Jowonews

Logo Jowonews Brown

bumn

Bank Syariah Indonesia, Bank Syariah BUMN Hasil Merger

oleh

JAKARTA, Jowonews- Bank hasil penggabungan PT Bank BRIsyariah Tbk (BRIS), PT Bank Syariah Mandiri (BSM), dan PT Bank BNI Syariah (BNIS) akan bernama PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Nama ini akan digunakan secara efektif oleh PT Bank BRIsyariah Tbk selaku Bank Yang Menerima Penggabungan. “Kehadiran Bank Syariah Indonesia akan menjadi tonggak kebangkitan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia,” kata Ketua Project Management Office Integrasi dan Peningkatan Nilai Bank Syariah BUMN, Hery Gunardi dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat. (11/12). Ia mengatakan seluruh proses dan tahapan-tahapan merger akan terus dikawal hingga penggabungan ketiga bank syariah BUMN selesai dilakukan. Ia memastikan semua rencana perubahan dan penyesuaian operasional telah sesuai dengan tujuan dan kegiatan operasional bank hasil merger. Visinya menjadi Top 10 bank syariah terbesar di dunia dalam 5 tahun ke depan dan sebagai Top 10 bank terbesar di Indonesia. “Sebagai bank syariah terbesar di, Indonesia entitas baru ini tentu memerlukan identitas yang kuat dan Direksi yang berpengalaman untuk menjalankan operasionalnya. Dengan Direksi yang akan diisi oleh orang-orang berpengalaman di bidangnya, visi Bank Syariah Indonesia untuk menjadi salah satu bank syariah terbesar di dunia akan semakin mantap dan yakin bisa kita wujudkan,” ujar Hery yang kini menjadi Dirut Bank Syariah Mandiri. Direktur Utama BRISyariah, Ngatari menambahkan masih ada sejumlah tahapan yang harus dilalui hingga penggabungan tiga bank ini tuntas, termasuk memperoleh persetujuan dari regulator- regulator terkait. “Alhamdulillah, saat ini kami telah memiliki rancangan nama baru untuk menjadi identitas bank hasil merger nanti. Identitas baru ini semakin memicu semangat kami untuk menuntaskan merger dan integrasi sebaik mungkin, dan mulai beroperasi memenuhi segala kebutuhan nasabah dan masyarakat,” katanya sebagaimana dilansir Antara. Ia menambahkan, pihaknya menjamin semua proses merger akan dilakukan dengan mengedepankan para karyawan, nasabah, dan mitra usaha. “Perlu dicatat bahwa saat ini merger belum efektif. Kami masih menjalankan sejumlah proses agar dapat memperoleh semua persetujuan dari regulator. Hingga proses itu selesai, semua operasional dan layanan tetap berjalan normal dan optimal,” ujar Ngatari. Bank hasil penggabungan nanti akan memiliki aset mencapai Rp214,6 triliun dengan modal inti lebih dari Rp20,4 triliun. Disampaikan, Bank Hasil Penggabungan diyakini akan dapat turut membantu UMKM hingga membiayai proyek-proyek infrastruktur yang berskala besar dan sejalan dengan rencana Pemerintah dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Di samping itu, Bank Hasil Penggabungan juga akan menyasar investor global lewat produk-produk Syariah yang kompetitif dan inovatif. Bank Hasil Penggabungan akan tetap berstatus sebagai perusahaan terbuka dan tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham BRIS. Komposisi pemegang saham pada Bank Hasil Penggabungan adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) 51,2 persen, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BNI) 25,0 persen, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) 17,4 persen, DPLK BRI – Saham Syariah 2 persen dan publik 4,4 persen.

Alasan Pemulihan Ekonomi, Pemerintah Gelontorkan Rp52,57 Triliun ke 12 BUMN

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Pemerintah menggelontorkan dana Rp52,57 triliun bagi 12 BUMN untuk mempercepat program pemulihan ekonomi nasional (PEN) dari tekanan wabah virus corona baru atau COVID-19. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati usai rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo dari Istana Merdeka, Jakarta, memaparkan dukungan dana itu akan diberikan kepada 12 BUMN melalui berbagai skema seperti pembayaran subsidi, penyaluran bantuan sosial, hingga penyertaan modal negara (PMN). “Pemilihan 12 BUMN ini dianggap memiliki pengaruh yang besar terhadap hajat hidup masyarakat,” ujar Sri Mulyani usai rapat terbatas secara telekonferensi mengenai “Penetapan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Perubahan Postur APBN Tahun 2020”. Pemilihan 12 BUMN ini juga dilihat dari kepemilikan aset dan kontribusi yang besar bagi sistem keuangan nasional. Adapun rincian ke-12 BUMN itu adalah: 1. PT PLN mendapatkan dana pemerintah untuk membayar perpanjangan subsidi diskon listrik, mendapat PMN, dan kompensasi dari piutang pemerintah yang secara akumulasi mencapai Rp45,4 triliun. 2, PT Hutama Karya mendapatkan tambahan PMN Rp7,5 triliun dari sebelumnya Rp3,5 triliun, sehingga total Rp11 triliun. 3. PT KAI mendapatkan tambahan dana talangan Rp3,5 triliun. 4. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) mendapatkan PMN sebesar Rp6 triliun untuk program penjaminan kredit modal kerja darurat. Selain itu, BPUI akan mendapat PMN nontunai Rp268 miliar. 5. PTPN akan mendapatkan dana talangan pinjaman modal kerja. Menkeu masih menyisir jumlah dana talangan yang akan diberikan kepada PTPN. 6. PT Permodalan Nasional Madani akan mendapatkan tambahan PMN dari Rp1 triliun menjadi Rp2,5 triliun. Tujuannya untuk penyaluran pembiayaan ultra mikro (UMi) dan kredit mekaar dengan pinjaman di bawah Rp10 juta. 7. PT Garuda Indonesia. Skema bantuan dari pemerintah untuk BUMN ini masih dikaji oleh Menteri BUMN Erick Thohir. 8. PT Krakatau Steel. Sama seperti Garuda, skema bantuannya masih dikaji Menteri BUMN. 9. PT Perumnas akan mendapatkan dana bantuan Rp659 miliar. 10. PT Pertamina akan mendapat kompensasi dari pemerintah. Menkeu belum memberikan angka pasti mengenai kompensasi tersebut. 11. PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Coporation (ITDC) mendapatkan dukungan PMN Rp500 miliar. 12. Perum Bulog akan mendapatkan dukungan operasi untuk bantuan sosial sebesar Rp10,5 triliun. (jwn5/ant)

Erick Thohir Minta BUMN Antisipasi Skenario The New Normal

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta perusahaan negara untuk antisipasi skenario “the new normal” di lingkungan BUMN. “Dibutuhkan kontribusi seluruh elemen bangsa termasuk di dalamnya BUMN untuk mendukung Iangkah-langkah strategis pemerintah dalammenanggulangi pandemi COVID-19,” papar Erick Thohir dalam Surat Menteri BUMN Nomor: S- 336 /MBU/05/2020 yang diterima di Jakarta, Minggu. Dalam rangka mengantisipasi secara lebih dini skenario the new normal pada BUMN, Erick meminta setiap BUMN wajib membentuk “Task Force Penanganan COVID-19” dengan fokus perhatian saat ini khususnya pada melakukan antisipasi skenario The New Normal. Kemudian, setiap BUMN wajib menyusun Protokol Penanganan COVID-19, khususnya namun tidak terbatas pada aspek manusia (human capital & culture), cara kerja (process & technology), serta pelanggan, pemasok, mitra, dan stakeholders lainnya (business continuity). Lalu, setiap Task Force Penanganan COVID-19 BUMN agar menyusun timeline pelaksanaan skenario The New Normal, dengan berpedoman pada kebijakan Kementerian BUMN, komando Kementerian/Lembagavterkait (khususnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Kementerian Kesehatan) serta keunikan masing-masing klaster/sektor dan/atau daerah. Dan, setiap BUMN agar mengkampanyekan gerakan optimisme dalam menghadapi The New Normal, melalui penggunaan hastag #CovidSafe BUMN pada setiap momentum/media yang relevan, dengan tetap menjaga kedisiplinan dalam penerapan Protokol Penanganan COVID-19. Dalam surat itu, Erick menyampaikan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan skenario The New Normal pada masing-masing BUMN menjadi tanggung jawab Direktur Utama, dan agar dilaporkan secara berkala kepada Wakil Menteri BUMN terkait. (jwn5/ant)

BUMN: Subsidi Elpiji 3 Kg Masih Jalan Dengan Sistem Tertutup

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin mengatakan subsidi elpiji melon atau tabung 3 kg masih terus dijalankan dengan pilihan sistem tertutup. “Subsidi itu masih jalan, atas saran anggota Dewan banyak yang ingin jalan dengan sistem tutup,” kata Budi Gunadi usai rapat kerja bersama komisi VI di DPR, Jakarta, Senin. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sendiri, memastikan rencana pemerintah mengatur ulang kebijakan distribusi Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg subsidi dari terbuka ke tertutup (dengan syarat tertentu) masih dalam tahap kajian. Menteri ESDM Arifin Tasrif sebelumnya, menjelaskan, pembahasan pengaturan ulang atas pemberian subsidi LPG 3 kg tepat sasaran melibatkan banyak instansi terkait. “Pembahasan ini tentu saja melibatkan Kementerian dan Lembaga dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat kecil dan juga pengusaha,” sambungnya. Ia menilai, pengaturan subsidi LPG 3 kg tertutup tengah dikaji dengan tujuan agar subsidi yang diberikan pemerintah nantinya lebih tepat sasaran. Pemerintah selanjutnya akan mendata warga yang benar-benar membutuhkan subsidi dari pemerintah. “Maksudnya subsidi tertutup kami identifikasi dulu kira-kira yang memang berhak menerima tapi tidak dibatasi, yang menerima tetap menerima. Hanya aja teregister dan terdaftar jadi bisa teridentifikasi untuk mencegah terjadi ‘kebocoran’,” jelasnya. Arifin menegaskan bahwa pada dasarnya Pemerintah berkomitmen memberikan akses energi yang merata kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa ada pihak yang dirugikan. Pemerintah sendiri berusaha terus menekan angka subsidi energi agar lebih tepat sasaran dan digunakan untuk sektor yang lebih produktif. Pada 2020, Pemerintah memproyeksikan subsidi LPG 3 Kg sesuai APBN sebesar Rp50,6 triliun. Besaran subsidi tersebut lebih rendah dibandingkan pada 2018 yang mencapai angka Rp58,1 triliun untuk subsidi LPG 3 Kg. (jwn5/ant)