Jowonews

Logo Jowonews Brown

presiden

Presiden: Tol Semarang Demak Istimewa

oleh

JAKARTA, Jowonews- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau proyek pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak di Kabupaten Demak, yang menjadi bagian dari jaringan tol Jawa koridor Pantai Utara Jawa, Jumat (11/6). “Sore ini saya meninjau proyek Jalan Tol Semarang-Demak yang merupakan bagian dari jaringan tol Jawa, koridor Pantai Utara Jawa,” ujar Presiden Jokowi saat memberikan keterangan pers secara virtual dari lokasi peninjauan sebagaimana ditayangkan melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden, di Jakarta Jumat. Presiden Jokowi mengatakan koridor tersebut akan menghubungkan Semarang, Demak, Rembang, Tuban, dan Gresik. Sedangkan untuk ruas Gresik-Surabaya sudah terhubung jalan tol dan telah dioperasikan. “Panjangnya khusus yang ini 26,7 km. Seksi I yaitu Kaligawe-Sayung sepanjang 10,39 km dan seksi II Sayung-Demak sepanjang 16,31 km,” ujar Presiden Jokowi sebagaimana dilansir Antara. Presiden Jokowi mengatakan seksi I dibangun dengan dukungan pemerintah, sedangkan seksi II melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Presiden Jokowi berharap keberadaan jalan tol tersebut mengurangi kemacetan lalu lintas secara signifikan di jalur Kaligawe dan Bandara Ahmad Yani. “Ini yang sudah berpuluh-puluh tahun selalu macet, karena kendaraan-kendaraan besar yang semua lewat di jalur ini,” ujar Presiden Jokowi. Menurut Presiden, keistimewaan jalan tol ini adalah multifungsi. Selain meningkatkan konektivitas, jalan Tol Demak seksi I juga berfungsi untuk pengendalian banjir rob. “Dengan adanya fungsi kolam retensi dan nanti adanya tanggul laut, dan pengembangan area yang tadinya terendam menjadi kering. Kita lihat area yang tadi terendam akan kering dan bisa digunakan baik untuk kawasan industri dan pendukungnya dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru,” jelas Presiden Jokowi. Presiden berharap jalan tol tersebut bisa diselesaikan sehingga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah.

Menghina Presiden, Mustafa Kamal Ditangkap

oleh

TANJUNG PINANG, Jowonews- Seorang pria paruh baya di Tanjung Pinang diamankan pihak kepolisian karena menghina Presiden RI Jokowidodo melalui media sosial Twitter. “Penangkapan pelaku berdasarkan laporan polisi nomor:LP-A/42/V/2021/SPKT-KEPRI, tanggal 12 Mei 2021,” kata Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Harry Goldenhardt di Batam, Sabtu (15/5). Dia menjelaskan kronologi kejadian berawal dari pelaku yang membuat postingan berupa konten dan diunggah ke Twitter atas nama akun @MustafaKamalN13, tanggal 8 Mei 2021, pukul 15.43 WIB. Pelaku bernama Mustafa Kamal diketahui baru membuat akun Twitter tersebut pada bulan Maret 2021. “Dalam unggahannya, pelaku menghina Pak Jokowi dengan kalimat-kalimat yang tak pantas,” ujar Harry sebagaimana dilansir Antara. Mengetahui hal tersebut, lanjut Harry, Tim Teknis Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Kepri langsung melakukan penyelidikan. Hasilnya pada tanggal 12 Mei 2021 sekitar pukul 13:00 WIB pelaku berhasil diamankan di Supermarket Bintan 21 Tanjungpinang dan selanjutnya di bawa Ke Mapolda Kepri di Batam untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi turut mengamankan barang bukti berupa satu unit handphone, SIM card, akun Twitter atas nama tiger andalas milik pelaku dan kartu identitas diri pelaku. Atas perbuatannya, pelaku dapat diterapkan Pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau Pasal 14 ayat 2 UU RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Presiden: Pencegahan Penularan Covid-19 Mesti Diutamakan

oleh

JAKARTA, Jowonews- Presiden Joko Widodo menekankan bahwa upaya pencegahan penularan Covid-19 mesti lebih diutamakan, termasuk di antaranya peningkatan disiplin warga menjalankan protokol kesehatan. “Sekali lagi saya ulangi penanganan masalah kesehatan adalah yang utama dan lebih utama lagi adalah pencegahan penularan,” katanya di Istana Kepresidenan Bogor, Sabtu (26/9), saat membuka Muktamar IV Pengurus Pusat Persaudaraan Muslimin Indonesia melalui telekonferensi video. “Saya minta kepada semua pihak untuk disiplin melakukan protokol kesehatan agar penularan bisa ditekan dan kehidupan masyarakat bisa berjalan normal kembali,” kata Presiden. “Bagi yang sehat kita jaga agar tidak terpapar. Bagi yang sudah terpapar kita berupaya untuk kita sembuhkan,” katanya. Presiden mengatakan bahwa per 25 September 2020 jumlah total pasien Covid-19 yang sudah sembuh mencapai 196 ribu orang atau 73,5 persen dari jumlah akumulatif pasien Covid-19 di seluruh Indonesia. “Ini semakin meningkat, dan terus akan kita tingkatkan,” kata Presiden, menambahkan, pemerintah juga terus berupaya menekan angka kematian akibat penyakit tersebut. Pemerintah terus menjalankan upaya pencegahan dan penanggulangan Covid-19 supaya penularan penyakit yang disebabkan oleh virus corona tipe SARS-CoV-2 itu bisa terus diturunkan. “Dalam mencegah penyebaran Covid-19 tidak ada jalan lain selain kita disiplin menjalankan protokol kesehatan, disiplin menjalankan kebiasaan-kebiasaan baru yang aman dari Covid-19, di dalam rumah ketika bersama keluarga maupun ketika keluar rumah,” kata Presiden sebagaimana dilansir Antara. Presiden juga menekankan pentingnya penerapan pola hidup bersih dan sehat untuk mencegah penularan penyakit tersebut. “Mengikuti protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, sering-sering mencuci tangan, menjaga wudhu, menjauhi kerumunan, termasuk tidak menyelenggarakan kegiatan yang mengumpulkan orang banyak. Termasuk hari ini melaksanakan muktamar secara virtual,” katanya. “Kita harus terus berikhtiar, berikhtiar dengan sekuat tenaga untuk mengendalikan penyebaran Covid-19 dan agar sekaligus membantu saudara-saudara kita agar tidak semakin terpuruk karena kesulitan ekonomi,” ia menambahkan. Jaring Pengaman Sosial Presiden mengatakan bahwa pemerintah sudah menjalankan program-program jaring pengaman sosial guna membantu warga yang terdampak pandemi dan telah menggelontorkan dana Rp293 triliun untuk upaya perlindungan sosial. Ia kemudian memaparkan realisasi program perlindungan sosial per 23 September 2020, antara lain bahwa Rp29,133 triliun bantuan dana dari pemerintah sudah diterima 10 juta penerima manfaat Program Keluarga Harapan. Pemerintah pun sudah menyalurkan bantuan total Rp30,978 triliun kepada 19,41 juta penerima manfaat Program Sembako dan bantuan total Rp4,407 triliun kepada 1,9 juta penerima manfaat Program Sembako Jabodetabek.  Dalam Program Bansos Tunai di luar Jabodetabek, pemerintah telah menyalurkan bantuan total Rp24,787 triliun kepada 9,1 juta penerima manfaat dan melalui Program Kartu Pra Kerja untuk pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja pemerintah sudah menyalurkan bantuan total Rp16,617 triliun kepada 4,86 juta penerima manfaat. Pemerintah telah menyalurkan total Rp11,73 triliun kepada 7,55 juta penerima manfaat Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dan mengucurkan Rp14,183 triliun kepada 5,9 juta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah melalui program Bantuan Presiden (Banpres) Produktif untuk Modal Kerja. Selain itu, pemerintah telah menyalurkan Rp10,8 triliun kepada sembilan juta pekerja penerima manfaat Program Subsidi Gaji dan menyalurkan dana Rp3,455 triliun untuk 31,4 juta penerima manfaat program subsidi pembayaran listrik.  “Realisasi program pemulihan ekonomi nasional ini, terutama perlindungan sosial, kita harapkan bisa membantu masyarakat dan memicu produktivitas masyarakat,” demikian Presiden Joko Widodo.

Presiden Perintahkan Kepala Daerah Percepat Pengucuran Dana Kesehatan dan Bansos

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Presiden Joko Widodo meminta para kepala daerah mempercepat pengucuran dana kesehatan dan bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. “Saya titip kepada gubernur, bupati, dan wali kota, agar anggaran anggaran yang berkaitan dengan kesehatan itu segera dikeluarkan karena ini menyangkut nanti peredaran uang yang ada di masyarakat,” katanya di Posko Penanganan COVID-19 Provinsi Jawa Tengah di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Selasa. “Yang kedua, yang berkaitan dengan belanja bantuan sosial juga disegerakan karena ini penting agar social safety net (jaring pengaman sosial) bagi warga kita terpenuhi terutama yang memang terkena dampak dari COVID-19 ini,” katanya saat menyampaikan arahan berkenaan dengan penanganan COVID-19 terintegrasi di Provinsi Jawa Tengah melalui telekonferensi video. Presiden juga meminta pemerintah daerah segera mengucurkan dana stimulus untuk pelaku usaha mikro dan kecil. “Ini betul-betul juga provinsi, kabupaten, dan kota juga harus melihat lapangannya. Anggaran untuk ini juga siapkan. Pemerintah pusat juga menyiapkan, provinsi menyiapkan, kabupaten menyiapkan, kota menyiapkan. Ini berlapis-lapis seperti ini sehingga tidak ada semua yang tercecer,” katanya. Presiden mengatakan bahwa dia terus memantau realisasi anggaran belanja seluruh kementerian dan lembaga.  “Saya sekarang tahu setiap hari kementerian ini sudah keluar berapa persen, lembaga ini sudah keluar berapa persen kalau masih rendah saya telepon langsung, tegur langsung menteri atau kepala lembaganya,” katanya. “Harus terus belanja, belanja itu kita dorong agar peredaran uang yang ada di masyarakat semakin banyak,” ia menambahkan. Presiden berharap pandemi segera berakhir dan perekonomian perlahan tumbuh kembali. Selama berada di Jawa Tengah, Presiden dan rombongan juga meninjau Kawasan Industri Terpadu Batang dan proyek padat karya di Kabupaten Batang serta pabrik furnitur berorientasi ekspor di Kabupaten Demak. Hingga Senin (29/6), jumlah akumulatif pasien COVID-19 di Indonesia mencapai 55.092 orang, 23.800 orang sudah sembuh dan 2.805 orang meninggal dunia. Kasus COVID-19 sudah menyebar di 34 provinsi di Indonesia, paling banyak di Jawa Timur (11.805) disusul DKI Jakarta (11.237), Sulawesi Selatan (4.995), Jawa Tengah (3.680), Jawa Barat (3.134), Kalimantan Selatan (3.042), Sumatera Selatan (2.023), Papua (1.699), Sumatera Utara (1.480), Banten (1.444), Bali (1.444), Nusa Tenggara Barat (1.213), Sulawesi Utara (1.082), dan Kalimantan Tengah (881). (jwn5/ant)

Istana Sengaja Rilis Video Teguran Keras Presiden Agar Dilihat Publik

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Teguran keras dan arahan tegas Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta pada 18 Juni 2020 diputuskan untuk dirilis, agar dapat diketahui publik secara luas. Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden RI Bey Triadi Machmudin saat dikonfirmasi, Minggu, mengatakan awalnya Sidang Kabinet Paripurna tersebut bersifat intern. “Namun setelah kami pelajari pernyataan Presiden, banyak hal yang baik, dan bagus untuk diketahui publik, sehingga kami meminta izin kepada Bapak Presiden untuk mempublikasikannya. Makanya baru dipublish hari ini,” kata Bey. Video arahan keras Presiden Jokowi kepada jajarannya itu berselang 10 hari dipublikasikan, setelah Sidang Kabinet Paripurna berlangsung secara tertutup pada 18 Juni 2020. Bey mengatakan pihaknya telah mengkaji secara mendalam sebelum merilis video arahan Presiden tersebut ke publik. “Kami pelajarinya agak lama juga, pelajari berulang-ulang,” kata Bey. Dalam video berdurasi lebih dari 10 menit itu, Presiden Jokowi memberikan arahan yang tegas kepada para menterinya, bahkan sempat menyatakan kejengkelannya karena sampai saat ini disebutnya belum ada progres yang signifikan dari kerja jajarannya dalam tiga bulan terakhir. Padahal situasi yang berkembang saat ini memerlukan langkah “extra ordinary” karena dunia termasuk Indonesia sudah diambang krisis. Presiden bahkan mengatakan akan melakukan langkah-langkah “extra ordinary” apa pun demi menyelamatkan 267 juta rakyat Indonesia. “Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat perppu yang lebih penting lagi. Kalau memang diperlukan,” kata Jokowi pula. (jwn5/ant)

Presiden: Reformasi Pendidikan tak Ditentukan Satu Kementerian, Bukan Hanya Penyesuaian Kurikulum

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Presiden RI Joko Widodo menekankan reformasi bidang pendidikan, khususnya dalam masa pandemi COVID-19 tidak hanya ditentukan satu kementerian dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saja. “Saya ingatkan kemampuan reform tidak hanya ditentukan satu kementerian Kemendikbud, tapi juga memerlukan dukungan komunitas pendidikan, kementerian lembaga, masyarakat, pemerintah daerah, juga kemitraan swasta,” ujar Presiden dalam Ratas Peta Jalan Pendidikan Tahun 2020 – 2035 melalui video conference di Jakarta, Kamis. Presiden mengatakan reformasi pendidikan bukan hanya penyesuaian kurikulum, pedagogi dan metode penilaian, tapi juga perbaikan infrasktruktur penyediaan akses teknologi dan juga yang berkaitan dengan dukungan pendanaan. Sebelumnya Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyampaikan bahwa pembelajaran jarak jauh merupakan solusi di era normal baru. Moeldoko mengatakan untuk menuju Indonesia Maju, pembangunan SDM merupakan salah satu agenda yang dijalankan pemerintah. Dalam hal ini, pendidikan karakter menjadi prioritas yang diamanatkan Presiden Joko Widodo. Sebagaimana diketahui, salah satu fokus pemerintah saat ini adalah pembangunan SDM yang unggul melalui pendidikan karakter. Untuk itu, perlu adanya evaluasi untuk mengukur sejauh mana transformasi pendidikan dalam metode pendidikan jarak jauh. (jwn5/ant)

Presiden Tidak Gelar Open House Tahun Ini

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Juru Bicara Presiden bidang Sosial Angkie Yudistia mengatakan Presiden Joko Widodo dan jajarannya tidak mengadakan gelar griya (open house) saat hari raya Idul Fitri 1441 Hijriah untuk mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19. “Tidak pernah ada pembahasan di dalam rapat terkait rencana ‘open house’. Ini bagian dari konsistensi pemerintah untuk menerapkan ‘physical distancing’ (pembatasan jarak fisik) di semua aktivitas,” kata Angkie dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Jumat Gelar griya Lebaran, kata Angkie, memungkinkan terjadinya pertemuan massa dan interaksi jarak dekat sehingga berpeluang terjadinya penyebaran virus secara cepat. Maka dari itu, hal itu dihindari oleh Presiden Jokowi yang kemudian diikuti oleh seluruh jajaran di bawahnya. “Kita bisa saling bersilaturahim secara daring pada saat Lebaran nanti dengan sanak keluarga, kerabat, dan sahabat tanpa harus memaksakan diri untuk melakukan pertemuan fisik,” kata dia. Menurut Angkie, Presiden Jokowi memahami bahwa momentum Lebaran adalah adanya kegiatan saling berkomunikasi secara langsung untuk saling bermaaf-maafan dengan orang terdekat. Namun, dengan adanya situasi pandemi COVID-19, tentu tidak memungkinkan untuk melakukan hal tersebut. “Mengingat prioritas pemerintah kepada kesehatan sangat tinggi, sehingga aktivitas ‘open house’ yang biasa diadakan kini harus diurungkan,” kata dia. Presiden dan jajaran Anggota Kabinet Indonesia Maju juga belum ada rencana untuk menggelar rapat secara tatap muka. Setiap rapat baik bersifat paripurna maupun terbatas yang diselenggarakan presiden selalu melalui telekonferensi video. “Belum ada rencana dalam waktu dekat untuk menggelar rapat dalam bentuk pertemuan fisik, sambil terus memantau perkembangan terkait penanganan COVID-19,” ujar dia. (jwn5/ant)

Istana Salurkan Bansos Presiden ke 15 Kota

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono menyatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah membagikan bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat terdampak COVID-19 di 15 kota. “Jadi sudah 15 kota yang (dibagikan bansos), ada Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Bandung, baru 4 kota itu minggu lalu,” kata Heru, di Jakarta, Kamis. Isi dalam paket bantuan sembako dari Presiden Jokowi tersebut adalah 10 kilogram beras, 1 kilogram gula pasir, 1 liter minyak goreng, dan 1 kotak teh. “Terus minggu ini akan dibagikan di Makassar, Palembang, Bandarlampung, dan lain-lain, nah yang di Pulau Jawa ada di Surabaya kemarin itu 10 ribu (paket), sekarang ini 5 ribu paket ada di beberapa kota,” kata Heru pula. Menurut Heru, Presiden Jokowi memerintahkan pembagian bansos tersebut melalui Kasetpres pada 1 Mei 2020, dengan total 55 ribu paket sembako yang akan dibagikan. Rincian paket tersebut adalah masing-masing sebanyak 5.000 paket untuk Kota Palembang, Bandarlampung, Cirebon, Balikpapan, Samarinda, Ambon, Sorong, Jayapura, dan Kupang, serta Makassar 10.000 paket. “Ini dari Pak Presiden loh ya, bukan dari Menteri Sosial, jadi Presiden memang ingin membantu, tapi tidak bisa semua, tetapi kehadiran Bapak Presiden di kota-kota yang saya sebutkan tadi diharapkan dapat meringankan beban masyarakat dan tentunya meringankan beban pemda masing-masing,” ujar Heru. Artinya, menurut Heru, bantuan Presiden Jokowi melengkapi bansos yang sudah disalurkan oleh Menteri Sosial maupun pemda masing-masing. “Mungkin ada (penerima bansos) yang tidak terdaftar 10 ribu atau 15 ribu orang, ya Bapak Presiden bantu 5 ribu, kira-kira begitu,” kata Heru lagi. Pembagian bansos itu akan terus dilakukan melihat perkembangan situasi COVID-19. “Ya kita lihat perkembangan terus sih di kota-kota lain juga akan diberikan, anggaran bansos ini dari anggaran bantuan masyarakat jadi kami distribusikan caranya dengan Bulog masing-masing daerah,” ujar Heru lagi. Sebelumnya, Menteri Sosial Juliari P Batubara menyebutkan ada tiga jenis bantuan yang telah disetujui oleh Presiden Jokowi. Pertama adalah sembako senilai Rp600 ribu/bulan yang disalurkan setiap minggu selama 3 bulan. Bantuan senilai Rp150 ribu/minggu ini, disalurkan bersama dengan badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), dan swasta. Kedua, bantuan sembako kepada keluarga miskin di wilayah Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Bodetabek). Besaran bantuan sembako senilai Rp600 ribu/bulan yang disalurkan selama 3 bulan. Pemerintah akan menyasar 576.434 keluarga atau 1.647.647 jiwa untuk wilayah Bodetabek. Total kebutuhan anggaran Rp1,04 triliun. Ketiga, Bantuan Langsung Tunai (BLT) di luar wilayah Jabodetabek. BLT menyasar keluarga yang masuk dalam DTKS, tetapi tidak menerima bantuan sosial reguler (DTKS Non-Bantuan Sosial Nasional) baik Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Program Sembako. BLT akan menyasar 7.461.586 keluarga dari total DTKS Non-Bantuan Sosial Nasional sebesar 9.085.939 keluarga. (jwn5/ant)