Jowonews

Komisi D DPRD Jateng

Program Listrik Murah di Desa Kupu Brebes, Masyarakat Rasakan Manfaatnya

oleh
Komisi D DPRD Jateng

BREBES – Program bantuan listrik murah dan hemat dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus menarik perhatian Komisi D DPRD setempat. Pada Kamis (6/5/2024), mereka melakukan kunjungan ke Desa Kupu, Wanasari, Brebes untuk memantau implementasinya. Menyampaikan hasil kunjungan tersebut, Anggota Komisi D DPRD Jawa Tengah, Wahyudin Noor Aly, mengungkapkan bahwa mereka ingin memastikan efektivitas program bantuan tersebut, terutama di desa-desa yang masih memiliki keterbatasan akses listrik. “Kami ingin memastikan apakah program ini sudah berjalan dengan baik, dan dari hasil kunjungan kami, ternyata implementasinya sudah baik. Selain itu, kami juga memastikan tidak adanya biaya tambahan yang harus dibayar oleh masyarakat penerima manfaat,” ujar Wahyudin. Program listrik murah ini merupakan bentuk subsidi dari pemerintah untuk membantu masyarakat. Hasil pantauan lapangan menunjukkan bahwa masyarakat penerima manfaat benar-benar merasakan perubahan positif, seperti kemampuan anak-anak untuk belajar di malam hari. Kepala Bidang Ketenagalistrikan Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, Suhardi, menjelaskan bahwa program ini ditujukan khusus bagi masyarakat yang kurang mampu. Penyambungan listriknya gratis dan tarif listrik yang dikenakan juga disubsidi secara signifikan. “Di Desa Kupu, sebanyak 12 Keluarga (KK) menerima bantuan ini, sedangkan secara keseluruhan di Kabupaten Brebes, terdapat sekitar 347 KK yang menjadi penerima manfaat. Mereka berasal dari kalangan yang memang membutuhkan bantuan ini, dan data mereka telah terdaftar di Kementerian Sosial,” jelas Suhardi. (Adv)

Inovasi Parkir Khusus Terminal Tipe B Yogyakarta Jadi Bahan Pertimbangan Komisi D DPRD Jateng

oleh
Komisi D DPRD Jateng

YOGYAKARTA – Pengelolaan Tempat Khusus Parkir (TKP) dan Terminal tipe B di Yogyakarta telah menjadi sorotan bagi Komisi D DPRD Provinsi Jateng. Sebagai destinasi wisata, Yogyakarta sering menghadapi tantangan dalam mengelola parkir. Dengan adanya TKP, Komisi D tertarik untuk mengetahui bagaimana konsep pengelolaannya. Kunjungan Komisi D ke Setda Provinsi DI. Yogyakarta pada Selasa (2/4/2023) menjadi momen penting. Agnes Dhiany Indriasari, Kepala UPT Balai Pengelolaan Parkir Dinas Perhubungan Provinsi DI. Yogyakarta, menjelaskan bahwa pembuatan TKP bertujuan untuk memudahkan masyarakat mendapatkan tempat parkir, khususnya di objek wisata. Saat ini, Provinsi DI. Yogyakarta telah memiliki sembilan lokasi TKP. Tiga di antaranya berada di Beskalan, Ketandan, dan Abu Bakar Ali, yang dekat dengan kawasan Malioboro. Selain itu, ada 2 Terminal tipe B dan 4 tempat parkir khusus di Park & Ride titik masuk di Gamping, Dongkelan, Prambanan, dan Bandara Adisucipto. Di tempat-tempat ini, tersedia fasilitas parkir gratis selama 5 menit dan parkir berbayar dengan menggunakan elektronik card atau QRIS Code. Pertanyaan Arifin Mustofa, Anggota Komisi D, mengenai becak listrik menjadi sorotan. Terutama terkait regulasi yang berlaku dan kendala-kendala yang muncul selama pelaksanaannya di lapangan. Sugeng Purwanto, Asisten III Bidang Pemberdayaan Masyarakat Setda Provinsi DI. Yogyakarta, menjelaskan bahwa konversi dari becak kayuh ke becak listrik atau bentor tidak bermaksud menghapuskan becak kayuh sebagai alat transportasi tradisional. Melainkan sebagai upaya memodernisasi becak kayuh menjadi becak listrik. Alwin Basri, Ketua Komisi D, menekankan bahwa penataan parkir adalah kebutuhan penting untuk menciptakan ketertiban lalu lintas. Hal ini mengingat adanya banyak praktik parkir liar yang seringkali menyebabkan kemacetan. Inovasi yang dilakukan oleh Provinsi DI. Yogyakarta terkait konversi becak dan tempat parkir khusus TKP dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain. (Adv)

Sungai Kemiri Masih Meluap, Komisi D DPRD Jateng Pantau Proyek dan Minta Penjelasan

oleh
Sungai Kemiri

TEGAL – Air Sungai Kemiri di Kota Tegal masih sering meluap dan membanjiri pemukiman warga sekitar. Melihat kondisi tersebut, Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah melakukan pemantauan terhadap tebing Sungai Kemiri dan meminta penjelasan dari Balai Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Pemali Comal Dinas Pengelolaan Sumber Daya dan Tata Ruang (Pusdataru). Ketua Komisi D, Alwin Basri, menanyakan komposisi bahan-bahan untuk pembangunan bendungan atau parapet di Sungai Pemali Comal. Ia menilai hal itu penting, mengingat kekuatan bendungan saat air mulai meluap. “Kami masih mendapat laporan bahwa air sering keluar dan menyebabkan banjir di lingkungan sekitar pemukiman penduduk. Kenapa tidak pakai batu beton dan besi saja, mungkin jadi lebih kuat. Selain itu, lingkup kerja pembangunan sampai mana saja?,” tanyanya. Nur Hidayat, Sub Koordinator Pembangunan & Rehabilitasi Bidang Sungai Bendungan & Pantai Dinas Pusdataru Provinsi Jateng, menjawab pertanyaan tersebut didampingi Kepala Balai PSDA Pemali Comal Hendra Agustian. “Dalam pembangunan parapet, kami menggunakan konstruksi beton yang terdiri dari dua campuran yaitu beton siklop dan batu belah. Betonnya sendiri menggunakan beton ready mix 60 persen dan batu belah 40 persen. Ini insya Allah sudah kokoh menggulangi luapan air sungai,” jelas Nur. Penggunaan beton siklop dipilih karena harganya yang lebih murah, yaitu Rp 900.000 sampai Rp 950.000/kibik, dibandingkan dengan besi yang mencapai Rp 1.000.000. Anggota Komisi D, Masfui Masduki, menanyakan soal penghitungan 60% dan 40% tersebut, serta penyusunan pembuatan parapet agar kualitas tetap kokoh dan tidak jebol ataupun rembes. Nur Hidayat menjelaskan bahwa penyusunan beton dan batu belah dilakukan secara terpisah. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi rembesan dan kerapatan beton terjaga. “Kami juga selalu mengontrol komposisi kualitas beton, supaya terjaga 60-40 persennya itu dilihat dan dihitung dari dimensi tertentu dan luas tertentu. Lalu, untuk pengadonannya batu ditata dulu, ditempel disamping-sampingnya, baru masukin beton. Itu sambil dilempar-lemparkan batunya sehingga batu terbalut beton semua,” terangnya. Peninggian tanggul saat ini hanya dilakukan di sebelah kanan karena elevasi pengukuran awal menunjukkan perbedaan tinggi tanggul sisi kanan dan kiri. Sisi kiri lebih tinggi sampai di jembatan pantir. Lingkup pekerjaan meliputi hulu rel, normalisasi pengerukan kanan kiri sungai, dan pembersihan tanaman keras di sepanjang hulu rel. Tanaman keras tersebut menyebabkan penghambatan aliran dan luapan air sungai sehingga menggenangi perumahan warga. Kendala utama dalam pembangunan adalah anggaran. Penanganan dilakukan secara bertahap dan sesuai skala prioritas. “Pada 2023 ini sudah mengusulkan untuk 2024 tapi belum ada ketersediaan, nanti akan dilanjutkan pada 2025 untuk melanjutkan pembangunan tanggul Sungai Kemiri untuk mengurangi dampak luapan air di pemukiman warga,” tandasnya. (adv)

Komisi D DPRD Jateng Evaluasi Raperda Perhubungan untuk Mengakomodasi Perkembangan Transportasi

oleh
Komisi D DPRD Jateng Evaluasi Raperda Perhubungan untuk Mengakomodasi Perkembangan Transportasi

YOGYAKARTA – Dalam menghadapi perkembangan moda transportasi yang pesat, Komisi D DPRD Jateng menginisiasi pencarian data dan informasi untuk memperkuat usulan perubahan terhadap Raperda No 1/2020 tentang Penyelenggaraan Perhubungan. Pada Jumat (2/2/2024), anggota Komisi D bertemu dengan Wakil Ketua DPRD Provinsi DIY, Huda Tri Yudiana. Wakil Ketua Komisi D, Hadi Santoso, menjelaskan bahwa Pemprov sedang merancang konsep tata kelola lintasan transportasi, termasuk darat, laut, dan udara. Ia menyoroti perubahan dalam moda transportasi tradisional, seperti munculnya becak listrik. Dalam hal ini, penting untuk mencari lokasi yang tepat untuk penempatan becak listrik, apakah di fasilitas publik atau objek wisata. Begitu pula dengan moda transportasi massal seperti Bus Rapid Transit (BRT). “Pertanyaannya, apakah perlu subsidi dalam pengelolaannya atau tidak? Raperda No 1/2020 perlu direvisi agar dapat mengakomodasi perkembangan perhubungan secara cepat,” ungkap Hadi. Selanjutnya, Huda menjelaskan bahwa akses terhadap dokumen terkait moda transportasi dapat diperoleh dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Provinsi DIY. Sementara itu, terkait dengan moda transportasi tradisional di Jogja, seperti becak listrik, penempatannya umumnya di objek wisata, salah satunya di kawasan pedestrian Malioboro. Sedangkan untuk BRT, pengelolaannya memerlukan subsidi yang mencapai hampir 70% dari anggaran Dinas Perhubungan, dengan anggaran mencapai Rp 170 miliar, sebagian besar dialokasikan untuk BRT sebesar Rp 110 miliar. “Terkait dengan kawasan Malioboro, kepopulerannya berasal dari cerita uniknya. Keberadaan warisan dunia yang menarik memberikan daya tarik tersendiri. Meskipun ada peraturan terkait pembangunan di kawasan tersebut, kadang kita agak terlambat sehingga bangunan sudah berdiri duluan, dan peraturannya datang kemudian,” kata Huda.

Rusunawa, Solusi Hunian Layak di Kawasan Kumuh

oleh
Komisi D DPRD Jateng

YOGYAKARTA – Pengembangan permukiman kawasan perkotaan di Jateng sudah harus mengarah pada pembangunan rumah susun. Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jateng Alwin Basri menyatakan pembangunan rumah susun menjadi salah satu solusi penataan kawasan kumuh. “Pemprov Jateng sudah harus mengkaji pembangunan rumah susun. Seperti halnya di Yogyakarta, sekarang ini gencar dibangun rumah susun guna mengurangi kawasan kumuh. Masyarakat pun bisa mendapatkan hunian yang layak tinggal,” ucapnya, saat memimpin rombongan Komisi D meninjau Rumah Susun Sewa (Rusunawa) di Kabupaten Sleman Provinsi DIY, Selasa (11/4/2023). Wakil Ketua Komisi D Hadi Santoso menambahkan, selain penataan kawasan kumuh, pembangunan rumah susun bisa dilakukan untuk perbaikan infrastruktur di suatu kawasan. Kota Yogyakarta dan sekitarnya banyak ditemui kawasan bantaran sungai. Dengan demikian, fokus pembangunan rumah susun menjadi pilihan tepat saat minimnya luasan lahan.   Menanggapinya, Kepala UPT Rusunawa Sleman Suroto mengungkapkan peminat untuk tinggal di rusunawa terbilang besar. Hanya saja yang menjadi dilema saat ini adalah pembayaran sewa. Tidak dipungkiri dengan pekerjaan penyewa seperti pengamen, pemulung, buruh pabrikan, kerap kali muncul tunggakan pembahayaraan. “Sekarang ini bagi yang menyewa rusunawa harus deposito dulu di Bank DIY selama tiga bulan. Rusunawa sangat dibutuhkan masyarakat terutama untuk ekonomi menengah ke bawah,” jelasnya.

Pengendalian Banjir di Ibu Kota Jakarta Jadi Tolok Ukur Daerah

oleh
Komisi D DPRD Jateng

JAKARTA – Pengelolaan daerah aliran sungai sangat penting guna menanggulangi banjir di wilayah perkotaan. Hal ini disampaikan Ketua Komisi D DPRD Jateng Alwin Basri saat pertemuan dengan Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, Rabu (5/4/2023). Alwin mengemukakan, cuaca yang tidak menentu dan intensitas hujan yang tinggi kerap menjadikan debit air di sungai naik. Karena itu, pihaknya ingin mengetahui pola pengelolaan daerah aliran sungai di Ibu Kota RI itu “Kami ingin belajar tentang pengelolaan banjir di Jakarta dari kebijakan, program, kegiatan, hambatan hingga solusi dan langkah yang diambil dalam penanganan banjir,” kata legislator PDI Perjuangan itu. Anggota Komisi D Wahyudin Noor Ali menyinggung alokasi anggaran yang digunakan Dinas PU SDA DKI Jakarta sebagai langkah untuk melakukan penanganan banjir di tengah hujan dengan intensitas lebat. “Mengelola banjir itu biasanya mulai dari perencanaan terlebih dahulu, setelah perencanaan selesai maka kontrak pembangunan fisik akan berjalan, hingga nanti melakukan pembangunan prasarana dan sarana sungai serta kelengkapannya. Berapa anggaran yang digelontorkan dari provinsi,” kata Goyut sapaan akrabnya. Menanggapi itu, Kepala Pusat Data dan Informasi SDA Provinsi DKI Jakarta Nugrahayadi menjelaskan,  pihaknya telah melakukan pembangunan prasarana dan sarana sungai serta kelengkapannya. Hal ini merupakan langkah untuk melakukan penanganan banjir di tengah hujan dengan intensitas lebat di DKI Jakarta. Penangganan pengendalian banjir dibagi menjadi tiga tahap, mulai dari prabanjir, saat banjir, dan pascabanjir. Dalam tahap pra banjir pihaknya akan melakukan pengurasan saluran, pengerukan kali dan waduk. Saat banjir terjadi, Nugrahayadi menjelaskan pihaknya menempatkan satgas di lokasi genangan, hingga penempatan pompa mobile. “Upaya yang telah kami lakukan yaitu membuat polder dan 942 proyek, membangun drainase vertikal, penanganan banjir dan rob melalui NCICD, pengerukan waduk/situ/embung/kali/sungai dan pemeliharaan sarana prasarana. Hal itu kami harap dapat mengatasi banjir dalam satu kawasan yang airnya tidak dapat mengalir secara gravitasi. Kami juga melakukan penataan bantaran kali/sungai, dan meningkatkan kapasitas kali/sungai,” kata dia. Menjawab soal anggaran, Nugrahayadi menjelaskan Anggaran pengendalian banjir dan rob pada 2023 sebesar Rp 3,2 triliun dengan porsi terbesar di pembebasan lahan. Untuk pembangunan waduk, polder, tanggul, hingga pemeliharaan saluran-saluran penghubung masing-masing sebesar Rp 300 miliar.

ASPIRASI JATENG: Perbaikan Jalan Rusak Ditarget Rampung Lebaran Ini

oleh
Untung Wibowo Sukowati

SURAKARTA – Komisi D DPRD Jateng telah meminta Dinas Bina Marga Cipta Karya (BMCK) untuk segera memperbaiki kerusakan jalan. Sejumlah ruas terutama penghubung antarkabupaten/kota kerap menjadi keluhan masyarakat karena kondisi aspal mengelupas maupun berlubang. Anggota Komisi D Untung Wibowo Sukowati menyatakan, dari hasil koordinasi dengan Dinas BMCK percepatan untuk perbaikan kerusakan jalan mulai dilakukan. Meski perbaikan hanya menambal setidaknya sudah ada penanganan. “Jangan biarkan berlarut-larut dan berkepanjangan. Kerusakan jalan dapat membahayakan keselamatan jiwa maupun menghambat laju perekonomian daerah,” ungkapnya dalam program Dialog Aspirasi Jateng disiarkan Stasiun TATV Surakarta, Selasa (14/3/2023).    Kepala Dinas PU BMCK Jateng Hanung AR mengakui mulai 1 Januari – Maret 2023 ini, permasalahan infrastruktur jalan yang rusak paling banyak dikeluhkan masyarkat Jawa Tengah (Jateng) dalam kanal pengaduan Laporgub. Selama periode itu, jumlah aduan yang masuk mencapai 3.335 aduan. Dari 3.335 aduan itu sekitar 1.663 aduan terkait kerusakan jalan kabupaten/kota, 1.021 jalan desa/kelurahan, dan 651 aduan jalan rusak milik Provinsi Jateng. Pihaknya sudah langsung bergerak untuk melakuakan proses penambalan jalan setelah banjir surut. Ia pun mengaku telah melakukan assessment atau perhitungan bersama seluruh pihak terkait dalam perbaikan ruas jalan nasional tersebut. Dari penanganan jalan rusak, sekarang ini sudah 2.000 km telah tertangani. Pihaknya pun terus berupaya supaya saat arus mudik Lebaran nanti tetap mulus. “Untuk perbaikan jalan nasional dilakukan bersama beberapa dinas terkait lainnya. Di antaranya Balai Besar Pelaksana Jalan Jateng-DIY, DPU BMCK Jateng, Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang hingga BBWS Pemali Juwana,” ucapnya. Pengamat transportasi dari Unisri Ari Setyawan menyatakan, kondisi jalan secara keseluruhan ternyata tidak kuat bertahan saat musim hujan datang. Banyak faktor yang menyebabkan itu. Salah satu penyebabnya adalah banyaknya moda transportasi darat yang melanggar ketentuan. Jalan dengan status kewenangan provinsi sebenarnya didesain untuk kendaraan dengan tonase 8 ton. Ternyata kendaraan lebiih dari 10 ton kerap masuk jalur provinsi. “Aspal jalan itu sebenarnya didesain secara kelayakan adalah 20 tahun. Ternyata kurang dari waktu itu sudah rusak. Ditambah saat hujan datang, semakin menambah kerusakannya,” kata dia.

Terminal Banyuputih Perlu Dioptimalkan, Terminal Bahurekso Difungsikan untuk Trans Jateng

oleh
Hadi Santoso

BATANG –  Komisi D meninjau Terminal Banyuputih, Batang, Senin (6/3/2023). Kunjungan tersebut untuk melihat hasil pekerjaan APBD 2022 mengenai rehabilitasi terminal-terminal tipe B. Kunjungan di terminal ini diterima oleh Pejabat Analisis Muda Terminal Angkutan Jalan, Fajar Ahmad. Dia menjelaskan, pekerjaan rehab bangunan terminal telah selesai sesuai target, yaitu dimulai Juli 2022 dan selesai pada November di tahun yang sama. Sejauh ini secara fungsi belum maksimal. Pengguna jasa angkutan umum memilih naik bis atau angkutan dari jalan ketimbang harus ke terminal dulu. Wakil Ketua Komisi D Hadi Santoso mengatakan, pembangunan ini sudh selesai namun belum sempurna karena adanya faktor alam. “Pembangunan ini sudah selesai sesuai dengan dana yang dianggarkan, namun belum sempurna ditambah lagi adanya kendala faktor alam, yaitu dijadikan sarng burung walet yang tidak mudah untuk mengusirnya, PR bagi pengelola terminal ini adalah bagaimana cara nya meramaikan terminal ini supaya pembangunan ini berfungsi dengan maksimal, karan sudah dibangun kios-kios yang harapannya mampu meramaikannya” Katanya. Kunjungan berlanjut ke Terminal Bahurekso di Kendal, Selasa (7/3/2023). Kunjungan ini dalam rangka monitoring operasional pelayanan Trans Jateng koridor Semarang-Kendal. Pada tahun 2022 lalu, koridor Semarang-Kendal sudah melayani penumpang sebanyak 1.235.294 penumpang. Rute yang diluncurkan pada 21 Oktober 2019 ini sangat membantu masyarakat Kabupaten Kendal yang akan pergi ke Semrang dn begitu juga sebaiknya. Benny Karnadi salah satu anggota Komisi D mengatakan perlu ada pengembangan terminal  Trans Jateng ini perlu dikembangkan dari segi kualitas dan kuantitas apalagi sekarang sudah dibagun KITB sehingga potensi ke depannya akan semakin bertambah besar dan perlunya koneksi antara angkutan pedesaan dan Trans jateng, sehingga masyarakat semakin terbantu dan memudahkan, karena kenyataannya Trans Jateng ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. (Adv)