A sudah dialihkan ke Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan kata Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi. Budi di Magelang, Jumat, mengatakan sebanyak 110 terminal tipe A yang sudah serah terima operasional tersebut terdiri atas 89 sudah register, 13 proses peralihan aset ke Kementerian Keuangan, dan 8 proses verifikasi aset. Ia menyampaikan hal tersebut saat serah terima Terminal Tipe A Tidar Kota Magelang, Jawa Tengah. Merujuk pada Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, katanya pada dasarnya proses pengalihan terminal tipe A belum sepenuhnya selesai karena beberapa permasalahan di beberapa daerah yang tidak dapat dipungkiri menjadi kendala tersendiri dalam progres penyelesaian pengalihan terminal tipe A ini. Budi menyampaikan terminal tipe A yang belum serah terima operasional sebanyak 35 terdiri atas 7 inventarisasi awal, 9 yang masuk kewenangan Badan Pengelola Transportasi Jakarta, dan 19 tidak diserahkan oleh pemerintah daerah. Ia menuturkan perlu dilakukan percepatan penyelesaian tindak lanjut terhadap hibah barang milik daerah dari pemerintah daerah kepada Kementerian Perhubungan berupa terminal tipe A yang masih perlu dilakukan penyelesaian berkesinambungan salah satunya adalah Terminal Tipe A Tidar Kota Magelang. “Saya mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kota Magelang karena setelah dilaksanakan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Darat atas Aset P3D Terminal Tipe A Tidar dapat dilakukan proses penandatanganan perjanjian antara Pemerintah Kota Magelang dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat,” katanya. Ia berharap dengan terselenggaranya proses peralihan ini dapat memberikan dukungan pembangunan dan rehabilitasi Terminal Tipe A lokasi kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) yang berkontribusi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di masa yang akan datang. Wali Kota Magelang Sigit Widyonindito mengusulkan setelah penyerahan Terminal Tidar ini agar menjadi skala prioritas untuk dibangun. “Penyerahan ini saya tidak keberatan, seandainya butuh regulasi untuk menyukseskan pembanguann terminal ini kami bantu. Saya apresiasi pak Dirjen yang mempunyai prakarsa fisioner, membangun terminal termasuk moda anggkutannya agar pelayanan transportasi di Indonesia ini semakin baik dan nyaman,” katanya. (jwn5/ant)

Menkop UKM Targetkan Penyaluran Dana UMKM Capai 50 Persen pada Akhir Juli 2020

oleh

DEMAK, Jowonews.com – Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki menargetkan penyaluran dana pemulihan ekonomi nasional senilai Rp1 triliun melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) pada akhir Juli 2020 bisa mencapai 50 persen. “Untuk saat ini, baru terserap sekitar 23 persen,” ujar Teten didampingi Direktur Utama LPDB KUMKM Supomo saat meninjau petani bawang merah di Desa Kedungwaru Lor, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, yang menerima pinjaman permodalan dari Koperasi Unit Desa Mintorogo di Demak, Jumat. Ia berharap penyaluran dana bergulir untuk pemulihan ekonomi tersebut bisa mencapai 100 persen pada bulan September 2020. Menurut pelaku usaha kecil yang dimungkinkan terhenti akibat terdampak penyakit virus corona (COVID-19) di berbagai daerah harus segera mendapatkan bantuan permodalan agar usahanya kembali berjalan. Dalam rangka memastikan bahwa program tersebut berjalan, kata dia, dirinya bersama rombongan sengaja ke Kabupaten Demak untuk melihat langsung penyalurannya dan restrukturisasi pinjaman, termasuk penerima pinjaman permodalannya. Pinjaman permodalan untuk pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), kata dia, memang tidak sepenuhnya ada di Kementerian Koperasi dan UKM, melainkan ada lembaga pembiayaan lain yang siap memberikan pinjaman, seperti lembaga perbankan, BPR, dan lembaga keuangan lainnya. “Khusus di Kementerian Koperasi dan UKM ada dana sebesar Rp1 triliun yang pengelolannya melalui LPDB yang penyalurannya melalui koperasi,” ujarnya. Adapun jumlah koperasi yang digandeng untuk menyalurkan dana pemulihan ekonomi tersebut, mencapai 296 koperasi yang tersebar di Tanah Air. Koperasi yang digandeng, kata dia, merupakan koperasi yang benar-benar sehat sebelum pandemi COVID-19. “Sesuai arahan presiden, koperasi simpan pinjam harus diperkuat untuk bisa menyalurkan pembiayaan murah kepada masyarakat. Kalau ada di semua daerah koperasi pinjaman ini bisa menjadi penerusan pinjaman (Channeling) pembiayaan di masyarakat,” ujarnya. Ia mengingat koperasi simpan pinjam (KSP) agar jangan hanya memberi kredit untuk sektor perdagangan, tetapi harus berani memberi pinjaman kepada petani, peternak, pengrajin maupun di sektor kuliner. Jika memungkinkan, kata dia, KSP juga harus berani memberikan pinjaman modal kepada pelaku usaha di sektor pengolahan yang bisa mengolah sektor pertanian. Terkait dengan bunga pinjaman melalui KSP, kata dia, koperasi memang memiliki aturan sendiri yang menentukan bunga pinjaman dalam rapat umum pemegang saham. “Kalau dibantu pembiayaan murah dari pemerintah mestinya bisa lebih murah. Sedangkan kerja sama LPDB dengan koperasi bunga maksimal 12 persen dan tentunya masih lebih murah dibandingkan bunga dari lembaga perbankan lain,” ujarnya. Sementara itu, Siti Mardiyah petani bawang yang menerima pinjaman dari Koperasi KUD Mintorogo berharap kepada Menkop dan UKM agar nilai pinjamannya diperbesar dengan bunga pinjaman yang lebih murah. Nilai pinjaman yang diperolehnya, kata dia, hanya Rp5 juta yang dibayar setelah tanaman bawangnya dipanen. “Jika bunga pinjaman lebih murah, tentunya masih ada uang yang bisa disisihkan untuk ditabung,” ujarnya.  (jwn5/ant)

Pemkot Pekalongan Siapkan Aturan Pemotongan Hewan Kurban di Masa Pandemi

oleh

PEKALONGAN, Jowonews.com – Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah menyiapkan surat edaran tentang tata cara pemotongan hewan kurban dalam rangka Idhul Adha 1441 Hijriah dengan normal baru di tengah pandemi COVID-19. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan Zainul Hakim di Pekalongan, Jumat, mengatakan para panitia penyelenggara kurban harus tetap menaati protokol kesehatan saat akan melakukan pemotongan hewan kurban. “Para petugas pemotongan hewan diwajibkan menggunakan masker. Selain itu, untuk menghindari kerumunan, kami juga akan berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 dan Satpol PP untuk ikut mengawasi,” katanya. Pihaknya akan memeriksa terlebih dahulu hewan kurban yang akan disembelih sebagai upaya memastikan bahwa daging kurban yang akan dibagikan benar-benar layak dan bersih. “Kami akan memberikan rekomendasi manakala ditemukan adanya hewan kurban yang tidak sehat dan dikhawatirkan dapat membahayakan kesehatan manusia,” katanya. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan Ilena Palupi mengatakan surat edaran perihal hewan kurban sedang dikaji oleh sekretaris daerah dan dimintakan persetujuan kepada wali kota. Surat edaran tersebut, kata dia, nantinya diedarkan ke kelurahan, kecamatan, takmir masjid, dan panitia kurban. “Pada SE (Surat Edaran) sudah diatur tata cara pemotongan hewan kurban, baik di tempat penjualan ternak maupun di masjid, mushalla, lembaga, dan rumah pemotongan hewan,” katanya. (jwn5/ant)

Ganjar Tidak Punya Toleransi Untuk Calon Siswa yang Manipulasi Data PPDB

oleh

SEMARANG, Jowonews.com – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menegaskan tidak menoleransi calon siswa yang terbukti memanipulasi data berdasarkan hasil validasi dan verifikasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020 tingkat SMA/SMK. “Di SMA tadi ada, agak mirip sih, SKD (surat keterangan domisili) ditemukan ternyata meskipun tidak terlalu banyak. Nanti setelah kita tahu kondisinya seperti apa baru kita putuskan, tapi kita tidak akan kasih toleransi (manipulasi data),” kata Ganjar usai meninjau proses verifikasi PPDB di SMAN 1 Semarang, SMKN 4 Semarang, dan SMKN 8 Semarang, Jumat petang. Menurut Ganjar, jumlah temuan yang tidak banyak tersebut merupakan efek dari peringatan yang diberikan pada awal-awal pendaftaran PPDB, dimana setelah ada peringatan keras tersebut sudah banyak yang mencabut berkas tidak sesuai dengan data sebenarnya. Untuk verifikasi di SMKN, Ganjar mengatakan tidak banyak persoalan yang ada karena PPDB untuk SMKN memang tidak menerapkan sistem zonasi dan permasalahan verifikasi yang ditemukan hanya soal klarifikasi terkait lampiran untuk jalur prestasi dan afirmasi. “Nah tadi yang prestasi perlu ada klarifikasi beberapa angka rapor, (persoalan) kecil-kecil sih. Terus yang afirmasi ya beberapa surat keterangan ditemukan tetapi tidak terlalu banyak,” ujarnya. Kunjungan ke tiga sekolah tersebut dilakukan Ganjar untuk memastikan proses verifikasi PPDB berjalan lancar. Sebelumnya Ganjar juga sempat sidak di SMAN 3 Semarang untuk melihat dan memastikan tahapan proses verifikasi lancar. Orang nomor satu di Jateng itu juga berpesan kepada para guru untuk memperhatikan protokol kesehatan bagi anak-anak dan wali murid yang datang langsung untuk verifikasi PPDB. “Maka kita minta bapak-ibu guru semua bisa mengklarifikasi dengan baik. Kemarin banyak kegamangan, waktunya cukup tidak ya, bisa gak ya, ruwet gak ya, dan ternyata gampang, tidak ruwet. Saya tinggal pesan protokol kesehatannya saja karena ini anak-anak dan wali murid datangnya langsung, agar itu diperhatikan,” katanya. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Jumeri menambahkan sampai saat ini belum bisa dipastikan terkait jumlah pelanggaran atau temuan ketidakcocokan data saat verifikasi PPDB. Itu karena proses verifikasi masih berjalan. “Temuan belum kita rekap, jadi masih jalan, ternyata teman-teman membagi dalam delapan hari sehingga tidak bisa langsung jadi. Masih sampai besok Selasa, memang ada SKD ditemukan tidak pas, ada yang sertifikat atau piagam tidak pas, tapi secara umum sudah bagus karena begitu kita beri peringatan sudah banyak yang nyabut,” ujarnya. Terkait pemberian sanksi, Jumeri menjelaskan akan diputuskan melalui sidang dan rekapitulasi hasil temuan. “Temuan dalam verifikasi akan disidangkan. Untuk keputusan ‘cut’ itu ada keputusan sidang yang kita buat supaya lebih adil, tidak sepihak semua. Sejauh ini belum ada yang disidangkan, nanti di akhir verifikasi,” katanya. (jwn5/ant)