Jowonews

Logo Jowonews Brown

Ganjar Pranowo

Upah Minimum 2021, Gubernur Jateng Kaji Surat Menaker

oleh

SEMARANG, Jowonews- -Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengkaji Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja terkait dengan penetapan Upah Minimum 2021. “Suratnya baru saya terima tadi. Meskipun kemarin-kemarin kita sudah komunikasi. Sekarang kami sedang mengkaji dan mengkomunikasikan dengan tripartit agar ‘fair’ karena satu dasarnya UU Ketenagakerjaan, ada UU Kedaruratan, dan ada surat edaran ini,” katanya di Semarang, Selasa (27/10). Dalam surat edaran itu, Menaker meminta para gubernur menetapkan Upah Minimum 2021 sama dengan 2020 alias tidak ada kenaikan. Ganjar mengungkapkan surat edaran Menaker itu berbunyi upah minimum harus sama dengan tahun lalu sehingga pihaknya sedang mengkaji secara mendalam. Selain itu, pihaknya juga segera mengajak bicara Dewan Pengupahan dan tripartit agar semuanya nyaman dan saling memahami mengenai penetapan Upah Minimum 2021. “Kami tidak akan tergesa-gesa karena masih ada waktu. Akan kami kaji dan komunikasikan,” ujarnya sebagaimana dilansir Antara. Dalam surat edaran tersebut, gubernur harus mengumumkan penetapan Upah Minimum 2021 pada 31 Oktober 2020. Jadi, masih ada waktu untuk mengkaji serta melakukan komunikasi dengan berbagai pihak. “Tadi ada bupati yang menyampaikan, ‘mbok diundur’ sampai November (pengumumannya, red), biar kita bisa komunikasi lebih dulu. Saya kira ini ide bagus, kami akan sampaikan aspirasi ini. Saat ini, tim lagi bekerja,” katanya. Menteri Tenaga Kerja mengeluarkan surat edaran bernomor 11/HK04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2021 pada Masa Pandemi Covid-19.\ Dalam surat edaran yang ditujukan kepada seluruh gubernur di Indonesia itu, meminta agar gubernur melakukan penyesuaian penetapan nilai Upah Minimum 2021 sama dengan nilai upah minimum tahun 2020. Selain itu, melaksanakan penetapan upah minimum setelah 2021 sesuai ketentuan perundang-undangan serta menetapkan dan mengumumkan upah minimum provinsi 2021 pada 31 Oktober 2020.

Cegah Klaster Demo, Ganjar Minta Masyarakat Menahan Diri

oleh

SEMARANG, Jowonews- Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta semua pihak memahami kondisi pandemi Covid-19 dan menahan diri untuk tidak turun ke jalan menolak Undang-Undang Cipta Kerja guna mencegah munculnya klaster demonstrasi. “Kami tidak pernah melarang demonstrasi, tapi mengkhawatirkan terjadi ‘outbreak’ dengan posisi seperti itu, maka sekarang saya ingatkan pada masyarakat, ayo menahan diri. Kami bukan tidak kasih saluran, silakan datang ke Disnaker untuk bertanya dan menyampaikan pendapat atau di Undip juga buat posko pengaduan (UU Cipta Kerja),” katanya di Semarang, Senin (19/10). Ganjar juga mengimbau masyarakat tidak menggelar kegiatan yang menimbulkan kerumunan dan jika ada hal yang tidak sesuai bisa menyampaikan dengan cara yang baik. “Demonya diganti dengan cara yang lebih baik saja. Tidak di jalan dan berkerumun, tapi datang ke kami untuk menyampaikan aspirasi,” ujarnya.Hal tersebut disampaikan Ganjar menanggapi adanya 11 orang demonstran di Kota Semarang yang dinyatakan positif Covid-19 dan memastikan akan mengurus yang bersangkutan. “Inilah kenapa pihaknya mewanti-wanti betul terkait penularan Covid-19 dan sekarang sudah dites, serta ada hasilnya,” katanya sebagaimana dilansir Antara. Ganjar mengaku tidak mempermasalahkan kalangan buruh yang keberatan dengan sebutan klaster demonstrasi. Karena apapun sebutannya kalau berkerumun dan bergerombol akan menyebabkan potensi penyebaran Covid-19. “Tapi kan kemarin kita temui dari kelompok-kelompok itu (demonstran). Jadi dari mana pun sumbernya, intinya kalau itu dari perusahaan dan mereka ikut demo, ada potensi penularan apa tidak. Anda mau bicara itu klaster demo atau klaster perusahaan, toh sama saja bisa menulari. Jadi, kami nanti pasti akan melakukan ‘tracing’,” ujarnya. Sebanyak 11 orang dinyatakan terpapar Covid-19 usai mengikuti sejumlah aksi demonstrasi menolak UU Cipta Kerja di Kota Semarang beberapa waktu lalu dan saat ini ke-11 orang tersebut sedang menjalani karantina.

Waspadai Demam Berdarah Saat Pancaroba

oleh

SEMARANG, Jowonews- Masyarakat diimbau untuk mewaspadai penyakit-penyakit endemis seperti demam berdarah (DB) yang biasa terjadi saat pancaroba atau peralihan. “Sejumlah penyakit biasa muncul pada masa pancaroba, dan salah satunya adalah demam berdarah. Sebab, sejumlah wilayah di Jateng terdapat kasus demam berdarah dan harus diantisipasi bersama di samping pencegahan Covid-19,” kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Yulianto Prabowo di Semarang, Rabu. (14/10). Terkait dengan penyakit DB, masyarakat harus waspada dan menerapkan Gerakan 3M yakni menutup tempat penampungan air, mengubur barang bekas, dan membersihkan lingkungan sekitar. Menurut dia, pemberantasan sarang nyamuk juga harus ditingkatkan pada pancaroba, termasuk menggiatkan kembali peran juru pemantau jentik di rumah-rumah warga. “Seperti kita ketahui, bahwa setiap pancaroba, itu terjadi perubahan pengaruh kesehatan lingkungan. Penyakit-penyakit yang dipengaruhi kesehatan lingkungan itu antara lain adalah demam berdarah,” ujarnya sebagaimana dilansir Antara. Sebelumnya, Gubernur Ganjar Pranowo meminta jajaran Dinkes Jateng mengoptimalkan peran kader kesehatannya guna mengurangi dampak penyakit pada saat memasuki musim hujan tahun ini. “Saya sudah menginstruksikan kepada seluruh Dinas Kesehatan kabupaten/kota untuk mengerahkan kader kesehatannya untuk lakukan penyuluh kesehatan selama musim hujan,” katanya. Menurut Ganjar, hal tersebut dilakukan sebagai upaya mengedukasi masyarakat untuk mengantisipasi merebaknya penyakit yang merebak saat musim hujan seperti demam berdarah dan diare. Politikus PDI Perjuangan itu menyebutkan demam berdarah dan diare sering menimpa masyarakat saat musim hujan, bahkan tidak sedikit yang penderitanya meninggal dunia karena terlambat mendapat perawatan medis.

Diluncurkan, “Jateng Computer Security Incident Response Team”

oleh

PURWOREJO, Jowonews- Untuk mengantisipasi berbagai tindak kejahatan siber, pemerintah provinsi luncurkan sistem “Jateng Computer Security Incident Response Team” atau CSIRT. “Sistem ini kami siapkan untuk memperbaiki dan mengamankan sistem siber kita. Dengan adanya CSIRT ini, kita harapkan keamanan pengguna sistem siber di Jateng dapat betul-betul terproteksi,” kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meluncurkan saat peluncuran secara daring di Kabupaten Purworejo, Rabu (7/10). Tidak hanya cukup dengan sistem, Ganjar juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di Jawa Tengah untuk menyiapkan orang-orang yang bertugas mengawasi dan mengamankan sistem itu. “Mereka harus dilatih, agar dapat mendeteksi sedini mungkin potensi kejahatan siber yang menyerang Jateng,” ujarnya. Seluruh OPD, baik di provinsi maupun kabupaten/kota, lanjut Ganjar, diminta menjaga dan mengawasi seluruh sistem digital yang dimiliki masing-masing. “Kalau ada orang yang mencoba ‘ngehack’ atau mengganggu, bisa ditangani dan itu harus terlatih,” katanya sebagaimana dilansir Antara. Nantinya, orang-orang yang ditunjuk dan dilatih mengamankan sistem siber itu lanjut dapat ditugaskan menjadi polisi siber. “Mereka diminta bertugas mengamankan di tempatnya masing-masing, sehingga kalau ada yang mengganggu bisa dicegah dan diamankan sehingga sistem digital kita bisa aman dari serangan-serangan kejahatan digital itu,” ujarnya. Prajurit Tempur Sementara itu, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara, Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian mengapresiasi terbentuknya sistem keamanan siber di Jawa Tengah itu, sebab Presiden Joko Widodo sudah mengamanatkan kepada semua pihak untuk mengamankan ruang siber nasional. “Kenapa perlu diamankan, karena ruang siber ini harus dijaga. Ruang siber kita ini menyangkut banyak hal, termasuk kesejahteraan masyarakat. Jangan sampai dirusak oleh pelaku kejahatan siber untuk kepentingan tertentu,” katanya. Menurut dia, Jateng CSIRT dapat menjadi prajurit tempur yang bisa menghalau musuh-musuh siber baik lokal maupun internasional. “Saya mendukung dan mengapresiasi Pemprov Jateng yang telah membuat Jateng CSIRT ini. Dengan sistem ini, kami berharap keamanan siber dan sistem elektronik di Jawa Tengah terjamin baik,” ujarnya.

Gubernur Jateng Larang Kampanye Terbuka

oleh

SEMARANG, Jowonews-Gubernur Jateng Ganjar Pranowo tegas melarang kampanye terbuka dalam bentuk apapun di wilayahnya. Jika ada pasangan calon yang terbukti melanggar akan dikenai sanksi tegas. Hal itu disampaikan Ganjar usai rapat dengan jajaran penyelenggara pemilu dan instansi terkait yakni KPU, Bawaslu, Polda Jateng, Kodam IV/Diponegoro, dan Kejati Jateng di Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Senin (28/9). Dalam rapat itu diputuskan jika tahapan Pilkada berupa kampanye hanya diperbolehkan digelar secara tertutup dengan pembatasan jumlah peserta yaitu 50 orang. “Tadi dari KPU dan Bawaslu sudah dijelaskan, tidak ada kampanye terbuka. Yang boleh kampanye tertutup dengan maksimal 50 orang. Jadi saya harap aturan ini betul-betul dilaksanakan,” kata Ganjar. Meskipun diperbolehkan digelar rapat tertutup dengan jumlah maksimal 50 orang, namun Ganjar mengingatkan tentang masukan para pakar kesehatan pada rapat tersebut karena pertemuan terbatas di tempat tertutup itu juga memiliki risiko cukup besar. “Tadi diingatkan, pakar menyampaikan sangat jelas bahwa meski terbatas harus hati-hati. Mereka yang usianya 50 tahun ke atas, memiliki komorbid, ibu hamil, dan beberapa lainnya memiliki risiko tinggi. Jangan sampai terjadi sesuatu yang akan membahayakan. Jadi, kami berharap semuanya dipatuhi demi menata Jawa Tengah lebih baik lagi,” ujarnya sebagaimana dilansir Antara. Ditindak Ketua Bawaslu Provinsi Jateng Fajar Subkhi mengatakan bahwa larangan menggelar kampanye terbuka dibahas dalam Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020 sehingga paslon dilarang menggelar pertemuan terbuka. “Pertemuan hanya boleh dilakukan terbatas maksimal 50 orang di tempat tertutup, tapi tadi juga ada masukan dari para pakar, bahwa meskipun tertutup masih ada potensi penularan. Jadi, kami akan betul-betul melakukan pengawasan serius,” katanya. Jika ada pelanggaran kampanye, lanjut Fajar, Bawaslu memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan berupa teguran tertulis dan pembubaran kegiatan. “Nanti kami akan dibantu penuh oleh aparat kepolisian dalam upaya penindakan pelanggaran protokol kesehatan ini,” ujarnya. Ia mengungkapkan hingga saat ini belum banyak laporan pelanggaran yang dilakukan pasangan calon pilkada di Jawa Tengah. “Hanya ada satu laporan di Kabupaten Pekalongan, saat ada salah satu pasangan calon hendak melakukan konvoi dan itu sudah kami tangani, dengan membubarkan acara itu,” katanya.

Atasi Kelangkaan,Pemprov Jateng Tambah Stok Pupuk

oleh

SEMARANG, Jowonews- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menambah stok pupuk dengan persetujuan pemerintah pusat guna mengatasi terjadinya kelangkaan pupuk di kalangan petani. “Kami sudah minta tambahan kuota pupuk, sudah ada jawaban (dari pemerintah pusat). Kalau tidak salah, ada 1 juta ton penambahannya secara nasional, dialokasikan per kabupaten/kota,” kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Semarang, Jateng, Jumat (25/9). Menurut dia, penambahan kuota pupuk itu akan didistribusikan tahun ini sebab kelangkaan memang sudah terjadi. Ditambah adanya percepatan tanam yang digerakkan Kementerian Pertanian. “(Penambahan) ini untuk tahun ini, karena kurangnya sekarang. Apalagi ada percepatan tanam dari Kementan. Makanya kami menghitung dan mengajukan penambahan itu,” ujar Ganjar sebagaimana dilansir Antara. Ganjar mengatakan kelangkaan pupuk yang terjadi selama ini dikarenakan memang alokasinya yang kurang sehingga pembagian sangat sulit dilakukan dan harus benar-benar tepat sasaran. “Inilah mengapa harus ada kartu tani agar semuanya presisi. Saya minta penyuluh pertanian juga menyampaikan hal itu,” katanya. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jateng Suryo Banendro mengatakan pihaknya sudah mengajukan penambahan kuota pupuk bersubsidi di Jateng sejak 15 Juni 2020. Dirinya membenarkan bahwa pemerintah pusat sudah menyetujui penambahan pupuk secara nasional. “Kami mengajukan penambahan, mudah-mudahan terealisasi semuanya untuk memenuhi kekurangan pupuk petani di Jawa Tengah,” ujarnya.

Ganjar: Tindak Tegas Paslon Pelanggar Protokol Kesehatan

oleh

SEMARANG, Jowonews -Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara pemilu untuk berani menindak tegas pasangan calon kepala daerah yang terbukti melanggar penerapan protokol kesehatan pada setiap tahapan Pillkada Serentak 2020. “KPU dan Bawaslu harus berani memberikan sanksi bagi kontestan yang melanggar protokol kesehatan selama proses pilkada berlangsung,” kata Ganjar Pranowo di Semarang, Selasa (22/9). Kalau memang membahayakan dan berulang-ulang, menurut Ganjar, mungkin pembatalan pasangan calon juga menarik untuk dipertimbangkan sehingga benar-benar serius. “Kan hukuman itu harus ada efek jeranya,” kata Ganjar. Menurut Ganjar, dengan adanya keputusan bahwa Pilkada Serentak 2020 tetap dilanjutkan saat pandemi Covid-19, ada pekerjaan rumah yang sangat besar yang harus diselesaikan. Yakni pemerintah daerah, KPU, Bawaslu, dan TNI/Polri harus menegakkan protokol kesehatan yang sangat ketat. “Saya ngikuti di media, katanya akan tetap dilanjutkan. Kalau opsinya itu, semuanya harus siap. Ini enggak main-main.Protokol kesehatan harus disiapkan secara ketat untuk mengamankan,” ujarnya sebagaimana dilansir Antara. Selain meminta penyelenggara pemilu harus berani bersikap tegas, Ganjar juga meminta semua tahapan pilkada harus divirtualkan. Misalnya penentuan nomor urut, debat kandidat, dan tahapan lainnya guna mengantisipasi terjadinya kerumunan orang. Para elite politik yang bersaing dalam kontestasi politik juga diminta memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat dengan melakukan lomba ide, gagasan secara virtual agar tidak menimbulkan kerumunan. Segala macam kegiatan dengan pengumpulan massa, lanjut Ganjar, sudah tidak masuk akal dilakukan saat pandemi Covid-19, baik itu konser musik, hiburan, maupun pertemuan massal seperti tahun-tahun sebelumnya. “Para calon bertarung saja di media sosial masing-masing dengan kreativitas dan program yang menarik. Misalnya, ingin ketemu calon tertentu, mengobrol, maka ikuti channel ini, ‘kan menarik. Tulis saja di banyak tempat dengan gambar besar. Ini calonnya, ini medsosnya dan ikuti obrolan setiap hari,” katanya. Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 saat pandemi Covid-19 menjadi perdebatan publik setelah sejumlah pihak meminta pelaksanaan ditunda karena dinilai membahayakan terkait kondisi darurat pandemi. Sedangkan pihak lain ada yang meminta pilkada tetap dilanjutkan demi melindungi hak konstitusi masyarakat. Sebenarnya, lanjut Ganjar, ada banyak skenario yang dapat dipilih dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. “Kalau umpama tetap lanjut, pelaksanaannya harus ketat dan tidak boleh abai,” katanya. Ganjar melanjutkan, “Namun, jika ditunda, permasalahan itu akan selesai. Atau bisa juga selektif, di daerah zona merah tidak boleh, di zona hijau tetap dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Tidak boleh ada pertemuan dan virtual. Kalau tidak, ya, sama saja.”

Lawan Covid-19, Jangan Jadikan Tenaga Medis “Tentara” Terdepan

oleh

SEMARANG, Jowonews- Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta berbagai kalangan jangan menjadikan tenaga medis sebagai “tentara” terdepan dalam menghadapi penyebaran virus Covid-19. “Kita yang akan melawannya dengan menjaga ketertiban, menjalankan protokol kesehatan,” kata dia saat memimpin apel Operasi Gabungan Penegakan Yustisi Protokol Kesehatan Covid-19 di wilayah Kota Semarang di Semarang, Rabu (16/9). Ia menyebut tenaga medis adalah pertahanan terakhir dalam menghadapi pandemi virus corona jenis baru tersebut. Di Jawa Tengah, kata dia, terdapat 18.389 kasus positif Covid-19. Jumlah korban meninggal dunia mencapai 1.701 orang. “Kondisi ini butuh didukung masyarakat (untuk menghadapi pandemi, red.). Ayo tertib,” kata Ganjar Pranowo sebagaimana dilansir Antara. Ia menegaskan melaksanakan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, sebagai hal yang tidak sulit. Kepada para petugas yang melaksanakan penegakan yustisi protokol kesehatan, ia meminta mereka bertindak tegas tanpa ragu. Namun tetap selalu memberikan edukasi kepada masyarakat.