Jowonews

Logo Jowonews Brown

COVID-19

Pemerintah Siapkan Insentif Hingga Rp15 Juta Untuk Tenaga Medis yang Tangani COVID-19

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Presiden Joko Widodo menyatakan pemerintah menyiapkan insentif senilai Rp5 juta hingga Rp15 juta per bulan bagi dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya terlibat dalam penanganan pasien COVID-19. “Kemarin kita telah rapat dan telah diputuskan, telah dihitung oleh Menteri Keuangan bahwa akan diberikan insentif bulanan kepada tenaga medis,” kata Presiden di Jakarta, Senin, saat meninjau penyiapan Wisma Atlet Kemayoran menjadi rumah sakit darurat untuk penanganan COVID-19. “Dokter spesialis akan diberikan Rp15 juta, dokter umum dan gigi akan diberikan Rp10 juta, bidan dan perawat Rp7,5 juta, dan tenaga medis lain akan diberikan Rp5 juta. Dan diberikan santunan kematian Rp300 juta. Ini hanya berlaku untuk daerah yang menyatakan tanggap darurat,” ia menambahkan. ​​​​​​ Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyatakan sampai saat ini ada enam dokter yang dilaporkan meninggal diduga akibat COVID-19. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan ada 25 tenaga medis di Jakarta yang positif terserang COVID-19 dan satu di antaranya meninggal dunia. Saat ini setidaknya sudah ada sembilan pemerintah provinsi/kota/kabupaten yang menetapkan status tanggap darurat COVID-19, yakni Provinsi DKI Jakarta, Kota Depok, Provinsi Daerah Khusus Yogyakarta, Kota Bogor, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Barat, dan Provinsi Jawa Barat. Pemerintah menyiapkan dana Rp118,3 triliun sampai Rp121,3 triliun untuk mengatasi penularan COVID-19. Dana itu berasal dari realokasi belanja kementerian/lembaga sebanyak Rp62,3 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa Rp56 triliun sampai Rp59 triliun. Pemerintah mengalokasikan Rp38 triliun dari dana tersebut untuk program pendidikan, jaringan pengaman sosial, dan kesehatan serta Rp6,1 triliun untuk asuransi bagi tenaga medis yang menangani COVID-19. Kementerian Keuangan juga sedang meninjau ulang anggaran Rp3,3 triliun yang diajukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pemerintah pun mendesain ulang dana desa sehingga desa yang terpapar COVID-19 mendapat tambahan dana sehingga penanganan BNPB menjangkau desa. Hingga Minggu (22/3), ada 514 kasus positif COVID-19 di Indonesia dengan perincian 437 orang dalam perawatan, 29 orang sembuh, dan 48 orang meninggal dunia. Pasien COVID-19 tersebar di di DKI Jakarta (307), Jawa Barat (59), Banten (47), Jawa Timur (41), Jawa Tengah (15), Kalimantan Timur (9), Yogyakarta (5), Kepulauan Riau (4), Bali (3), Sulawesi Tenggara (3), Sumatera Utara (2), Kalimantan Barat (2), Kalimantan Tengah (2), Sulawesi Selatan (2), Papua (2), Riau (1), Lampung (1), Kalimantan Selatan (1), Sulawesi Utara (1), dan Maluku (1). (jwn5/ant)

Ini Penjelasan Presiden Soal Klorokuin Untuk Pengobatan COVID-19

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Presiden Joko Widodo menjelaskan perihal penggunaan klorokuin, obat yang biasa digunakan untuk penderita malaria, untuk pengobatan pasien COVID-19. “Yang pertama yang saya sampaikan bahwa klorokuin ini adalah bukan obat first line (lini pertama), tapi second line (lini kedua), karena memang obat COVID-19 ini belum ada dan juga belum ada antivirusnya,” kata Presiden usai meninjau penyiapan Wisma Altet Kemayoran menjadi Rumah Sakit Darurat COVID-19, di Jakarta, Senin. Presiden mengatakan bahwa badan usaha milik negara Kimia Farma memproduksi klorokuin. Obat itu digunakan untuk pasien COVID-19 di beberapa negara dan menurut pengalaman beberapa negara pasien COVID-19 yang diberi obat itu sembuh atau membaik kondisinya. “Obat ini bukan obat bebas jadi penggunaannya harus melalui resep dokter,” kata Presiden. Ia mengatakan, pemerintah sudah memiliki stok tiga juta klorokuin. Dokter di rumah sakit bisa memberikan obat itu kepada pasien COVID-19 jika menilai obat itu bisa digunakan. Saat meninjau Wisma Atlet di Kemayoran, Presiden menjelaskan bahwa sarana itu secara keseluruhan bisa menampung 24.000 orang. Pemerintah menyiapkan fasilitas untuk menangani 3.000 pasien di Wisma Atlet. Menurut Presiden, Wisma Atlet mulai Senin sore sudah bisa difungsikan sebagai rumah sakit darurat. Namun dia berharap rumah sakit-rumah sakit yang ada masih bisa menangani pasien COVID-19 dan rumah sakit darurat itu tidak sampai digunakan. (jwn5/ant)

Prabowo Sebut Pemerintah Cina Tawarkan Bantuan Hadapi COVID-19

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyebutkan, dirinya mendapatkan tawaran dari Menteri Pertahanan China terkait bantuan untuk penanganan COVID-19. “Saya sendiri sudah berkomunikasi dengan Menhan Tiongkok, beliau menanyakan kebutuhan kita apa? Saya sudah kirim daftar, tapi entah apa yang dipenuhi nanti,” kata Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin. Menurut dia, hal ini merupakan salah satu wujud kerja sama internasional, terutama dengan China. Oleh karena itu, Prabowo menyambut baik tawaran tersebut. Terlebih, China sudah berpengalaman dalam menghadapi gelombang dahsyat COVID-19. “Ini merupakan bentuk kerja sama internasional. Mereka sudah lewati gelombang dahsyat COVID-19, jadi mereka tawarkan kepada kita, kita sambut,” kata mantan Danjen Kopassus ini. Prabowo menyebutkan, salah satu alat kesehatan yang masih dibutuhkan Indonesia untuk menangani COVID-19 adalah ventilator atau alat bantu napas, tes cepat, alat tes yang lengkap, dan APD. Dalam kesempatan itu, Prabowo menerima alat kesehatan untuk penanganan COVID-19 yang dijemput tim TNI AU dari Shanghai, China sebanyak 12 ton. Alat kesehatan yang diterima Prabowo ini antara lain tutup kepala dan sepatu, serta kacamata. Menurut Prabowo, alat kesehatan ini segera didistribusikan ke rumah sakit yang menjadi rujukan untuk menangani COVID-19. “Segera didistribusikan ke rumah sakit-rumah sakit dan ini akan kita laksanakan terus-menerus,” ucapnya. Hadir dalam kegiatan itu, antara lain, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Menkes Terawan Agus Putranto, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid. (jwn5/ant)

Pemkot Semarang Siapkan 10.000 Rapid Test COVID-19

oleh

SEMARANG, Jowonews.com – Pemerintah Kota Semarang akan melakukan rapid test COVID-19 terhadap masyarakat di Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah itu dengan alokasi alat yang disiapkan mencapai sekitar 10.000 unit. Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi di Semarang, Minggu mengatakan pelaksanaan rapid diagnostic test tersebut akan dibiayai APBD. Menurut dia, Pemkot Semarang mengalokasikan anggaran sekitar Rp27 miliar untuk berbagai kegiatan dalam pencegahan penyebaran COVID-19. “Sumbernya dari alokasi dana tak terduga dan pergeseran pos-pos di APBD,” katanya. Selain untuk pelaksanaan rapid test, kata dia, anggaran tersebut diperuntukkan bagi pembelian peralatan medis, cairan disinfektan, alat pelindung diri, serta kapsul evakuasi. Adapun untuk pelaksanaan rapid test sendiri, lanjut dia, akan diperuntukkan bagi warga Semarang yang masuk dalam kategori sebagai orang dalam pemantauan. Secara teknis, menurut dia, tes akan dilakukan oleh Rumah Sakit Wongsonegoro dengan alokasi sebanyak 2.480 orang dan oleh dinas kesehatan sebanyak 7.920 orang. Sementara itu, Direktur Rumah Sakit Wongsonegoro Semarang Susi Herawati menjelaskan, rapid test merupakan langkah awal cepat untuk mengidentifikasi penularan corona. Menurut dia, tes ini menggunakan pemeriksaan sampel darah dan usapan tenggorokan yang selanjutnya dikirim ke laboratorium. “Kalau hasil tesnya negatif, 7 hingga 10 hari kemudian akan kami tes lagi untuk memastikan tetap negatif atau ada perubahan,” katanya. (jwn5/ant)

Jika Eskalasi Kasus COVID-19 Meningkat, RSUD Temanggung Siap Tambah Ruang Isolasi

oleh

TEMANGGUNG, Jowonews.com – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Temanggung, Jawa Tengah, yang kini memiliki 9 ruang isolasi, siap menambah 10 ruang isolasi lagi jika eskalasi kasus COVID-19 meningkat, kata Bupati Temanggung M. Al Khadziq. “Kita siapkan lagi 10 tambahan ruang isolasi sehingga tersedia 19 ruang isolasi dan kalau pun itu belum cukup akan disiapkan lagi satu blok khusus sekitar 10 ruang isolasi lagi,” katanya di Temanggung, Minggu. Ia menyampaikan hal tersebut usai meninjau kesiapan RSUD Temanggung dalam penanganan kasus COCID-19 bersama Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19, Ketua Harian Gugus Tugas Penanganan COVID-19, Kepala Dinas Kesehatan, dan Direktur RSUD Temanggung. Kemudian, katanya RSUD Temanggung mempunyai 1 dokter spesialis paru dibantu beberapa dokter spesialis penyakit dalam, spesialis anak dan juga jumlah paramedis yang cukup sesuai dengan jumlah tempat tidur yang disiapkan untuk penanganan COVID-19. “Alhamdulillah dokter dan paramedis semuanya dalam kondisi siap untuk menghadapi masalah ini. Kita harapkan persiapan RSUD Temanggung ini bisa memberikan jaminan ketenangan kepada masyarakat Kabupaten Temanggung agar tidak panik menghadapi masalah COVID-19 ini,” katanya. Menyinggu orang dalam pantauan (ODP) COVID-10 yang begitu tinggi, dia menyampaikan memang jumlahnya banyak, dirilis pertama ada 367 ODP dan sekarang sudah naik lagi menjadi 588 ODP. “Mereka kita kategorikan sebagai ODP karena mereka baru bepergian dari daerah-daerah yang terjangkit,” katanya. Ia menyebutkan mereka yang masuk kategori ODP, antara lain ada 301 siswa SMAN 1 Temanggung yang baru pulang dari piknik ke Bali, sebagaimana diketahui Pulau Dewata itu merupakan daerah terjangkit. Kemudian 38 warga Pakurejo Kecamatan Bulu juga baru pulang ziarah Wali Songo diteruskan ke Bali. “Mereka waktu pulang ke Temanggung sudah kita semprot dengan cairan disinfektan dan kita periksa serta didata orangnya. Selain itu disarankan supaya tidak bepergian selama 14 hari,” katanya. Ia menyampaikan Pemkab Temanggung juga mendirikan Posko pencegahan COVID-19 di Kowangan, orang yang baru bepergian dari daerah terjangkit diimbau untuk mampir ke posko tersebut guna dilakukan penyemprotan, pendataan, dan cek suhu badan. “Hal ini merupakan langkah kehati-hatian kita suapaya orang-orang yang baru bepergian ini tidak terjangkit virus, kalau pun terjangkit virus kita sudah punya datanya semua,” katanya. Ia menyampaikan dari 5 pasien dalam pengawasan (PDP) COVID-19 yang ditangani di RSUD Temanggung, satu di antaranya telah dinyatakan negatif, sedangkan empat lainnya masih menunggu hasil laboratorium. (jwn5/ant)

Ganjar Minta Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Bersiap Terima Lonjakan Pasien Positif

oleh

SEMARANG, Jowonews.com – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta seluruh rumah sakit, terutama yang menjadi rujukan untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan jumlah pasien yang positif terinfeksi virus corona jenis baru (COVID-19). “Tren kenaikan (pasien positif) virus corona ini dipastikan akan terus terjadi. Untuk itu, seluruh rumah sakit di Jawa Tengah diminta siap mengantisipasi lonjakan itu,” katanya di Semarang, Minggu. Ganjar mengungkapkan, berdasarkan data yang masuk pada Minggu (22/3) petang, jumlah pasien positif COVID-19 di Jateng bertambah satu sehingga total tercatat ada 15 orang. Satu pasien positif COVID-19 tambahan itu berjenis kelamin laki-laki dan saat ini dirawat RSUD dr. Moewardi, Kota Surakarta Pasien yang bersangkutan tersebut dinyatakan positif COVID-19 setelah melakukan kontak dengan pasien yang dirawat di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo, Kabupaten Banyumas. “Saat ini ada 2.416 orang dalam pengawasan (ODP) di Jateng, 196 orang merupakan pasien dalam pemantauan telah dirawat, dan positif COVID-19 sebanyak 15 orang, tiga di antara yang positif itu telah meninggal dunia,” ujarnya. Pihak rumah sakit serta seluruh bupati/wali kota se-Jateng juga diminta aktif berkomunikasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. “Saya minta kawan-kawan bupati/wali kota serius melakukan penelusuran riwayat perjalanan pasien positif COVID-19. Masyarakat juga kami minta terbuka menyampaikan informasi kepada kami, apabila pernah melakukan kontak dengan pasien yang positif itu,” katanya. Bupati/wali kota, lanjut Ganjar, juga harus terus melakukan tindakan preventif sampai ke tingkat bawah dengan melibatkan unsur pemerintahan sampai tingkat bawah seperti RT/RW, lurah, camat, kelompok PKK, dasawisma hingga tokoh agama dan tokoh masyarakat. Selain diminta mengatasi lonjakan pasien COVID-19, pihak rumah sakit di Jateng diminta menghitung segala kebutuhan yang diperlukan, apabila ada kekurangan seperti alat pelindung diri (APD), masker dan lainnya. Pihaknya menegaskan tidak tinggal diam dengan kondisi yang ada, bahkan pagi tadi seluruh jajaran Pemprov Jateng menggelar rapat untuk mencarikan solusi atas persoalan ini. “Nanti kami akan ikhtiar mencarikan dengan cara berkomunikasi ke pusat atau mencari pabrikannya. Saya minta seluruh rumah sakit di Jateng disiplin komunikasi, jangan teriak-teriak kurang dan membuat masyarakat khawatir,” ujarnya. (jwn5/ant)

KPU Surakarta Resmi Tunda Tahapan Pilkada 2020

oleh

SOLO, Jowonews.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surakarta menetapkan keputusan penundaan tahapan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19). “Penetapan keputusan penundaan tahapan pilkada itu, berlaku mulai Minggu (22/3) hingga batas waktu yang belum ditentukan, sambil menunggu arahan KPU baik provinsi maupun pusat,” kata Ketua KPU Kota Surakarta Nurul Sutarti, di Solo, Senin. Nurul Sutarti mengatakan penetapan tersebut sesuai Keputusan KPU Kota Surakarta Nomor: 43/PP.01.2-Kpt/3372/KPU-Kot/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta 2020. Menurut Nurul Sutarti hal tersebut juga sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan keputusan KPU Kota Surakarta Nomor: 17/PP.01.2- Kpt/3372/KPU-Kot/III/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Kota Surakarta Nomor: 43/PP.01.2 -Kpt/3372/KPU-Kot/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta 2020. Selain itu, kata Nurul, juga memperhatikan Surat Edaran KPU Nomor 8/2020 tentang Pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19. Nurul mengatakan menetapkan penundaan tahapan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Virus Corona yang terdiri dari pelantikan panitia pemungutan suara (PPS) dan masa kerja PPS, serta verifikasi syarat dukungan calon perseorangan. Verifikasi syarat dukungan calon perseorangan tersebut, antara lain penyampaian dukungan bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Surakarta dari KPU Kota Surakarta kepada PPS. Selain itu, lanjut dia, juga verifikasi faktual di tingkat kelurahan, selama 14 hari sejak dokumen syarat dukungan bakal pasangan calon diterima oleh PPS, rekapitulasi dukungan di tingkat kecamatan, rekapitulasi dukungan di tingkat Kota Surakarta. “Pemberitahuan hasil rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali Kota Surakarta, penyerahan syarat dukungan perbaikan kepada KPU, pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan,” katanya. KPU Kota Surakarta sebelumnya juga menunda agenda pelantikan anggota terpilih panitia pemungutan suara (PPS) persiapan Pilkada 2020 yang seharusnya digelar pada Minggu (22/3), tetapi kemudian ditetapkan setelah status KLB COVID-19 selesai. Menurut Ketua KPU Surakarta Nurul Sutarti keputusan tersebut ditetapkan setelah melakukan konsultasi dengan KPU Provinsi Jateng, dan berdialog dengan Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo. “Anggota terpilih PPS untuk Pilkada Surakarta sebanyak 162 orang yang seharusnya dilantik pada Minggu (22/3), karena Solo statusnya KLB COVID-19, maka terpaksa harus ditunda hingga 14 hari ke depan,” katanya pula. (jwn5/ant)

WHO: COVID-19 Merupakan Pandemi yang Dapat Dikendalikan

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan pandemi virus corona atau COVID-19 merupakan pandemi yang dapat dikendalikan dengan melakukan langkah-langkah pengendalian yang cepat dan tepat. “Ini adalah pandemi yang dapat dikendalikan. Negara-negara yang memutuskan untuk menyerah pada langkah-langkah kesehatan masyarakat yang mendasar dapat berakhir dengan masalah yang lebih besar, dan beban yang lebih berat pada sistem kesehatan yang membutuhkan langkah-langkah yang lebih berat untuk dikendalikan,” kata Tedros dalam keterangannya dikutip dari laman resmi WHO di Jakarta, Jumat. Tedros mengatakan WHO mendesak seluruh negara untuk mengambil langkah pendekatan secara komprehensif yang disesuaikan dengan keadaan masing-masing tiap negara, dengan pengendalian sebagai pilar utama. WHO menjelaskan alasannya menetapkan penyebaran virus COVID-19 sebagai pandemi ialah dikarenakan penularan virus dalam skala yang besar dan cepat. Selain itu, alasan keduanya karena WHO menilai beberapa negara tidak memiliki komitmen politik yang diperlukan untuk mengontrol penyebaran virus dalam menanggapi ancaman ini. Tedros mendorong seluruh negara untuk melipatgandakan upaya-upaya dalam penanganan COVID-19 dalam situasi pandemi seperti sekarang ini. “Biar saya perjelas, menggambarkan situasi ini sebagai pandemi tidak berarti bahwa negara-negara harus menyerah. Gagasan bahwa negara-negara harus beralih dari penahanan ke mitigasi adalah salah dan berbahaya. Sebaliknya, kita harus melipatgandakannya,” kata dia. Dia menerangkan setiap negara harus mencapai keseimbangan antara melindungi kesehatan, mencegah gangguan ekonomi dan sosial, dan menghormati hak asasi manusia. Bagi negara-negara yang belum terdapat kasus COVID-19, dia meminta agar bersiap-siap dalam segala sesuatu. Tedros menyebut per hari kemarin masih ada 77 negara dan wilayah yang tidak terinfeksi, dan 55 negara dan wilayah yang baru melaporkan 10 kasus atau kurang. Dia meminta agar negara tersebut mempertahankan kondisi itu dan menyiapkan SDM dan berbagai fasilitas kesehatan. Yang kedua, Tedros meminta setiap negara untuk mendeteksi, mencegah, dan mengobati kasus. WHO menegaskan untuk penguatan pengawasan agar dapat menemukan kasus, mengisolasi, memeriksa dan merawat setiap kasus, dan memutus rantai penularan. Ketiga, WHO menginstruksikan agar negara-negara berupaya mengurangi terjadinya penularan. “Itu berarti menemukan dan mengisolasi sebanyak mungkin kasus, dan mengkarantina kontak terdekat mereka. Bahkan jika Anda tidak dapat menghentikan penularan, Anda dapat memperlambatnya dan melindungi fasilitas kesehatan, panti jompo, dan area vital lainnya, tetapi hanya jika Anda menguji semua kasus yang dicurigai,” kata dia. Yang keempat adalah berinovasi dan berimprovisasi. Dia menjelaskan bahwa virus bernama resmi SARS CoV 2 ini merupakan virus baru dengan kondisi yang baru. Dia meminta agar seluruh negara mempelajari virus ini, dan menemukan cara baru untuk mencegah infeksi, menyelamatkan nyawa, dan meminimalkan dampak. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Achmad Yurianto sekaligus Juru Bicara Pemerintah soal Penanganan COVID-19 menyatakan hingga saat ini terdapat 34 kasus positif COVID-19 di Indonesia. Sebanyak tiga orang pasien telah dinyatakan sembuh dan satu orang warga negara asing yang terinfeksi virus tersebut meninggal dunia karena memiliki penyakit penyerta. (jwn5/ant)