SEMARANG – Komisi B DPRD Jateng meminta Pemprov supaya mengintensifkan tim pemantauan harga sembako supaya saat Bulan Ramadan dan Idulfitri ketersediaan bahan pokok pangan terjaga. Keberadaan stok pangan menjadi salah satu indikator harga di pasaran.
“Kalau stok berkurang atau minat pembelian tinggi, hukum pasar harga-harga di pasaran menjadi naik. Disperindag Jateng harus melakukan pemantauan,” kata Wakil Ketua Komisi B Sri Marnyuni saat menjadi narasumber dalam Dialog Prime Topic: Fenomena Harga Sembako Jelang Ramadhan, di Hotel Noormans, Kota Semarang, Selasa (14/3/2023).
Menurutnya, kenaikan harga menjelang hari-hari besar keagamaan maupun libur nasional hal yang lumrah. Hanya saja yang patut dikendalikan adalah besaran harga sejumlah komoditas seperti beras, telur, minyak goreng. Setidaknya kenaikan harga tidak lebih dari 5 persen dibanding sebelumnya.
“Harga juga menentukan inflasi. Harus dijaga antara stok dan harga komoditas pangan,” kata dia.
Selain itu pula, hal penting lainnya lanjut Sri Marnyuni adalah mendorong asosiasi produksi pangan, pedagang dan seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama menjaga harga komoditas kebutuhan agar tidak melonjak.
Selain itu, dibutuhkan pula teknologi guna melancarkan kerja sama antardaerah atau kabupaten/ kota, terkait informasi-informasi ketersediaan barang. Tidak lupa pemerintah harus memperkuat adanya 4 pilar yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.
“Jika keempat hal tersebut terpenuhi, maka akan ada dampak baik menjelang Ramadan dan selalu berdiskusi dengan OPD terkait guna memantau setiap pergerakan pasar di Jateng ini. Pemerintah juga akan selalu menerapkan kebijakan dengan mendorong dinas perdagangan yakni jauh-jauh hari sudah menghitung dan mengantisipasi, menganalisis, dan mengendalikan sampai pada mengeksekusi di pasar agar harga bisa diprediksi,” sarannya.
Soal pengendalian harga, Kepala Disperindag Jateng Arief Sambodo menjelaskan ada beberapa faktor yang melakukan pengawasan. Diantaranya tim pengendali inflasi daerah (TPID), harga eceran tertinggi (HET), harga acuan, dan Tim Satgas yang mengawasi penimbunan sembako.
Dikatakannya, selama 3 tahun terakhir, inflasi di Provinsi Jateng masih dibawah inflasi nasional. Data Disperindag Jateng mencatat, inflasi Jateng sebesar 3,71 (2017) dan 2,82 (2018).
“Untuk saat ini, bahkan sejak Maret, petugas Disperindag sudah disebar untuk memantau harga sembako. Hasilnya, harga cenderung stabil. Harga stabil itu tercukupi didukung dengan stok yang masih aman. Contohnya stok beras di Bulog masih tercukupi untuk kelas medium.Termasuk, komoditas gula pasir, minyak goreng yang masih mencukupi stoknya hingga 2 bulan ke depan. Untuk bawang merah, masih ada 2 ton di gudang Bulog. Dari ketersediaan stok pangan itu, diharap inflasi Jateng tetap terkendali,” papar Arief.
