SALATIGA, Jowonews.com – Masyarakat yang ingin maju dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kota Salatiga harus mendapat 13 ribu dukungan. Dukungan itu dalam bentuk foto copy KTP serta surat pernyataan dukungan dari masyarakat.
Hal itu diungkapkan anggota KPUD Salatiga Sujitno, Kamis (4/2) “Sesuai regulasi, dukungan untuk calon independen itu, sepuluh persen dari jumlah pemilih terakhir. Kita ketahui pemilihan terakhir kemarin adalah Pilpres. Jumlah pemilihnya sekira 129 ribu. Jadi sepuluh persennya kan 12, 9. Itu dibulatkan ke atas,” jelasnya.
Dukungan suara untuk calon independen ini penyebaran dukungannya harus merata. Yaitu di empat kecamatan yang ada di Salatiga. Dukungan tidak boleh terkonsentrasi( ngumpul ) di satu atau dua wilayah kecamatan saja.
“Penyebarannya sekurang-kurangnya 51 % di seluruh wilayah Salatiga,” imbuhnya.
Sementara Ketua KPUD Salatiga Putnawati menambahkan, sesuai draf jadwal pilkada yang sudah dibuat oleh KPUD Salatiga, untuk penyerahan syarat dukungan calon independen dimulai antara Juni-Juli mendatang.
“Dukungan itu berupa surat pernyataan dan foto copy KTP. Nanti syarat dukungan itu akan kita verifikasi,” ujarnya.
Ditambahkan dia, sesuai draf yang ada, KPU akan melakukan pemutakhiran data pemilih sekitar bulan Agustus mendatang. Sedangkan pendaftaran pasangan calon di bulan September.
Untuk tahap awal pilkada, akan dilaksanakan pada Maret 2017 diawali denganpenandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Ketua KPU dan Walikota. Tahap awal ini juga menjadi langkah penting, apalagi ada perubahan anggaran.
”Dengan demikian, saat NPHD ini juga perlu ditegaskan bahwa akan ada dana tambahan dari perubahan anggaran agar teknis pelaksanaan di lapangan nanti ada acuan aturanya,” jelasnya.
Dikatakan dia, anggaran yang sudah disahkan pada pembahasan akhir tahun 2015 lalu sebesar Rp 5 miliar dan dirasa belum mencukupi.
“Kami kemudian menjabarkan tentang kebutuhan KPU dan sudah ada lampu hijau dari DPRD Kota Salatiga bahwa akan mendapat tambahan Rp 2,5 miliar. Rencananya akan dimasukkan dalam APBD perubahan yang akan dibahas pada September tahun ini,” ujar Putnawati. (JN01/JN03)
