Jowonews

Logo Jowonews Brown

Gema Berlian DPRD Jateng

Dialog Empat Pilar Kebangsaan: Komisi E Mendorong Pemerintah Provinsi Dukung Pesantren di Jateng

oleh
Dialog Empat Pilar Kebangsaan: Komisi E Mendorong Pemerintah Provinsi Dukung Pesantren di Jateng

PEKALONGAN – Ketua Komisi E, Abdul Hamid, mengajak pemerintah daerah, terutama pemerintah provinsi, untuk menjadi pendukung bagi santri pondok pesantren di Jawa Tengah. Ungkapan tersebut disampaikannya dalam acara “Dialog Empat Pilar Kebangsaan: Cinta Tanah Air di Lingkungan Pesantren,” yang digelar di lobi Hotel Dafam Kota Pekalongan pada Kamis (9/11/2023). Menurut Abdul Hamid, saat ini Jawa Tengah telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Fasilitas dan Sinergisitas Pengembangan Pesantren. Hal ini berarti para santri yang berada di pesantren seharusnya sudah mendapatkan fasilitas untuk lebih mengembangkan pendidikan pondok pesantren. Menurutnya, pola pendidikan di pondok pesantren sudah tepat untuk bangsa Indonesia dan tidak mencerminkan ajaran radikalisme. “Substansi dari dakwah atau ajaran di lingkungan pondok pesantren jangan melenceng ke radikalisme. Artinya, nasionalisme dan kebangsaan tergantung dari guru, ustadz, atau kiai. Apa yang diajarkan oleh kiai pasti akan diikuti oleh santri di pesantren. Contohnya, jika kiai atau guru tersebut mengikuti atau mengadakan upacara peringatan nasional atau yang mengandung nilai-nilai Pancasila, kebangsaan, saya kira aman dari radikalisme,” ungkapnya. Sementara itu, Kasi Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan, Sujud Al-Qudsy, menyatakan bahwa kegiatan di pesantren sudah mencerminkan nasionalisme saat menggelar acara seperti sosialisasi atau pengajian akbar. “Dalam acara pondok pesantren yang biasanya kami selenggarakan, kami turut mengundang pihak aparat, jaksa, dan pemerintah untuk sosialisasi kepada para murid di pesantren. Itu sudah termasuk mengandung nilai-nilai nasionalisme,” ucapnya. KH M Nur Alif Wasnadi dari Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Pekalongan menambahkan bahwa pembelajaran mengenai kebangsaan dan Pancasila sudah tertanam di pondok pesantren. Hal ini bertujuan agar para murid pesantren memiliki rasa toleransi. “Seperti memperingati hari pahlawan dengan semangat jihad dalam kemerdekaan terhadap pahlawan. Dalam kegiatan tersebut, kami juga mengadakan doa bersama untuk para pahlawan terdahulu,” tambahnya.

Doa Bersama untuk Kedamaian Pemilu 2024

oleh
Doa Bersama untuk Kedamaian Pemilu 2024

SEMARANG – Semarak doa bersama untuk negeri berkumandang di halaman Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Jateng pada Rabu (8/11/2023) malam. Acara ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk Pj Gubernur Nana Sudjana, Ketua MUI Jateng KH Ahmad Darodji, Wali Kota Hevearita Gunaryanti Rahayu, serta perwakilan agama dan masyarakat lainnya. Ketua DPRD Jateng, Sumanto, turut meramaikan acara dengan kehadirannya. Doa lintas agama dipanjatkan dalam semangat untuk mewujudkan Pemilu 2024 yang damai di tanah air. Acara tersebut mencerminkan kerukunan dan persatuan antarberagam lapisan masyarakat. Irjen Ahmad Luthfi, Kapolda Jateng, menyatakan komitmen personel TNI/Polri untuk menjaga kenetralan dalam setiap tahapan pemilu. Dalam pidatonya, ia menekankan pentingnya semangat dan doa dari berbagai agama sebagai pendorong semangat untuk menjaga kondusifitas di Jawa Tengah. Dalam rangka pengamanan Pemilu 2024, digelar Operasi Mantap Brata 2023-2024 dengan melibatkan 22.000 personel Polri yang akan menjaga 117.000 TPS di seluruh Jawa Tengah. Kerjasama lintas instansi, termasuk TNI, menjadi kunci untuk memastikan situasi dan kondisi tetap aman di seluruh wilayah. Kapolda menegaskan bahwa seluruh personel TNI/Polri yang bertugas akan menjalankan tugasnya dengan niat yang tulus dan diiringi oleh ibadah. Doa bersama ini diharapkan dapat memberikan semangat dan inspirasi bagi seluruh elemen masyarakat, termasuk perwakilan partai politik di Jawa Tengah. Suksesnya acara ini menunjukkan kesatuan dan kebersamaan dalam menjaga keamanan dan kelancaran Pemilu 2024 di provinsi ini. (Adv)

Komisi C DPRD Jateng Memantau Kinerja BKK Klaten dalam Pengembangan Raperda BPR BKK

oleh
Komisi C DPRD Jateng Memantau Kinerja BKK Klaten dalam Pengembangan Raperda BPR BKK

KLATEN – Setelah sebelumnya mengadakan konsultasi di Kantor OJK dan Ditjen Bina Keuda Kemendagri, Komisi C DPRD Provinsi Jateng melanjutkan kegiatan monitoringnya ke Kantor BKK Klaten pada Jumat (3/11/2023). Kegiatan tersebut dianggap penting untuk memahami pengelolaan BUMD ini pasca konsolidasi dengan PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) pada 2019 silam. Dalam sesi diskusi yang berlangsung, Dirut PD. BKK Klaten, Tugiyono, mengakui bahwa pasca konsolidasi dengan PT. BPR BKK Jateng, operasional tetap berjalan namun secara terbatas. Pada November 2021, terjadi pengalihan kredit dan pemindahan dana masyarakat ke PT. BPR BKK Tulung (Perseroda). Tugiyono menjelaskan bahwa terdapat opsi penyelesaian, yaitu likuidasi dan penyehatan. Opsi likuidasi dapat menimbulkan rendahnya kepercayaan terhadap BUMD, risiko PHK, dan pemanfaatan aset yang tidak optimal. Sementara opsi penyehatan dapat menjaga kepercayaan masyarakat, mengurangi pengangguran, dan memastikan kelangsungan aset. Mengenai kasus fraud, Tugiyono menyebutkan bahwa totalnya mencapai Rp 28,01 miliar. Sebagai informasi, saat ini Komisi C tengah menyusun Raperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perseroda BPR BKK Jateng. Konsultasi dengan Kantor OJK dan Ditjen Bina Keuda Kemendagri menyarankan agar Raperda tersebut dapat diselesaikan jika kinerja BPR BKK Jateng dalam kondisi sehat. Dalam proses merger 29 BPR BKK di Jateng, dua di antaranya, yaitu BKK Klaten dan BPR BKK Pringsurat, mengalami pembekuan. OJK dan Ditjen Bina Keuda menyarankan penyehatan terlebih dahulu pada kedua BPR BKK tersebut. Wakil Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jateng, Sriyanto Saputro, memberikan apresiasi terhadap semangat BKK Klaten untuk menjadi lebih baik. Ia menegaskan bahwa persoalan ini akan dibahas lebih lanjut dengan Biro Perekonomian dan Biro Hukum Setda Provinsi Jateng terkait pengelolaan ke depannya. “Kami berharap persoalan ini dapat segera selesai agar raperdanya juga dapat rampung,” ujar Sriyanto. Ia juga menyebut bahwa untuk menyehatkan BKK Klaten, konversi menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dapat menjadi salah satu langkah sesuai saran OJK. “Saran OJK adalah bisa juga menjadi LKM. Kalau ada penyertaan modal dari pemprov atau pemkab, maka nantinya itu untuk upaya penyehatan,” tambahnya. (Adv)

Komisi B Tinjau Kesiapan Cadangan Pangan, Stok Cadangan Aman

oleh
Komisi B Tinjau Kesiapan Cadangan Pangan, Stok Cadangan Aman

MAGELANG – Suasana hangat penuh kebersamaan terlihat saat Komisi B berkunjung ke gudang cadangan pangan di Desa Krincing, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang pada Jumat (3/11/2023). Gudang ini merupakan milik Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah. Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi B, Sarno, yang menyampaikan tujuan kunjungan ini dalam rangka mencari data dan masukan terkait kedaulatan pangan di Jawa Tengah, terutama terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang akan disusun. “Sangat penting bagi kita untuk memastikan ketersediaan pangan dan meningkatkan kesejahteraan para petani. Kita tidak ingin melihat para petani mogok seperti yang terjadi pada buruh pabrik. Jika hal itu terjadi, dampaknya bisa merusak negara,” ungkap Sarno. Selama kunjungan, Sarno menekankan pentingnya koordinasi dengan pihak terkait untuk perencanaan cadangan pangan tahun depan. “Kami berharap ketersediaan pangan di Jateng ini tetap terjaga. Dari dinas, kita butuh data mengenai kebutuhan anggaran, dan semuanya bisa diomunikasikan dengan baik,” tambahnya. Sri Brotorini, Kabid Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Dinas Ketahanan Pangan Jawa Tengah, menyampaikan bahwa hingga saat ini ketersediaan bahan pangan masih dalam kondisi aman. Dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah, baru dua kabupaten, yaitu Batang dan Jepara, belum melaksanakan panen. Ia juga menyoroti kebutuhan anggaran yang masih diperlukan untuk menjamin stok cadangan di tahun depan. “Kami mohon dukungan lebih lanjut dari anggota Komisi B agar kami benar-benar tidak perlu khawatir dengan stok cadangan pangan untuk masyarakat Jawa Tengah,” ungkapnya. Secara keseluruhan, pasokan pangan di Jawa Tengah dinyatakan masih aman. Stok beras di Jateng hingga tahun 2023 mencapai 6,37 juta ton lebih, sementara kebutuhannya hanya 3,96 juta ton. Dengan demikian, terdapat surplus sekitar 2,41 juta ton. Menanggapi hal ini, Sarno berjanji akan terus mendukung kinerja Dinas Ketahanan Pangan untuk kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, Komisi B turut melihat langsung ketersediaan bahan pangan di gudang tersebut.

Nguri-uri Budaya Kesenian Tradisional, Anggota DPRD Jateng Gelar Grebeg Maulud Lereng Pager Jawa

oleh
Budaya Tradisional

KEBUMEN – Pada hari Minggu (15/10/2023), Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bambang Eko Purnomo, mengadakan acara ‘Nguri-uri Budaya Kesenian Tradisional: Grebeg Maulud Lereng Pager Jawa’ di Desa Kalibening, Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen. Acara ini merupakan bagian dari inisiatif ‘Sosialisasi Kebijakan melalui Media Tradisional’. Dalam acara yang meriah ini, berbagai jenis kesenian tradisional tampil untuk menghibur warga desa. Di antaranya ada pertunjukan Kuda Kepang Putri, Jamjaneng Tri Sekar Wangi, Tokbreng Krida Manggala Jati, Cepetan Alas, Sanggar Nyi Ajeng Mirah, dan Sanggar Parikesit. Dalam balutan pakaian serba hitam, Bambang Eko Purnomo tampak bersemangat mendukung jalannya acara kesenian. Warga desa pun berbondong-bondong datang ke lokasi untuk menikmati pertunjukan. Bambang mengungkapkan apresiasinya terhadap antusiasme warga dalam menikmati kesenian tradisional. Ia menyebut bahwa sangat menggembirakan melihat generasi muda masih bersemangat untuk terlibat dalam kegiatan seni tradisional. “Bagus sekali, anak-anak muda di sini masih mencintai dan terlibat dalam seni tradisional,” ujarnya. Acara kesenian diawali dengan kirab budaya di sekitar lereng Pager Jawa. Dalam prosesi kirab, beberapa warga membawa gunungan yang berisi hasil bumi, sementara rombongan seniman memainkan gending dan menampilkan tarian sebagai pengiring. Menurut Teguh Prasetyo, seorang tokoh budaya di desa tersebut, kirab tersebut adalah ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan permohonan kesuburan yang berlimpah. Bambang Eko Purnomo, dalam sambutannya, berharap bahwa seni dan budaya seperti ini dapat terus dijaga dan dirayakan. Selain menjadi upaya pelestarian, kesenian tradisional juga mampu memperkuat persaudaraan antardesa. Sebelum pertunjukan kesenian dimulai, dilakukan juga dialog bersama warga. Dalam dialog ini, dibahas upaya pelestarian dan keberlanjutan kesenian tradisional di Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen.

Pansus VIII Gali dan Melihat Pancasila dalam Tindakan di Desa Nglinggi

oleh
Desa Nglinggi

SURAKARTA – Panitia Khusus (Pansus) VIII DPRD Provinsi Jawa Tengah melakukan kunjungan ke Desa Nglinggi, Kabupaten Klaten, dan DPRD Kota Surakarta. Tujuan dari kunjungan ini adalah untuk mengumpulkan data dan masukan yang berharga dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Ketua Pansus VIII, Stepanus Sukirno, menjelaskan bahwa DPRD Provinsi Jawa Tengah sedang berupaya menjadikan provinsi ini sebagai contoh hubungan antarmanusia yang mesra dan harmonis, seperti yang diharapkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. “Salah satu langkah yang kami ambil adalah memastikan bahwa masyarakat memiliki cinta dan penghargaan yang tinggi terhadap negara. Kami berusaha mencari dan mendukung desa yang telah memulai upaya membumikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kami memilih Desa Nglinggi karena di sana Pancasila telah menjadi bagian hidup masyarakat dan toleransi tinggi,” ungkapnya. Dalam pertemuan dengan warga Desa Nglinggi, Ketua Pansus VIII Stepanus Sukirno berbicara tentang tekad untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila di Jawa Tengah. Ia berharap masyarakat Jawa Tengah akan menjadi teladan dalam cinta dan dedikasi terhadap negara. Kepala Desa Nglinggi, Sugeng Mulyadi, menceritakan bagaimana desanya telah menerima penghargaan sebagai desa damai dari White Foundation pada tahun 2017. Selama masa pandemi COVID-19, Desa Nglinggi juga mendapat pengakuan sebagai desa damai dan berbudaya dari Kementerian Desa. Upaya pemberantasan politik uang dalam pemilihan kepala desa juga membuat Bawaslu Klaten mengakui Desa Nglinggi sebagai desa anti politik uang. Pansus VIII melanjutkan kunjungannya ke DPRD Surakarta, di mana mereka bertemu dengan anggota DPRD setempat. Ginda Ferachtriawan, anggota DPRD Surakarta, menjelaskan bahwa pada awalnya Kementerian Dalam Negeri sempat bingung mengenai pentingnya Perda Pancasila. Namun, ketika mereka mengetahui bahwa beberapa kota dan provinsi lain telah memiliki Perda Pancasila, hal tersebut menjadi pembenaran untuk melanjutkan upaya tersebut. “Kami ingin memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila diterapkan di semua tingkatan di Kota Solo. Semua orang di sini harus memahami Pancasila,” katanya.

Dewan Jateng Kunjungi Wisata Kemuning Sky Hills, Ajak Pengelola Tingkatkan Promosi

oleh
Kemuning Sky Hills

KARANGANYAR – Kebun teh Kemuning, yang terletak di Kecamatan Ngargoyoso, Karanganyar, memang dikenal dengan pesonanya yang memikat. Terletak di lereng Gunung Lawu, keindahan alam di Kemuning menjadi daya tarik tersendiri. Pada tahun 2023, destinasi wisata baru muncul di sana, dikenal dengan nama Kemuning Sky Hills. Pada Senin (9/10/2023), anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah berkunjung ke destinasi wisata yang tengah menjadi viral di media sosial, yaitu Kemuning Sky Hills. Destinasi wisata ini merupakan bagian dari Lawu Group, yang juga mengelola berbagai tempat wisata populer di Tawangmangu, seperti Lawu Park, Tawangmangu Wonder Park, Sate Lawu, dan Sakura Hills. Jembatan kaca menjadi daya tarik utama di Kemuning Sky Hills. Bangunan ini mirip jalan penghubung dengan alas berbentuk kaca khusus yang memastikan keamanan pengunjung. Berlokasi sekitar 40 meter di atas tanah, jembatan kaca ini memiliki panjang sekitar 120 meter. Ketua Komisi B, Sarno, mengaku terpesona dengan objek wisata unik ini. Ia mendorong pengelola untuk gencar melakukan promosi agar lebih banyak orang dapat menikmati keindahan Kemuning Sky Hills. Menurutnya, rencana untuk memperpanjang jembatan kaca adalah langkah positif, namun juga perlu diprioritaskan keselamatan pengunjung. Berjalan di atas jembatan kaca memang membutuhkan keberanian. Dengan lapisan kaca, pengunjung dapat menikmati pemandangan indah lereng Gunung Lawu sekaligus melihat kebun teh di bawah jembatan. Namun, tidak semua anggota Komisi B berani melangkahi jembatan kaca ini sendirian. Sholeha Kurniawati, anggota komisi, merasa perlu dukungan teman-temannya untuk melewati jembatan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi B, Sri Marnyuni, memilih untuk menikmati pemandangan dari pinggiran jembatan. Berjalan di atas kaca memang membutuhkan nyali yang ekstra. Setyo Wibowo, anggota Komisi B, menekankan pentingnya dukungan dari Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata Jawa Tengah dalam menciptakan destinasi wisata unggulan seperti Kemuning Sky Hills. Mengingat konstruksi bangunan ini melibatkan biaya yang tidak sedikit, kolaborasi dengan pihak ketiga atau konsorsium investor dianggap sebagai solusi. Hal ini bisa menjadi salah satu cara untuk mengembangkan destinasi wisata alam yang kaya di Jawa Tengah.

Daerah Diminta Percepat Koneksikan Jaringan SPAM

oleh
Hadi Santoso

SURAKARTA – Pada hari Senin (9/10/2023), Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah melakukan kunjungan ke Kantor Perusahaan Daerah Air Minum (Perumda) Kota Surakarta. Tujuan dari kunjungan ini adalah untuk mendapatkan data dan masukan yang berharga dalam rangka pembahasan rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Provinsi Jawa Tengah. Kunjungan tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi D, Hadi Santoso, beserta rombongan yang diterima dengan hangat oleh Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Surakarta, Agustan. Menurut Hadi Santoso, kunjungan ini merupakan bagian dari persiapan tahap akhir pembahasan Perda SPAM di Jawa Tengah. Tujuannya adalah untuk meminta masukan yang berharga serta memahami kondisi yang sebenarnya di lapangan. Hadi menekankan pentingnya Perda ini dalam penanganan bencana kekeringan yang melanda 32 kabupaten/kota di provinsi tersebut. Selain itu, Perda SPAM juga dianggap sebagai salah satu solusi untuk mengatasi kemiskinan dengan memastikan penyediaan air bersih yang memadai. Dalam konteks lambatnya proses regional SPAM, Hadi menggarisbawahi bahwa hal ini melibatkan aspek penting terkait sumber daya air, baik yang berada di bawah tanah maupun dampak lingkungan yang besar. Agustan, Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Surakarta, menjelaskan bahwa ada dukungan dari provinsi berupa pemasangan jaringan pipa distribusi yang telah dilakukan, terutama untuk SPAM regional yang terletak di kawasan utara. Namun, kendala waktu menjadi faktor yang memperlambat proses tersebut, yang semula diharapkan selesai pada tahun 2020, kini harus ditunda hingga tahun 2024. “Kota Solo telah mencapai pencapaian penting dengan penghargaan sebagai kota bebas dari air limbah. Selain itu, Solo juga telah mengelola sebanyak 44 ribu septic tank dengan baik. Kami berencana untuk secara bertahap meluaskan inisiatif ini ke kota Semarang,” ungkap Agustan. Chamim Irfani, anggota Komisi D, menekankan betapa pentingnya penyelesaian program SPAM ini dengan cepat. Program ini akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan daerah. Dengan upaya yang semakin baik dalam menggenjot usaha yang telah ada, Perumda Surakarta diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan masyarakat setempat.