Jowonews

Jokowi Pastikan Natuna Masuk Teritorial NKRI

NATUNA, Jowonews.com – Presiden Joko Widodo memastikan bahwa wilayah Natuna merupakan teritorial NKRI sehingga tidak perlu lagi ada pihak yang meragukannya. “Hari ini saya ingin memastikan dan memberitahukan bahwa Kepulauan Natuna adalah teritorial kita yang masuk dalam NKRI,” kata Jokowi ketika bertemu dengan nelayan Natuna di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu Natuna, Kepri, Rabu. Ia menyebutkan Natuna merupakan kawasan berpenduduk WNI dengan penduduk 81.000 orang. “Di sini ada bupati, gubernur. Jadi jangan sampai ada yang justru kita sendiri bertanya dan meragukan,” katanya. Ia menyebutkan dari dulu sampai sekarang Natuna adalah teritorial Indonesia. Juga masuk dalam salah satu dari 514 kabupaten/kota di Indonesia. “Apalagi yang harus dipertanyakan gak ada, dan namanya kedaulatan tidak ada tawar menawar untuk kedaulatan kita,” katanya. Ia menyebutkan sampai saat ini tidak ada kapal negara asing yang masuk ke wilayah teritorial RI. “Saya tanyakan ke Panglima TNI ada kapal yang masuk ke wilayah teritorial Indonesia, katanya gak ada,” katanya. Ia menyebutkan yang ada, kapal asing yang masuk ke ZEE. “Itu lewat semua kapal bisa, tapi hati hati kalau dia nyuri ikan baru itu diusir atau ditangkap, tapi itu tidak masuk dalam teritorial Indonesia,” katanya. Usai bertemu nelayan, Presiden Jokowi mendekati Kapal Pengawas Perikanan KKP. Setelah itu Presiden Jokowi menuju pelabuhan di Teluk Lampa Natuna tempat KRI Usman Harun bersandar. Presiden Jokowi sempat naik ke kapal perang tersebut. Usai meninjau KRI Usman Harun, Jokowi menyatakan kehadirannya adalah untuk memastikan ada penegakan hukum di kawasan laut Indonesia. (jwn5/ant)

Jaga Kedaulatan NKRI, Pemerintah Didesak Segera Bentuk Sea and Coast Guard

SEMARANG, Jowonews.com – Pemerintah didesak untuk segera membentuk petugas penjaga laut dan pantai atau sea and coast guard untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Jika pemerintah berkomitmen untuk melindungi semua sumber potensial perekonomian Indonesia dari sektor laut secara keseluruhan, sudah seharusnya ‘sea and coast guard’ segera dibentuk dan dibuat peraturan tindak lanjutnya,” kata Bambang Haryo Soekartono selaku pemerhati sektor kelautan dan perikanan melalui siaran pers yang diterima Antara di Semarang, Rabu. Menurut dia, polemik kapal China yang memasuki batas wilayah dalam Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI) di Perairan Natuna, Kepulauan Riau, akibat dari lemahnya keamanan laut di Indonesia. Indonesia saat ini, kata dia, tidak memiliki sea and coast guard, padahal berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Sea and Coast Guard berfungsi sebagai penjaga dan penegakan peraturan perundang-undangan di laut dan pantai yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. “Akan tetapi sejak diundangkannya Undang-undang tersebut hingga saat ini, Presiden belum menerbitkan peraturan yang mengatur lebih lanjut terkait fungsi dan tugas dari ‘sea and coast guard’ tersebut, bahkan saat ini oleh Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi menunjuk Bakamla sebagai ‘Sea and Coast Guard’ Indonesia,” ujarnya. Anggota DPR RI 2014-2019 itu menilai bahwa hal tersebut tidak tepat karena seharusnya Bakamla bukan pelaksana tugas ‘sea and coast guard’ tetapi merupakan salah satu bagian sebagai unsur keamanan beserta Basarnas sebagai unsur keselamatan. “Selain membentuk ‘sea and coast guard’, pemerintah juga harus memiliki armada laut yang kuat untuk menjaga keamanan dan keselamatan sektor tersebut,” katanya. Kendati demikian, Bambang Haryo mengakui jika mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti telah membentuk Satgas 115 berdasarkan Perpres No.115/2015 tentang Satgas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal yang bertugas mengembangkan dan melaksanakan operasi penegakan hukum dalam pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal. “Akan tetapi menurut saya, keamanan laut ini bukan domainnya KKP, melainkan domain dari sea and coast guard, Di seluruh negara juga tidak ada KKP ‘ngurusi’ masalah keamanan, terus terang ini salah kaprah,” ujarnya. Bambang Haryo menegaskan sea and coast guard sangat penting untuk mengamankan kekayaan laut Indonesia, bukan hanya mengamankan sumber daya lautnya, melainkan juga menjaga keselamatan pelayaran baik logistik maupun penumpang di Indonesia. (jwn5/ant)