Jowonews

Logo Jowonews Brown

perbankan

Perbankan Diminta Keluarkan Aturan Bebas DP Mobil dan Properti

oleh

SOLO, Jowonews- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta perbankan mengeluarkan aturan terkait kebijakan Down Payment (DP) atau uang muka nol persen untuk kredit mobil dan properti. “Dari regulatornya kan sudah mengeluarkan peraturan. Ada PBI (Peraturan Bank Indonesia), POJK (Peraturan OJK), dari industri ada SK (Surat Keputusan) Direksi dari internal mereka, seperti apa mekanismenya,” kata Kepala OJK Surakarta Eko Yunianto di Solo, Kamis (11/3). Ia mengatakan mengenai kebijakan uang muka nol persen sendiri OJK sudah melakukan pembicaraan dengan perbankan sejak beberapa waktu lalu. Bahkan OJK bersama dengan BI juga sudah melakukan diskusi dengan pihak asosiasi, termasuk Real Estate Indonesia (REI). Menurut dia, salah satu yang harus diwaspadai terkait kebijakan tersebut adalah bobot risiko yaitu aktiva tertimbang menurut risiko. “Makin DP kecil yaitu 0-30 persen maka bobot risiko makin besar mencapai 35 persen, begitu uang muka 30-50 persen bobot risiko makin kecil menjadi 25 persen. Sedangkan uang muka di atas 50 persen dari yang dibiayai maka bobot risiko turun jadi 20 persen,” katanya sebagaimana dilansir Antara. Disinggung mengenai dampaknya terhadap likuiditas perbankan, menurut dia, saat ini banyak uang yang tersimpan di perbankan. “Saat ini pertumbuhan kredit minim, pertumbuhan DPK (Dana Pihak Ketiga) tinggi. Banyak dana tersimpan dan belum tersalurkan,” katanya. Sebelumnya Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Surakarta Nugroho Joko Prastowo mengatakan di satu sisi kebijakan pelonggaran tersebut memungkinkan masyarakat mengajukan kredit kendaraan bermotor dan properti dengan uang muka nol persen. Di sisi lain, dikatakannya, sektor otomotif dan properti memiliki kontribusi cukup tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi. Ia mengatakan saat ini masyarakat khususnya menengah ke atas lebih banyak menyimpan uang mereka di bank. Data dari BI menunjukkan pada tahun 2020 DPK tumbuh sebesar 11,11 persen, sedangkan kreditnya terkontraksi sebesar 2,41 persen. Ia mengatakan salah satu dampak dari masyarakat menengah atas menyimpan uangnya adalah terjadi penurunan penjualan kendaraan bermotor di sepanjang 2020. Nugroho Joko menyebut dalam kondisi normal Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) sanggup menjual sekitar 1,1 juta unit setahun. Dari total angka penjualan tersebut sekitar 700.000 di antaranya untuk memenuhi pasar domestik. Meski demikian, selama pandemi COVID-19 penjualan mengalami penurunan cukup signifikan. Oleh karena itu diharapkan kebijakan uang muka nol persen untuk kredit bermotor dan properti dapat mendorong masyarakat membelanjakan uangnya.

Wakaf Tunai di Perbankan Capai Rp 328 Miliar

oleh

JAKARTA, Jowonews- Total wakaf tunai yang telah terkumpul dan dititipkan di perbankan hingga 20 Desember 2020 telah mencapai Rp328 miliar. “Sedangkan project basedwaqf mencapai Rp597 miliar,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam peluncuran Gerakan Nasional Wakaf Uang dan Peresmian Brand Ekonomi Syariah di Jakarta, Senin (25/1). Sri Mulyani menegaskan pemerintah sangat berkomitmen dalam mendorong sektor ekonomi dan keuangan syariah secara terintegrasi, lansir Antara. Hal itu dilakukan dalam rangka mampu lebih mempercepat, memperluas serta mengembangkan ekonomi dan keuangan untuk mendukung ketahanan ekonomi nasional. Ia mengatakan sektor dana sosial syariah yang mencakup zakat, sedekah, infak, dan wakaf merupakan bagian yang berpotensi sangat strategis untuk dikembangkan. Sektor dana sosial syariah tersebut memiliki potensi sangat besar dalam turut mendukung berupaya mengatasi masalah-masalah pembangunan, kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia menjelaskan wakaf telah berkembang sangat baik di Indonesia namun umumnya masih berupa wakaf properti yaitu tanah dan bangunan untuk kepentingan umat seperti masjid, madrasah, pesantren dan tempat pemakaman. Oleh sebab itu, dalam beberapa tahun terakhir para stakeholder berusaha mengembangkan wakaf uang untuk dikelola secara produktif, amanah, akuntabel dan profesional sehingga bisa memperkuat islamic sosial net. Sri Mulyani mencontohkan, tahun lalu Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan para nazir wakaf uang memobilisasi wakaf uang dan menginvestasikan kepada kas wakaf link sukuk atau CWLS. “Ini sebuah instrumen baru yang diterbitkan pemerintah atau Kemenkeu di mana imbal hasilnya digunakan untuk membiayai berbagai program sosial yaitu saat ini telah terkumpul lebih dari Rp54 miliar,” katanya. Tak hanya itu, ia mengatakan pihaknya juga terus meningkatkan Surat Berharga Syariah Nasional (SBSN) yang dihubungkan dengan proyek. Hingga tahun ini telah ada proyek bernilai Rp27 triliun yang didanai oleh SBSN berbasis proyek. “Ini peningkatan yang luar biasa dari mulai 2013 hanya satu kementerian yang menggunakan SBSN Proyek dan saat ini sudah ada 11 kementerian di dalam penggunaan surat berharga syariah,” ujarnya.