Jowonews

jokowi

Jokowi: Hati-hati Klaster Kantor, Keluarga dan Pilkada

oleh

JAKARTA, Jowonews- Presiden Joko Widodo meminta agar para menteri Kabinet Indonesia Maju membuat langkah-langkah untuk mencegah penyebaran Covid-19 di klaster perkantoran, keluarga dan pilkada. “Hati-hati saya perlu sampaikan yang namanya klaster kantor, klaster keluarga hati-hati. Yang terakhir juga klaster pilkada, hati-hati. Agar ini selalu diingatkan,” kata Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, Senin (7/9). Presiden Jokowi menyampaikan hal itu dalam Sidang Kabinet Paripurna dengan topik “Penanganan Kesehatan dan Pemulihan Ekonomi untuk Penguatan Reformasi Tahun 2021”. Sidang ini diikuti langsung oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin, para Menteri Kabinet Indonesia Maju serta sejumlah pejabat terkait termasuk Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo. “Karena yang selalu kita kejar-kejar adalah tempat-tempat umum, tempat-tempat publik. Tapi kita lupa bahwa sekarang kita harus hati-hati di klaster-klaster yang tadi saya sampaikan,” ungkap Presiden. Menurut Presiden Jokowi, penyebaran di klaster perkantoran dan keluarga karena masyarakat sudah merasa aman sehingga melonggarkan protokol kesehatan. “Di klaster keluarga karena kita sampai di rumah merasa aman justru di situ harus hati-hati. Dalam perjalanan sudah masuk kantor merasa aman. Sehingga kita lupa di dalam kantor protokol kesehatan,” ucap Presiden menambahkan. Sedangkan untuk klaster pilkada, Presiden Jokowi meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kapolri Jenderal Pol Idham Azis untuk memberikan tindakan tegas. “Dan yang ketiga saya minta ini Pak Mendagri urusan yang berkaitan dengan klaster pilkada ini betul-betul ditegasi. Betul diberikan ketegasan. Betul Polri juga berikan ketegasan mengenai ini. Aturan main di pilkada pilkada karena sudah jelas di PKPU-nya jelas sekali. Jadi ketegasan saya kira Pak Mendagri dengan Bawaslu agar ini betul-betul diberi peringatan keras,” perintah Presiden, sebagaimana dilansir Antara. Sebelumnya Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti mengatakan, pasien positif Covid-19 paling banyak ditemukan di klaster permukiman dan perkantoran. Sedangkan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menyebut bahwa penularan Covid-19 di Kota Bogor, dari klaster keluarga saat ini menempati peringkat tertinggi dibandingkan penularan dari penyebab lainnya. Yaitu sebanyak 48 klaster keluarga dengan 189 kasus per 30 Agustus 2020. Sementara Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengingatkan adanya temuan pelanggaran protokol kesehatan pada periode pendaftaran peserta pilkada serentak di 270 daerah, 4-6 September 2020. Karena banyak pasangan calon di berbagai daerah memancing kerumunan dengan melakukan konvoi atau arak-arakan. Seperti di Kota Medan, Kota Solo, Kabupaten Karawang, dan Kota Surabaya.

Jokowi: Percepat Bantuan Langsung Tunai ke Masyarakat

oleh

JAKARTA, Jowonews- Presiden RI Joko Widodo menginginkan percepatan penyaluran bantuan langsung tunai kepada masyarakat dalam berbagai skema cash transfer sebagai upaya pemulihan ekonomi nasional. “Untuk pemulihan ekonomi skema cash transfer bantuan langsung kepada masyarakat, saya minta dipercepat,” kata Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas dengan topik Laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (24/8). Sejumlah skema yang dimintanya agar dipercepat penyalurannya, yakni bantuan langsung tunai (BLT) desa, bantuan sosial tunai, bantuan pangan nontunai (BNPT) yang jumlahnya sudah ditambah, banpres produktif usaha mikro, hingga bantuan untuk subsidi gaji pegawai. Kepala Negara menyadari masih ada kendala teknis dalam pelaksanaan dan penyaluran bantuan tersebut. Oleh karena itu, Presiden meminta semua persoalan yang menghambat segera tuntas. Jokowi mencontohkan untuk bantuan subsidi gaji, banyak yang terkendala urusan data dan akun rekening bank. “Kita harapkan pertengahan Agustus sampai medio September sudah selesai sehingga bisa mengungkit growth kita,” kata Presiden Jokowi sebagamana dilansir Antara. Pada kesempatan itu, Presiden menekankan bahwa pemulihan di bidang ekonomi tetap seiring dengan bidang kesehatan di tengah pandemi Covid-19 yang masih terjadi

Dilantik, 17 Anggota Konsil Kedokteran Indonesia

oleh

JAKARTA, Jowonews- Presiden Joko Widodo melantik 17 Anggota Konsil Kedokteran Indonesia periode 2020-2025 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (19/8). Pelantikan itu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 55/M Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Konsil Kedokteran Indonesia. “Saya berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk melaksanakan tugas ini langsung atau tidak langsung, dengan mengangkat nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apa pun kepada siapa pun juga, saya berjanji bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian,” ucap para Anggota KKI dalam sebagian sumpah di pelantikan tersebut, Istana Negara, Jakarta, Rabu, sebagaimana dilansir Antara.  Sebanyak 17 anggota Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) itu disumpah berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing di hadapan Presiden. Ke-17 Anggota KKI yang dilantik adalah : 1. dr. Putu Moda Arsana, Sp.PD.KEMD,. FINASIM, 2. Dr. dr. Dollar,SH.,MH 3. drg. Nurdjamil Sayuti, MARS., 4. drg. Nadhyanto,Sp.Pros., 5. dr. Pattiselanno Robert Johan,MARS, 6. drg. Achmad Syukrul A,.M.M., 7. Prof. Dr.dr Bachtiar Murtala, Sp.Rad (K)., 8. drg. Andriani, Sp.Ort., F.I.C.D., 9. Sdr. Vonny Naouva Tubagus, MD., Radiologis, 10. dr. Ni Nyoman Mahartini, Sp. PK (K), 11. Drs. Mohammad Agus Samsudin M.M 12. Drs. Hisyam Said., M.Sc., 13. Prof Intan Ahmaf Musmeinan, Ph.D., 14. Prof. Dr. Taruna Ikrar, M. Biomed., Ph.D 15. drg. Sri Rahayu Mustikowati, M.Kes., CFrA., 16. Prof. Dr. drg. Melanie Hendriaty Sadono, M. Biomed.,PBO 17. dr. Hj. Mariatul Fadilah,MARS., Ph.D., Keputusan Presiden tersebut mulai berlaku dan ditetapkan pada 11 Agsustus 2020. Acara pelantikan ditutup dengan pemberian ucapan selamat yang diiringi lagu “Bagimu Negeri”. Pada prosesi pelantikan, Istana Kepresidenan menerapkan protokol kesehatan seperti mewajibkan seluruh peserta acara memakai masker, menjaga jarak dan tidak saling bersentuhan.

Jokowi: Kuliah Online Sudah Jadi Next Normal

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Presiden RI Joko Widodo menyatakan kuliah dalam jaringan (daring) atau kuliah online sudah menjadi normal baru atau bahkan normal berikutnya (next normal). “Kuliah daring telah menjadi new normal, bahkan menjadi next normal. Saya yakin akan tumbuh normalitas-normalitas baru yang lebih inovatif dan lebih produktif,” kata Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan RI, Bogor, Sabtu. Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut dalam peresmian pembukaan Konferensi Forum Rektor Indonesia (FRI) Virtual Tahun 2020. Menurut Presiden, kuliah daring yang selama ini sangat lamban dijalankan, sekarang sangat-sangat berkembang. Pandemi COVID-19, lanjut dia, telah memberikan pelajaran berharga bagi Indonesia, khususnya perguruan tinggi. “Krisis telah memaksa kita untuk mengembangkan cara-cara baru, membangun norma-norma baru, serta membangun standar-standar kebaikan dan kepantasan yang baru,” ucap Presiden. Posisi strategis pendidikan tinggi, menurut Presiden Jokowi, dalam kondisi krisis itu adalah mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mencetak generasi muda yang produktif dan kompetitif yang selalu berjuang untuk kemanusiaan dan kemajuan Indonesia. “Perlu saya tegaskan bahwa tugas mulia tersebut tidak bisa dikerjakan dengan cara biasa-biasa saja, kesempatan kita sangat sempit. Tidak bisa hanya dilakukan dengan rutinitas saja, tidak bisa dilakukan dengan cara biasa-biasa saja,” ungkap Presiden. Jokowi melanjutkan, “Tentu saja tidak bisa hanya disibukkan dengan administrasi saja. Kita harus berubah, kita harus mengembangkan cara-cara baru, dan mengembangkan strategi baru yang smart short cut, yang out of the box.” Selain mencari cara-cara baru, Presiden meminta pendidikan tinggi memberikan perhatian besar pada kesehatan fisik dan kesehatan mental mahasiswa. “Membangun karakter mahasiswa yang hati dan pikirannya merah putih untuk Indonesia, yang berakhlak mulia, yang bermental baja, dan memegang teguh Pancasila,” kata Presiden. Suasana kampus harus memperkukuh rasa kebangsaan dan menghargai kebinekaan dalam persaudaraan dan persatuan. “Berintegritas tinggi dan antikorupsi serta penuh toleransi dan menghargai demokrasi. Bapak/ibu orang tua mereka yang bertanggung jawab untuk masa depan mereka dan sekaligus masa depan Indonesia,” kata Presiden menegaskan. (jwn5/ant)

Ucapkan Selamat Ulang Tahun Kepada Presiden Jokowi, Novel Baswedan: Semoga Bapak Peduli Penegakan Hukum

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Penyidik KPK Novel Baswedan mengucapkan selamat ulang tahun Ke-59 kepada Presiden Joko Widodo dan berharap kepala negara tetap berpihak pada penegakan hukum. “Selamat ulang tahun Pak Presiden Jokowi. Semoga bapak tetap ingat dan peduli dengan masalah kemanusiaan dan penegakan hukum yang sangat perlu sikap keberpihakan bapak,” kata Novel Baswedan saat dihubungi di Jakarta, Minggu. Hari ini, 21 Juni 2020 Presiden Joko Widodo genap berusia 59 tahun, sedangkan pada Sabtu (20/6) Novel Baswedan juga genap berusia 43 tahun. “Ini waktu yang tepat untuk menagih janji,” ungkap Novel. Sebelumnya Novel Baswedan sempat beberapa kali meminta Presiden Jokowi turun tangan untuk mengungkap pelaku penyiraman air keras terhadap dirinya. “Saya tidak tahu perbaikannya akan seperti apa, tapi tentunya dalam kesempatan ini kami juga mendesak kepada Bapak Presiden apakah masih tetap akan membiarkan? Apakah akan turun untuk membenahi masalah-masalah seperti ini? Bukankah sejak awal Bapak Presiden memberikan perhatian soal ini tapi kemudian mempercayakan kepada aparatur yang sudah bekerja?” ujar Novel pada 12 Juni 2020. Atas permintaan Novel tersebut, staf khusus Presiden bidang hukum Dini Purwono mengatakan bahwa komitmen Presiden Jokowi terhadap penegakan hukum di Indonesia tidak berubah. “Presiden tetap memiliki komitmen yang kuat dalam hal ini dan beliau percaya pada independensi lembaga penegakan hukum yang dimiliki negara ini,” kata Dini pada Jumat (19/6) Pada tahap penyidikan kasus Novel Baswedan, menurut Dini, Presiden Jokowi bahkan menetapkan target khusus pada Polri agar dapat menuntaskan kasus tersebut dalam hitungan hari. “Namun, dalam tahap persidangan yang sedang berjalan pada saat ini, harus dipahami bahwa Presiden sebagai eksekutif tidak dapat melakukan intervensi atas kewenangan yudikatif. Presiden menghormati proses hukum yang sedang berjalan,” ucap Dini. Menurut Dini, Presiden Jokowi memiliki harapan dan keyakinan bahwa majelis hakim akan memutus perkara tersebut dengan seadil-adilnya. “Presiden yakin bahwa Majelis Hakim akan memperhatikan dengan cermat pasal pidana yang didakwakan dan keakuratan serta kelengkapan bukti-bukti selama proses pemeriksaan, sehingga rasa keadilan dapat terpenuhi. Tidak bisa juga Presiden mengintervensi tuntutan jaksa karena hal itu adalah bagian dari analisa dan kesimpulan jaksa yang berada dalam ranah yudikatif,” tutur Dini menambahkan. Novel Baswedan diserang di dekat rumahnya pada 11 April 2017. Selang 2 tahun, Polri mengumumkan dua orang penyerang Novel, yaitu oknum Polri bernama Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dalam sidang 11 Juni 2020 lalu menuntut 1 tahun penjara kepada keduanya karena menurut JPU, keduanya tidak sengaja menyiramkan air keras ke mata Novel dan melanggar pasal 353 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (jwn5/ant)

Jokowi Minta Dana Rp677,2 T Penanganan COVID-19 Dikelola dengan Akuntabel

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Presiden Joko Widodo mengingatkan anggaran percepatan penanganan COVID-19 dalam Rancangan APBN-P 2020 yang sebesar Rp677,2 triliun harus dikelola secara akuntabel dan transparan, serta jangan sampai terdapat celah dalam tata kelola yang rawan disalahgunakan. “Semua langkah pemerintah yang cepat dan tepat harus akuntabel,” kata Presiden Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Pemerintah yang diselenggarakan secara daring (webinar) di Jakarta, Senin. Jokowi meminta anggaran yang telah dinaikkan dari sebelumnya sebesar Rp405,1 triliun menjadi Rp677,2 triliun itu, benar-benar dimanfaatkan untuk menghasilkan kebijakan yang maksimal, dalam menangani pandemi COVID-19 dan memulihkan ekonomi. “Tata kelolanya harus baik, sasarannya harus tepat, prosedurnya harus sederhana dan tidak berbelit-belit, ‘output’ (hasil) dan ‘outcome’ (akibat) harus maksimal bagi kehidupan seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya. Kepala Negara meminta aparatur pengawasan internal pemerintah seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), inspektorat di setiap kementerian/lembaga dan juga Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk menerapkan kebijakan pencegahan penyalahgunaan, serta perbaikan teta kelola anggaran. “Selain itu kerja sama, sinergi dengan lembaga-lembaga pemeriksa eksternal, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), harus terus dilakukan demikian juga sinergi antara aparat penegak hukum kepolsian, Kejaksaan Agung, KPK harus kita lanjutkan,” ujar dia. Sebelumnya, pemerintah telah menaikkan anggaran untuk menangani COVID-19 dan memulihkan ekonomi menjadi Rp677,2 triliun dalam R-APBN-P 2020 sehingga defisit anggaran menjadi 6,34 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), dari sebelumnya 5,07 persen PDB. (jwn5/ant)

Jokowi akan Evaluasi Rutin Pelaksanaan New Normal

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Presiden Joko Widodo menyatakan dan menekankan pentingnya evaluasi secara rutin pelaksanaan normal baru dengan implementasi protokol kesehatan yang ketat. “Evaluasi secara rutin, sekali lagi meski misalnya sebuah daerah kasus baru menurun, jangan sampai lengah karena di lapangan masih sangat dinamis,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat kunjungan ke Kantor Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Graha BNPB Jakarta, Rabu. Presiden mengatakan keberhasilan pengendalian COVID-19 sangat ditentukan oleh kedisplinan dalam melaksanakan protokol kesehatan. Kepala Negara pun mengingatkan jika dalam perkembangan ditemukan kenaikan kasus baru maka akan langsung diterapkan pengetatan bahkan penutupan kembali. “Langsung akan kita lakukan pengetatan atau penutupan kembali,” kata Presiden. Ia menekankan kembali hal-hal yang telah dijelaskan oleh Satgas COVID-19 terkait pelaksanaan protokol kesehatan. “Saya kira kita semua harus optimistis bahwa tantangan yang kita hadapi bisa kita kendalikan dengan baik dengan harapan bisa diselesaikan dalam waktu sesingkat-singkatnya sehingga kita bisa beraktivitas kembali,” katanya. Ia pun meminta agar semua pihak tetap bersiaga dan bertugas pada posnya masing-masing. Selain itu Presiden ingin agar konsolidasi dan koordinasi di tingkat pusat dan daerah diperkuat bahkan hingga tingkat RT dan RW dengan melibatkan semua elemen masyarakat. “Kita semua gotong royong, sinergi, bekerja sama menyelesaikan persoalan besar ini,” kata Presiden. (jwn5/ant)

Meski Ada Pandemi, Presiden Perintahkan Agenda Strategis Tak Boleh Berhenti

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Presiden RI Joko Widodo menegaskan pelaksanaan sejumlah agenda-agenda strategis tidak boleh terhenti meski Indonesia dilanda pandemi COVID-19. “Pagi hari ini kita akan evaluasi proyek strategis nasional untuk pemulihan ekonomi kita karena dampak COVID-19,” kata Presiden Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Jumat. Ia melanjutkn, “Walaupun saat ini kita sedang menghadapi pandemi. agenda-agenda strategis yang sangat penting bagi bangsa dan negara kita yang jadi prioritas bagi kepentingan nasional tidak boleh berhenti dan tetap harus kita lanjutkan.” Presiden Joko Widodo menyampaikan hal tersebut dalam rapat terbatas dengan tema “Rapat Terbatas Evaluasi PSN untuk Pemulihan Ekonomi Nasional dampak COVID-19” yang diikuti Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan para menteri Kabinet Indonesia Maju. “Agenda-agenda strategis tidak hanya di bidang ekonomi, tetapi juga bidang-bidang mendasar lainnya yang penting bagi kehidupan rakyat kita, yaitu yang berkaitan dengan pendidikan, yang berkaitan dengan peningkatan kualitas SDM, dan juga bidang kesehatan,” ungkap Presiden. Presiden pun menyebutkan sejumlah agenda yang harus tetap berjalan meski pemerintah saat ini juga sedang mencoba menahan laju penyebaran COVID-19. “Misalnya, di bidang kesehatan, kita memiliki agenda besar, yaitu menurunkan stunting, pemberantasan TBC, malaria, demam berdarah, HIV/AIDS, dan juga berkaitan dengan gerakan hidup sehat yang ini harus terus kita kerjakan,” ucap Presiden. Pemerintah harus fokus menangani dan mengendalikan COVID. Akan tetapi, kata Presiden, agenda-agenda strategis yang berdampak besar bagi kehidupan rakyat juga tidak boleh dilupakan. Presiden juga mencatat sejumlah proyek strategis nasional yang sangat penting bagi pemerataan dan penguatan ekonomi rakyat. Misalnya, program sertifikasi tanah untuk rakyat, legalisasi lahan transmigrasi, reformasi agraria, perhutanan sosial, serta peremajaan perkebunan rakyat. “Saya ingin pastikan program-program prioritas ini tetap berjalan tetapi tetap mengikuti protokol kesehatan secara ketat,” kata Presiden menegaskan. Presiden Jokowi meminta para menterinya dapat menyelesaikan berbagai hambatan pelaksanaan program tersebut, khususnya terkait pembebasan lahan. Data terakhir Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat setidaknya 88 dari 223 proyek yang selesai dikerjakan di akhir 2019. Secara nilai, proyek yang selesai mencapai Rp421,1 triliun atau 10,06 persen dari total Rp4.183 triliun. Adapun perinciannya, sebanyak 20 proyek selesai pada tahun 2016; 10 proyek pada tahun 2017; 32 proyek pada tahun 2018; dan 26 proyek pada tahun 2019. Pemerintah menargetkan proyek yang selesai pada tahun ini setidaknya bisa mencapai 144 dari 223 proyek. Secara nilai mencapai Rp815,2 triliun atau 19,48 persen dari total. (jwn5/ant)