Jowonews

Logo Jowonews Brown

F-PKS

F-PKS Nyatakan Siap Kawal Pemerintahan Jokowi

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Anggota DPR Fraksi PKS Achmad Dimyati Natakusumah menyatakan Partai Keadilan Sejahtera siap mengawal pemerintahan Presiden Joko Widodo sampai berakhir kepemimpinannya. “Kami kader PKS, mengawal dan menjaga Jokowi agar sukses, amanah, dan adil sebagai presiden dalam melaksanakan tugas dan memiliki tanggung jawab memajukan dan mensejahterakan bangsa dan Negara RI,” kata Achmad Dimyati Natakusumah di Jakarta, Senin. Sebagai oposisi, PKS kata dia akan mengapresiasi dan memberikan ucapan selamat terhadap setiap target kinerja serta hasilnya bagus yang dibangun dan dikerjakan Presiden Jokowi. “Tapi bila sebaliknya kami selalu mengingatkan dan memberi masukan serta mengkritisi Pak Pokowi dalam mengelola republik ini, agar Republik Indonesia bisa menjadi negara yang maju dan sejahtera,” kata dia. Sebagai oposisi yang tentunya berada di luar pemerintahan, PKS akan menjadi penyeimbang bukan untuk menjatuhkan apalagi mendiskreditkan presiden ataupun pemerintahan. “Kami juga bukan yes man atau (ABS) asal bapak senang, tapi kami mendukung, menguatkan serta mengapresiasi bila rencana, program dan aksi bapak presiden bagus tapi kami juga selalu mengingatkan, mengkritisi bahkan menegur bila ada sesuatu yang keliru dan merugikan keuangan negara dan bangsa,” ucapnya. Semua dilakukan menurut dia murni mengawal sebagai oposisi agar bisa melakukan checks and balances. Achmad mengatakan bila tidak sebagai oposisi, siapa lagi yang mau menegur dan mengkritisi presiden yang sedang berkuasa. “Apalagi sistem pemerintahan di Indonesia ini adalah sistem presidensial, kekuasaan presiden sebagai kepala negara sangat kuat, karena sangat powerfull dan kuat posisinya kemungkinan cenderung abuse of power dan misleading dalam kepemimpinannya sangat besar,” ujarnya. Jadi, PKS menurut anggota DPR RI dari daerah pemilihan Banten 1 tersebut, merasa perlu menjadi penyeimbang kekuasaan, jadi oposisi yang bermartabat untuk rakyat Indonesia.

F-PKS Minta Pemerintah Tegas Terkait Larangan Mudik

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Sukamta meminta pemerintah pusat lebih tegas dalam kebijakan larangan mudik Lebaran 2020 sampai pandemi COVID-19 berakhir karena potensi penyebaran virus tersebut harus dicegah. “Karena berbagai pertimbangan, potensi penyebaran dan penularan dari 1,3 juta calon pemudik harus segera dicegah. Saya berharap Pemerintah pusat punya ketegasan terhadap larangan mudik ini, sampai pandemi selesai,” kata Sukamta dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu. Sukamta mengutip data Kementerian Perhubungan bahwa masih ada potensi ancaman dari 1,3 juta warga yang akan mudik dan berpotensi menyebar ke beberapa daerah seperti Jawa Barat 13 persen, Jawa Tengah-DIY 41 persen, Jawa Timur 20 persen, Sumatera Selatan dan Lampung 8 persen. Menurut dia, jumlah 1,3 juta ini bisa menjadi ancaman munculnya daerah episentrum baru penyebaran COVID-19, apalagi masih banyak yang berpotensi akan mudik ke daerah-daerah yang sudah didatangi oleh 900 ribu orang yang curi start mudik. Dia menjelaskan orang dari Jakarta datang ke kampung halaman bisa menjadi media penular atau tertular, itu akan memuncak jumlahnya, kemudian ditambah arus balik yang kemungkinan berpotensi menjadi kasus penularan baru. “Jangan lupa juga, kedatangan mahasiswa ke kota-kota besar dengan jumlah kampus banyak seperti DIY, Bandung, Surabaya, Malang, Medan dan Jakarta untuk masuk kuliah tahun ajaran baru sebelum pandemi ini selesai, juga berpotensi menjadi gelombang penyebaran berikutnya,” ujarnya. Anggota Komisi I DPR RI itu menilai larangan mudik tersebut perlu diikuti dengan kebijakan pengaturan lalu lintas kendaraan umum, selama semua mode kendaraan umum masih jalan, maka larangan mudik tidak akan berlaku efektif. Dia menilai masalah ikutan bagi yang tidak bisa pulang kampung, atau bagi kalangan dunia usaha moda transportasi umum yang terdampak kebijakan, harus dikoordinasikan antara pemerintah pusat dengan daerah. “Saya heran kenapa baru hari ini soal larangan mudik ada keputusan, itu agak terlambat, tapi lebih baik daripada sangat terlambat, karena berdasar data dari Kementerian Perhubungan sudah ada sekitar 900 ribuan warga Jabodetabek yang terlanjur mudik duluan,” katanya. Menurut dia, angka sekitar 900 ribu warga Jabodetabek tersebut bukan angka yang kecil, artinya potensi penyebaran virus ke daerah-daerah sudah terjadi dengan curi start mudik. Dia menilai seharusnya sejak awal pemerintah sudah memiliki kesigapan dan membuat “grand design” penanggulangan pandemi COVID-19 karena sudah tahu pola penyebarannya baik transmisi impor maupun lokal. “Pemerintah juga sudah mendapatkan masukan dari berbagai sumber, salah satunya dari Badan Intelijen Negara (BIN) yang memprediksikan puncak penyebaran diawali Mei 2020 dengan jumlah kasus 95 ribu positif COVID-19 sampai Juli 2020 yang mencapai kasus positif sebanyak 106 ribu,” ujarnya. Sukamta menilai semua prediksi sudah dibuat dan kita juga sudah mengalami gelombang penyebaran pertama ketika terjadi arus mudik bulan lalu misalnya di Jawa dan beberapa daerah lainnya dikenal tradisi ziarah bulan Sya’ban atau Ruwah yaitu sebelum bulan Ramadhan yang di Jawa disebut “nyadran”. Dia menilai dari kasus-kasus penularan COVID-19 yang terjadi di Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY dan Jawa Timur itu, seharusnya pemerintah sejak awal lebih tanggap dengan prediksi-prediksi yang ada. (jwn5/ant)