Jowonews

Logo Jowonews Brown

Pejabat

Pejabat Kabupaten Magelang Jalani Rapid Test

oleh

MAGELANG, Jowonews.com – Para pejabat di lingkungan Setda Pemerintah Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, menjalani tes cepat (rapid test) guna mengantisipasi penyebaran COVID-19. Tes cepat dilaksanakan di Ruang Cemerlang kompleks Setda Pemkab Magelang, Senin, yang diikuti sebanyak 83 orang termasuk beberapa wartawan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang Retno Indriastuti mengatakan tes cepat kali ini dilaksanakan khusus bagi para pejabat di lingkup Setda Kabupaten Magelang, sejumlah wartawan, dan para tenaga yang berhubungan langsung dengan masyarakat di lingkup setda. “Tes cepat kali ini kita berikan kuota sebanyak 83 orang khususnya bagi para pejabat di lingkup setda, ditambah beberapa rekan wartawan dan para tenaga yang berhubungan langsung dengan masyarakat di lingkup setda. Mudah-mudahan hasilnya sehat semua,” kata Retno. Retno menjelaskan hasil tes cepat bisa diketahui pada siang hari ini karena menggunakan metode pengambilan plasma darah. “Kalau yang menggunakan kapiler bisa lebih cepat. Kalau yang menggunakan pengambilan plasma harus dimasukkan dulu di dalam alat yang berada di laboratorium. Mungkin nanti sekitar pukul 15.00 WIB sudah bisa mendapatkan hasilnya,” katanya. Menurut dia tujuan utama tes cepat ini sebagai pemeriksaan awal untuk melihat kondisi antibodi sebelum dilakukan pemeriksaan lanjutan apabila terjadi hasil yang reaktif. “Jadi nanti akan muncul dua kategori yakni reaktif dan nonreaktif. Bagi yang reaktif, akan kita tindak lanjuti dengan pemeriksaan lanjutan berupa pengambilan swab yang akan kita kirimkan hasilnya ke laboratorium,” katanya. Ia menuturkan Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang akan melakukan tes cepat sebanyak 7.000 sasaran dan sampai dengan Sabtu (6/6) sudah terlaksana sebanyak 2.749 sasaran, antara lain kepada kontak erat dengan pasien positif COVID-19, tenaga kesehatan, dan pedagang dan pengunjung Pasar Muntilan dan Salaman. (jwn5/ant)

Pejabat Boleh Kunjungan ke Daerah, Tapi Tidak Boleh Mudik

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan pejabat negara termasuk anggota DPR diperbolehkan melakukan kunjungan kerja ke daerah, tetapi tidak untuk keperluan mudik. “Bapak-bapak adalah petugas negara, pejabat negara berhak untuk melakukan movement  (pergerakan), tapi tidak boleh mudik. Kalau Ibu ada tugas mengunjungi di Tasikmalaya, monggo, kalau Pak Lazarus (Ketua Komisi V DPR) ingin ke Kalimantan boleh, tapi mudik enggak boleh,” kata Menhub Budi Karya dalam rapat kerja virtual dengan Komisi V DPR di Jakarta, Rabu. Ia kembali mencontohkan dirinya yang diperbolehkan bepergian ke Palembang untuk mengecek LRT Sumsel, namun tidak untuk pulang ke rumah atau mudik. “Termasuk kami boleh melakukan perjalanan sepanjang melakukan tugas negara. Saya ke Palembang boleh lihat LRT, tapi enggak mudik,” katanya. Budi menjelaskan pernyataan tersebut merupakan salah satu penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Musim Mudik Idul Fitri 1441 H dalam rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19. Ia menegaskan mudik tetap dilarang, namun untuk distribusi logistik tidak boleh terhambat, karena itu tidak ada larangan untuk logistik. “Logistik tidak ada larangan, tapi petugas-petugasnya enggak boleh turun, yang boleh turun barangnya, pedagangnya juga demikian,” katanya. Penjabaran tersebut, lanjut dia, juga sebagai tidak lanjut atas surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang meminta kepastian distribusi logistik tetap berjalan meskipun mudik dilarang. “Seminggu ini ditugaskan untuk menggarap suatu penjabaran atas permen yang sudah ada, secara kebetulan Pak Menko memberikan satu arahan pada kami, logistik tidak boleh berkurang yang membuat suatu penurunan kegiatan ekonomi. Kami akan melakukan segala effort (usaha) agar PT ASDP, PT Pelni menjangkau daerah yang tidak bisa dijangkau, yang bisa dijangkau dengan kapal,” katanya. Pernyataan Menhub Budi Karya tersebut lantas disambut takbir “Allahu Akbar” dan ungkapan syukur “Alhamdulillah” dari para anggota DPR RI. Dalam kesempatan sama, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menegaskan mudik tetap dilarang, kecuali untuk kepentingan logistik, kesehatan, kepemerintahan, dan ekonomi. “Kepemerintahan termasuk anggota DPR harus dengan surat tugas dari kantor, dengan surat jalan, tidak perlu dari Kemenhub,” katanya. (jwn5/ant)

Ratusan Pejabat Temanggung Dilantik Di Pondok Pesantren

oleh

TEMANGGUNG, Jowonews.com – Ratusan pejabat eselon IV dan eselon III di Pemerintahan Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, dilantik Bupati Temanggung M. Al Khadziq di lingkungan Pondok Pesantren Karang Santri, Desa Bandung Gede, Kedu, Kabupaten Temanggung, Jumat. “Pelantikan dilaksanakan di ponpes hanya sebagai tematik saja, sebelumnya dilaksanakan di desa untuk mengingatkan aparat pemerintah kabupaten tentang desa dan daerah perbatasan. Sekarang kita mengingatkan aparat tentang kebhinnekaan masyarakat Kabupaten Temanggung,” katanya di Temanggung. Ia menyampaikan hal tersebut usai melantik 244 pejabat eselon IV dan eselon III di Pondok Pesantren Karang Santri, Desa Bandung Gede, Kecamatan Kedu. Sejumlah pejabat yang dilantik tersebut, terdiri atas 65 orang pelaksana yang dipromosikan jadi pengawas, 64 orang pengawas yang dirotasi di sesama jabatan pengawas, 37 orang pengawas yang dipromosikan jadi administrator, 75 orang administrator yang dirotasi di sesama jabatan administrator. Selain itu ada 2 orang pejabat fungsional yang dimutasi ke pengawas, dan 1 orang pejabat fungsional yang dimutasi menjadi pejabat administrator. Khadziq menuturkan pelantikan pejabat ini merupakan pelantikan yang ketiga, setelah sebelumnya melaksanakan acara pelantikan di Desa Sucen Kecamatan Gemawang, kemudian melaksanakan pelantikan di Desa Campurejo, Kecamatan Tretep. “Tematiknya dari acara pelantikan kita hari ini adalah bahwa Temanggung itu terdiri atas beraneka ragam masyarakatnya, beraneka ragam budaya, dan beraneka ragam agamanya,” ujarnya. Ia menyampaikan Pemkab Temanggung sudah sementara waktu tidak ada pergeseran atau mutasi pejabat. Pelantikan dan mutasi pada hari ini menyeluruh di seluruh organisasi perangkat daerah Pemkab Temanggung. Menurut dia rotasi ini untuk menyehatkan dan penyegaran birokrasi. Pelantikan pada hari ini dimaksudkan sebagai awal dari proses pengisian jabatan kosong di lingkungan Pemkab Temanggung yang ditinggalkan oleh pejabat sebelumnya, banyak di antaranya karena pensiun, promosi ke eselon 2 maka banyak jabatan kosong hari ini dipenuhi semua. “Kita melakukan penyehatan birokrasi di mana penataannya pada hari ini berbasis pada beberapa hal, yakni dilakukan untuk memenuhi kebutuhan organisasi, penataan kali ini juga untuk the right man on the right place dan untuk menyiapkan kader-kader birokrasi di masa yang akan datang mulai kita tempatkan sesuai dengan potensi, kapasitas, dan kapabilitasnya masing-masing,” tuturnya. Selain itu penataan juga bertujuan untuk meningkatkan profesionalitas dan pelayanan kepada masyarakat dan untuk penyelesaian berbagai masalah baik masalah yang ada di birokrasi maupun penyelesaian masalah yang ada di tengah masyarakat. “Penataan kali ini juga untuk membiasakan kita pada lingkungan masyarakat yang terus berubah. Karena lingkungan masyarakat terus berubah maka aparat pemerintah juga dituntut agar dirinya juga senantiasa siap untuk berubah,” katanya. Ia menyampaikan para pejabat pemerintah sekarang dituntut untuk adaptif terhadap tuntutan masyarakat yang terus berubah bahkan sampai presiden sebuah negara pun juga sekarang senantiasa siap berubah dan tidak jarang keputusan pemerintah di tingkat pusat yang berubah karena tuntutan masyarakat yang sekarang banyak disampaikan melalui media sosial. Menurut dia kalau masyarakat terus berubah maka sebagai penyelenggara pemerintahan juga harus senantiasa untuk berubah. (jwn5/ant)