Jowonews

Logo Jowonews Brown

Gema Berlian DPRD Jateng

MEDIA TRADISIONAL: Bersama Lestarikan Kuda Kepang Khas Sumogede Kebumen

oleh
Kuda Kepang

KEBUMEN – , Kabupaten Kebumen. Meski tampil di bawah terik matahari, warga tetap berduyun-duyun mengikuti gelaran seni tradisional ini. Digelar di halaman balaidesa, Jumat (11/8/2023), para penari Kuda Kepang melenggak lenggok menghibur warga yang berdesakan di dalam dan luar halaman. Alunan gamelan yang mengiringi Kuda Kepang itu semakin membuat ramai Balai Desa Sumogede. Dalam sambutannya, Kades Desa Sumogede Samsi mengaku sangat apresiatif atas perhatian DPRD Provinsi Jateng yang telah menggelar kesenian tradisional di desanya. Ia menilai, dengan adanya gelaran itu, DPRD sudah ikut melestarikan kesenian tradisional khas Sumogede Sempor. Ia juga sangat berterima kasih atas bantuan satu set gamelan dari Anggota Komisi C DPRD Provinsi Jateng Bambang Eko Purnomo. Menurut dia bantuan itu merupakan upaya nyata dari Anggota Dewan yang perhatian terhadap perkembangan seni dan budaya tradisional. “Terima kasih atas bantuan yang telah diberikan untuk paguyuban seni Kuda Kepang Desa Sumagede,” kata kades tersenyum. Yoso Raharjo selaku Camat Sempor juga berharap DPRD dapat menggelar secara rutin kegiatan serupa di desa-desa lainnya. Dengan begitu, upaya pelestarian Kuda Kepang tetap menjadi perhatian khusus dari DPRD. “Ke depan, kami tetap berharap kegiatan serupa bisa digelar. Kami sangat mengapresiasinya, terlebih digelar secara kolosal. Dengan demikian, kegiatan tersebut tidak hanya sekali tapi dapat dilakukan secara rutin,” harap Yoso, yang juga hadir dalam kegiatan ‘Sosialisasi Kebijakan melalui Media Tradisional DPRD Provinsi Jateng.’ Menanggapi sambutan dari perangkat desa dan kecamatan itu, Bambang Eko Purnomo mengatakan bahwa upaya pelestarian seni dan budaya tidak hanya tanggungjawab pemerintah semata tapi semua pihak-pihak terkait. Karena, dengan bersama-sama memperhatikan seni dan budaya, maka dampaknya dapat semakin menumbuhkan semangat kebangsaan. “Ini tidak hanya gelaran kesenian semata tapi dampaknya bisa lebih memupuk rasa persaudaraan diantara kita,” tegas B.E.P, sapaan akrabnya. (Adv)

MEDIA TRADISIONAL : Budaya Mampu Tumbuhkan Sikap Toleransi

oleh
Sikap Toleransi

BREBES – Menumbuhkembangkan sikap toleransi melalui kesenian dan kebudayaan tradisional menjadi pembahasan utama dalam acara sosialisasi kebijakan melalui media tradisional yang diselenggarakan Iskhak anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah di Lapangan Balai Desa Kutamendala,, Kecamatan Tonjong, Brebes, Jumat (11/8/2023) malam.  Dewasa ini, kata Iskhak, perbedaan pendapat menjadi dasar permasalahan yang sering terjadi di tengah masyarakat. Untuk itu peran budaya diharapkan mampu mempersatukan segala perbedaan yang ada, saling menghargai dan memahami menjadi kunci utama. “Budaya harus dapat meningkatkan rasa persaudaraan di antara kita semua, saling mengikat dan menguatkan satu dengan yang lainnya” ujar politikus Gerindra itu. Iskhak menambahkan, perlunya menyaring budaya asing yang masuk dan mempengaruhi budaya tradisional melalui kecanggihan teknologi dengan kecepatan penyebarannya. “Kita semua harus bijak dalam menyikapi perkembangan teknologi, tentu dengan kemudahan yang ditawarkan, sangat mudah kita jumpai hal yang baik dan yang buruk, ambil yang baik dan sesuai dengan budaya kita, tinggalkan keburukannya,”  pungkas Iskhak. Sebagai tambahan informasi, dalam acara tersebut menampilkan beberapa kesenian diantaranya kuda lumping dan kasidah. (Adv)

PENGUATAN DEMOKRASI PANCASILA: Peran Masyarakat Tangani Konflik Sosial

oleh
Bambang Eko Purnomo

BANJARNEGARA – Dalam dinamika nasional, seringkali timbul ketidakstabilan di setiap wilayah. Seperti ideologi terorisme/ radikalisme, peredaran obat terlarang, pertikaian partai politik, dan pertikaian sosial (isu SARA dan sosial/ budaya). Dalam penanganan pertikaian sosial itu sendiri, tidak hanya pemerintah atau lembaga tertentu tapi masyarakat juga perlu berpartisipasi untuk mencegahnya. Penegasan itu disampaikan Anggota DPRD Provinsi Jateng Bambang Eko Purnomo dalam kegiatan ‘Sosialisasi Penguatan Demokrasi Daerah (PDD)’ yang digelar di Aula Pikas Kabupaten Banjarnegara, Rabu (9/8/2023). Ia mengatakan konflik sosial merupakan perseteruan antarmasyarakat yang berakibat ketidakamanan. Dampaknya, kondisi itu memunculkan instabilitas nasional sehingga menghambat pembangunan, baik nasional maupun daerah. “Ada sejumlah kondisi yang mampu memicu konflik sosial seperti tempat hiburan, suporter sepakbola, antarormas, antarkelompok, aliran agama, sengketa lahan, transportasi, dan pemilu,” paparnya. Ada beberapa upaya agar masyarakat lebih berperan aktif dalam pencegahan konflik sosial. Diantaranya masyarakat dapat lebih waspada terhadap beberapa kasus di lingkungannya, mampu menjalin komunikasi yang baik antarpihak, merangkul tokoh agama-adat-& masyarakat, dan selalu bersikap menjaga kerukunan. “Masyarakat kita merupakan masyarakat yang komunal, yang sering berkumpul. Dari kondisi itu, diakui, sering muncul konflik sosial. Namun juga, komunal tersebut juga bisa berperan dalam pembangunan daerah,” jelasnya. Ia juga berharap pemerintah harus terus meningkatkan pemahaman kepada masyarakat mengenai keberagaman yang ada di Indonesia. Sehingga, musyawarah dan kearifan lokal bisa diwujudkan di tengah masyarakat yang majemuk ini. “Dengan demikian, masyarakat pun mampu menciptakan stabilitas nasional,” pungkasnya.

BUMD Belum Support Anggaran Daerah, Perlu Ada Terobosan

oleh
BUMD Belum Support Anggaran Daerah

SEMARANG – Peningkatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjadi usaha bersama untuk dapat memberikan keuntungan bagai daerah. Model pengurusan perusahaan pemerintah itu masih belum terlihat baik dalam mencapai target pendapatan maupun keahlian bisnis. Hal ini diungkapkan Prabowo Yudho selaku akademikus dari Fakultas Ekonomi Unnes dalam dialog Prime Topic : Tata Kelola BUMD Prov. Jateng, Rabu (12/7/2023). Menurutnya, belum ada terobosan usaha yang menjadikan keuntungan BUMD naik. Dari 11 unit usaha yang ada nilai aset antara Rp 91 triliun sampai Rp 120 triliun. Namun demikian penambahan pendapatan daerah tercatat Rp 160 miliar. Baginya, nilai aset dengan perbandingan pendapatan tak sesuai. “Ada aset yang tidak dikelola atau pasif. Perlu keputusan yang berani untuk mengelola aset sebesar itu. Sayang, asetnya besar namun pendapatannya kecil, kalau dijumlah ahanya 3,3 persen. Ingat, BUMD itu profit oriented (fokus keuntungan) bukan social oriented (fokus sosial),” ucapnya. Terlebih dalam penerapan good corporate government (GCG), nilai profesionalitas jadi tolok ukur utama. Menjadi pekerjaan rumah (PR) yang harus terus digenjot untuk diterapkan. Anggota Komisi C DPRD Jateng Agung Budi Margono meluruskan nilai pendapatan yang disetor hanyalah 0,5 persen dari total nilai aset Rp 125 triliun. Sebagai komisi yang membidangi masalah perekonomian, optimalisasi BUMD menjadi dorongan untuk diwujudkan. Menurutnya, keputusan pemerintah dalam hal ini gubernur menjadi penentu kemajuan usaha perusahaan daerah itu. “Saya mau meluruskan data terlebih dahulu  bahwa bukan 3,3%, hanya 0,5%  kalau dari aset Rp 125 triliun aset kita. Itulah mengapa mengelola hal ini harus sangat serius. DPRD memiliki keterbatasan untuk mendorong usaha daerah maju. Contoh Bank Jateng yang  sudah lama didorong untuk digitalisasi baru pada tahun lalu kita  memiliki Qris. Aplikasi Qris ini banyak digunakan di UMKM. Sehingga ketika transaksi retail terjadi faktor kali dapat diserap oleh Bank Jateng yang merupakan bank milik rakyat Jawa Tengah  dikelola  lagi oleh Bank Jawa Tengah untuk kembali lagi ke masyarakat Jawa Tengah,” kata dia. Kepala Biro Perekonomian Jateng July Emmylia mengakui belum sepenuhnya BUMD berkinerja optimal. Dengan semakin mengoptimalkan pendapatan dari BUMD, maka keuangan daerah tidak tergantung pada dana transfer dari pusat. Hanya saja yang patut ditabalkan dari pengelolaan BUMD, lanjut dia, meski pendirian perusahaan mengejar laba (profit/keuntungan), ada fungsi lain seperti menggerakan ekonomi yang efeknya lebih luas, selain itu  memberikan kemanfaatan pelayanan umum, kemudian baru laba dalam bentuk deviden untuk sumbangan ke PAD. “Contoh untuk mencukupi kebutuhan masyarakat kita mempunyai TUJ atau Tirta Utama Jawa Tengah sebagai pemasok bahan baku air bersih ke SPAM Regional Jawa Tengah. Kemudian, BPR BKK yang sudah  memberikan kredit Rp 5 triliun lebih kepada UKM, dan Bank Jateng sudah memberikan kredit kepada wirausaha muda Rp 5 triliun lebih. Jika dikatakan sumbanganya masih kecil saya sepakat namun, jika dibandingkan dengan Jawa Timur dan Jawa Barat yang diketahui PAD nya jauh di atas Jawa Tengah sumbangan deviden Jawa Tengah justru lebih besar,” jelasnya. Agung BM turut menyatakan, optimalisasi BUMD tidak hanya pada konteks teknokratik tetapi juga ada satu lagi pendekatan politik secara tepat. Dorongan beberapa pihal supaya ada BUMD masuk IPO. Tapi, dalam beberapa diskusi sepertinya masih perlu panjang pembahasan mengenai detail tersebut dimana prinsipnya adalah tata kelola BUMD memiliki banyak aspek yang harus diperhatikan seperti penyertaan modal ada yang memang perlu didukung baik karena memang perlu untuk men-scale up daripada perusahaan tersebut atau yang sifatnya sudah terdilusi.

PORNAS Korpri 2023: Jaga Silaturahmi & Profesionalitas Antar ASN

oleh
Pornas Korpri

SEMARANG – Perhelatan gala dinner Pekan Olahraga Nasional (Pornas) Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) di Gedung Lawang Sewu, Kota Semarang, Kamis (13/7/2023), berlangsung meriah. Terlebih, lokasi perhelatan gala dinner itu merupakan bangunan ikonik Kota Semarang.  Pada kesempatan itu, hadir Ketua DPRD Provinsi Jateng yang diwakilkan Anggota Komisi E Ahmad Ridwan beserta unsur forkopimda lainnya dan Gubernur Jateng diwakilkan Sekda Provinsi Jateng Sumarno. Dalam sambutannya, Ketua Korpri yang juga Pj. Gubernur Sulawesi Barat Zudan Arif Fakrulloh meminta baik kontingen menang maupun kalah harus tetap berbangga karena ikut andil dalam gelaran besar tingkat nasional. Hal itu juga harus diiringai dengan sikap profesional sebagai ASN. “Kegiatan pekan olahraga merupakan tonggak silaturahmi karena bisa bertemu rekan-rekan ASN berasal dari provinsi lain, baik menang maupun kalah, harus ada rasa bangga karena ikut menjadi bagian kontingen yang mewakili provinsi masing-masing. Namun, perlu ada catatan penting menjelang memasuki tahun Pemilu 2024 mendatang dengan sikap profesional ASN dan itu harus tetap dipegang teguh,” harap Zudan. Senada, Ahmad Ridwan mengaku sangat mendukung penuh kegiatan Pornas Korpri itu karena menjadi teladan dan profesional untuk memacu prestasi di bidang olahraga dan bekerja sebagai pelayan masyarakat. Ia juga mempersilahkan kontingen dari provinsi lain untuk bisa menikmati suasana di Kota Semarang dan daerah lainnya di Provinsi Jateng. “Adapun kegiatan ini, selain sebagai perekat silaturahmi antar aparat sipil negara, juga sebagai ajang contoh teladan bagi masyarakat bahwa selain melayani masyarakat juga bisa berprestasi di bidang olahraga di tingkat nasional. Silahkan, menikmati suasana Kota Semarang selama sepekan karena banyak destinasi wisata yang bisa dikunjungi dan destinasi kabupaten dan kota lain di Jateng yang tidak kalah seru,” ungkap Legislator PDI Perjuangan itu. Sebagai informasi, kegiatan Pornas Korpri XVI itu diikuti 101 kontingen dari 38 provinsi. Kontingen itu merupakan ASN dari 63 kementerian/ lembaga. Panitia mencatat pula, sudah terdaftar hampir 6.000 ASN ikut meramaikan perhelatan satu tahun sekali tersebut. (Adv)

Porprov 2023 Diharapkan Jadi Ajang Lahirkan Atlet Unggul

oleh
Proprov 2023Po

SURAKARTA – Wakil Ketua DPRD Sukirman berharap kompetisi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Tengah 2023 di Pati Raya pada 5-11 Agustus menghasilkan atlet terbaik dan berprestasi. Hal tersebut diungkapkannya saat menjadi pembicara dalam acara talkshow televisi Aspirasi Jateng : Porprov 2023 Menuju Jateng Prestasi, yang ditayangkan Stasiun TATV Surakarta, Selasa (11/7/2023). Baginya, Porprov juga menjadi tolok ukur dari pembinaan keolahragaan di Jateng sekaligus menjadi ajang persiapan menghadapi PON XXI 2024 di Aceh-Sumut. “Jujur pada PON di Papua kemarin, pencapaian prestasi kontingen Jateng tidak begitu menggembirakan. Target medali emas dari sejumlah cabang olahraga juga meleset. Tidak dipungkiri saat pandemi Covid-19, praktis pembinaan tidak optimal. Bahkan tidak ada ajang pertandingan untuk mengukur kesiapan atlet. Maka Porprov Jateng ini menjadi titik balik untuk menorehkan prestasi di kancah nasional,” ucapnya. Narasumber lain, Wakil Ketua Umum II KONI Jateng Soedjatmiko menambahkan, Porprov 2023 akan memperebutkan 862 emas dari 57 cabang olahraga yang dipertandingkan. Porprov digelar di enam kabupaten yaitu Pati, Kudus, Jepara, Rembang, Grobogan, dan Blora. ”Ada 57 cabor dengan 70 disiplin cabor yang dipertandingkan. Mereka tersebar di 74 venue yang ada enam kabupaten di Pati Raya, ditambah empat kabupaten/kota penyangga yaitu Kota Semarang, Kota Surakarta, Kabupaten Semarang dan Magelang,” beber dia yang juga Wakil Ketua I PB Porprov itu. Jatmiko menjelaskan, ada 7.735 atlet yang akan terlibat dalam Porprov tersebut. Dalam acara itu juga menghadirkan Sri Busono selaku Pantia Penyelenggara Pembukaan dan Penutupan Porprov menyampaikan, pada pembukaan akan dipusatkan di Stadion Joyo Kusumo di Pati. Dalam ajang itu, untuk pengobaran api akan diambilkan dari Mrapen, Grobogan. Guna memeriahkan pembukaannya sejumlah artis nasional dihadirkan seperti grup band Cokelat, serta musikus legendaris Ahmad Albad dan Ian Antono. Tak hanya pada sisi kemeriahan pembukaan, pihaknya melakukan kerja sama dengan Dinas koperasi,  mengundang pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah( UMKM) untuk berjualan di sejumlah titik pada venue pertandingan maupun disekitar stadion. ” kegiatan ini tidak hanya sebagai ajang olahraga bagi seluruh atlet se Jawa Tengah, namun sebagai bentuk pestanya rakyat yang tentunya akan dihadiri ribuan warga masyarakat,”  tutur Sri Busono. (Adv)

Gubernur Tanggapi Raperda Hari Jadi Jateng

oleh
Gubernur Jateng

SEMARANG – DPRD Provinsi Jawa Tengah melanjutkan rapat paripurnanya, Rabu (12 Juli 2023), membahas Raperda dalam rangka HUT Provinsi Jawa Tengah. Agenda utamanya adalah tanggapan gubernur terhadap rancangan peraturan tersebut. “76 orang dari 119 orang Anggota Dewan yang hadir. Sesuai Keputusan DPRD mengenai Tata Tertib, rapat sudah memenuhi kuorum,” kata Ferry didampingi Wakil Ketua DPRD lainnya yakni Sukirman, Heri Pudyatmoko, dan Quatly Abdulkadir Alkatiri. Ferry kemudian mempersilahkan Komisi A untuk menyampaikan penjelasan soal Raperda Hari Jadi Provinsi Jateng. Dalam hal ini, Anggota Komisi A Denny Septivian membacakan laporan penjelasan tersebut. Dikatakan, dalam raperda, penetapan Hari Jadi Provinsi Jateng sudah melalui berbagai kajian, termasuk kritik masyarakat. Dari kajian dan masukan berbagai sumber itu, dalam raperda tertulis bahwa Hari Jadi Provinsi Jateng jatuh pada 19 Agustus 1945. “Kami berharap raperda tersebut bisa memberikan manfaat bagi masyarakat Jateng,” kata Denny menutup laporannya. Dalam rapat tersebut, Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Sumanto mengundang Wakil Ketua DPRD Ferry Wawan Cahyono untuk menyampaikan kata sambutan. Dalam kesempatan itu, Ferry melayangkan surat ke Sekretariat DPRD terkait kehadiran Wakil Gubernur Taj Yasin dan kehadiran anggota Dewan dalam rapat paripurna tersebut.  “Saya sampaikan terima kasih, khususnya Komisi A, atas usul prakarsa dalam penyusunan Raperda Hari Jadi Jateng. Pada prinsipnya, saya sangat mendukung raperda tersebut sesuai Undang Undang Nomor 11 Tahun 2023 bahwa 19 Agustus 1945 ditetapkan sebagai Hari Jadi Jateng. Dari situ, Perda Provinsi Jateng Nomor 7 Tahun 2004 yang menetapkan Hari Jadi pada 15 Agustus 1950 menjadi tidak relevan sehingga perlu diganti,” kata wagub saat membacakan tanggapan gubernur. Diharapkan, dengan penetapan Hari Jadi Provinsi Jateng itu, dapat semakin meningkatkan rasa memiliki di kalangan masyarakat terhadap daerahnya. Juga, semakin memperkuat ketatanegaraan Jateng sebagai daerah otonom. “Semoga tanggal Hari Jadi Jateng yang baru dapat lebih menumbuhkembangkan rasa persatuan dan kesatuan daerah, mendorong semangat memiliki dan membangun daerah serta memperkuat rasa ketatanegaraan terhadap Jateng sebagai Daerah Otonom,” pungkasnya.Laporan gubernur itu mendapat tanggapan dari Komisi A. Dibacakan Anggota Komisi A, Sukardiono, bahwa raperda tersebut disusun untuk menegaskan kembali Hari Jadi Provinsi Jateng yang semula pada 15 Agustus 1950 menjadi 19 Agustus 1945.  “Dengan begitu, tercipta pengakuan dan penghargaan kepala daerah di Jateng sesuai ketatanegaraan Jateng sebagai daerah otonom. Dari situ, berdampak pada semakin bertumbuh dan berkembangnya kecintaan masyarakat terhadap Jateng,” kata Sukardiono dalam penggalan laporan Komisi A. (Adv)

Pansus RTRW DPRD Jateng Sinkronisasi Data dengan Kementerian Agraria & Tata Ruang

oleh
Pansus RTRW DPRD Jateng

JAKARTA – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Jawa Tengah mengenai Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), pada hari Rabu (5/7/2023), mengunjungi Direktorat Pengembangan Perencanaan Tata Ruang Kementerian Pertanian dan Tata Ruang Nasional Republik Indonesia di Jakarta. Ketua Pansus Alwin Basri dan Wakil Ketua M Saleh secara langsung memimpin kunjungan tersebut yang bertujuan untuk mencari masukan mengenai penyusunan RTRW 2023 – 2043. Pada kesempatan itu, Farid Hidayat selaku Sekretaris Jenderal Tata Ruang dan Wilayah I mengungkapkan bahwa PP No 21/2021 telah mengatur pengintegrasian muatan teknis ruang laut menjadi satu produk rencana tata ruang. Penataan ruang meliputi darat, laut, udara, termasuk ruang dalam bumi sebagai satu kesatuan. Muatan rencana struktur ruang RTRW Provinsi sistem jaringan transportasi, termasuk pelabuhan, alur pelayaran, jalur pendaratan dan penerbangan di laut, sistem jaringan energi termasuk jaringan pipa/kabel, bawah laut, dan Sistem jaringan telekomunikasi termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut. Dalam pengaturan kebijakan provinsi memiliki kewenangan secara khusus di matra laut yang meliputi perairan pesisir dan matra darat (perencanaan wilayah darat) bersama kabupaten/kota. Farid juga menyinggung perihal kebijakan lahan sawah dilindungi (LSD). Dijelaskannya, secara implementasi di lapangan banyak lokasi yang tidak sesuai dan tidak mengakomodasi pembangunan. Status LSD perlu dipastikan terintegrasi dengan RTRW terutama untuk mengakomodasi permukiman. Proyek Strategis Nasional Senada dengan hal itu, Nuki Harniati selaku Kasubdit Perencanaan Tata Ruang Provinsi dan Kota Wilayah I ikut menambahkan, saat ini luas usulan LSD (hasil verifikasi Maret 2023) seluas 962.391,66 ha.  Mengacu luas lahan kawasan pertaian pangan berintegrasi (KP2B) yang tertuang pada pola ruang Ranperda RTRW Jateng seluas 962.412,13 ha. Ada selisih luasan lahan sekitar 20,47 ha. “Ini Jauh lebih kecil dari dokumen LSD Provinsi Jawa Tengah lama berdasarkan Kepmen ATR/BPN No. 1589/2021) seluas 1.018.107,18 ha,” jelasnya. Nuki juga turut mengungkapkan permasalahan pengaturan proyek strategis nasional (PSN) dalam RTRW. Dalam praktik cukup banyak program PSN yang menabrak tata ruang di antaranya tol Bawen – Jogja, kawasan industri Batang. Pembangunan tidak didasarkan pada kemampuan lingkungan dan sumber daya yang ada untuk mendukung proyek PSN. “Diharapkan dapat dirumuskan sejak awal rencana PSN di Jawa Tengah yang dalam masukkan dalam dokumen Perda RTRW. Melalui tahap ini Proyek PSN dalam pelaksanaan lapangan selaras dengan kondisi lingkungan dan daya dukungnya,” kata dia. (Adv)