Jowonews

Dikaji, Mekanisme Vaksinasi Mandiri Covid-19

JAKARTA, Jowonews – Pemerintah masih mengkaji mekanisme pelaksanaan vaksinasi Covid-19 secara mandiri dalam upaya mempercepat pencapaian kekebalan komunal. “Banyak dari perusahaan, para pengusaha menyampaikan ‘Pak, bisa tidak kita vaksin mandiri?’ Ini yang baru kita akan putuskan,” kata Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, Kamis (21/1), pada pembukaan Kompas100 CEO Forum Tahun 2021. “Karena apa? Kita perlu mempercepat, perlu sebanyak-banyaknya. Apalagi biaya ditanggung oleh perusahaan sendiri. Kenapa tidak?” kata Presiden melalui telekonferensi video. Presiden mengemukakan bahwa mekanisme vaksinasi Covid-19 secara mandiri harus dipersiapkan dengan baik. “Tetapi sekali lagi, harus kita kelola isu ini dengan baik. Mungkin bisa diberikan asal merek vaksinnya berbeda. Untuk tempat vaksin juga berbeda bisa dilakukan,” katanya sebagaimana dilansir Antara. Pemerintah sudah mulai melaksanakan vaksinasi Covid-19. Presiden mengatakan bahwa pemerintah berusaha mempercepat pelaksanaan vaksinasi untuk mengendalikan penularan virus corona. “Bagaimana bisa dipercepat? Bagaimana bisa di lakukan sebanyak-banyaknya dalam tempo yang cepat-cepatnya karena kita punya kekuatan kurang lebih 30 ribu vaksinator. Ada kurang lebih 10 ribu puskesmas. Ada kurang lebih tiga ribu rumah sakit yang bisa kita gerakkan,” katanya. Ia mengatakan, bila satu petugas vaksinasi bisa memvaksinasi 30 orang setiap hari maka dalam sehari hampir satu juta orang bisa divaksin. “Angka yang besar sekali, ini kekuatan kita ada di sini. Negara lain tidak punya puskesmas, tapi kita memiliki, yang setiap tahun juga melakukan imunisasi terhadap anak-anak kita,” katanya. “Inilah kenapa pernah saya mengatakan sebetulnya tidak ada setahun seharusnya vaksinasi bisa kita selesaikan karena angka-angkanya yang kita hitung kita bisa,” kata Presiden. Pemerintah berencana memvaksinasi 181,5 juta penduduk untuk mewujudkan kekebalan komunal terhadap Covid-19. Vaksinasi gelombang pertama dilaksanakan Januari hingga April 2021 dengan sasaran 1,3 juta petugas kesehatan di 34 provinsi, sebanyak 17,4 juta petugas publik, dan 21,5 juta warga lanjut usia. Vaksinasi gelombang kedua akan dilaksanakan pada April 2021 sampai Maret 2022 dengan target 63,9 juta warga di daerah dengan risiko penularan tinggi dan 77,4 juta anggota masyarakat lain dengan pendekatan klaster sesuai dengan ketersediaan vaksin. Pemerintah sudah mengonfirmasi pemesanan 329,5 juta dosis vaksin Covid-19 dari beberapa produsen vaksin. Termasuk perusahaan farmasi Tiongkok, Sinovac; produsen vaksin Amerika Serikat-Kanada Novavax; perusahaan farmasi Inggris AstraZeneca; serta perusahaan farmasi Jerman dan Amerika Serikat Pfizer BioNTech

Meski Sudah Divaksin, Tetap Pakai Masker!

SEMARANG, Jowonews- Kebiasaan untuk tetap memakai masker tidak bisa lepas meski herd immunity atau imunitas komunal nantinya terwujud usai vaksinasi Covid-19. “Pakai masker tetap dilakukan sebagai sesuatu yang baik,” kata Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Jawa Tengah Djoko Handojo di Semarang, Jumat (15/1). Ia menyebut terdapat banyak ancaman penyakit lain yang bisa dicegah penularannya dengan selalu menjaga protokol kesehatan, meski telah divaksin Covid-19. Ia mencontohkan penyakit TBC yang penyebarannya juga melalui udara tersebut sesungguhnya bagaikan fenomena gunung es. Oleh kerena itu, ia mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga pola hidup sehat, pascavaksinasi Covid-19. “Demi kesehatan kita sendiri, lanjutkan saja,” katanya sebagaimana dilansir Antara. Sementara Ketua Tim Mitigasi IDI Wilayah Jawa Tengah Heru Muryawan menambahkan vaksin Covid-19 tidak menghilangkan protokol kesehatan. “Jika imunitas komunal terwujud, tetap tidak bisa lepas masker,” kata Sekretaris IDI Jawa Tengah ini. Menurut dia, vaksinasi Covid-19 bertujuan untuk mengurangi risiko terkena dan mengurangi angka kasus penyakit tersebut. Oleh karena itu, ia meminta para dokter untuk mendukung dan menyukseskan pelaksanaan vaksinasi tersebut sebagai bagian dari contoh untuk masyarakat.

Terkonfirmasi Covid-19, Direktur Rumah Sakit Batal Divaksin

JAMBI, Jowonews- Direktur RSUD Raden Mattaher Kota Jambi dr Feri Kusnadi batal mendapat suntikan vaksin Covid-19 pertama karena yang bersangkutan terkonfirmasi positif Covid-19. Hal itu diungkapkan oleh Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Jambi Johansyah di Jambi, Kamis (14/1). “Beliau seharusnya menjadi salah satu dari 26 orang penerima pertama vaksin di Jambi ini. Tapi hasil PCR yang dijalani ia terkonfirmasi positif,” kata Johansyah sebagaimana dilansir Antara. Sebelumnya para penerima vaksin pertama Covid-19 di Jambi itu menjalani pengecekan kesehatan untuk memastikan mereka bugar dan tidak memiliki gangguan kesehatan yang tidak direkomendasikan untuk menerima suntikan vaksin itu. “Rabu malam kemarin hasil tes usap PCR beliau menunjukkan positif sehingga tidak menjalani penyuntikan vaksin,” kata Johansyah. Saat ini yang bersangkutan menjalani isolasi mandiri di rumahnya. Ferry bukan satu-satunya yang batal disuntik vaksin. Ada dua orang lainnya yang sebelumnya masuk daftar mendapat vaksin pertama. Bedanya mereka bertensi darah tinggi saat dilakukan pengecekan kesehatan, sehingga tidak direkomendasikan menjalani vaksinasi pada kesempatan itu.

19.009 Tenaga Kesehatan Semarang Divaksin Covid-19

SEMARANG, Jowonews- Sebanyak 19.009 tenaga kesehatan di Semarang dipastikan akan menerima vaksinasi Covid-19. Hal tersebut ditegaskan Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang Abdul Hakam, usai vaksinasi tokoh masyarakat di Kota Semarang, Kamis (14/1). “Di seluruh fasilitas kesehatan, termasuk fasilitas kesehatan tingkat pertama, seperti klinik pratama, laboratorium kesehatan,” kata Hakam sebagaimana dilansir Antara. Menurut dia, Kota Semarang memperoleh kuota 38.240 dosis vaksin yang bisa digunakan bagi 19.120 orang. Ia menuturkan 19.009 tenaga kesehatan yang akan divaksin tersebut juga tersebar di berbagai rumah sakit, puskesmas, serta balai kesehatan masyarakat. “Sudah mulai disitribusikan sejak kemarin, ada juga yang dikirim pagi ini,” katanya. Adapun mekanisme vaksinasi yang dilaksanakan, kata dia, setiap hari akan dibuka tiga sesi penyuntikan. Pada masing-masing sesi, lanjut dia, akan dilakukan vaksinasi terhadap 15 orang untuk mencegah antrean maupun kerumunan. Dengan jumlah tenaga kesehatan sebanyak itu, menurut dia, terdapat sisa vaksin yang diperuntukkan bagi Kota Semarang. “Sisanya tentu akan kami kembalikan, karena persediaan vaksin ini berkaitan dengan logistik,” katanya. Sementara itu sebelumnya, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi menyampaukan pesan kepada masyarakat bahwa vaksin COVID-19 ini tidak berbahaya. “Vaksin ini merupakan upaya pemerintah untuk mempercepat upaya mengatasi pandemi Covid-19,” katanya.

Ganjar Pastikan Jateng Siap Lakukan Vaksinasi Covid-19

SEMARANG, Jowonews – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berkeliling ke sejumlah fasilitas kesehatan di Kota Semarang, Rabu (13/1). Dia ingin memastikan semua siap melaksanakan vaksinasi Covid-19 serentak kepada tenaga kesehatan. Dua faskes yang dikunjungi Gubernur Ganjar di Kota Semarang itu adalah Puskesmas Pandanaran dan RSUD Wongsonegoro. Di dua tempat tersebut, Ganjar melihat persiapan sudah matang dilakukan. Mulai penyediaan mekanisme antrean, meja pendaftaran, alat pengecekan kesehatan, tempat vaksinasi hingga ruang tunggu apabila terjadi kejadian ikutan pascaimunisasi (KIPI). “Kalau persiapannya saya lihat sudah siap, tadi Kadinkes Kota Semarang dan Kadinkes Provinsi Jateng sudah kerja sama dengan sejumlah puskesmas dan rumah sakit. Kalau dari sisi prosedur, saya kira tidak sulit karena mereka sudah berpengalaman, ini kan sebenarnya sama dengan saat kita melakukan imunisasi pada anak-anak, jadi tidak terlalu sulit,” kata Ganjar sebagaimana dilansir Antara. Orang nomor satu di Pemprov Jateng itu juga memastikan bahwa sistem vaksinasi sudah disiapkan dengan baik, termasuk siapa saja penerima vaksin. Calon penerima vaksin yang sudah terdaftar secara daring melalui aplikasi yang ada, lanjut dia, akan mendapat barcode lengkap dengan tempat vaksinasi dan jam pelaksanaannya. “Sistemnya sudah dibangun dengan baik, per titik yang melakukan vaksinasi. Jumlahnya dibatasi kira-kira tiga kali 15 orang per hari. Jadi, sehari hanya sekitar 45 orang,” ujarnya. Ganjar berharap dengan cara itu maka vaksinasi Covid-19 tahap pertama untuk tenaga kesehatan dapat berjalan dengan baik dan ada percepatan agar para tenaga kesehatan lebih tenang, serta percaya diri saat bekerja. “Tapi meski vaksin sudah ada, tidak berarti protokol kesehatan mlempem ya. Jangan sampai, tetap protokol kesehatan mesti ketat,” katanya. Ganjar juga meminta dukungan dari masyarakat terkait suksesnya program vaksinasi dan tidak boleh ada keraguan karena MUI sudah menerbitkan sertifikasi halal dan BPOM sudah menerbitkan izin penggunaan darurat vaksin. “Jadi tidak ada yang perlu diragukan. Bahkan hari ini, Presiden sudah divaksin, saya lihat list-nya ada tokoh agama, pejabat, TNI Polri, artis juga ada. Kita tunjukkan bahwa kita siap melaksanakan vaksinasi, tidak boleh ada yang ragu, tidak boleh ada yang mendistorsi ini karena ini tidak hanya sekadar kepentingan individu, melainkan bangsa dan negara. Jadi semua harus ikut,” ujarnya.

BPOM Resmi Izinkan Penggunaan Vaksin Sinovac

JAKARTA, Jowonews- CoronaVac sebagai vaksin Covid-19 produksi perusahaan Sinovac resmi mendapatkan izin penggunaan darurat atau EUA dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. “Vaksin CoronaVac memenuhi persyaratan mendapatkan EUA,” kata Kepala BPOM Penny K Lukito dalam jumpa pers daring yang dipantau dari Jakarta, Senin (11/1). Ia mengatakan dalam memutuskan pemberian otorisasi darurat itu BPOM mempertimbangkan hasil uji klinik di Indonesia, Brazil, dan Turki, yang menunjukkan antivirus SARS-CoV-2 itu memiliki keamanan dan kemanjuran (efikasi) menangkal Covid-19. Selain itu, kata dia, vaksin Sinovac tersebut memenuhi standar Badan Kesehatan Dunia (WHO) untuk bisa mendapatkan izin EUA dengan tingkat efikasi minimal 50 persen. Sementara dari uji klinik di Bandung yang dilakukan Biofarma dan Sinovac, lanjut dia, efikasi CoronaVac itu mencapai 65,3 persen. Selanjutnya, uji klinis di Turki efikasi Sinovac mencapai 91 persen dan Brazil 78 persen. Penny mengatakan pemberian EUA oleh BPOM itu juga mempertimbangkan hasil rapat bersama lintas sektor seperti Komite Nasional Penilai Obat, ITAGI, ahli epidemi, dan unsur terkait lainnya. Ia mengatakan BPOM dan pemangku kepentingan terkait terus mengawasi proses vaksinasi terutama efek samping dari vaksin Sinovac tersebut. Pengawasan juga dilakukan untuk Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI), lansir Antara.

Vaksinasi Covid-19 Dilakukan Setelah Evaluasi BPOM

JAKARTA, Jowonews- Vaksinasi Covid-19 baru bisa dilakukan setelah evaluasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). “Untuk memastikan aspek mutu, keamanan dan efektivitasnya, selain itu juga menunggu fatwa MUI untuk aspek kehalalannya,” kata Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam jumpa pers virtual terkait kedatangan vaksin Covid-19 di Jakarta, Senin (7/12). Menurut Menko Airlangga, pelaksanaan vaksinasi juga akan dilakukan secara bertahap dengan prioritas tenaga kesehatan dan petugas layanan publik yang sudah diatur secara teknis oleh Kementerian Kesehatan. Tak hanya itu, lanjut dia, kedatangan dan ketersediaan vaksinCovid-19 juga dilakukan secara bertahap. Sebelumnya. Ahad (6/12) kemarin sudah tiba sebanyak 1,2 juta dosis vaksin dari Sinovac yang diterbangkan dari China. “Kedatangan vaksin ini momentum awal dari langkah nyata pemerintah dalam proses pengadaan vaksin,” imbuh Menko Airlangga sebagaimana dilansir Antara. Dia menambahkan pengadaan vaksin Covid-19 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 99 tahun 2020 dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 98 tahun 2020 tentang pelaksanaan pengadaan vaksin Covid-19. Dua peraturan itu juga dilengkapi Keputusan Menkes Nomor 6587 tahun 2020 terkait penugasan Bio Farma dalam pengadaan vaksin Covid-19 dan Keputusan Menkes Nomor 9860 tentang penetapan jenis vaksin virus corona itu. Sementara itu terkait skema pelaksanaan vaksinasi, Menko Airlangga yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) menambahkan ada dua skem. Yakni vaksin program pemerintah yang akan disediakan gratis dan vaksin mandiri atau berbayar. “Aturan rinci untuk dua skema itu akan segera diterbitkan dalam satu dua minggu ke depan,” ujar Menko Airlangga. 

Batang Siapkan 3000 Tenaga Medis Vaksinasi Covid-19

BATANG, Jowonews- Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah, menyiapkan 3.000 tenaga medis vaksinasi Covid-19. Hal ini terkait rencana pemerintah pusat akan melaksanakan vaksinasi Covid-19 secara massal. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Muchlasin di Batang, Selasa (17/11) mengatakan bahwa pada pelaksanaan vaksinasi Covid-19 nanti, juga akan dibantu oleh tenaga kesehatan dari 21 puskesmas di 15 kecamatan. “Kami sudah persiapkan semuanya terhadap rencana pemerintah akan melakukan vaksinasi Covid-19, mulai dari tenaga medis maupun petugas kesehatan,” katanya. Menurut dia, jika vaksin Covid-19 sudah didistribusikan dari pemerintah, maka vaksinasi pertama akan dilakukan kepada 3.000 tenaga medis karena mereka rentan dengan penularan Covid-19,” katanya sebagaimana dilansir Antara. Ia menjelaskan beberapa ketentuan pemberian vaksin Covid-19, adalah warga yang berusia 18 tahun hingga 58 tahun yang nantinya akan dilakukan secara bertahap. “Setelah tim medis menjalani vaksinasi Covid-19, maka akan dilanjutkan pada masyarakat. Jika jumlah masyarakat ada 750.000, maka 50 persen warga yang akan divaksin Covid-19,” katanya. Ia mengatakan saat ini dinas kesehatan masih menunggu pendistribusian vaksin Covid-19 vyang dilakukan oleh pemerintah. “Kami masih menunggu informasinya terkait pendistribusian vaksin antivirus tersebut. Jika sudah didistribusikan oleh pemerintah, kami akan secepatnya melakukan vaksinasi massal,” katanya.