DEMAK – Komisi A menilai komunikasi yang terjalin antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Demak dan Pemkab setempat telah berjalan baik. Ini dibuktikan dengan lancarnya proses penyelenggaraan yang tergolong lancar tanpa kendala yang berarti. Kecuali urusan data kependudukan yang dirilis pusat, yakni masih ditemukannya data-data administratif kependudukan yang tidak sesuai dengan kondisi riil dilapangan.
Apresiasi itu mengemuka dalam pertemuan Komisi A dengan jajaran KPU Demak dalam rangka monitoring penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 di kantor KPU setempat, Senin (6/3/2023)
Ketua Komisi A Muhammad Saleh mengatakan di tengah adanya isu dan informasi yang simpang siur mengenai penundaan pemilu, penambahan dan lainnya, pihaknya ingin memastikan bahwa tahapan penyelenggaraan pemilu berjalan dengan baik. KPU pun tetap menjalankannya dengan baik pula.
Terkait anggaran penyelenggaraan, Saleh memastikan dana cadangan adalah penting mengingat besarnya kebutuhan dana dalam penyelenggaraan pilkada. Dia menemukan di sejumlah kabupaten/kota menganggap dana cadangan atau saving itu tidak diprioritaskan.
“Saya melihat di beberapa kabupaten kota menganggap dana cadangan atau saving dianggap gampang, mereka tidak menyadari bahwa anggaran Rp 49 miliar di kabupaten /kota itu sangatlah besar,” kata politikus Partai Golkar itu.
Senada, anggota Komisi A lainnya, Deny Septiviant mengungkapkan hasil pertemuan antara pemkab/kota dan pemprov beberapa waktu lalu terkait penganggaran masih banyak daerah yang masih mempertanyakan detail jumlah TPS maupun anggaran yang membengkak. Masalah ini menandakan kurangnya kesepahaman dan koordinasi antara KPU dan pemerintah daerah yang disebabkan persoalan komunikasi.
“Ternyata masih muncul pertanyaan ditingkat kabupaten mengenai jumlah TPS maupun anggaran yang membengkak, berartikan belum ada kesepahaman,” ungkap Deny.
Ketua KPU Kab Demak Bambang Setya Budi mengakui pihaknya selama ini telah menjalin komunikasi dan koordinasi dengan baik dengan pemda. Setiap kendala selalu didiskusikan dengan pihak terkait untuk dicari solusinya bersama-sama. Namun mengenai data kependudukan yang dirilis Kementerian Dalam Negeri, diakuinya mengalami kesulitan. Misalnya ditemukan data pemilih tidak sesuai dengan tempat tinggalnya. Kemudian dia juga meminta dukungan mengenai penyelenggaraan pemilihan di TPS khusus mengingat di Kota Santri itu banyak terdapat pesantren yang tidak diliburkan. Selain itu banyak juga santri yang berasal dari luar kabupaten
