Jowonews

KPU Cilacap Diskusikan Sharing Anggaran Pemilu 2024

KPU Cilacap

CILACAP – KPU Kabupaten Cilacap mengemukakan ‘uneg-uneg’ terkait dinamika dan kendala persiapan penyelenggaraan Pemilu serentak 2024. Paparan itu disampaikan saat Komisi A DPRD Provinsi Jateng menyambangi KPU Kabupaten Cilacap dalam rangka monitoring persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024 di Kantor KPU, Senin (27/2/2023). Handi Tri Ujiono selaku Ketua KPU Cilacap yang menerima kunjungan mempersoalkan anggaran dalam tahapan penyelenggaraan semisal dalam penganggaran pengadaan ‘uba rampe’ pemilu tidak disertakan sekaligus distribusinya. Sehingga, pihaknya harus melakukan sejumlah penyesuaian agar perlengkapan pemilu itu tetap didistribusikan sesuai jadwal dalam tahapan pemilu. “Meski tak berdampak menambah anggaran secara langsung, namun kami harus menghitung ulang terkait bagaimana mendistribusikan alat perlengkapan pemilu yang dianggarkan tanpa biaya distribusinya. Apalagi, wilayah kami sangat luas, jadi kita seolah-olah mensubsidi provinsi soal ini,” keluh Handi. Terkait pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih, ada sejumlah kendala dan fakta lapangan yang ditemui. Diantaranya, saat Pemilu 2019, Kabupaten Cilacap ditemukan kejanggalan dalam jumlah pemilih. Kemudian setelah diteliti, keberadaan tenaga kerja asing dan banyaknya Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) menjadi potensi penyebab ketidakcocokan data. Menanggapi hal itu, Soenarno selaku Anggota Komisi A berpesan agar melakukan pembahasan lebih lanjut dan komprehensif serta memperkuat koordinasi para penyelenggara pemilu. Terlebih, terhadap isu-isu tenaga asing yang membanjiri wilayah Jateng. Mengenai anggaran, dalam pembahasan di provinsi disepakati untuk TPS dan PPK penganggarannya ditanggung provinsi. “Untuk anggaran memang harus ada pembahasan yang lebih detil sehingga sharing antara kabupaten dan provinsi akan tercapai proporsi yang adil,” kata Politikus Partai Golkar itu. Selanjutnya, Anggota Komisi lainnya yakni Sururul Fuad menambahkan hingga saat ini penyelenggara pemilu masih punya Pekerjaan Rumah (PR) mengenai bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Ia juga menyoroti masih ditemukan data orang meninggal muncul sebagai pemilih hingga saat ini. Usulnya, saat bersangkutan sudah meninggal, sebaiknya langsung ditandai atau dieksekusi datanya tanpa menunggu surat keterangan kematian. “Saya masih melihat dengan data yang ada masih memunculkan data orang meninggal. Bisakah pantarlih pada saat melakukan pencatatan langsung saja mencoret nama itu,” sarannya.

BMKG: Kemungkinan Gelombang Sangat Tinggi Terjadi di Samudera Hindia Selatan Jawa Tengah

BMKG: Kemungkinan Gelombang Sangat Tinggi Terjadi di Samudera Hindia Selatan Jawa Tengah

CILACAP – Gelombang sangat tinggi diperkirakan terjadi di Samudera Hindia Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi gelombang sangat tinggi sekitar 4 hingga 6 meter. Kepala Kelompok Teknisi BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap, Teguh Wardoyo mengatakan, kenaikan tinggi gelombang dipicu pola pergerakan angin yang cenderung searah dengan kecepatan tinggi. “Sedangkan tinggi gelombang di perairan selatan Jabar, Jateng, dan DIY diperkirakan mencapai 2,5 hingga 4 meter atau masuk dalam kategori tinggi,” katanya, Rabu (28/12/2022) dikutip dari Antara Jateng. Teguh menjelaskan pola angin di Indonesia bagian selatan dominan bergerak dari barat daya ke barat laut dengan kecepatan angin antara 5 hingga 30 knot. “BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap kembali mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi yang berlaku untuk 28-29 Desember 2022 dan akan diperbarui jika ada perkembangan lebih lanjut,” papar dia. Di sisi lain, Teguh membeberkan wilayah yang berpotensi terjadi gelombang sangat tinggi meliputi Samudra Hindia selatan Cianjur, Samudra Hindia selatan Garut, Samudra Hindia selatan Tasikmalaya, Samudra Hindia selatan Pangandaran. Selain itu juga di Samudra Hindia selatan Cilacap, Samudra Hindia selatan Kebumen, Samudra Hindia selatan Purworejo, dan Samudra Hindia selatan Yogyakarta. Sedangkan wilayah yang berpotensi terjadi gelombang tinggi, meliputi perairan selatan Cianjur, perairan selatan Garut, perairan selatan Tasikmalaya, perairan selatan Pangandaran, perairan selatan Cilacap, perairan selatan Kebumen, perairan selatan Purworejo, dan perairan selatan Yogyakarta. Maka dari itu, pihaknya mengimbau kepada pengguna jasa kelautan untuk memerhatikan risiko tinggi gelombang dan kecepatan angin terhadap keselamatan pelayaran. Teguh menambahkan, saat ini musim barat sedang berlangsung, sehingga gelombang tinggi hingga sangat tinggi dimungkinkan terjadi di perairan selatan Jabar-DIY dan selatan Samudera Hindia Jabar-DIY. Menurut dia, berdasarkan analisis kecepatan angin di atas 15 knot dan tinggi gelombang di atas 1,25 meter, hal itu berisiko bagi kapal nelayan. Angin di atas 16 knot dan tinggi gelombang di atas 1,5 meter menimbulkan risiko bagi tongkang. Selain itu, kecepatan angin lebih dari 21 knot dan tinggi gelombang lebih dari 2,5 meter menimbulkan risiko bagi kapal feri, dan kecepatan angin lebih dari 27 knot dan tinggi gelombang lebih dari 4 meter menimbulkan risiko bagi kapal besar seperti kapal kargo dan kapal pesiar.