PEKALONGAN, Jowonews.com – Meningkatnya arus lalu lintas kendaraan bermotor di jalan raya pantai utara (pantura) bakal memicu permasalahan klasik, yaitu kemacetan.
Kemacetan arus lalu lintas kendaraan itu, pada umumnya akan semakin parah pada saat menjelang kondisi tertentu, seperti perayaan Lebaran dan libur panjang.
Pada kegiatan perayaan itu dipastikan petugas terkait, seperti kepolisian dan pemerintah daerah setempat akan disibukan untuk mengatur dan mengurai kemacetan agar arus lalu lintas kendaraan lancar.
Upaya pemkab menyiapkan jalur alternatif dan Polri melakukan pengamanan di jalan raya belum bisa menyelesaikan secara penuh agar arus lalu lintas kendaraan.
Bertambah jumlah kendaraan, seperti mobil, angkutan berat, dan sepeda motor setiap tahunnya akan terus mengancam kondisi kemecatan semakin parah karena tidak seimbangnya dengan sarana infrastruktur.
Oleh karena, Pemerintah Kota Pekalongan selain merencanakan pembangunan jalan layang (fly over) yang bertujuan bisa mengurangi ketersendatan arus lalu lintas kendaraan di dalam kota juga berharap pada pemerintah pusat segera mempercepat proses pembangunan jalan tol Batang-Pemalang.
Demikian pula, Pemerintah Kabupaten Pekalongan dan Batang juga mendukung langkah pemerintah pusat mempercepat proses pembangunan jalan tol Batang-Pemalang karena dinilai sudah cukup mendesak dibutuhkan untuk kelancaran arus lalu lintas kendaraan di jalur pantura.
Akan tetapi, harapan pemerintah maupun masyarakat terutama pengguna jalan untuk menikmati berkendaraan dengan nyaman dan lancar itu harus bersabar menunggu keinginannya karena proses pembangunan jalan Tol Batang-Pemalang masih dilakukan oleh pihak terkait.
Proses pembebasan lahan milik warga yang menginginkan harga tanah tinggi memicu proses pembangunan jalan Tol Batang-Pemalang sedikit terhambat.
Proses pembangunan jalan Tol Batang-Pemalang di Pekalongan kini sedikit menemukan titik terang kelanjutannya setelah Pengadilan Negeri Pekalongan tidak mengabulkan gugatan yang diajukan oleh pemilik lahan.
Warga Kelurahan Sokoduwet, Kota Pekalongan, Ulik Ipung, mengatakan sebenarnya masyarakat “memimpikan” kelancaran arus lalu lintas di jalur pantura.
Sekarang ini, kata dia, sejumlah titik rawan macet antara lain Jalan Wahidin dan sepanjang jalur pantura Grogolan hingga Pasar Grosir Setono, Kalibanger.
“Pada saat hari biasa saja, jalur Grogolan hingga Pasar Grosir Setono macet, apalagi pada saat Lebaran dan libur panjang maka dipastikan terjadi antrean arus lalu lintas kendaraan,” katanya.
Jalur pantura Grogolan hingga Pasar Grosir Setono memang banyak berhubungan dengan lokasi perempatan yang dilalui oleh banyak kendaraan dari segala arah sehingga simpul kemacetan sering terjadi.
Ketersendatan arus lalu lintas di sejumlah titik itu akan semakin parah dengan adanya kemungkinan perilaku pengendara yang tetap nekat menyerobot pada saat lampu pengatur lalu lintas sudah menyala berwarna kuning.
Warga Kecamatan Pekalongan Barat, Mohamad Yunus, mengatakan kepadatan arus lalu lintas kendaraan di jalur pantura sudah selayaknya diantisipasi dengan membangun jalan tol maupun jalan layang.
“Oleh karena, kami mendukung pemerintah yang berencana membangun jalan tol Batang-Pemalang maupun jalan layang di Kota Pekalongan. Lihat saja, arus lalu lintas kendaraan akan macet pada saat kereta api melintas karena jalan akan ditutup beberapa saat,” katanya.
Kepala Bagian Operasional Kepolisian Resor Kota Pekalongan, Kompol Hartono mengatakan bahwa Polri mendukung dan mengapreasiasi rencana pemerintah membangunan jalan tol Batang-Pemalang.
“Saat ini, jalur pantura sudah sangat padat dan tidak mampu menampung kendaraan yang melintas. Oleh karena, dengan adanya jalan tol akan membantu kemacetan arus lalu lintas kendaraan di jalan,” katanya.
Ia berharap, pembangunan jalan tol bisa secepatnya dibangun agar kemacetan kendaraan yang biasa terjadi di sejumlah titik dapat diantisipasi.
“Adapun bagi pemilik lahan yang akan dilalui jalan tol bisa bersikap arif dan bijaksana karena hal ini menyangkut kepentingan umum,” katanya.
Program Strategis Bupati Pekalongan Amat Antono menekankan beberapa hal yang harus dipedomani oleh semua pihak agar proses jalan tol berjalan dengan baik.
Pemkab akan menjalankan kebijakan pemerintah pusat yang pada hal ini adalah proyek pembangunan jalan Tol Batang-Pemalang karena program itu dinilai strategis.
“Hanya saja, pembangunan jalan tol ini harus ada sebuah kepastian, karena apabila tidak ada kepastian maka legitimasi pemerintah akan turun. Pemerintah akan dianggap main-main,” katanya.
Ia mengatakan pemkab menjamin pelaksanaan proyek itu tidak ada masalah, asalkan investornya tidak ada masalah.
Akan tetapi, kata dia, jalan tol adalah sebuah rangkaian maka di kabupaten/kota yang lain juga harus tidak ada masalah.
“Saya akan melindungi dan memayungi para kepala desa yang daerahnya dilalui proyek tol jika ada kendala di lapangan. Saya tidak mau kepala desa ‘dikuyo-kuyo’ oleh rakyatnya,” katanya.
Bupati menjamin proyek tol yang melintasi Kabupaten Pekalongan tidak akan ada kejadian seperti di Lemah Ireng Semarang karena semua kepala desa yang wilayahnya terkena proyek tol, termasuk para pejabat akan ikut hadir saat ada kegiatan sosialisasi.
“Ini menunjukkan bahwa proyek tol ini merupakan program strategis yang perlu mendapat dukungan semua pihak. Saya minta pada tingkat kebijakan matang kepastiannya agar jangan sampai rakyat hanya dijanjikan ‘angin segar’ saja,” katanya. (JN03/Ant)
