Jowonews

Logo Jowonews Brown

Bansos

Bupati Temanggung Minta Warga Hargai Kerja Keras Kades Terkait Bansos

oleh

TEMANGGUNG, Jowonews.com – Bupati Temanggung M. Al Khadziq meminta warga untuk menghargai kerja keras kepala desa terkait penyaluran bantuan sosial tengah pandemi COVID-19 dan tidak mudah menyalahkan mereka karena ada warga miskin yang belum mendapatkan bantuan. “Mereka disamping telah bekerja keras menyiapkan data dan menyiapkan penyaluran berbagai jenis bantuan kepada masyarakat, kepala desa dan perangkat desa juga bukan satu-satunya pihak yang mengambil keputusan,” katanya di Temanggung, Sabtu. Ia menyampaikan hal tersebut pada penyerahan bantuan langsung tunai (BLT) dari dana desa di Desa Ringinanom, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung. Kahdziq menyampaikan dalam menyusun data penerima bantuan, kepala desa dan perangkat desa tidak memutuskannya sendiri. Penentuan data penerima bantuan yang bersumber dari dana desa harus melalui proses musyawarah yang melibatkan pihak RT, RW, tokoh masyarakat di lingkungan setempat, dan penentu terakhir di desa bukanlah kepala desa melainkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Semua bantuan dari pemerintah, katanya baik bantuan dari Kementerian Sosial, provinsi, kabupaten, dan juga bantuan yang bersumber dari dana desa, ujung tombak di lapangan adalah para kepala desa dan para perangkat desa. “Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dedikasi dan kerja-kerasnya dalam mempersiapkan penyaluran berbagai bantuan kepada masyarakat. Ia menuturkan mungkin keputusan tentang data penerima bantuan di satu dua desa memang belum sempurna 100 persen atau mungkin ada warga miskin yang belum masuk data penerima. Namun, mengingat saat ini adalah masa-masa ekonomi sulit, maka pemerintah membuka ruang seluas-luasnya untuk memasukkan nama-nama baru untuk dimasukkan dalam data penerima. Saya minta kepada masyarakat untuk memahami, bahwa bantuan yang saat ini sedang dicairkan, hanyalah salah satu jenis bantuan tahap awal. Setelah ini masih akan ada penyaluran-penyaluran bantuan berikutnya. Menurut data di Pemerintah Kabupaten, seharusnya semua warga tidak mampu akan mendapatkan bantuan, hanya menunggu giliran pencairan atau penyaluran saja. Bantuan dari pemerintah ada berbagai jenis yakni bantuan PKH, perluasan PKH, bantuan sembako reguler, bantuan sosial tunai, bantuan perluasan program sembako dengan Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS), bantuan jaring pengaman sosial Pemprov Jateng, bantuan jaring pengaman sosial Pemkab Temanggung, BLT yang bersumber dari dana desa. Khadziq menyebutkan total yang akan menerima bantuan di Kabupaten Temanggung sebanyak 155.485 keluarga atau jauh melebihi jumlah keluarga miskin di Temanggung yang berjumlah 15.000 keluarga. “Jadi secara teoritis seharusnya sudah tidak ada keluarga miskin yang tidak mendapatkan bantuan. Saya berharap semua bantuan itu sampai di tangan masyarakat yang berhak menerimanya tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat kualitas untuk bantuan sembako sesuai dengan nilai yang seharusnya,” katanya. (jwn5/ant)

Bansos Tahap Pertama Pemprov Jateng Mulai Disalurkan

oleh

SEMARANG, Jowonews.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai menyalurkan bantuan sosial tahap pertama kepada masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 di Kota Semarang, Salatiga, dan Surakarta. “Penyaluran bansos tahap pertama sebanyak 28.471 paket untuk tiga kota,” kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Semarang, Rabu. Bansos yang dikirim melalui Kantor Pos di Jalan Imam Bardjo Semarang itu sebanyak 26.954 paket untuk warga Kota Semarang, Salatiga 201 paket, dan Solo 1.316 paket. Ganjar menjelaskan bahwa penyaluran bansoa didukung dengan menggunakan sistem aplikasi android untuk memastikan tepat sasaran sesuai data penerima. “Inilah pasukan yang akan mengantar bantuan langsung menuju alamat yang dituju. Nantinya wajah penerima difoto, NIK dan KK penerima sehingga langsung terkonfirmasi, ke kantor pos maupun ke kita (Pemprov Jateng,, red),” ujarnya. Sistem aplikasi andorid Id Fleet diciptakan khusus untuk penanganan bantuan dan itu merupakan bentuk kerja sama yang praktis antara PT Pos Indonesia dengan Pemprov Jateng. “Datanya nanti langsung terkonfirmasi realtime, harian,” katanya. Ganjar berharap bansos untuk masyarakat terdampak COVID-19 tersebut dapat tepat sasaran dan bermanfaat. “Semoga bapak, ibu bisa menerima dengan baik. Nanti yang kurang kita carikan cara berikutnya agar semua terbantu dengan baik,” ujarnya. Vice Precident Informasi dan Komunikasi Teknologi PT Kantor Pos Jakarta Poerwanto S menambahkan bahwa petugas pengantar bantuan dipastikan menggunakan aplikasi android Id Fleet untuk memastikan kiriman diterima sesuai alamat yang terdaftar. “Nanti petugas akan memotret wajah, NIK KTP, KK dan penerima diwajibkan membubuhkan tanda tangan pada aplikasi tersebut. Setelah itu dikirim ke server,” katanya. Penggunaan aplikasi dalam penyaluran bantuan tersebut, kata Poerwanto, untuk memastikan ketepatan pengiriman kepada penerima dan untuk percepatan pelaporan data. “Dari situlah kita meyakini bahwa kiriman itu diserahkan kepada orang yang dituju,” ujarnya. Menurut dia, aplikasi tersebut juga nantinya digunakan pada penyaluran bantuan Pemprov Jateng untuk perantau yang berada di Jabodetabek, bahkan aplikasi akan ditambah fitur berupa Inventory System untuk mengetahui barang yang sudah dikelola dan dikirim ke penerima.  “Jadi untuk bantuan di Jabodetabek akan ditambah fitur pada aplikasi. Fitur ini supaya Pemprov tahu barang apa saja yang sudah dibeli dan dikelola untuk dikirim ke penerima,” katanya. Terkait dengan armada yang digunakan untuk penyaluran, saat ini di Kota Semarang telah disiapkan roda empat dan sepeda motor. “Jumlah armada akan disesuaikan, tapi kita siapkan mobil dan sepeda motor. Motor ini untuk jengakauan akses yang sulit misalnya gang dan lainnya,” ujarnya. (jwn5/ant)

Kemensos Klaim Bansos Sudah Sampai di Masyarakat

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan bantuan sosial (bansos) dari pemerintah selama pandemi virus corona (COVID-19) telah sampai di masyarakat. “Tidak mudah bagi kelompok marginal di masyarakat untuk benar-benar terdata mendapatkan bantuan sosial,” kata Dirjen Rehabilitasi Sosial Kemensos, Harry Hikmat dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Sabtu. Harry mengatakan, pemerintah pusat berupaya memastikan agar bantuan pemerintah baik sembako dari pemerintah daerah hingga bantuan khusus Presiden RI betul-betul sampai pada warga yang membutuhkan. Kemensos berupaya menyisir sejumlah wilayah marginal yang kumuh, miskin dan padat penduduk di DKI Jakarta untuk memberikan nansos COVID-19 dari presiden agar lebih merata. Kelompok marginal diartikan mereka dengan pekerjaan seperti pemulung, pengamen, pengemis, gelandangan, para lanjut usia terlantar hingga kelompok disabilitas dengan kondisi ekonomi terbatas. “Yang belum mendapatkan bansos akan menjadi prioritas untuk diberikan dalam bansos tahap kedua,” jelas Harry. Berdasarkan informasi dan aduan dari masyarakat, ada kelompok masyarakat yang belum mendapatkan bantuan. Pihaknya menyusuri kampung-kampung di beberapa wilayah DKI Jakarta. “Tidak mudah untuk kaum marginal mendapatkan bantuan karena kebanyakan mereka mengontrak,” ungkap Harry. Kata Harry, penyaluran bansos dari Presiden Joko Widodo tahap pertama sudah mendekati angka 100 persen. Sementara untuk tahap kedua kemungkinan pekan depan akan dimulai penyalurannya. Dalam beberapa kegiatan, Harry terpantau ikut menyalurkan bansos presiden diantaranya kepada warga di Kampung Ondel-Ondel di RW 03, Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, Jumat (8/5). Sehari sebelumnya, Harry juga menyalurkan Bansos untuk warga penghuni kolong tol RW 12 Kelurahan Warakas, Tanjung Priok Jakarta Utara. (jwn5/ant)

Istana Salurkan Bansos Presiden ke 15 Kota

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono menyatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah membagikan bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat terdampak COVID-19 di 15 kota. “Jadi sudah 15 kota yang (dibagikan bansos), ada Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Bandung, baru 4 kota itu minggu lalu,” kata Heru, di Jakarta, Kamis. Isi dalam paket bantuan sembako dari Presiden Jokowi tersebut adalah 10 kilogram beras, 1 kilogram gula pasir, 1 liter minyak goreng, dan 1 kotak teh. “Terus minggu ini akan dibagikan di Makassar, Palembang, Bandarlampung, dan lain-lain, nah yang di Pulau Jawa ada di Surabaya kemarin itu 10 ribu (paket), sekarang ini 5 ribu paket ada di beberapa kota,” kata Heru pula. Menurut Heru, Presiden Jokowi memerintahkan pembagian bansos tersebut melalui Kasetpres pada 1 Mei 2020, dengan total 55 ribu paket sembako yang akan dibagikan. Rincian paket tersebut adalah masing-masing sebanyak 5.000 paket untuk Kota Palembang, Bandarlampung, Cirebon, Balikpapan, Samarinda, Ambon, Sorong, Jayapura, dan Kupang, serta Makassar 10.000 paket. “Ini dari Pak Presiden loh ya, bukan dari Menteri Sosial, jadi Presiden memang ingin membantu, tapi tidak bisa semua, tetapi kehadiran Bapak Presiden di kota-kota yang saya sebutkan tadi diharapkan dapat meringankan beban masyarakat dan tentunya meringankan beban pemda masing-masing,” ujar Heru. Artinya, menurut Heru, bantuan Presiden Jokowi melengkapi bansos yang sudah disalurkan oleh Menteri Sosial maupun pemda masing-masing. “Mungkin ada (penerima bansos) yang tidak terdaftar 10 ribu atau 15 ribu orang, ya Bapak Presiden bantu 5 ribu, kira-kira begitu,” kata Heru lagi. Pembagian bansos itu akan terus dilakukan melihat perkembangan situasi COVID-19. “Ya kita lihat perkembangan terus sih di kota-kota lain juga akan diberikan, anggaran bansos ini dari anggaran bantuan masyarakat jadi kami distribusikan caranya dengan Bulog masing-masing daerah,” ujar Heru lagi. Sebelumnya, Menteri Sosial Juliari P Batubara menyebutkan ada tiga jenis bantuan yang telah disetujui oleh Presiden Jokowi. Pertama adalah sembako senilai Rp600 ribu/bulan yang disalurkan setiap minggu selama 3 bulan. Bantuan senilai Rp150 ribu/minggu ini, disalurkan bersama dengan badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), dan swasta. Kedua, bantuan sembako kepada keluarga miskin di wilayah Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Bodetabek). Besaran bantuan sembako senilai Rp600 ribu/bulan yang disalurkan selama 3 bulan. Pemerintah akan menyasar 576.434 keluarga atau 1.647.647 jiwa untuk wilayah Bodetabek. Total kebutuhan anggaran Rp1,04 triliun. Ketiga, Bantuan Langsung Tunai (BLT) di luar wilayah Jabodetabek. BLT menyasar keluarga yang masuk dalam DTKS, tetapi tidak menerima bantuan sosial reguler (DTKS Non-Bantuan Sosial Nasional) baik Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Program Sembako. BLT akan menyasar 7.461.586 keluarga dari total DTKS Non-Bantuan Sosial Nasional sebesar 9.085.939 keluarga. (jwn5/ant)

Mensos Lempar Masalah Pendataan Penerima Bansos ke Pemda

oleh

JJAKARTA, Jowonews.com – Menteri Sosial Juliari Peter Batubara menyampaikan mekanisme pendataan penerima bantuan sosial tidak diatur pemerintah pusat, melainkan diserahkan kepada daerah. “Mekanisme pendataannya atau alokasi per kelurahan/desa, diserahkan full ke daerah. Kami tidak mengatur hal tersebut supaya nanti tidak kacau,” ujar Mensos dalam pesan singkat kepada wartawan di Jakarta, Senin. Mensos mengatakan pasti ada saja warga yang tidak menerima bantuan sosial tersebut. Oleh karenanya dia menekankan penyelesaian dapat dilakukan oleh pemerintah daerah. “Sudah pasti ada yang tidak menerima (bansos). Makanya penyelesaiannya silahkan pemda atur,” ujar dia. Dia menekankan sejatinya pendataan dana lokasi bansos dapat dibicarakan antarwarga dan dipimpin ketua RW atau kepala desa. “Rakyat kita kan punya semangat gotong-royong. Kalau yang sudah dapat, terus dapat lagi, dikasih ke yang belum dapat. Saya yakin dapat diselesaikan secara kekeluargaan di level warga. Adat kita sudah seperti itu,” ujar dia. (jwn5/ant)