Jowonews

Logo Jowonews Brown

Kemendag

Kemendag Minta PLN Segera Lakukan Tera Ulang Meteran Listrik Pelanggan

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Kementerian Perdagangan meminta PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk melakukan tera ulang meter atau menggantinya dengan yang baru untuk memastikan kebenaran ukuran dalam menentukan tarif pembayaran pemakaian. “PT PLN agar melakukan tera ulang meter kilo watt hour (kWh) atau mengganti dengan meter kWh baru guna kenyamanan pelanggan,” ujar Direktur Metrologi Kementerian Perdagangan, Rusmin Amin dalam diskusi daring di Jakarta, Senin. Ia menyampaikan itu sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera Dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya meteran listrik harus ditera setiap 10 tahun oleh petugas tera, agar tertib ukur sektor energi. Dalam kesempatan itu, ia juga meminta agar masyarakat bijak dalam penggunaan energi listrik dan peduli tertib ukur agar menjadi konsumen yang lebih berdaya. “Kemendag juga sudah menyurati kementerian ESDM terkait tertib ukur energi untuk bisa di tindaklanjuti, diharapkan juga Kemendag dan PLN bisa duduk bersama untuk mendiskusikan terkait sudah habisnya masa tera yang menurut data sudah 40 juta tanda tera sudah tidak berlaku masa teranya,” katanya. Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN, Bob Saril menjelaskan lonjakan tagihan tenaga listrik akhir-akhir ini disebabkan aktivitas masyarakat banyak dilakukan dari rumah seperti Work From Home (WFH), sekolah online akibat COVID-19 sehingga menyebabkan peningkatan konsumsi listrik. Dampak lain dari COVID-19, lanjut dia, petugas tidak dapat membaca meter listrik di masing-masing rumah saat pembatasan sosial berskala besar (PSBB). “Selain itu, periode April-Mei adalah bulan Ramadhan dimana berlaku siklus atau pola yang sama setiap tahunnya yakni terjadi peningkatan konsumsi listrik,” katanya. Sebagai upaya perlindungan konsumen, lanjut dia, pelanggan PLN melakukan angsuran atas carry over tagihan listrik dengan relaksasi diberikan kepada pelanggan (1,93 juta) yang berpotensi mengalami lonjakan tagihan listrik. Ia menjelaskan kriteria pemberlakuannya diberikan untuk kenaikan tagihan 20 persen ke atas. Pada bulan Juni hanya ditagihkan sebesar 40 persen dari kenaikan tagihan. Carry over sebesar 60 persen dari kenaikan diangsur tiga kali mulai rekening Juli 2020. “Capping diberikan satu kali (Rekening Juni 2020), angsuran carry over maksimal tuga bulan,” paparnya. (jwn5/ant)

Kemendag Gelar Operasi Pasar Gula Pasir agar Harga Stabil

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Kementerian Perdagangan menggelar operasi pasar gula pasir sebagai upaya untuk menstabilkan harga gula untuk konsumen mengingat pada peninjauannya di salah satu pasar di Bekasi, Jawa Barat, Mendag menemukan harga komoditas itu masih tinggi yakni mencapai Rp16.000-Rp17.000 per kilogram. “Untuk operasi pasar ini akan sediakan empat ton gula pasir per hari. Kalau kurang akan ditambah. Ini terus menerus sampai harganya turun,” kata Mendag dalam tayangan virtual di Jakarta, Selasa. Mendag mengatakan, tingginya harga gula disebabkan karena harga gula di produsen sudah tinggi, yakni Rp11.000 per kg. Selain itu, panjangnya mata rantai distribusi gula juga membuat harga gula di tingkat konsumen menjadi tinggi. “Karena mereka mengambilnya sudah mahal. Dan ini sedang ditindak lanjuti oleh Satgas Pangan. Untuk itu kami melakukan operasi pasar di pasar Jatinegara dan Bekasi,” ujar Mendag. Selain itu, pemberlakuan karantina wilayah di beberapa negara juga menghambat proses impor gula yang dibutuhkan. Sehingga, komoditas ini masuk secara bertahap, yakni pada Mei dan Juni. Kemudian, Mendag juga tengah mengantisipasi terjadinya pergeseran musim giling menjadi akhir Juni, dari seharusnya pada April, dengan melakukan impor tersebut. Diharapkan, upaya-upaya yang dilakukan dapat menurunkan harga gula hingga ke tingkat konsumen. Agus menambahkan, di tengah pandemi COVID-19, roda perekonomian tetap harus berjalan. Salah satunya dengan membuka kegiatan pasar rakyat. Namun, Agus mengingatkan agar seluruh elemen pasar menerapkan protokol kesehatan yang dicanangkan. “Mudah-mudahan kita mengharapkan virus ini segera berakhir dengan pasar tetap dibuka dengan mengedepankan protokol kesehatan. Karena ini penting bagi kita semua untuk menggerakkan roda ekonomi,” pungkas Mendag. (jwn5/ant)

Presiden Perintahkan Kemendag Jaga Harga Bahan Pokok Agar Terjangkau

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan instansi terkait lainnya untuk memastikan agar seluruh harga kebutuhan pokok terjangkau oleh seluruh masyarakat. “Ini yang masih naik beras, mulai naik sedikit. Harga gula tidak bergerak sama sekali, justru malah naik jadi Rp19.000 per kilogram, bawang bombai, bawang putih juga belum turun. Saya tidak tahu apakah dari Kementerian Perdagangan sudah melihat lapangannya bahwa ini belum bergerak,” kata Presiden Jokowi saat membuka rapat terbatas melalui telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta, Selasa. Menjelang Ramadhan pada akhir April 2020 ini, Presiden Jokowi meminta tidak ada kenaikan harga bahan pokok. Menteri dan pimpinan lembaga terkait diminta Kepala Negara untuk selalu memeriksa ke lapangan guna mengetahui pergerakan harga barang. “Kita harus jaga betul-betul agar harga bahan-bahan pokok terjangkau rakyat, jangan sampai terjadi kenaikan,” ujar Presiden Jokowi. Hingga pekan kedua April 2020, Presiden Jokowi mencermati harga beberapa kebutuhan pokok mengalami kenaikan seperti daging sapi, cabai rawit, cabai merah, bawang merah, bawang putih, dan gula. Sementara harga kebutuhan pokok yang menurun adalah daging ayam. Dia juga mengaku heran mengenai kenaikan harga beras. Padahal harga gabah kering mengalami penurunan. Presiden Jokowi mencurigai terjadi alur rantai perdagangan yang tidak semestinya, sehingga merugikan masyarakat kecil dan petani. “Saya juga melihat di lapangan harga gabah kering turun lima persen, tapi berasnya naik 0,4 persen. Ini ada apa? Tolong lapangannya diperiksa betul, pasti ini ada masalah. Kalau harga gabah kering turun, mestinya harga berasnya juga ikut turun. Ini petani tidak dapat untung, tapi harga beras naik, masyarakat dirugikan. Yang untung siapa dicari,” ujar Presiden Jokowi. (jwn5/ant)

Kemendag Segera Terbitkan Izin Impor 62 Ribu Ton Bawang Putih

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Kementerian Perdagangan menyebutkan izin impor 62 ribu ton bawang putih dalam waktu dekat akan segera terbit dari 103 ribu ton izin rekomendasi yang diberikan Kementerian Pertanian. “Dalam proses, sudah ini kita proses, yang baru masuk dalam proses itu sekitar 62 ribu ton dan akan segera terbit,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Oke Nurwan ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis. Menurut dia, persetujuan impor itu sudah bisa diproses karena persyaratannya sudah lengkap. Meski begitu, Oke belum bisa menjelaskan detail jumlah importir yang akan segera mengantongi izin impor untuk 62 ribu ton bawang putih tersebut. Ia juga belum bisa memastikan 62 ribu ton bawang putih tersebut seluruhnya dari China, namun ia menyebut izin impor tidak hanya dari Tiongkok tetapi juga dari India. Oke lebih lanjut mengatakan impor bawang putih masih bisa dilakukan dari China karena bawang putih bukan menjadi media penularan virus corona berdasarkan data Badan Kesehatan Dunia (WHO). Sebelumnya, Kementerian Pertanian telah menerbitkan izin Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) untuk bawang putih sebesar 103.000 ton dari China. Direktur Jenderal Hortikultura Kementan Prihasto Setyanto mengatakan penerbitan izin impor ini dilakukan karena stok bawang putih di dalam negeri kian menipis, yakni 70.000 ton. Stok tersebut hanya mampu memenuhi kebutuhan sampai pertengahan Maret mendatang. “Stok kurang lebih 70.000 ton. Jadi sampai bulan Maret itu sebetulnya dari stok masih cukup, tetapi kita sudah buka (impor) untuk mengantisipasi sampai dua-tiga bulan ke depan,” kata Prihasto saat ditemui usai Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR di Jakarta, Senin (10/2). (jwn5/ant)

RI Hentikan Sementara Impor Pangan dari China

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Kementerian Perdagangan menghentikan sementara barang impor dari China menyusul pengumuman Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) bahwa virus corona sebagai darurat global. “Berkaitan dengan impor, negara yang terjangkit ini China, sementara harus dihentikan. Bahkan turis pun sudah disetop,” ujar Menteri Perdagangan Agus Suparmanto disela kunjungannya ke Pasar Senen, Jakarta Pusat, Senin. Ia menambahkan kebijakan itu dalam rangka menahan penyebaran virus corona ke dalam negeri. “Bahkan seluruh negara sudah demikian. Ini supaya kita tidak terjangkit. Kita ini kan penduduknya 267 juta jiwa. Jadi harus hati-hati,” katanya. Secara spesifik, Agus menyampaikan, impor yang dihentikan sementara itu berkaitan dengan makanan dan minuman. Kebijakan itu berlaku hingga wabah virus corona sudah dapat diselesaikan. “Spesifiknya berkaitan dengan makanan dan minuman itu harus sementara disetop. Ditundalah. Ya bagi pengusaha harus terima, memang begitu kondisinya,” ucapnya. Ia berharap wabah virus corona dapat segera terselesaikan sehingga keadaan kembali normal tanpa kekhawatiran. “Kita nggak tahu sampai kapan. Yang dulu kejadian SARS itu kan kurang lebih sembilan bulan. Mudah-mudahan lebih cepat dari yang dulu. Kita berdoa semua. Ini kan keadaan ‘force majeure’. Kita harus hadapi dengan bijak,” kata Agus Suparmanto. Sementara itu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan pihaknya akan berupaya memenuhi pasokan pangan di dalam negeri agar tidak terjadi gejolak harga. “Pak Mendag sudah bilang ini ada persoalan di virus corona yang harus kita waspadai. Jadi, kita siapkan lokal kita. Kita memang men-delay. Tetapi kan tidak boleh kekurangan pasok. Itu yang saya siapkan,” ucapnya. (jwn5/ant)

Kemendag Dukung UKM Tingkatkan Daya Saing Ekspor

oleh

JAKARTA, Jowonews.com- Kementerian Perdagangan memandang penting kerja sama dengan seluruh kementerian atau instansi pusat dan daerah, terutama dengan lembaga pembiayaan untuk memfasilitasi usaha kecil menengah (UKM) berorientasi ekspor sehingga UKM dapat meningkatkan daya saing dalam melakukan ekspor. “Para pelaku UKM perlu mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan akses pembiayaan melalui proses asesmen yang lebih simpel dan bunga yang lebih kompetitif. Sinergi semua pihak terkait juga merupakan hal yang penting dalam meningkatkan daya saing UKM Indonesia agar dapat berkontribusi terhadap ekspor Indonesia,” kata Direktur Kerja Sama Pengembangan Ekspor Kementerian Perdagangan Marolop Nainggolan lewat keterangannya diterima di Jakarta, Selasa. Hal tersebut disampaikan Direktur Kerja Sama Pengembangan Ekspor Marolop Nainggolan dalam focus group discussion/FGD di Makassar, Sulawesi Selatan, yang mengusung tema “Pengembangan UKM, Bertujuan Memudahkan Ekspor Melalui Pembiayaan”. Marolop menjelaskan, kontribusi UKM terhadap ekspor Indonesia masih kurang dari 10 persen. Tingkat kontribusi UKM ini jauh lebih rendah di beberapa negara lain, seperti Swiss, Tiongkok, Belanda, Jepang, Amerika Serikat; dan bahkan beberapa negara anggota ASEAN seperti Thailand, Filipina, Malaysia, serta Vietnam. Dalam pertemuan ini, atas usul Kementerian Perdagangan, disepakati kolaborasi pembinaan dan pendampingan terhadap beberapa pelaku usaha UKM terpilih sehingga dapat melakukan ekspor secara mandiri. Komoditas dan produk ekspor yang dipilih dari Sulawesi Selatan adalah kopi, sambal, rumput laut, dan sirup markisa. Sebagai tindak lanjut, telah dibentuk tim pelaksana yang beranggotakan Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan, Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan bidang Ekonomi, Free Trade Agreement Center Makassar, Lembaga Pengelola Dana Bergulir Makassar, Bank Pemberdayaan Daerah Sulawesi Selatan Barat, dan Otoritas Jasa Keuangan Sulawesi Selatan. Tim tersebut dibentuk untuk mencari solusi atas kendala yang ditemui. Tidak hanya terkait pembiayaan, namun juga bila ada kendala pemasaran, sertifikasi, dan hal lainnya yang menghambat para pelaku usaha. Dalam kolaborasi ini, Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan akan membantu penyelesaian masalah teknis, sedangkan lembaga keuangan lokal menyiapkan dukungan pembiayaan, dan Ditjen PEN Kementerian Perdagangan akan mendukung dengan menyediakan informasi, promosi dan akses pasar. “Dengan begitu, para pelaku UKM terpilih tersebut diharapkan dapat melakukan ekspor tahun ini,” tegas Marolop. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, UKM berperan penting dalam ekonomi Indonesia. UKM menyumbang sekitar 99,99 persen dari total entitas bisnis, menyediakan 97 persen kesempatan kerja, memiliki 50 persen investasi, serta berkontribusi sekitar 56-59 persen terhadap PDB Indonesia. (jwn5/ant)