Jowonews

Logo Jowonews Brown

sekolah

Pemkot Siapkan Anggaran Bangun SDN Solo Yang Rusak Akibat Banjir

oleh

SOLO, Jowonews.com – Pemerintah Kota Surakarta telah menyiapkan anggaran untuk pembangunan SD Negeri Mipitan dan Sabrang Lor yang rusak akibat banjir, di Jalan Agung Timur No.2 Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Mojosongo, Solo, Jawa Tengah. Wali Kota Surakarta F.X. Hadi Rudyatmo bersama Ketua DPRD Budi Prasetyo, didampingi Kepala Dinas Pendidik Etty Retnowati meninjau langsung lokasi SDN Mipitan dan SDN Sabrang Lor di Mojosongo Solo, Senin. Menurut Wali Kota Surakarta F.X. Hadi Rudyatmo, pembangunan SD Negeri Mipitan dan Sabrang Los dilakukan secepatnya dan kedua sekolah itu akan dijadikan satu (regrouping). Sekolah tersebut bangunannya rusak akibat banjir bandang karena tanggul di belakang sekolah jebol pada Januari 2020. Rudyatmo mengatakan semua bangunan sekolah sudah doyong terkena banjir akibat jebolnya tanggul di belakang sekolah. Bangunan sekolah ini, dibangun dahulu dari SD Inpres pada 1978 dan sekarang akan dibangun gedung baru dengan anggaran sekitar Rp10,6 miliar. “Rencanantya, sebelah utara khusus bangunan ruang kelas dan sebelah selatan untuk halaman toilet, ruang guru, dan sebagainya,” katanya. Rudyatmo meminta masyarakat, termasuk sekolah lebih waspada, terutama di daerah rawan banjir di wilayah Joyontakan, Kampung Sewu, Puncang Sawit, termasuk wilayah Mojosongo yang dekat dengan Kali Pepe. “Bangunan dua SD yang dijadikan satu nanti memiliki 18 kelas,” katanya. Tanggul jebol Ketua DPRD Surakarta Budi Prasetyo sudah melihat langsung lokasi rencana pembangunan SDN Mipitan dan SD Sabrang Lor Mojosongo Solo yang bangunannya rusak terkena banjir bandang akibat jebolnya tanggul sungai di belakang sekolah. Dua SD tersebut, kata Budi, memang layak diajukan oleh Pemkot Surakarta, mendahului anggaran karena kondisinya sudah tidak memungkinkan. DPRD Surakarta mendukung agar pembangunan 2020 bisa diselesaikan sehingga kegiatan belajar mengajar di sekolah itu, bisa berjalan. Namun, dua sekolah itu dijadikan satu SD. Pembangunan dua areal SD di Mojosongo dengan luas sekitar 5.000 meter persegi berupa bangunan satu lantai. “Pembangunan diperkirakan akan dilaksanakan bulan ini, dan sudah disetujui oleh DPRD Surakarta karena pembangunan ini menjadi prioritas,” katanya. Kepala Dinas Pendidik Kota Surakarta Ety Retnowati mengatakan siswa SDN Mipitan dan Sabrang Lor ini untuk sementara sudah dipindahkan ke sekolah lain. “Bangunan SD rusak karena diterjang banjir akibat tanggul jebol pada Januari 2020. Kondisi bangunan harus diselamatkan, sekolah dijadikan satu dan bangunan talud juga diperkuat oleh DPU,” kata Etty. Menurut dia, para siswa SDN Mipitan dan Sabrang Lor sekitar 500 anak untuk sementara kegiatan belajar mengajar dipindahkan ke SDN Belik dan Ngemplak Sutan. Jika pelaksanaan pembangunan sekolah sudah selesai, mereka bisa kembali ke bangunan sekolah yang baru, meski dalam satu sekolahan. (jwn5/ant)

Pemerintah Salurkan Dana BOS Tahap I Rp9,8 Triliun ke Rekening Sekolah

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Pemerintah telah menyalurkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler tahap I pada Februari 2020 sebanyak Rp9,8 triliun untuk 136.579 sekolah. Plt. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti dalam pernyataan di Jakarta, Senin, mengatakan percepatan ini adalah tindak lanjut dari komitmen bersama Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri. “Penyaluran Dana BOS ke sekolah-sekolah pada bulan Februari 2020 ini lebih cepat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang rata-rata baru masuk ke rekening sekolah pada bulan Maret dan April,” kata Nufransa. Nufransa memastikan proses penyaluran yang lebih cepat ke rekening sekolah dapat membuat kegiatan operasional mengajar dapat dilaksanakan dan didanai lebih cepat. Selanjutnya, tambah dia, sekolah dapat lebih cepat dalam menyampaikan laporan tanpa menunggu sekolah lain meskipun dalam wilayah yang sama. “Penyaluran langsung ke rekening sekolah juga tetap ditatausahakan dalam APBD Provinsi/Kabupaten/Kota sehingga sisi akuntabilitas tetap terjaga,” katanya. Penyaluran dana BOS reguler tahap I itu meliputi 94.680 SD sebanyak Rp4,44 triliun, 23.625 SMP sebanyak Rp2,21 triliun, 6.857 SMA sebanyak Rp1,22 triliun, 9.932 SMK sebanyak Rp1,84 triliun dan 1.485 SLB sebanyak Rp70,1 miliar. Penyaluran dana BOS secara langsung dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Sekolah ini tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 9/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan DAK Nonfisik. PMK tersebut memberikan keleluasaan fiskal bagi sekolah dalam mendukung konsep Merdeka Belajar melalui perubahan periode penyaluran dan besaran penyaluran. Selain itu, penyaluran dana BOS dapat lebih akurat karena rekomendasi penyaluran berdasarkan hasil inputan sekolah sendiri melalui Aplikasi Dana BOS yang disediakan oleh Kemendikbud. Alokasi dana BOS reguler tahap I ini adalah sebesar 30 persen untuk masing-masing sekolah yang telah mendapatkan rekomendasi dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk Tahap II dan III akan disalurkan sebesar 40 persen dan 30 persen. Dengan skema penyaluran terbaru ini, maka sebesar 70 persen dana BOS nantinya dapat langsung diterima sekolah pada semester I. (jwn5/ant)

Klarifikasi Pemkot Surakarta Kasus Siswi SMP Dikeluarkan

oleh

SOLO, Jowonews.com – Pemerintah Kota Surakarta melakukan klarifikasi kasus siswi SMP di Surakarta yang dikabarkan dikeluarkan oleh pihak sekolah akibat memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada salah satu siswa. “Memang ini sekolah swasta, tetapi Pemkot juga kena, minimal kepala dinasnya (Dinas Pendidikan). Oleh karena itu, Dinas Pendidikan melakukan klarifikasi,” kata Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo di Solo, Rabu. Ia mengatakan belum lama ini Dinas Pendidikan sudah melakukan verifikasi ke sekolah tersebut dan hasilnya sudah dilaporkan kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Sosial. “Intinya persoalan yang sebenarnya tidak bisa saya sampaikan. Permasalahan kemarin adalah dampak dari akumulasi (kesalahan siswa). Dalam hal ini sekolah juga sudah melakukan pembinaan,” katanya. Mengenai pemberitaan dikeluarkannya siswi tersebut dari salah satu SMP swasta Surakarta, dikatakannya, pihak sekolah mengaku tidak mengeluarkan namun orang tua siswi berinisiatif untuk memindahkan anak mereka ke sekolah lain. “Orang tua siswa sudah dipanggil sekolah dan ada upaya pembinaan. Sudah diberikan pemahaman juga alangkah baiknya dipindahkan ke sekolah lain,” katanya. Ia juga meminta kepada seluruh pihak termasuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk tidak menyampaikan informasi yang salah kepada publik. “Pada prinsipnya SMP IT tersebut sudah melakukan kegiatan sesuai dengan kurikulum yang ada. Saat ini masalah juga sudah selesai. Meski demikian, jika butuh ada klarifikasi lagi dari Dinas Pendidikan, maka saya akan mendampingi,” katanya. Sementara itu, ia juga meminta kepada seluruh sekolah mulai dari TK, SD, hingga SMP baik negeri maupun swasta yang berada di bawah naungan Pemerintah Kota Surakarta untuk aktif berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan. “Kalau swasta memang mestinya dengan yayasannya, di sini kepala dinas hanya memonitor. Tidak punya kewenangan untuk menegur,” katanya. Sebelumnya, kabar dikeluarkannya salah satu siswi dengan inisial AN dari sekolah sempat viral di media sosial sehingga menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat luas. (jwn5/ant)

Jateng Jadikan 20 Sekolah di Solo Sebagai Percontohan Sekolah Toleran

oleh

SEMARANG, Jowonews.com – Sebanyak 20 sekolah di wilayah Solo Raya bakal dijadikan percontohan pembentukan sekolah toleran oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. “Sebagai ‘pilot project’ kita menyiapkan 20 sekolah di Solo Raya untuk dibina toleransinya. Dipandu beberapa pihak, termasuk Wahid Foundation,” kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Jumeri di Semarang, Rabu. Ia menjelaskan bahwa sekolah toleran akan dibentuk pada Februari 2020 dengan jangka 3 hingga 6 bulan yang diisi pembekalan paham saling memahami perbedaan bakal menyasar murid, guru, karyawan sampai kepala sekolah. Langkah tersebut dilakukan setelah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah membentuk tim advokasi pencegahan intoleransi atau radikalisme di tingkat sekolah. Tim tersebut akhirnya merumuskan agar dilakukan pembinaan untuk kabupaten/kota yang tensinya sering menghangat terkait kasus intoleransi ataupun radikalisme. Saat ini proses pemilihan nominasi sekolah telah dilakukan di kabupaten/kota di Solo Raya.”Sragen yang mau kita garap dulu, kemudian beberapa kabupaten/kota yang agak hangat kita lakukan pembinaan khusus kepada guru, murid, karyawan maupun kepala sekolahnya,” jelasnya. Untuk selanjutnya, gerakan tersebut bakal dilakukan di seluruh sekolah yang ada di Jawa Tengah, khususnya untuk SMA sederajat baik sekolah negeri maupun swasta. Sebagai informasi, di Jawa Tengah saat ini terdapat sekitar 3.000 sekolah SMA, yang 640 diantaranya merupakan sekolah negeri. “Seluruh kepala sekolah saat ini telah menandatangani pakta integritas bahwa dia menjamin sekolahnya tidak radikal, tapi perlu dicatat, radikal itu tidak identik dengan Islam, agama lain juga ada. Ini yang terus kita bina. Sementara ini kita menangani daerah yang rawan dulu,” terangnya. Jumeri menyebutkan pihaknya juga bakal memberi sanksi tegas kepada siapapun yang bertindak intoleran. Untuk kasus di SMA Gemolong misalnya, Jumeri mengatakan karena terjadi antarmurid dan akhirnya ada pihak yang tersinggung, maka langkah yang bisa dilakukannya adalah pembinaan dan pelatihan untuk menghargai perbedaan. “Untuk guru, dari sisi kepegawaian, kalau berat misalnya melakukan tindakan kriminal, ya polisi yang yang bertindak dan diberhentikan tidak dengan hormat. Selanjutnya ada sanksi diberhentikan dengan hormat, penurunan pangkat, penindakan berkala. Semua ada kriterianya dan untuk sampai ke sana prosesnya panjang. Tidak bisa serta merta diberikan hukuman,” jelasnya. (jwn5/ant)

Masih Terisolir, Pelajar Desa Lebaksitu Sudah Sepekan Tidak Sekolah

oleh

LEBAK, Jowonews.com – Para pelajar Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) hingga SMA sederajat di Desa Lebaksitu, Kabupaten Lebak Provinsi Banten sudah seminggu tidak mengikuti proses belajar mengajar pascatanah longsor Rabu (1/1) yang mengakibatkan wilayah itu terisolir. Kepala Desa Lebaksitu Tubagus Imron di Lebak, Senin mengatakan para pelajar terpaksa diliburkan karena khawatir masih ada bencana susulan. Selain itu satu-satunya jalan menuju desa tersebut terputus akibat tanah longsor. “Kami khawatir dan tidak ingin mengambil risiko sehingga siswa diliburkan. Masalah ini juga sudah dilaporkan ke UPT pendidikan serta pemangku kepentingan terkait,” kata dia. Khusus di desa tersebut hanya ada dua bangunan sekolah yaitu SD Negeri 1 Lebaksitu dan SMP Negeri 2 Lebaksitu. Sedangkan SMA sederajat hanya ada di Kecamatan Lebakgedong yang berjarak sekitar 40 menit dari desa itu. “Ada bangunan SD mengalami retak dan kebetulan dua sekolah ini satu komplek yang berada di lereng bukit. Kita khawatir kalau masih hujan bakal terjadi longsor dan bisa menimpa sekolah,” katanya. Selain pelajar SD dan SMP, pada umumnya siswa SMA sederajat juga belum bisa berangkat menuju sekolah yang berada di Kecamatan Lebakgedong karena akses jalan ke kecamatan yang masih terputus. “Di sini belum ada SMA, SMK atau MA. Jadi pelajar harus ke Kecamatan Lebakgedong dulu. Namun karena jalannya terputus mereka belum bisa sekolah juga,” katanya. Sementara itu, Arsyad Suwandi Wali Kelas enam SD N 1 Lebaksitu membenarkan para pelajar sudah diliburkan sejak Senin (6/1) akibat bencana alam yang terjadi. “Kami khawatir terjadi bencana susulan sehingga sekolah diliburkan atas kesepakatan sekolah, wali murid dan perangkat desa,” katanya. Namun, pada Senin pagi ini sebagian siswa sudah mulai masuk sekolah meskipun proses belajar mengajar belum bisa dimulai. Hal itu disebabkan bangunan sekolah masih dipenuhi material longsor. “Hari ini kita bersama siswa masih bersih-bersih. Namun besok sudah mulai sekolah normal seperti biasanya,” kata guru yang sudah mengabdi sejak 1989 tersebut. Amal (12) salah seorang siswa mengatakan akibat hujan deras dan tanah longsor beberapa waktu lalu, buku-buku sekolah miliknya rusak. “Buku-buku pelajaran saya rusak. Dan kami juga sudah seminggu tidak masuk kelas,” katanya. (jwn5/ant)