SEMARANG, Jowonews.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mempercepat perbaikan sebanyak 1.682.723 rumah tidak layak huni (RTLH) dan menuntaskan kawasan permukiman kumuh seluas 9.408.867 hektare yang tersebar di berbagai daerah.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan untuk mengatasi persoalan RTLH yang jumlahnya lebih dari 1,6 juta unit itu harus dilakukan secara “keroyokan” berbagai instansi.
“Tolong saya dibantu untuk mikir sumber daya serta sistem informasi seperti apa yang kita gunakan agar kita punya sistem informasi yang bagus khususnya perumahan yang di bawah atau untuk orang-orang miskin,” katanya.
Selain itu, dalam pelaksanaan salah satu program pengentasan kemiskinan tersebut perlu adanya kegotongroyongan dengan warga serta keterlibatan banyak pihak, baik dari pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.
Terkait dengan sistem informasi perumahan, mantan anggota DPR RI itu meminta Disperakim Jateng membuat sistem informasi perumahan yang berisi beragam informasi atau data tentang permukiman.
“Termasuk data kondisi permukiman warga miskin `by name by address` kawasan permukiman, dan nanti bisa dikomunikasikan dengan Dinas Kominfo dan instansi terkait lainnya, bisa juga menggandeng perguruan tinggi atau kerja sama dengan perbankan,” ujarnya.
Kepala Disperakim Provinsi Jateng Rudy Apriyantono menyebutkan target rehabilitasi RTLH pada 2017 sebanyak 20.000 unit dan pada 2018 akan diusulkan perbaikan 30.000 unit di 35 kabupaten/kota.
“Untuk capaian RTLH Provinsi Jateng selama 2016 tercatat 3.601 unit, sedangkan total capaian RTLH kabupaten/kota per Januari 2014 dan provinsi sejak Januari 2014-2016 sebanyak 268.757 unit,” katanya.
Sampai saat ini, kata dia, ada tujuh paket verifikasi RTLH yang terkontrak tanggal 8 dan 23 Maret 2017 dengan pelaksanaan verifikasi sampai Juni 2017.
“Sekarang masih tahap verifikasi dan kami bekerja keras agar tidak ada warga miskin yang rumahnya tidak layak huni tercecer atau tidak masuk dalam program rehabilitasi sosial RTLH,” tandasnya. (Jn19/ant)
