Jowonews

BMKG Imbau Warga Terdampak Gempa Tidak Terpancing Hoaks

JAKARTA, Jowonews.com – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengimbau masyarakat yang terkena dampak gempa magnitudo 6.1 di Kota Sinabang, Kabupaten Simeulue, Aceh, untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. “Kami imbau masyarakat agar tetap tenang, terutama di wilayah terdampak,” kata Kepala BMKG Dwikorita Karnawati di Kantor BMKG Jakarta, Selasa. Mengingat gempa masih dapat terjadi lagi, ia juga minta kepada masyarakat untuk menghindari bangunan yang telah retak atau rusak akibat gempa. “Kalau bangunan masih utuh tidak masalah. Silakan kembali lagi ke tempat tinggal dimana rumahnya masih utuh, tidak ada kerusakan atau retakan,” tambahnya. Untuk itu, ia meminta masyarakat untuk segera memeriksa dan memastikan apakah bangunan tempat tinggal mereka mengalami kerusakan atau tidak akibat getaran gempa yang terjadi. Ia khawatir kerusakan atau retakan bangunan akibat gempa tersebut dapat membahayakan keselamatan dan menyebabkan hal-hal lain yang tidak diinginkan. Lebih lanjut, kepala BMKG tersebut juga mengimbau masyarakat agar memastikan informasi resmi yang bersumber dari BMKG dan disebarluaskan melalui kanal komunikasi resmi BMKG yang telah terferivikasi. Beberapa kanal resmi BMKG tersebut antara lain di Instagram dan Twitter dengan alamat @infobmkg, website www.bmkg.go.id atau dapat dipantau juga di website inatews.bmkg.go.id dan di mobile apps wrs_bmkg. “Di situ tidak menggunakan password jadi bisa langsung dibuka atau melalui mobile apps infobmkg,” katanya. (jwn5/ant)

Mahfud Klaim Banyak Nelayan Se-Nusantara Siap Ramaikan Perairan Natuna

JAKARTA, Jowonews.com – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyebutkan nelayan se-Nusantara siap berlayar mencari ikan meramaikan perairan Natuna, Kepulauan Riau. “Nelayan yang sudah daftar sudah banyak juga. Kita mencari juga kapal-kapal lain di seluruh Nusantara. Banyak, nih, ternyata,” kata Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa. Mahfud tidak menyebutkan jumlah nelayan yang bersiap berlayar ke perairan Natuna. Akan tetapi, dia menyebut ada yang berasal dari Makassar, Maluku, dan Papua. “Mereka dengar pada kirim pesan ke sini, ‘kami akan bergabung untuk meramaikan Natuna’. Banyak dari Makassar, Irian, Maluku, semuanya sudah jadi, baguslah. Sudah banyak, nih, dari pantura saja sudah siap berangkat ” katanya. Saat ini, kata dia, tengah mempersiapkan kesiapan sarana prasarana nelayan selama melaut di perairan Natuna, mulai ketersediaan bahan bakar hingga fasilitas penampungan ikan. “Kita sekarang lagi mempersiapkan, misalnya bagaimana penyediaan minyak, bagaimana penampungan ikan di sana. Kalau ambil ikan di sana, terus pulang dahulu, ‘kan nanti lama,” kata Mahfud. Ia mengatakan bahwa pengusaha-pengusaha yang siap menampung ikan di sana juga sedang disiapkan, dan banyak juga yang sudah daftar. Menurut dia, nelayan-nelayan yang akan berangkat melaut ke Natuna juga akan dikoordinasi dan terorganisasi oleh lembaga dan instansi terkait. “Kalau di laut itu pengamanannya sudah ada Bakamla (Badan Keamanan Laut), Angkatan Laut, KKP, Polair, ‘kan banyak, tuh. Ya, ndak apa-apa biar saja jalan dahulu,” kata Mahfud. (jwn5/ant)

BPJS Kesehatan Targetkan Seluruh RS Gunakan Antrean Online di 2020

JAKARTA, Jowonews.com – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menargetkan seluruh rumah sakit yang melayani peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan menggunakan sistem antrean daring pada 2020 untuk mempersingkat waktu tunggu dan menghindari penumpukan pasien di RS. Deputi Direksi Bidang Jaminan Pembiayaan Kesehatan Rujukan Budi Mohamad Arief dalam keterangannya pada wartawan di Jakarta, Selasa menerangkan pada tahun 2019 ada  1.784 RS atau sekitar 80,36 persen dari seluruh rumah sakit mitra BPJS sudah memiliki sistem antrean daring. Sistem tersebut merupakan sistem antrean yang dibuat atas inisiatif RS masing-masing dalam memberikan pelayanan pada pasien peserta BPJS Kesehatan. Beberapa sistem antrean yang dilakukan RS tersebut berbeda-beda mulai lewat SMS, telepon, via aplikasi pesan WhatsApp, dan aplikasi buatan RS. Sistem antrean daring tersebut sebenarnya mulai digunakan sejak 2017 yaitu pada 510 RS atau 25 persen dari total rumah sakit keseluruhan yang melayani JKN, meningkat menjadi 944 atau 43 persen pada 2018, dan menjadi 1.784 atau 80,36 persen pada 2019. “80 persen itu di seluruh Indonesia. Target kami untuk 2019 sebenarnya hanya 75 persen, jadi kalau 80 persen itu kita anggap telah melampaui target,” kata Budi. Sebelumnya pada 19 November 2019 BPJS Kesehatan bersama dengan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) telah menandatangani nota kesepahaman terkait komitmen peningkatan mutu layanan RS yang salah satunya penggunaan sistem antrean dari di seluruh rumah sakit yang melayani program JKN. Oleh karena itu BPJS Kesehatan menargetkan 100 persen RS akan menggunakan sistem antrean daring pada 2020. Selain itu, BPJS Kesehatan saat ini juga sedang mengembangkan sistem integrasi antara antrean daring yang dimiliki oleh rumah sakit dengan aplikasi Mobile JKN. Ke depannya, pasien bisa mendaftar ke fasilitas kesehatan baik itu ke Puskesmas, klinik, ataupun rumah sakit melalui aplikasi Mobile JKN yang ada di ponsel milik peserta. Saat ini BPJS Kesehatan telah berhasil mengintegrasikan antrean daring yang ada di Klinik Pratama Amanda di Purwokerto, antrean daring di RSUD Margono Soekarjo Purwokerto, dengan aplikasi di Mobile JKN. BPJS Kesehatan kemudian mengembangkan sistem integrasi tersebut pada 50 rumah sakit di seluruh Indonesia. Jika pengembangan tahap awal tersebut berjalan lancar, BPJS Kesehatan juga akan menerapkan pada lebih banyak lagi rumah sakit. Selain sistem antrean daring, hal baru yang dilakukan BPJS Kesehatan saat ini ialah penampilan ketersediaan tempat tidur dan tampilan jadwal operasi rumah sakit. Tampilan ketersediaan tempat tidur dan jadwal operasi bisa dilihat di RS maupun diakses melalui aplikasi Mobile JKN. (jwn5/ant)

Penyidik Polri Ajukan 56 Pertanyaan Kepada Novel Baswedan

JAKARTA, Jowonews.com – Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan menjawab 56 pertanyaan yang diberikan penyidik Polri di Polda Metro Jaya, Senin (6/1), saat diperiksa terkait kasus penyiraman air keras yang menimpa Novel. “Ada 56 pertanyaan,” kata Brigjen Argo di Kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa. Pertanyaan yang diajukan kepada Novel seputar kronologi peristiwa penyiraman air keras yang dialaminya. “Berkaitan dengan apa yang dialami korban, mulai dari keluar rumah, berjalan, sampai dia mengalami penyiraman dan melakukan pertolongan pertama yakni membasuh muka dengan air,” katanya. Selanjutnya penyidik akan mencocokkan keterangan Novel dengan keterangan para saksi lain. Terkait permintaan Novel untuk dipertemukan dengan dua tersangka pelaku, hal tersebut belum dapat dipenuhi. “Saat ini belum ada (rencana mempertemukan korban dengan pelaku),” katanya. Sementara Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sudjana mengatakan bahwa pihaknya akan mempelajari kasus Novel. “Saya baru masuk (jabat Kapolda Metro Jaya). Mohon waktu, ini kan masalah teknis,” kata Irjen Nana. Kendati demikian, Nana menegaskan bahwa pihaknya akan mengawal proses penyidikan kasus Novel hingga tuntas. Novel telah menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (6/1). Tim Teknis Bareskrim sendiri telah menangkap dua tersangka yang berinisial RB dan RM. Dua polisi tersebut ditahan selama 20 hari di Rutan Bareskrim. (jwn5/ant)

Kemensos Telah Salurkan Bantuan Rp7,8 Miliar Untuk Korban Banjir Tiga Provinsi

JAKARTA, Jowonews.com – Kementerian Sosial telah menyalurkan sebesar Rp7,8 miliar bantuan bagi korban banjir yang terdampak di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat dan Provinsi Banten. “Itu sudah termasuk bantuan logistik darurat ke masing-masing provinsi yakni Rp2,1 miliar ke DKI Jakarta, Rp2,6 miliar untuk Jawa Barat dan Rp1,4 bagi Banten,” kata Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Harry Hikmat di Jakarta, Selasa. Distribusi bantuan logistik tersebut meliputi beberapa item di antaranya makanan siap saji, makanan anak, lauk pauk, mi instan, peralatan dapur keluarga dan kotak makan atau “foodware”. Selanjutnya juga termasuk tenda gulung, tenda serbaguna, selimut, velbed atau tempat tidur lipat, paket sandang, kasur dan sebagainya. Di samping penyaluran logistik darurat, bantuan dari Kemensos juga meliputi beras reguler sebanyak 20.000 kilogram bagi korban banjir atau senilai Rp210 juta. Kemudian bantuan paket peralatan kebersihan sebanyak 300 paket dengan nilai total Rp135 juta serta 700 paket perlengkapan sekolah senilai Rp175 juta. Terakhir, Kemensos RI juga memberikan santunan kepada ahli waris dari 67 korban meninggal dunia akibat banjir dan tanah longsor. Besaran bantuan tersebut senilai Rp15 juta per jiwa. “Total sekitar Rp1 miliar dan saat ini dalam proses verifikasi ahli waris,” kata dia. Selain berbagai bantuan tersebut, Kemensos RI juga memfasilitasi dapur umum di 23 titik yang dikelola oleh taruna siaga bencana (Tagana) dan kelompok siaga bencana (KSB). Sebaran dapur umum tersebut meliputi 14 titik di DKI Jakarta, tujuh titik di Jawa Barat, dan dua titik di Banten. “Pelayanan dapur umum lapangan ini sebagai salah satu upaya pemenuhan kebutuhan dasar penyintas yang berada di lokasi pengungsian,” ujarnya. Sementara itu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan secara umum pemerintah belum menghitung total bantuan yang disalurkan ke masyarakat. “Terkait bantuan dari pemerintah pusat belum dihitung tapi masing-masing kementerian dan lembaga turut memberikan bantuan finasial maupun nonfinansial,” katanya. (jwn5/ant)

Cuaca Ekstrem, Nelayan Cilacap Diimbau Tak Melaut

CILACAP, Jowonews.com – Dewan Pengurus Cabang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kabupaten Cilacap mengimbau seluruh nelayan untuk tidak melaut karena sedang berlangsung cuaca ekstrem yang dikhawatirkan bisa meningkatkan resiko keselamatan.  “Seiring dengan adanya cuaca ekstrem seperti sekarang ini, nelayan yang menggunakan kapal berukuran kecil di bawah 30 GT (Gross Tonage) maupun kapal besar di atas 30 GT, kami imbau untuk tidak melaut dulu,” kata kata Ketua DPC HNSI Kabupaten Cilacap Sarjono di Cilacap, Jawa Tengah, Selasa. Sementara bagi nelayan yang sudah terlanjur berangkat melaut dengan menggunakan kapal besar, kata dia, diimbau untuk mencari tempat berlindung dari ancaman gelombang tinggi maupun badai. Dia mengakui jika hingga saat ini ada ratusan kapal nelayan asal Cilacap yang sudah terlanjur berangkat melaut untuk mencari ikan di laut lepas. “Sebagian besar kapal-kapal itu mencari ikan di Samudra Hindia selatan Jawa, Samudra Hindia barat Sumatra, dan ada berapa di sekitar Kalimantan,” jelasnya. Menurut dia, nahkoda kapal-kapal tersebut saling berkomunikasi melalui pesawat radio guna menginformasikan kondisi cuaca di daerah tangkapan masing-masing. Dengan demikian ketika terjadi cuaca buruk, kata dia, nahkoda kapal yang berada di daerah itu akan segera mencari tempat berlindung untuk kapalnya sembari menginformasikan ke kapal lainnya agar tidak menuju wilayah tersebut. “Saat ini sebenarnya merupakan masa istirahat bagi nelayan karena sedang berlangsung musim angin barat sehingga sering terjadi gelombang tinggi secara tiba-tiba sehingga sangat berbahaya bagi kapal nelayan. Kondisi seperti ini biasanya berlangsung selama tiga hingga empat bulan,” kata Sarjono. Oleh karena itu, dia mengimbau nelayan untuk memanfaatkan waktu selama tidak melaut dengan memperbaiki alat tangkap maupun kapalnya agar siap digunakan ketika kondisi cuaca kembali bersahabat. (jwn5/ant)

Ajak Warga Antisipasi Bencana, Ganjar Sarankan Gunakan Ilmu Titen

PEKALONGAN, Jowonews.com – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengajak warga menggunakan ilmu kearifan lokal untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana di lingkungannya masing-masing. “Saya minta (warga) paling gampang menggunakan kearifan lokal. Ilmu titen (paham kondisi) ini bagus, jadi saat satu jam hujannya deras maka (warga) harus bersiap-siap,” katanya usai meresmikan jembatan Kalikeruh, Kecamatan Kangserang, Kabupaten Pekalongan, Selasa. Karena itu, kata dia, hal yang perlu disiapkan sekarang (saat ada bencana) adalah petunjuk kemana proses evakuasi, jalannya lewat mana, dan apa yang perlu dibawa oleh para korban bencana. “Masyarakat perlu diajari hal itu, barang-barang yang berharga dibawa dalam plastik agar larinya biar cepat. (Korban bencana) tidak perlu membawa kasur atau lemari, itu ditinggal saja,” katanya. Gubernur Jateng Ganjar Pranowo berkunjung ke Kabupaten Pekalongan dalam rangka meresmikan tiga jembatan yang dibiaya oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Jateng. Ganjar mengatakan Pemprov Jateng perlu melakukan perbaikan jembatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan karena kondisi bangunan jembatan lama sudah agak tergerus sehingga cukup berbahaya untuk sarana transportasi masyarakat. Kendati demikian, kata dia, jembatan ini tidak akan bermanfaat apabila masyarakat tidak ikut merawat, seperti tidak membuang sampah, membangun taman, dan memelihara konstruksi bangunannya. “Oleh karena, saya titip betul semoga konstruksi bangunan ini dikerjakan oleh kontraktor dengan bagus. Kami berharap masyarakat jangan membuang sampah disana (ke sungai) agar tidak menimbulkan masalah,” katanya. Ia menjelaskan sekarang ini, curah hujan yang berpotensi cukup lebat adalah akan terjadi di Punggungan Jateng yaitu wilayah tengah Kedu. “Selain itu, wilayah Pekalongan, Batang, Tegal dan Brebes bagian selatan. Oleh karena, kita untuk selalu siaga (bencana),” katanya. (jwn5/ant)

Belum Ada Sawah di Banyumas Terdampak Cuaca Ekstrem

PURWOKERTO, Jowonews.com – Cuaca ekstrem yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir belum berdampak terhadap area persawahan di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, kata Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas Widarso. “Alhamdulillah, belum ada yang terdampak karena secara kebetulan musim tanam berlangsung mundur sehingga sebagian besar petani baru mengolah sawah,” katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Selasa. Menurut dia, luas area persawahan yang telah selesai ditanami sekitar 10.000 hektare karena menggunakan irigasi teknis dan wilayah tersebut aman dari genangan air saat terjadi cuaca ekstrem khususnya peningkatan curah hujan. Kendati demikian, dia mengakui jika di Kabupaten Banyumas ada ratusan hektare area persawahan yang rawan banjir. “Area persawahan itu tersebar di Kecamatan Kemranjen, Sumpiuh, dan Tambak, luasannya sekitar 500 hektare. Namun petani setempat sudah terbiasa untuk menyiasatinya dengan menanam bibit padi yang berusia tua sehingga ketika terendam banjir, tanamannya sudah kuat,” katanya. Lebih lanjut, dia mengharapkan hingga akhir Januari, luasan tanam padi di Kabupaten Banyumas sudah 25.000 hektare dari total luas sawah yang mencapai kisaran 30.000 hektare. Menurut dia, masa tanam untuk sawah seluas 5.000 hektare diharapkan dapat diselesaikan pada Februari 2020 yang berdasarkan prakiraan cuaca dari BMKG merupakan puncak musim hujan. “Jadi, sementara ini belum ada area persawahan yang terdampak cuaca ekstrem. Hanya saja yang kami khawatirkan, musim tanam pertama yang mundur dua bulan ini berdampak terhadap musim tanam kedua di mana akan banyak area persawahan yang mengalami kekeringan karena sudah memasuki musim kemarau,” katanya. Disinggung mengenai ketersediaan pupuk bersubsidi pada musim tanam pertama 2019-2020, Widarso memastikan di Kabupaten Banyumas dalam posisi aman. Menurut dia, hal itu disebabkan masih adanya alokasi pupuk bersubsidi untuk Desember 2019 yang tidak terserap oleh petani sehingga dapat dalihkan untuk memenuhi kebutuhan pada bulan Januari 2020. “Kalau sampai terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi di lapangan, kami akan segera berkoordinasi dengan pihak distributor,” katanya. (jwn5/ant)