SEMARANG, Jowonews.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) diduga telah berusaha menyembunyikan dana APBD 2016 senilai Rp 1,5 miliar. Pasalnya, tanpa pembahasan di DPRD sama sekali, pemprov secara diam-diam telah mengalokasikan anggaran hibah kepada PT Citra Mandiri Jawa Tengah (CMJT).
Hal itu diungkapkan langsung Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (27/1). Dimana sebelumnya di Komisi C DPRD Jateng ramai setelah mengetahui ada hibah Rp 1,5 miliar di PT CMJT. Padahal sebelumnya tidak pernah dibahas di komisi C maupun Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jateng.
“Kalau hal itu (tanpa dibahas ada anggarannya,red) bisa terjadi, itu adalah penyelundupan. Berarti eksekutif bisa sembunyikan anggaran yang lain juga. Bahaya itu,”tegas Rukma Setyabudi.
Menurutnya, pemberian hibah kepada PT CMJT itu dinilai juga tidak masuk akal. Kalau dana diberikan kepada PT CMJT, itu seharusnya sebagai penambahan modal. Bukan berbentuk hibah.
“Kalau untuk perusda itu penambahan modal bisa, bukan hibah seperti itu,”paparnya.
Rukma memastikan DPRD Jateng selama ini juga belum pernah membahas anggaran itu sama sekali. Karena waktu pembahasan tidak muncul sama sekali. Padahal, namanya anggaran, apapun alasannya anggaran harus dibahas antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan DPRD.
Dengan kenyataan itu, Rukma minta komisi C harus mencermati. “Komisi C harus mencermati kalau ada penumpang gelap seperti itu. Naiknya dari mana hibah Rp 1,5 miliar yang tidak pernah dibahas di DPRD itu kok tiba-tiba sampai tujuan. Kalau tidak pernah dibahas ya aneh,”katanya heran.
Dirut PT CMJT M Sayuti saat dikonfirmasi mengaku dirinya tidak pernah mengajukan anggaran hibah Rp 1,5 miliar pada APBD Jateng 2016. “Saya tidak tahu kalau munculnya nomenklatur hibah. Kita mengajukannya bukan hibah, tapi untuk perasi pasar beras,”akunya.
Kalau sekarang munculnya adalah bantuan hibah, itu yang menentukan pemprov. “Itu yang menentukan sana (pemprov,red),”katanya.
Disampaikannya, dana Rp 1,5 miliar itu rencananya akan digunakan untuk operasi pasar beras menjelang lebaran. Itu akan digunakan apabila ada kenaikan harga. Tapi kalau tidak ada, ya tidak akan digunakan.
Anggaran Rp 1,5 miliar itu rencananya untuk pengadaan 625 ton beras. “Yang menentukan lokasi adalah Disperindag. CMJT hanya pelaksana, karena punya unit pertanian.
Anggota Komisi C DPRD Jateng Bambang Eko Purnomo menyatakan komisinya akan segera memanggil PT CMJT. Karena anggaran itu memang tidak pernah dibahas di komisinya.
“Saran saya ke PT CMJT, anggaran itu jangan diambil daripada nanti jadi persoalan dikemudian hari,”sarannya.
Selain tidak pernah dibahas di DPRD, bentuknya hibah itu juga sangat janggal sekali. “Kalau untuk perusda bentuknya ya investasi,”tukasnya. (JN01/JN03)
