KULON PROGO, Jowonews.com – Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, merilis angka kemiskinan di wilayah ini menurun 7,53 persen dari 20,64 persen menjadi 13,11 persen atau 18.834 kepala keluarga pada 2015.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kulon Progo Agus Langgeng Basuki di Kulon Progo, Rabu, mengatakan pada 2015 pemkab melakukan pembaharuan data kemiskinan sebagai landasan kebijakan pembangunan.
“Berasarkan hasil pemutakhiran data, status keluarga miskin dan sangat miskin mencapai 18.834 kepala keluarga atau 13,11 persen. Angka kemiskinan ini mengalami penurunan bila dibandingkan 2014 sebesar 20,50 persen,” kata Langgeng.
Ia mengatakan data kemiskinan per kecamatan hasil pendataan 2015, persentase KK miskin tertinggi ada di Kecamatan Kokap sebesar 20,50 persen, diikuti Girimulyo sebesar 16,68 persen dan Galur sebesar 16,19 persen. Sedangkan angka KK miskin terendah ada di Kecamatan Wates besar 7,84 persen.
Langgeng menjelaskan bahwa metode, sasaran, dan petugas pendataan tidak ada perubahan dari tahun lalu, termasuk kriteria dan skala nilai yang digunakan. Sedangkan data jumlah penduduk berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Mei 2015, sejumlah 436.117 jiwa.
“Sempat kami agak ragu kemudian ada tahapan verifikasi lewat beberapa desa dan pedukuhan untuk dicek ulang apakah pendataan sudah sesuai dengan kondisi di lapangan. Setelah dicek ulang ternyata memang kondisinya benar demikian. Sebelum dicek angkanya 12,09 persen, setelah dicek menjadi 12 persen, sehingga turunnya tidak signifikan, artinya kondisinya memang benar demikian,” kata Langgeng.
Namun demikian, ia mengakui ada gap berpedaan hasil pendataan kemiskinan antara hasil pemkab dengan Badan Pusat Statistik. Padahal, pihaknya sudah menyusun parameter dan metode penelitian yang sama, namun hasil di lapangan berbeda. Pada 2011-2012, data hasil pendataan pemkan dan BPS tidak terlalu kecil yakni satu persen.
Pada 2014, angka kemiskinan dari BPS sebesar 20,64 persen, hasil pemkab 15,66 persen. Kemudian, pada 2015, data kemiskinan sebesar 15 persen, dari BPS belum dipublikasikan.
“Kami menggunakan metode dan parameter yang sama, tapi kami tidak tahu kenapa hasilnya berbeda,” kata dia.
Wakil Bupati Kulon Progo Sutedjo mengatakan penurunan angka di Kulon Progo membutuhkan perhatian yang serius dari semua pihak. Berbagai upaya sudah dilakukan untuk menurunkan angka kemiskinan, seperti gerakan Bela dan Beli Kulon Progo, bedah rumah, gentong rembes, pendampingan PNS kepada masyarakat miskin.
Ia mengatakan target akhir RPJMD, angka kemiskinan di Kulon Progo adalah 19 persen. Oleh karena itu, kepada camat, kades/lurah, dukuh, jangan sampai masih ada daerah yang angka kemiskinannya di atas 19 persen. Kalau masih tinggi mohon untuk betul-betul berjuang semaksimal mungkin supaya angka kemiskinan tidak lebih dari 19 persen.
“Kami punya rencana agar desa yang mempunyai kinerja dalam konteks penurunan angka kemiskinan, penghargaannya ditambah, bukan saja piagam penghargaan tetapi ditambah penghargaan berupa dana yang bisa digunakan untuk pembangunan atau upaya lain dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat,” kata Sutedjo. (Jn16/ant)
