Jowonews

Logo Jowonews Brown

Sukirman

MUSRENBANGWIL: Aglomerasi Kedungsepur Diproyeksikan Jadi Kawasan Industri

oleh
Sukirman

DEMAK – Wakil Ketua DPRD Jateng Sukirman menyatakan, wilayah Kendal, Demak, Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan Purwodadi atau Kedungsepur merupakan wilayah prioritas Kawasan Industri (KI). Hal ini disampaikan dalam Dialog Gubernur dengan Bupati/Wali Kota pada Musrenbangwil Peningkatan Perekonomian Kedungsepur di Rest Area Wisma Halim, Demak, Selasa (14/3/2023). Sukirman menegaskan, wilayah Kedungsepur diharapkan menjadi perwujudan kawasan metropolitan dimana Semarang sebagai ibu kota provinsi dan pusat pertumbuhan ekonomi utama Jawa Tengah. Dengan adanya tol Semarang-Demak dapat menghubungkan wilayah-wilayah Kedungsepur sekaligus menghubungkan kawasan strategis seperti pelabuhan, bandara, kawasan industri dan kawasan lainnya. “Tol Semarang-Demak ini tentu saja sebagai salah satu proyek Nasional. Tentu saja ini dapat melengkapi koneksi konektivitas jaringan jalan di wilayah Jawa Tengah bagian utara sekaligus menjadi penghubung kawasan strategis seperti pelabuhan, bandara, kawasan industri dan kawasan lainnya. Potensi ini perlu dimanfaatkan betul oleh pemerintah daerah untuk menggerakkan perekonomian yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat”, Tegasnya. DPRD Jateng menyampaikan beberapa masukan berkaitan dengan permasalahan di wilayah Kedungsapur yang pertama berkaitan dengan kemiskinan. Dari data pubikasi BPS pada Maret 2022 dari enam kabupaten kota masih terdapat dua kabupaten dengan kemiskinan di atas angka rata-rata provinsi. Permasalahan banjir dan rob menjadi pusat permasalahan pada forum kali ini. DPRD Jawa Tengah mengajak semua lembaga untuk menyatukan langkah bersama dala Pada kesempatan kali ini Gubernur Ganjar Pranowo dalam Musrembangwil Kedungsepur,mengungkapkan, persoalan rob di Demak menjadi masalah yang banyak dikeluhkan masyarakat. Ia meminta agar Pemerintah Kabupaten Demak dan DPRD Demak menjadikan permasalahan tersebut sebagai hal utama dan dapat ditemukan kesepakatan bersama. Ganjar menyampaikan bahwa Infrastruktur menjadi pokok utama yang paling banyak disampaikan oleh masyarakat. Khususnya di Demak mengenai banjir rob. Pembangunan tanggul laut untuk mengatasi rob di Demak yang dampaknya sangat besar. Ia menegaskan perlunya komitmen DPRD untuk membuat tanggul guna mengatasi banjir rob di Demak. “Boleh nggak berkomitmen dengan DPRD? Kali ini pokok pikirnya satu saja, tanggul. Saya usul tanggul DPRD, wah itu keren. Kurangnya nanti bisa kita bantu, kurangnya nanti bisa kita mintakan pusat. Butuh komitmen politik,” jelasnya. (Adv)

Buruh Diskusikan Masalah Ketenagakerjaan di Gedung Berlian

oleh
Buruh Diskusikan Masalah Ketenagakerjaan di Gedung Berlian

Jowonews.com, GEDUNG BERLIAN – Wakil ketua DPRD Provinsi Jateng Sukirman menerima audiensi dari perwakilan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di ruang pimpinan, Rabu (15/6/2022). Audiensi itu membahas tentang ketidaksetujuan para buruh dengan peraturan-peraturan yang dianggap merugikan mereka. Sukirman mengatakan bahwa para buruh juga perlu menyampaikan aspirasi. Dan, hal hal yang disampaikan oleh KSPI harus disikapi segera oleh pemerintah. “Terima kasih atas kedatangan sahabat-sahabat dari KSPI ini, memang perlu adanya penyampaian aspirasi dari para buruh dan poin-poin penyampaian harus segera disikapi dengan baik oleh pemerintah. Tentu saja dengan sikap kritis, solusi yang baik, dan dorongan usulan-usulan agar ada kebijakan yang memang kita bisa diskusikan bersama” ujar Legislator PKB itu. Dalam pertemuan itu dihadiri oleh Sekretaris KSPI Aulia Hakim dan juga perwakilan buruh dari beberapa kabupaten/ kota. Aulia Hakim mengatakan saat ini buruh memiliki partai politik sehingga kekompakan dari kami selalu terjaga dan semakin solid.  “Kami para buruh pada saat ini memiliki alat perjuangan yaitu partai politik dan, InsyaAllah, akan maju ke parlemen pada 2024. Tidak terus menerus kami bertaruh nyawa di jalanan,” ujar Aulia. Ia juga mengatakan kegiatan itu dilakukan serentak di 35 kabupaten/ kota yang berpusat di DPR RI. Dalam hal ini, ada beberapa hal yang harus di bahas secara bersama. “Kami sebenarnya ada banyak aspirasi yang harus disuarakan. Akan tetapi, kami mengambil hanya 7 poin. Yang pertama tolak Revisi PPP, cabut Omnibus Law Undang Undang Cipta Kerja, tolak masa kampanye pemilu 75 hari dan kembali ke 9 bulan sesuai undang undang, sahkan rancangan Undang Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, dan tolak liberalisasi pertanian melalui WTO,” paparnya, yang juga menjabat Ketua Partai Buruh Indonesia Jateng. Mendengar hal itu, Sukirman juga menegaskan bahwa dalam skala lokal pihaknya sedang menyiapkan perda ketenagakerjaan. Dimana, dalam perancangan tersebut melibatkan pihak-pihak yang terkait. “Kalau untuk omnibus law itu ranahnya DPR RI dan juga Presiden. Jika dalam skala lokal, kita sedang menyiapkan perda ketenagakerjaan melalui Komisi E DPRD Provinsi Jateng dimana itu merupakan hak inisiatif dari DPRD. Kita akan menyiapkan itu sebaik mungkin dan melibatkan serikat pekerja dari tahap awal sampai akhir. Jika dalam perda itu mendukung pekerja khusunya di Jateng, maka kita dukung perda itu. Akan tetapi, jika merugikan pekerja, kita cancel,” tandasnya.

Jateng Optimistis Atasi Pandemi Covid-19

oleh

SEMARANG, Jowonews- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelar upacara bendera peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia di halaman Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jalan Pahlawan Nomor 7 Semarang, Selasa (17/8/2021). Dalam kesempatan itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin menjadi Inspektur Upacara dan Wakil Ketua DPRD ukirman turut hadir dan membacakan naskah Pembukaan UUD 1945. Usai melaksanakan upacara bendera, Sukirman yang diwawancarai memaparkan hal ini merupakan salah satu momentum khususnya untuk Provinsi Jawa Tengah untuk memperbaiki semuanya. “Harapannya ke depan dengan semangat Proklamasi Kemerdekaan Pemerintah bersama-sama kita semua bergandengan tangan untuk saling bahu-membahu me-recovery ekonomi dan bidang pendidikan, mengentaskan kemiskinan dan seterusnya,” ungkapnya. Jawa Tengah masih banyak pekerjaan rumah. “Harus kita benahi, masih banyak PR besar tersebut Insya Allah, pemerintah sanggup mengatasi itu semua,” imbuhnya dengan nada optimis.

Rapat Virtual Covid-19: DPRD Soroti Anggaran Nakes, “Jateng di Rumah Saja”, dan Keterlibatan Parpol

oleh

GEDUNG BERLIAN, Jowonews – Pemprov Jateng menggelar rapat virtual yang membahas penanganan Covid-19 terkini di wilayah Jateng, Senin (21/6/2021). Dalam pembahasan itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Sukirman menyoroti 3 poin penting. Pertama, ia meminta untuk mengintervensi kembali anggaran, mengingat tidak adanya anggaran untuk penambahan tenaga kesehatan (nakes). Selanjutnya, mengulang Program Jateng di Rumah Saja sebagai bentuk warning. Terakhir, seluruh bupati dan wakil bupati harus berkoordinasi dengan partai politik (parpol) nya agar bisa ikut mengendalikan kegiatan yang mengundang massa. “Saya mengajak untuk parpol saling instropeksi diri. Tujuannya, menghentikan kegiatan-kegiatan partai atau kampanye yang mengundang animo masyarakat umum. Itu semua demi rasa tanggung jawab rasa kemanusiaaan,” pesannya. Mendengar hal itu, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengaku sangat antusias. Ia mengakui anggaran daribeberapa kabupaten/ kota memang perlu dianalisa dan di refocusing kembali. Untuk Program Jateng di Rumah Saja, segera dilaksanakan minggu ini, jika hal itu sangat diperlukan. “Kalau perlu Sabtu dan Minggu besok bisa kita mulai 2 hari di rumah saja. Nah, untuk parpol, ini menarik. Saya kira posko-posko parpol bisa dijadikan Posko Penanggulangan Covid-19 untuk membantu penanganan pandemi yang dilakukan pemerintah dan masyarakat,” kata gubernur. Dalam rapat virtual yang diikuti pejabat Forkompimda dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), Pj Sekda Jateng Prasetyo Aribowo menjelaskan hampir semua kabupaten/ kota mengalami peningkatan kasus baru. Dalam catatannya, kasus tertinggi didominasi Kabupaten Kudus yang disusul Kabupaten Kendal. Ia juga menambahkan cakupan vaksinasi dari suntikan pertama mencapai 49,60%, sedangkan suntikan kedua hanya menyentuh angka 28,86%. “Hal itu membuktikan tingkat kesadaran masyarakat masih kurang akan efektifitas vaksin,” kata Prasetyo.