Jowonews

Hari: 21 Februari 2020

Istana Bantah Isu Reshuffle Kabinet

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Juru Bicara Presiden Joko Widodo (Jokowi), Fadjroel Rachman menyatakan Presiden Jokowi tidak berencana melakukan perombakan (reshuffle) jajaran menteri di Kabinet Indonesia Maju. “Tidak ada rencana ‘reshuffle’. Semua menteri dipersilakan melaksanakan rencana kerjanya,” kata Fadjroel saat dihubungi dari Jakarta, Jumat malam. Fadjroel mengatakan para menteri di Kabinet Indonesia Maju diminta Presiden untuk fokus melaksanakan rencana kerja pemerintah. Jajaran menteri di Kabinet Indonesia Maju dilantik pada 23 Oktober 2019. Presiden, ujar Fadjroel, akan selalu mengawasi dan mengevaluasi kinerja para menteri. “Presiden memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan rencana kerja masing-masing,” ujarnya. Pada Jumat sore ini, terdapat pemberitaan yang viral bahwa Presiden Jokowi berencana melakukan “reshuffle” jajaran menteri di Kabinet Indonesia Maju. Kabar “reshuffle” ini pertama kali mencuat karena cuitan Dede Budhyarto melalui akun Twitternya @kangdede78 yang bercentang biru atau bertanda sebagai akun terverifikasi. Dalam cuitannya, Dede bercerita tentang pertemuannya dengan Jokowi di Istana Bogor bersama para tokoh berpengaruh (influencer) hingga para artis pendukung Jokowi pada masa kampanye Pemilu Presiden 2019. “Pengen cerita hasil pertemuan dengan Presiden @jokowi, eh pulang dari Istana Bogor malah sakit. Intinya bakal ada resafel (reshuffle) tunggu saja yah. Menteri yg kinerjanya ndak bagus klen bakalan dicukupkan,” tulis Dede di akun twitternya. (jwn5/ant)

682 CPNS 2018 Pemkot Semarang Dilantik Wali Kota

oleh

SEMARANG, Jowonews.com – Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi melantik 682 pegawai negeri sipil yang diterima salam seleksi untuk formasi 2018 di Semarang, Jumat. Pelantikan tersebut diwarnai dengan pembacaan sumpah atau janji para ASN baru tersebut. Menurut wali kota, salah satu tolok ukur kinerja PNS ialah hasil kerja. “Jangan hanya berangkat jam 7 pagi, pulang jam 3 sore. Tapi kalah ditanya hasil kerjanya tidak ada,” katanya. Ia menegaskan dalam satu yang terpenting dalam menjadi PNS yakni pengabdian. Ia.memperingatkan para PNS baru tersebut agar tidak bermain-main dalam pengelolaan APBD. “Oleh karena itu salah satu upaya untuk menjauhkan diri dari penyalahgunaan APBD yakni dengan membangun integritas,” katanya. Ia mengibaratkan PNS sebagai aquarium yang bisa dilihat oleh masyarakat dari berbagai sisi. “Hindari upaya memperkaya diri sendiri dan tindakan melawan hukum,” tegasnya. (jwn5/ant)

Kemenperin Kaji Dampak Cukai Minuman Berpemanis Terhadap Industri

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Kementerian Perindustrian menganalisis dampak pengenaan cukai terhadap minuman berpemanis terhadap industri minuman di Tanah Air, sebagai tanggapan atas usulan Kementerian Keuangan kepada Komisi XI DPR beberapa waktu lalu. “Kami sedang menganalisis dampaknya terhadap industri minuman, dengan asosiasi dan industri, karena hal ini kan juga beritanya baru minggu ini, kita harus punya analisis dampak secara kuantitatif,” kata Direktur Industri Hasil Minuman Tembakau dan Bahan Penyegar Kemenperin Supriadi dihubungi di Jakarta, Jumat. Namun, ia memprediksi bahwa pengenaan cukai tersebut pasti akan berdampak terhadap penurunan permintaan, karena adanya kenaikan harga jual. “Yang sudah pasti secara kualitatif dengan adanya kenaikan cukai berdampak pada penurunan demand karena adanya kenaikan harga jual,” ujar Supriadi. Selain itu, kinerja produksi juga diproyeksi akan menurun dan berdampak terhadap pertumbuhan industri minuman. Kendati demikian, ia belum dapat memastikan secara kuantitatif berapa penurunan permintaan yang akan terjadi. “Kalau kuantitatifnya kita masih sedang menghitung,” kata Supriadi. Diketahui, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berencana mengenakan cukai terhadap minuman berpemanis. Untuk menerapkan kebijakan tersebut, Menkeu meminta persetujuan Komisi XI DPR RI. Minuman berpemanis yang akan dikenakan cukai ini terbagi menjadi beberapa kelompok, seperti teh kemasan, minuman berkarbonasi dan minuman berpemanis lainnya. (jwn5/ant)

Google Hapus Ratusan Aplikasi Mengganggu dari Play Store

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Google telah menghapus hampir 600 aplikasi Android yang “mengganggu” di Play Store dalam upaya terbaru untuk mengendalikan penipuan iklan di perangkat seluler. Kebijakan Google tidak mengizinkan iklan tampil ketika aplikasi tidak digunakan atau mengelabui pengguna untuk mengklik iklan secara tidak sengaja. Dikutip dari The Verge, Jumat, Google mengatakan mendefinisikan iklan “pengganggu” sebagai ” iklan yang ditampilkan kepada pengguna dengan cara yang tidak terduga, termasuk merusak atau mengganggu kegunaan fungsi perangkat.” Misalnya, iklan yang muncul memenuhi layar selama panggilan telepon atau saat menggunakan aplikasi navigasi, menurut Senior Product Manager Ad Traffic Quality Google, Per Bjorke. Bjorke juga mengatakan bahwa Google telah mengembangkan “pendekatan berbasis pembelajaran mesin” untuk membantu mendeteksi iklan di luar konteks aplikasi. “Pengembang jahat terus menjadi lebih cerdas dalam menyebarkan dan menutupi iklan yang mengganggu, tetapi kami telah mengembangkan teknologi baru kami sendiri untuk melindungi pengguna dari perilaku ini,” kata Bjorke. Menurut laporan BuzzFeed News, sebagian besar aplikasi yang ditemukan melanggar aturan tersebut dibuat oleh pengembang yang berbasis di China, India, dan Singapura, dan mayoritas ditujukan untuk pengguna yang berbahasa Inggris. Menurut Bjorke, pengembang yang melanggar aturan tersebut telah menggunakan teknik serupa untuk menghindari deteksi, tetapi dia tidak mengetahui apakah hal itu merupakan upaya yang terkoordinasi. Bjorke menambahkan bahwa Google akan menawarkan pengembalian uang kepada merek yang iklannya kemungkinan terpengaruhi oleh pop-up yang mengganggu. Ini bukan kali pertama Google melakukan tindakan keras kepada pengembang. Pada bulan Juli, Google melarang pengembang China, CooTek, yang menggunakan plug-in adware untuk mengirim iklan secara agresif kepada pengguna, bahkan ketika sebuah aplikasi tidak digunakan. (jwn5/ant)

Sertifikasi Halal di Omnibus Law, DPR Klaim Tak Akan Persulit Ekonomi Rakyat

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Diah Pitaloka menilai sertifikasi halal yang akan diatur dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja bertujuan untuk tidak mempersulit ekonomi rakyat khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). “Kita itu berkaca dari pengalaman dan masukan dari masyarakat, ormas, maupun dunia usaha. Mereka semua sampaikan bahwa proses pengurusan sertifikat halal itu lama dan menguras energi maupun biaya,” kata Diah Pitaloka dalam keterangannya di Jakarta, Jumat. Dia menilai pemerintah ingin memangkas energi dan biaya dalam pengurusan sertifikat halal sehingga secara prinsip DPR akan mendukung. Diah juga menilai masalah mendasar adalah peraturan yang tidak mempersulit ekonomi rakyat khususnya UMKM sehingga prinsipnya birokrasi jangan berbelit, ringkas, cepat, dan bisa diakses semua masyarakat yang membutuhkan. “Jangan dimonopoli (proses sertifikasinya). Itulah kenapa kemarin kita buat UU Jaminan Produk Halal,” ujarnya. Menurut dia, DPR RI membuka diri bagi semua pihak untuk memberi masukan soal sertifikasi halal seperti ormas maupun para ahli. Dia menginginkan agar masyarakat urus sertifikasi halal itu senang karena jadi nilai tambah ekonomi, bukan takut karena beban biaya atau takut dengan aturan yang ribet. (jwn5/ant)

Kapolda Jateng Tanam 1 Juta Mangrove di Jepara

oleh

JEPARA, Jowonews.com – Kapolda Jawa Tengah Irjen Rycko Amelza Dahniel bersama dengan Pangdam IV/ Diponegoro, Mayjen TNI Mochammad Effendi beserta perangkat daerah melaksanakan penanaman 1 juta mangrove , di pantai Pungkruk Jepara, Jumat (21/2). Penanaman dengan tagline ‘Tanam dan Rawat Pohon untuk Bumi Kita dan Generasi Kita di Masa Mendatang’ ini juga dihadiri Plt Sekda Prov. Jateng Heru Setiadie, Dandim dan Kapolres ekswil Pati, Bupati Jepara dan Grobogan. Kapolda menjelaskan penanaman Mangrove dengan jenis Rhizophpra (Bakau) merupakan Program Kelestarian Hidup yang digelar serentak sesuai arahan Kapolri. Kegiatan ini juga sebagai bentuk kelanjutan program Polda Jateng Go Green yang telah digelar sebelumnya.sdes “Hari ini bersamaan secara nasional Bapak Kapolri memimpin penanaman di Mauk, Tangerang Banten, untuk jajaran Polda Jawa Tengah di pantai Jepara ini,” tuturnya. Menurut Kapolda, kegiatan yang sama juga telah dilakukan sebelumya, bulan lalu di Kabupaten Demak selanjutnya terus geser ke Jepara kemudian akan ke Kabupaten Pati sehingga nantinya akan menyentuh pantura seluruhnya. Menurutnya, penghijauan hutan mangrove merupakan solusi cerdas dan inovatif untuk menjawab permasalahan pesisir pantai dari abrasi, rob, mengurangi dampak bencana gelombang tsunami, hingga menjaga kestabilan garis pantai. “Ini tujuannya untuk melestarikan lingkungan khususnya kita pilih di wilayah pesisir sehingga ekosistem pesisir ini supaya dapat lestari dan dapat memberi manfaat warga sekitar termasuk menjaga lingkungan di lestari,” katanya. Diharapkan masyarakat sekitar dan berbagai pihak dapat menjaga kelestarian hutan mangrove sehingga dapat segera merasakan manfaatnya. Sementara itu selain menjaga kelestarian hidup, penanaman kali ini juga dalam rangka mempererat silahturahmi antara Polda Jateng dengan seluruh elemen masyarakat. Hal tersebut diwujudkan dengan keikut sertaan elemen masyarakat mulai dari nelayan, komunitas jeep, mahasiswa, pecinta alam unsur kemaritiman hingga banser. “Kami ajak masyarakat disini, tadi Bupati Jepara juga sudah sepakat. Tanam dan rawat, ini merawatnya cuma diperhatikan ada ombak pasang lagi, tidak butuh pupuk.Tinggal diawasi,” pungkasnya.(jwn5/akh)

Kapolda Jateng Letakan Batu Pertama Pembangunan Polsek Tugu

oleh

SEMARANG, Jowonews.com – Kapolda Jateng secara langsung melakukan pelatakan batu pertama pembangunan polsek tugu di Graha Padma Samping Polsek Tugu Jalan Walisongo nomor 4 Jerakah, Kamis (20/2). Peletakan batu pertama polsek tugu tersebut dihadiri Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi, Kapolda Jateng Irjen Pol Dr. H. Rycko Amelza Dahniel MSi, Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Auliyansyah Lubis, Dirut PT. Graha Padma Intetnusa Hendra Setiadji, Kepala BPN Sigit Rahmawan Adi. Pembangunan Polsek ini sebagai wujud inovasi pelayanan masyarakat yang maksimal dan demi kenyamanan pelayanan kepada masyarakat. Pembangunan Kantor Polsek Tugu tersebut dengan 3 lantai, tanah bangunan 1.259 m², luas tanah 761.625 m² yang dilaksanakan oleh PT Graha Padma Intetnusa. Wali Kota Semarang menyampaikan semoga cepat terbangun akan tetapi jangan sampai tidak sesuai dengan spekfikasi bangunan. Pemerintah kota semarang juga telah menghibahkan 5 aset milik Polsek ke Polda agar di kelola dengan baik dan semestinya. “Terbangunnya polsek tugu ini membuat masyarakat lebih cepat dalam pengaduan atau layanan masyarakat dan menguatkan keamanan daerah Tugu ini. Pembangunan polsek Tugu ini juga menjadi bagian pengurai kemacepatan dan sebagai titik perlintasan sebagai kota baru di kota semarang,” kata Walikota. Kapolda Jateng Rycko Amelza Dahniel juga berharap masyarakat dapat meminta pelayanan optimal oleh Polsek kedepannya. Tidak hanya itu saja, dengan dibangunnya Polsek Tugu maka diharapkan tingkat kejahatan di Kota Semarang akan semakin turun, terciptanya kamtibmas untuk mewujudkan Kota Semarang semakin hebat. Acara tersebut diakhiri dengan MOU dan penandatanganan Hibah serta Pelatakan Batu pertama. “Kami juga berterima kasih kepada Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi atas dukungannya selama ini. Semoga dengan adanya pembangunan Polsek Tugu ini nantinya tingkat kejahatan di Kota Semarang akan semakin menurun,” ungkap Kapolda Jateng.(jwn5/akh)

1.129 Pemberi Kerja di Temanggung Belum Daftarkan Pekerja ke BPJAMSOSTEK

oleh

TEMANGGUNG, Jowonews.com – Sebanyak 1.129 perusahaan atau pemberi kerja di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, belum mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta program jaminan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK), kata Kepala Kantor Cabang BPJAMSOSTEK Temanggung Albertus Wahyudi Setya Basuki. Menurut Wahyudi di Temanggung, Jumat, pemberi kerja yang belum mendaftarkan pegawainya sebagai peserta program jaminan BPJAMSOSTEK terutama pelaku usaha skala mikro dan kecil. Menurut data Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Temanggung, jumlah perusahaan skala mikro dan kecil di wilayah Temanggung sekitar 5.000. “Ke depan, sosialisasi BPJS ketenagakerjaan akan menyasar perusahaan-perusahaan skala mikro dan kecil tersebut,” katanya. Ia menjelaskan pula bahwa jumlah tenaga kerja peserta program BPJAMSOSTEK di Kabupaten Temanggung sebanyak 24.872 orang yang terdiri atas 5.752 pekerja perusahaan besar,11.852 pekerja perusahaan menengah, 2.587 pekerja perusahaan skala kecil, dan 4.681 pekerja perusahaan skala mikro. BPJAMSOSTEK menyelenggarakan empat program jaminan yakni program jaminan hari tua (JHT), jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JKM), dan jaminan pensiun. Wahyudi memerinci, berdasarkan kepesertaan sebanyak 14.059 pekerja mengikuti empat program jaminan, 7.104 pekerja mengikuti tiga program jaminan, dan 3.718 pekerja mengikuti tiga program jaminan. (jwn5/ant)