SOLO, Jowonews.com – Kebijakan Dinas Kesehatan Kota (DKK) Solo melakukan integrasi atau pemindahan serentak peserta program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS) ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) gagal. Menyusul ditolaknya pengajuan anggaran dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2016.
Kepala DKK Solo, Siti Wahyuningsih mengatakan, oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pengajuan sebesar Rp25 miliar hanya disetujui Rp20 miliar atau setara dengan anggaran PKMS tahun 2015. Sehingga kecil kemungkinan rencana integrasi tersebut akan bisa dijalankan. “Anggaran yang dibutuhkan memang lebih besar, karena akan kami lakukan secara menyeluruh. Artinya, semua warga miskin pemegang kartu PKMS gold akan beralih ke BPJS,” paparnya.
Pasalnya, lanjut Ning, sapaan akrabnya, jika tidak dilakukan secara menyeluruh dikhawatirkan nantinya akan terjadi permasalahan dil apangan yang disebabkan adanya perbedaan dalam pelayanan. Disamping itu, DKK pun akan kesulitan untuk memilah warga miskin mana yang dipilih untuk dipindahkan ke BPJS. “Kriterianya kan sama-sama miskin, kalau harus dipilah jelas sulit menggelompokkannya, wong statusnya sama semua,” tandasnya.
Sampai saat ini tercatat jumlah warga pemegang PKMS Gold mencapai 21.834 ribu jiwa. Dan berdasarkan perhitungan jika dilakukan integrasi, maka diperlukan anggaran sebesar Rp 5,8 miliar untuk menbayar premi BPJS. Sehingga dalam pengajuan anggaran DKK pun menjumlahkan angka tersebut dengan anggaran PKMS 2015.
“Sebenarnya kebijakan menentukan integrasi dari PKMs ke BPJS adalah Walikota, tetapi kami (DKK) merencanakan integrasi tersebut bisa terealisasi tahun depan. Tapi kalau anggarannya tidak disetujui kami
belum tahu akan merealisasikannya kapan,” ungkap Siti. (JN01)
