Pemkab Jepara

JEPARA – Sebanyak 50.695 kilogram beras digelontorkan untuk membantu nelayan, yang tidak bisa melaut karena gelombang tinggi. Bantuan tersebut diberikan kepada 12.043 keluarga nelayan, yang mengalami paceklik. Penjabat (Pj) Bupati Jepara Edy Supriyanta menyampaikan, beras yang diberikan kepada para nelayan merupakan bantuan dari CSR PLTU Tanjungjayi B Group sebesar 14.740 kilogram, dan sisanya sebesar 35.955 kilogram merupakan cadangan pangan pemerintah. “Meski tidak seberapa, saya berharap bantuan ini dapat meringankan beban para nelayan menghadapi masa paceklik akibat gelombang tinggi masa baratan,” jelas Edy, usai menyerahkan bantuan tersebut secara simbolis kepada perwakilan paguyuban nelayan, di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Ujungbatu, Selasa (7/3/2023). Selain bantuan beras yang sifatnya jangka pendek, lanjut Edy, untuk menghadapi paceklik, juga dialokasikan berbagai macam bantuan. Mulai dari pelatihan mata pencaharian alternatif pemeliharaan kerang hijau, perbengkelan mesin kapal, temu usaha, dan kemitraan. “Kami memberikan hibah Rp650 juta bagi 14 kelompok nelayan, untuk pembelian alat tangkap dan mesin kapal,” tambah Edy. Pada kesempatan itu, juga diserahkan bantuan alat dan mesin pertanian kepada kelompok tani, berupa satu unit combine harvester besar, 32 unit traktor roda dua, 32 unit cultivator, 10 unit pompa air, dan 18 unit motor roda tiga. Anggota Gapoktani Sejahtera Kedung Malang, Abdul Khamid, yang mendapatkan traktor, mengaku senang dengan bantuan yang diterima kelompoknya. Dia akan memanfaatkan bantuan tersebut untuk membantu aktivitas bertani bagi kelompoknya. (Diskominfo Jateng)

JEPARA – Seluruh komponen masyarakat dan perangkat daerah diminta untuk meningkatkan konvergensi percepatan penurunan stunting di Kabupaten Jepara. Yakni, dengan meningkatkan pelaksanaan integrasi intervensi gizi. Hal itu disampaikan Penjabat (Pj) Bupati Jepara Edy Supriyanta pada rembuk stunting dalam rangka meningkatkan sinergitas dan konvergensi penurunan stunting, di Gedung Shima, Rabu (8/3/2023). Menurutnya, upaya penurunan stunting harus lebih efektif, sistematis, dan terencana. Sebab, pada 2024 mendatang, telah ditetapkan target penurunan prevalensi stunting di angka 14 persen. “Perlu kerja cepat dan nyata. Libatkan semua stakholder, masyarakat, hingga di tingkat bawah untuk penanganan stunting,” ujar Edy. Disampaikan, berdasarkan data SSGI, saat ini, angka stunting Jepara turun sebesar 6,8 persen, dari semula 25 persen pada 2021, menjadi 18 2 persen pasar 2022. Sehingga, masih kurang 4,2 persen lagi, untuk mencapai target minimal pada 2024 nanti. “Saya minta, pertahankan dan perkuat sinergi dan kolabosari pentahelix (akademisi, swasta, masyarakat, pemerintah, dan media) antarsektor, baik sektor kesehatan maupun nonkesehatan,” kata dia. Selain itu, lanjut Edy, pihaknya juga akan memperluas desa prioritas pencegahan stunting menjadi 60 desa, pada 2024. Untuk itu, perangkat daerah diminta memberi dukungan penuh dan menyinkronkan program kegiatannya. “Sekarang kita sudah tidak berbicara masalah data, tapi apa yang harus kita lakukan untuk penanganan stunting,” tegasnya Edy berharap, Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) kecamatan dapat melibatkan Babinsa dan Babhinkamtibmas. Selain itu, tim pendamping keluarga (TPK), kader pembangun manusia (KPM), dan kader posyandu diharapkan dapat menghidupkan kegiatan posyandu. Sebab, posyandu merupakan garda terdepan dalam mendeteksi stunting secara dini. Sedangkan untuk para camat, imbuhnya, diminta memastikan alokasi dana transfer desa dan dana yang dikelola kelurahan, untuk kegiatan penurunan dan pencegahan stunting di tingkat desa/kelurahan, lewat lima paket layanan pokok. Yaitu, layanan kesehatan ibu dan anak (KIA), konseling gizi terpadu, perlindungan sosial, sanitasi dan air bersih, serta layanan pendidikan anak usia dini. Sekda Kabupaten Jepara Edy Sujatmiko mengatakan, stunting menjadi prioritas nasional. Ada dua penangan yaitu, intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Dia berharap, penanganan stunting juga dimasukkan dalam indikasi lomba desa. “Sehingga, penanganan stunting di tingkat desa ini dilakukan secara serius,” katanya.