Jowonews

Presiden Jokowi Tegaskan Kedaulatan NKRI Harga Mati

JAKARTA, Jowonews.com – Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. “Sekali lagi saya sampaikan bahwa kedaulatan itu harga mati, tidak bisa dinegosiasikan, tidak ada tawar-menawar,” kata Presiden Jokowi ketika memberi pengarahan pada rapat pimpinan Kemenhan, TNI dan Polri di Lapangan Bhinneka Tunggal Ika Kemenhan Jakarta, Kamis. Presiden memerintahkan seluruh jajaran Kemenhan, TNI dan Polri bekerja sungguh sungguh menjaga kedaulatan NKRI dan berdiri paling depan dalam memperkokoh kedaulatan NKRI. Dalam rapim yang dihadiri antara lain Menko Polhukam Mahfud MD, Menhan Prabowo Subianto, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Jenderal Idham Azis, Presiden Jokowi merasa senang rapim juga dihadiri jajaran pimpinan Polri. “Ini menunjukkan adanya sinergi, saling mendukung dan mengisi dalam melaksanakan agenda besar dan tujuan negara,” kata Jokowi dalam rapim bertema Pertahanan Semesta Yang Kuat Menjamin Kelangsungan Hidup NKRI. Menurut Presiden, jajaran pertahanan juga harus menangani semua spektrum konflik yang semakin luas. “Ke depan tantangan kita semakin berat,” katanya. Ia menyebutkan tantangan itu antara lain semakin meluasnya spektrum konflik di berbagai belahan dunia. “Oleh sebab itu kita harus memperkuat diplomasi pertahanan untuk meredam ketegangan antarnegara dan siap untuk mempertahankan kedaulatan negara,” katanya. (jwn5/ant)

PLN Resmi Luncurkan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Pertama di Jateng

JAKARTA, Jowonews.com – Stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) pertama di Jawa Tengah resmi dioperasikan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang bertempat di halaman kantor PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Semarang, Jalan Pemuda Nomor 93, Semarang, Jawa Tengah. General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jateng dan DIY, Feby Joko Priharto, dalam informasi tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis, mengatakan Peresmian SPKLU ini merupakan wujud dukungan dan kesiapan PLN dalam menyambut era kendaraan listrik. Penyediaan SPKLU itu juga sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan. SPKLU komersial pertama di wilayah Jawa Tengah ini terdiri dari dua unit charger yang bersifat fast charging dan normal charging yang sudah memenuhi standar Electric Vehicle Eropa dan Jepang. Pengisian dengan unit fast charging membutuhkan waktu maksimal 2 jam, sedangkan normal charging membutuhkan waktu 6-8 jam. “Selain menunjukkan dukungan dan kesiapan PLN dalam menyongsong era kendaraan listrik, keberadaan SPKLU juga memberi dampak psikologis positif bagi masyarakat agar tidak ragu dan takut menggunakan kendaraan listrik,” ujar Feby. Rencananya ke depan akan dibangun SPKLU di lima kota lain di wilayah Jateng-DIY, yaitu di Tegal, Pekalongan, Kudus, Yogyakarta dan Surakarta. “Penyediaan SPKLU di kota-kota tersebut akan diupayakan berada di area publik seperti rest area tol, area parkir pusat perbelanjaan atau ruang yang mudah diakses masyarakat pengguna mobil listrik,” tambahnya. Sebelumnya pada Oktober 2019 lalu, Plt Direktur Utama PLN saat itu, Sripeni Inten Cahyani meresmikan serempak SPKLU di 4 kota, yaitu Tangerang, Jakarta, Bandung dan Bali. “Kami berharap dengan adanya SPKLU ini dapat memudahkan masyarakat mengakses ketersediaan tenaga listrik sesuai kebutuhannya. Dan kami juga menghimbau seluruh pihak agar dapat bersama-sama menjaga baik SPKLU,” kata Feby. (jwn5/ant)

LBH Ansor Jateng Fokus Lakukan Pembentukan Desa Sadar Hukum

SEMARANG, Jowonews.com – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor Jawa Tengah fokus melakukan pembentukan desa sadar hukum pada 2020 di seluruh kabupaten/kota. “Selain mendorong pembentukan desa sadar hukum, kami juga akan mencetak kader-kader paralegal tingkat kecamatan se-Jateng,” kata Direktur LBH Ansor Jawa Tengah Denny Septiviant di Semarang, Rabu (22/1). Denny Septiviant menyebutkan dari sejumlah 8.559 desa di Jateng, baru 221 desa sadar hukum. Ia menjelaskan bahwa paralegal ini juga bagian dari peran serta Ansor dalam mengawal implementasi dana desa karena kebijakan dana desa juga memberikan ruang adanya paralegal desa yang didanai melalui dana desa. Menurut dia, memperbanyak jumlah paralegal ini bagian dari strategi LBH Ansor Jateng meningkatkan mutu layanan bantuan hukumnya, apalagi kebutuhan bantuan hukum dari warga Nahdlatul Ulama tiap hari kian meningkat. “Jumlah advokat dari LBH Ansor Jateng masih minim, sangat tergantung pada pelantikan yang dilakukan oleh organisasi profesi,” ujarnya. Selain fokus pada desa sadar hukum, lanjut Denny, LBH Ansor Jateng juga akan terus berkomitmen memberikan layanan bantuan hukum kepada nahdiyin yang tidak mampu. “Pemberian bantuan hukum pada warga miskin oleh LBH Ansor Jateng tahun ini akan dapat dimulai lebih awal karena MoU dengan Kanwil Kemenkumham Jateng dilaksanakan pada bulan Januari 2020,” katanya. Berbeda dengan 2019, nota kesepahaman ditandatangani pada bulan Mei 2019 sehingga capaiannya baru sampai 85 persen. Pada tahun ini ditarget serapan anggaran bisa 100 persen. (jwn5/ant)

Perbaikan 169 Sekolah Rusak, Pemkab Kudus Siapkan Anggaran Rp35,4 Miliar

KUDUS, Jowonews.com – Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawab Tengah menyiapkan anggaran Rp35,4 miliar untuk perbaikan 169 sekolah yang tercatat sebagai rusak di daerah itu. “Anggaran sebanyak itu, berasal dari beberapa sumber pendanaan,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Pemkab Kudus Joko Susilo di Kudus, Kamis. Anggaran itu, di antaranya berasal dari APBD 2020 Kabupaten Kudus, Dana Pokok Pikiran (Pokkir), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Untuk APBD Kabupaten Kudus 2020, kata dia, untuk perbaikan 10 sekolah, Pokkir untuk perbaikan 108 sekolah, dan DAK untuk perbaikan 51 sekolah. Rincian anggarannya, dari APBD Kudus Rp1,92 miliar, Pokkir Rp21,12 miliar, dan DAK Rp12,4 miliar. “Khusus untuk anggaran dari DAK masih menunggu petunjuk teknis dari pusat karena hingga sekarang memang belum turun,” ujarnya. Dari 169 sekolah rusak, didominasi Sekolah Dasar yang mencapai 80-an persen, sedangkan sisanya SMP. Jenis perbaikannya, kata dia, mulai dari perbaikan pagar sekolah hingga bangunan sekolah untuk aktivitas belajar mengajar. “Kerusakan di masing-masing sekolah juga bervariasi karena ada yang rusak ringan dan berat,” ujar dia. Ia berharap, pengerjaannya bisa dimulai lebih awal, sehingga bisa selesai tepat waktu dengan kualitas sesuai perencanaan. Dia mengharapkan program perbaikan sekolah tersebut, membuat kualitas sarana dan prasarana fisik sekolah di Kudus semakin berkualitas sehingga bisa menunjang aktivitas belajar mengajar. (jwn5/ant)

Pasca Gempa, BPBD Banjarnegara Pastikan Tidak Ada Peningkatan Aktivitas Vulkanik Kawah Dieng

BANJARNEGARA, Jowonews.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjarnegara memastikan tidak ada peningkatan aktivitas vulkanik kawah di kawasan Dataran Tinggi Dieng pascagempa dengan magnitudo 1,4 yang mengguncang wilayah itu pada Senin (20/1). “Alhamdulillah, tidak ada peningkatan aktivitas kawah di kawasan Dataran Tinggi Dieng pascagempa kemarin,” kata Kepala Pelaksana BPBD Banjarnegara Arief Rahman di Banjarnegara, Kamis. Dia menambahkan situasi saat ini aman dan terkendali, sedangkan aktivitas masyarakat berjalan seperti biasanya. Kepala Stasiun Geofisika Banjarnegara (BMKG Banjarnegara) Setyoajie Prayoedhie juga nenambahkan bahwa saat ini tidak ada lagi aktivitas kegempaan di kawasan Dataran Tinggi Dieng. “Kami masih memantau aktivitas kegempaan di Dieng guna memonitoring kemungkinan adanya gempa susulan, namun hingga saat ini tidak terdeteksi adanya aktivitas kegempaan,” kata dia. Pada Senin (20/1), pukul 13.54 WIB, wilayah Dataran Tinggi Dieng dan sekitarnya diguncang gempa tektonik. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa itu dengan magnitudo 1,4. Episenter gempa terletak pada koordinat 7,25 LS dan 109.91 BT atau tepatnya berlokasi di darat pada jarak 12 kilometer arah utara Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah pada kedalaman lima kilometer. “Jenis dan mekanisme gempa,dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya adalah jenis gempa dangkal akibat aktivitas sesar lokal,” katanya. BMKG mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Namun demikian, BMKG memberikan sejumlah tips kepada masyarakat agar aman dari kemungkinan terjadinya gempa. “Agar menghindari dari bangunan yang retak atau rusak akibat gempa. Periksa dan pastikan bangunan tempat tinggal cukup tahan gempa, ataupun tidak ada kerusakan akibat getaran gempa yang membahayakan kestabilan bangunan sebelum kembali ke dalam rumah,” katanya. (jwn5/ant)

Minimnya Pasokan, Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat Purwokerto Merangkak Naik

PURWOKERTO, Jowonews.com – Harga sejumlah kebutuhan masyarakat di Pasar Manis, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, merangkak naik karena minimnya pasokan. Dari pantauan di Pasar Manis, Kamis, harga beras kualitas bawah eceran yang sebelumnya berkisar Rp9.000-Rp9.500 per kilogram, naik ke kisaran Rp10.000-Rp10.500 per kilogram. Sementara harga beras kualitas medium eceran yang sebelumnya berkisar Rp9.500-Rp10.000 per kilogram, kini mencapai kisaran Rp11.000-Rp11.500 per kilogram. Salah seorang pedagang beras, Aisah mengatakan kenaikan harga komoditas bahan pangan itu terjadi karena minimnya pasokan gabah dari petani ke penggilingan. “Petani belum ada yang panen, karena baru masa tanam, sehingga pasokan gabah ke penggilingan menipis. Akibatnya, produksi beras di penggilingan pun berkurang, sehingga harganya menjadi naik,” katanya. Ia mengaku khawatir kenaikan harga beras tersebut berlangsung lama karena masa tanam padi berlangsung mundur. “Biasanya pada bulan Januari sudah selesai tanam, bahkan ada yang hampir panen, namun sekarang baru mulai tanam padi,” katanya. Selain beras, kenaikan harga juga terjadi pada beberapa jenis cabai khususnya cabai rawit merah dan cabai rawit hijau. “Harga cabai rawit merah eceran sekarang mencapai kisaran Rp90.000 per kilogram, rata-rata mengalami kenaikan sebesar Rp5.000 per hari sejak awal pekan ini. Sedangkan untuk harga cabai rawit hijau mengalami kenaikan dari kisaran Rp40.000 per kilogram menjadi Rp50.000,” kata salah seorang pedagang sayuran dan bumbu dapur, Yuni. Menurut dia, kenaikan harga cabai rawit merah maupun cabai rawit hijau tersebut disebabkan minimnya pasokan dari petani akibat tingginya curah hujan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Kendati demikian, dia mengakui harga cabai merah besar cenderung fluktuatif pada kisaran Rp65.000-Rp68.000 per kilogram, sedangkan harga cabai merah keriting cenderung turun dan saat ini berada di kisaran Rp50.000 per kilogram setelah sempat mencapai kisaran Rp63.000 per kilogram. “Demikian pula dengan harga bawang merah dalam beberapa hari terakhir masih berfluktuasi di kisaran Rp37.000-Rp40.000 per kilogram,” katanya. Sebelumnya, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto mengingatkan perubahan cuaca yang cukup signifikan berdampak terhadap perubahan pola tanam khususnya tanaman padi di mana biasanya pada bulan Desember sudah selesai tanam, namun sekarang pada bulan Januari baru persiapan tanam. Kondisi tersebut dapat memicu terjadinya inflasi berupa kenaikan harga beras di pasaran seiring dengan mundurnya musim tanam sehingga masa panen pun akan mundur. (jwn5/ant)

Pakar ITB Sebut Wilayah Pesisir Nusantara Berpotensi Tenggelam

KUDUS, Jowonews.com – Pakar Geodesi dan Geomatika ITB Heri Andreas menyebutkan bahwa wilayah pesisir di Indonesia berpotensi tenggelam yang lebih disebabkan karena faktor antropogenik atau peran manusia. “Sejumlah faktor yang menjadi penyebab tenggelamnya wilayah pesisir nusantara, yakni banyaknya pembakaran fosil, karbondioksida berlebih dan efek rumah kaca,” ujarnya saat menjadi pemateri Nusantara tenggelam yang diadakan oleh Forum Kalen bersama dengan STIBI Syeh Jangkung Pati di Rumah Makan Pukwe Kudus, Rabu. Ia mencontohkan Jakarta saat ini merupakan Ibu Kota Negara di dunia yang paling berpotensi untuk tenggelam wilayah pesisirnya. Kemudian, dia juga menyebut Kota Pekalongan merupakan kota di dunia yang paling berpotensi cepat hilang tenggelam ke dalam laut. Ia mengungkapkan suhu saat ini meningkat hingga dua derajat dan dampaknya tentu sangat luar biasa. Ketika suhu di dunia ini selalu meningkat, katanya, akan berdampak pada cairnya es di kutub utara, sehingga ketika es mencair akan menambah volume air di laut. “Maka di dunia terjadi kenaikan muka air laut. Di Indonesia ini cukup tinggi, sekitar 1 centimeter mengalami kenaikan air laut,” ujarnya. Ketika terjadi kenaikan air laut, maka akhirnya skenario es mencair di wilayah pesisir akan berpotensi tergenang, bahkan bisa tenggelam. Dampak tersebut, kata dia, bisa dilihat saat ini, seperti di Jakarta, Semarang, Pekalongan, Demak, dan wilayah lain. Bahkan ada sebanyak 32 kota mengalami penurunan tanah atau ambles dengan laju 1-20 cm per tahunnya. “Dampaknya banyak peristiwa rob ditemui di mana-mana,” jelasnya. Meskipun ada upaya pembuatan tanggul, tetapi rob tetap terjadi karena permukaan air mengalami kenaikan, sedangkan permukaan tanah mengalami penurunan akibat air tanah yang sering digunakan oleh manusia. Untuk mencegah terjadinya nusantara tenggelam, kata dia, tidak hanya tergantung kepada pemerintah saja, melainkan harus dari diri sendiri dan seluruh elemen masyarakat untuk menjaga, merawat dan melestarikan alam ini. “Mari bersama-sama untuk menyelamatkan wilayah Nusantara ini dari ancaman tenggelam,” tandasnya. Karena konsekuensi secara ekonomi dari dampak bencana bagi bumi Nusantara ini, kata dia, dapat mencapai 1.000 triliun rupiah. Ia mengingatkan bahwa siapa yang paling berperan menyebabkan, maka seyogyanya paling berperan dalam upaya pengurangan dampak bencana dengan cara partisipatif.  (jwn5/ant)

Tragis, 4 Bocah di Kudus Tewas Tenggelam di Kubangan Bekas Galian C

KUDUS, Jowonews.com – Sebanyak empat anak yang diduga mandi di kubangan bekas galian C yang penuh dengan air di Desa Klumpit, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, tewas tenggelam, Rabu. Kepala Desa Klumpit Subadi di Kudus, Rabu, membenarkan bahwa ada empat anak yang tewas saat bermain di lokasi bekas galian C di desanya hari ini (22/1). Sebelumnya, kata dia, aktivitas penambangan galian C di desanya itu sudah dihentikan bersama Polres Kudus serta Satpol PP serta sejumlah pihak terkait. Pada saat rapat bersama, lanjut dia, pihaknya juga mengingatkan agar ada langkah-langkah penanganan karena galiannya cukup dalam dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan saat musim hujan. “Kekhawatiran saya justru terjadi, karena bekas galian yang cukup dalam saat hujan tertutup air dan menjadi daya tarik anak-anak untuk bermain,” ujarnya. Lokasi galian C yang terdapat airnya itu, kata dia, juga tidak ada pagar pengaman yang bisa mencegah orang bermain di lokasi tersebut. Adanya peristiwa tersebut, pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak kecamatan serta sejumlah pihak terkait untuk langkah-langkah antisipasi agar kasus serupa tidak terulang. Kepala Pelaksana Harian BPBD Kudus Bergas Catursasi Penanggungan mengungkapkan tenggelamnya empat anak asal Desa Klumpit, diperkirakan terjadi pukull 15.00 WIB. Keempat anak tersebut, yakni David Raditya (13), M. Faruq Ilham (13), M. Jihar Gifri (13) dan Habib Roihan (13) sama-sama warga Desa Klumpit. Adapun kronologis kejadiannya, berawal ketika enam anak sepakat bermain di lokasi galian C di desa setempat. Dari keenam anak tersebut, empat anak di antaranya turun ke bekas galian yang terdapat airnya untuk berenang, sedangkan dua anak lainnya hanya mengawasi dari tepi. “Saat empat anak tidak muncul-muncul, dua anak lainnya meminta pertolongan warga sekitar,” ujarnya. Untuk kedalaman kubangan galian C diperkirakan 4 meteran. Korban tenggelam, kemudian dibawa ke Rumah Sakit Islam Sunan Kudus untuk dilakukan visum. Kapolsek Gebog AKP Sumanah menambahkan meninggalnya empat anak tersebut murni karena kecelakaan saat mereka bermain di lokasi galian C yang ada airnya, justru tenggelam. Di lokasi galian C di Desa Klumpit, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, hingga kini masih terdapat alat berat yang sebelumnya diduga untuk aktivitas penambangan, namun adanya pelarangan dari aparat terkait akhirnya aktivitas penambangan berhenti sementara. (jwn5/ant)