Jowonews

Logo Jowonews Brown

Hari: 6 April 2023

Pengendalian Banjir di Ibu Kota Jakarta Jadi Tolok Ukur Daerah

oleh
Komisi D DPRD Jateng

JAKARTA – Pengelolaan daerah aliran sungai sangat penting guna menanggulangi banjir di wilayah perkotaan. Hal ini disampaikan Ketua Komisi D DPRD Jateng Alwin Basri saat pertemuan dengan Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, Rabu (5/4/2023). Alwin mengemukakan, cuaca yang tidak menentu dan intensitas hujan yang tinggi kerap menjadikan debit air di sungai naik. Karena itu, pihaknya ingin mengetahui pola pengelolaan daerah aliran sungai di Ibu Kota RI itu “Kami ingin belajar tentang pengelolaan banjir di Jakarta dari kebijakan, program, kegiatan, hambatan hingga solusi dan langkah yang diambil dalam penanganan banjir,” kata legislator PDI Perjuangan itu. Anggota Komisi D Wahyudin Noor Ali menyinggung alokasi anggaran yang digunakan Dinas PU SDA DKI Jakarta sebagai langkah untuk melakukan penanganan banjir di tengah hujan dengan intensitas lebat. “Mengelola banjir itu biasanya mulai dari perencanaan terlebih dahulu, setelah perencanaan selesai maka kontrak pembangunan fisik akan berjalan, hingga nanti melakukan pembangunan prasarana dan sarana sungai serta kelengkapannya. Berapa anggaran yang digelontorkan dari provinsi,” kata Goyut sapaan akrabnya. Menanggapi itu, Kepala Pusat Data dan Informasi SDA Provinsi DKI Jakarta Nugrahayadi menjelaskan,  pihaknya telah melakukan pembangunan prasarana dan sarana sungai serta kelengkapannya. Hal ini merupakan langkah untuk melakukan penanganan banjir di tengah hujan dengan intensitas lebat di DKI Jakarta. Penangganan pengendalian banjir dibagi menjadi tiga tahap, mulai dari prabanjir, saat banjir, dan pascabanjir. Dalam tahap pra banjir pihaknya akan melakukan pengurasan saluran, pengerukan kali dan waduk. Saat banjir terjadi, Nugrahayadi menjelaskan pihaknya menempatkan satgas di lokasi genangan, hingga penempatan pompa mobile. “Upaya yang telah kami lakukan yaitu membuat polder dan 942 proyek, membangun drainase vertikal, penanganan banjir dan rob melalui NCICD, pengerukan waduk/situ/embung/kali/sungai dan pemeliharaan sarana prasarana. Hal itu kami harap dapat mengatasi banjir dalam satu kawasan yang airnya tidak dapat mengalir secara gravitasi. Kami juga melakukan penataan bantaran kali/sungai, dan meningkatkan kapasitas kali/sungai,” kata dia. Menjawab soal anggaran, Nugrahayadi menjelaskan Anggaran pengendalian banjir dan rob pada 2023 sebesar Rp 3,2 triliun dengan porsi terbesar di pembebasan lahan. Untuk pembangunan waduk, polder, tanggul, hingga pemeliharaan saluran-saluran penghubung masing-masing sebesar Rp 300 miliar.

Di Sleman, Komisi E Belajar Pengelolaan Kebencanaan Gunung Merapi

oleh
Komisi E DPRD Jateng

SLEMAN – Komisi E DPRD Jateng berkunjung ke BPBD Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Rabu (5/4/2023). Kunjungan itu dilakukan guna bertukar informasi mengenai pengelolaan kebencanaan khususnya kegunungapian. Kabupaten Sleman, bersama Magelang dan Boyolali masuk dalam lingkaran api (ring of fire) Gunung Merapi. Dengan demikian budaya masyarakat, penanggulangan bencana, pengelolaan sukarelawan perlu dipersiapkan dengan baik. Dalam pertemuan tersebut, Marwan, selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sleman menyampaikan Badan Geologi telah menetapkan tingkat aktivitas Gunung Merapi menjadi Siaga sejak 5 November 2020. Saat ini Gunung Merapi memiliki dua kubah lava, yaitu kubah lava barat daya dan kubah lava tengah kawah. Berdasarkan analisis foto udara tanggal 13 Januari 2023 volume kubah lava barat daya terhitung sebesar 1.7 juta m3 dan kubah tengah sebesar 2.4 juta m3. Kedua kubah lava ini apabila longsor secara masif berpotensi menimbulkan awan panas sejauh maksimal 7 km ke arah barat daya dan 5 km ke arah selatan-tenggara. “Kami ada rencana kontigensi, terburuk kalau kubah tengah tadi itu sudah mencapai 10 juta m3 dengan perkiraan longsor sejauh 9 km. Termasuk juga ada potensi ke arah Jawa Tengah volumenya 8,7 juta m3. Kalau ada kondisi ekstrim akan longsor 2,5 juta m3,” ungkapnya. Marwan menambahkan, dalam rangka kesiapsiagaan pihaknya sudah menyiapkan 33 lokasi early warning system (system peringatan dini) yang terpasang beserta penjaganya. Untuk barak pengungsian ada 30 lokasi yang berada di jarak 17 km dari puncak Merapi. Semua desa di sekitar Merapi sudah desa tangguh bencana. “Kemudian ada sister school atau paseduluran sekolah. Sudah kita bagi, kalua ada bencana maka dibagi antara sekolah terdadmpak dan penyangga. Masuk pagi dan sore, sekolah darurat adi tidak boleh libur. Kita juga siapkan bilik mesra dan penitipan hewan peliharaan” ungkapnya. Di Kabupaten Sleman, tambahnya, terdapat 72 komunitas sukarelawan dengan anggotanya 2.438 orang. Sebanyak 1.732 sukarelawan sudah terasuransi BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan. Komunitas sukarelawan tersebut sudah mandiri, BPBD hanya berperan memfasilitasi pertemuan dan peningkatan kecakapan relawan. Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi E DPRD Jateng Abdul Hamid meyampaikan pihaknya banyak belajar mengenai cara adaptasi masyarakat, penanggulangan bencana, hingga berkah yang diperoleh masyarakat dari erupsi Merapi. Masyarakat Sleman punya slogan sakmadyo nanging ora nyepeleake. Itu adalah istilah dimana mereka bergandengan dengan alam dan lingkungan sekitar Gunung Merapi. “Masyarakat sudah tertata, barak sudah tertata, edukasi sudah tertata, desa tangga bencana, karangtaruna tanggap bencana sudah tertata. Sehingga bagus implikasi kehidupan Merapi bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Sleman,” ungkapnya.