Jowonews

Wali Kota Semarang Minta Masyarakat Rela Tidak Mudik

SEMARANG, Jowonews.com – Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi memohon kerelaan masyarakat yang ada di daerah itu maupun yang berada di luar Ibu Kota Jawa Tengah tersebut untuk tidak pulang kampung saat pandemi COVID-19. “Saya minta masyarakat yang ada di Kota Semarang maupun yang sedang merantau agar legawa. Kalau persoalan ini disepelekan tidak akan selesai,” kata dia di Semarang, Minggu. Dia menjelaskan penularan virus corona baru itu dapat terjadi melalui seseorang tanpa gejala sekali pun. Meskipun dilakukan pengecekan kondisi tubuh di sejumlah posko yang dilalui dalam perjalanan mudik, ia menilai penularan oleh seseorang tanpa gejala itu harus diwaspadai. “Manfaatkan media komunikasi yang ada. Bersilaturahmi tanpa harus pulang kampung,” katanya. Bertahan sementara waktu di tempat saat ini bekerja, lanjut dia, merupakan keputusan bijak guna mendukung upaya serius dan bersama-sama mencegah penyebaran COVID-19. Ia juga menyambut baik rencana Presiden Joko Widodo yang akan mencarikan hari pengganti masa mudik. Meski sudah banyak pasien positif corona yang dinyatakan sembuh, kata dia, tren kenaikan penyebaran virus tersebut masih cukup tinggi. (jwn5/ant)

Gubernur Cek Kesiapan Tempat Karantina Pemudik di Kendal-Batang

SEMARANG, Jowonews.com – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengecek persiapan tempat karantina para pemudik guna mengantisipasi meluasnya penyebaran virus Corona jenis baru di sejumlah desa di Kabupaten Kendal dan Kabupaten Batang, Minggu. Dengan mengendarai sepeda motor, Ganjar berkunjung ke Desa Trisobo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Desa Ngadirejo dan Desa Pacet, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang, serta Desa Jungsemi, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal. Pejabat Kepala Desa Trisobo Suwondo mengatakan pihaknya sudah menyiapkan dua ruangan untuk karantina pemudik masing-masing di gedung PKD dan di Balai Desa. “Saat ini sudah ada 10 orang. Setelah dicek dan dinyatakan sehat, kesepuluh warga itu dipulangkan dan menjalani isolasi mandiri di rumah,” katanya. Dari Desa Trisobo, Ganjar langsung menuju Desa Ngadirejo dan Desa Pacet, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang. Di dua desa itu, juga sudah disiapkan tempat karantina bagi para pemudik, bahkan di Desa Pacet tercatat sebanyak 14 pemudik sudah dikarantina. “Total sudah ada 30 orang yang mudik di desa ini. Begitu pulang langsung kami isolasi, kami menyiapkan tiga tempat, yakni di gedung PKD dan dua rumah warga. Yang sekarang masih diisolasi ada 14 orang dan semuanya sehat,” ujar Kepala Desa Pacet Dendy Hermawan. Ganjar kemudian melanjutkan perjalanan menuju Desa Jungsemi, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal. Di desa itu, Ganjar mengecek puskesmas serta ruang isolasi. Orang nomor satu di Jateng itu juga menyempatkan menengok dua tenaga kerja Indonesia (TKI) yang baru saja pulang dari Malaysia, dan keduanya sedang menjalani karantina mandiri di rumah masing-masing. Ganjar mengaku sengaja berkeliling untuk mengecek persiapan desa dalam menyambut para pemudik. “Beberapa desa yang saya cek tadi, semuanya sudah siap dengan tempat karantina masing-masing. Pintu masuk desa-desa juga sudah dijaga oleh petugas,” kata Ganjar. Ganjar meminta kepada seluruh kepala desa di Jateng untuk membuat tempat karantina, tidak harus membuat gedung baru, beberapa gedung yang ada, seperti sekolah, balai desa, bahkan rumah warga dapat dijadikan tempat karantina. “Saya juga titip pesan kepada seluruh kades untuk memantau betul mereka-mereka yang mudik. Dan yang belum mudik, kami berharap keluarganya melarang mereka untuk mudik. Kalau tetap mudik, akan kami karantina selama 14 hari,” ujarnya. (jwn5/ant)

Pemkab Batang Siapkan Anggaran Miliaran Rupiah Atasi Dampak COVID-19

BATANG, Jowonews.com – Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah, menyiapkan anggaran miliaran rupiah untuk mensubsidi warga miskin akibat terdampak wabah virus corona baru atau COVID-19. Bupati Batang Wihaji di Batang, Minggu, mengatakan bahwa saat ini pemkab sedang melakukan penghitungan besaran biaya anggaran untuk mensubsidi keluarga kurang mampu yang terkena imbas dari kebijakan pemerintah terkait wabah virus Corona. “Pemda saat ini masih terus memikirkan ekonomi masyarakat. Kita sedang menghitung berapa besaran subsidi untuk keluarga miskin yang tidak bekerja mendapat bantuan dari pemerintah. Yang jelas keluarga miskin akan mendapat bantuan ini kecuali mereka yang sudah menerima bantuan pangan nontunai (BPNT),” katanya. Wihaji mengatakan anggaran bantuan subsidi yang akan disalurkan pada keluarga miskin diperoleh dari anggaran penggeseran beberapa kegiatan kedinasan yang selama tiga bulan dihentikan. “Kita ambilkan dari beberapa kegiatan yang selama tiga bulan ini kita hentikan seperti perjalanan dinas, promosi, pelatihan, diklat, dan program program tidak pentiing lainnya. Kita geser semua anggaran itu untuk subsidi warga terdampak virus Corona,” katanya. Dampak wabah virus corona ini, kata dia, pemkab juga membatalkan beberapa pekerjaan fisik senilai puluhan miliar yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020. “Saat ini, kita lebih penting menyelamatkan nyawa manusia daripada terus melanjutkan proyek fisik yang sudah direncanakan. Jadi anggaran proyek fisik itu akan kita gunakan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat,” katanya. Asisten Ekonomi Pembangunan Wondhi Ruki Trisnanto menyampaikan bahwa pemkab telah menyiapkan anggaran untuk antisipasi dampak wabah COVID-19 yang berbentuk stimulus bantuan pada masyarakat dan sarana prasarana bagi para petugas kesehatan. “Kami siapkan anggaran sebesar Rp30 miliar untuk menyiapkan rumah sakit darurat dan alat pelindung diri (APD), termasuk memberikan insentif kepada para medis selama tiga bulan. Untuk Jaring Pengaman Sosial (JPS) kami siapkan dana Rp78 miliar selama dua bulan ke depan disesuaikan dengan data dalam bentuk BPNT sebesar Rp200 ribu per keluarga,” katanya. (jwn5/ant)

Hasil Rapid Test Reaktif, Tiga Warga Wonosobo Jadi PDP

WONOSOBO, Jowonews.com – Hasil tes cepat (rapid test) tiga warga Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, dinyatakan reaktif sehingga mereka harus menjalani perawatan di ruang isolasi pasien dalam pengawasan (PDP) diduga COVID-19 di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) KRT Setjonegoro Wonosobo. Juru bicara Pemkab Wonosobo untuk penanganan wabah corona dr. Muhamad Riyatno di Wonosobo, Ahad, mengatakan bahwa kabar yang beredar di jejaring sosial masyarakat terkait adanya 3 orang yang masuk kategori PDP adalah benar. Namun, katanya ketiganya belum menjalani uji laboratorium berupa real time polymerase chain reaction (RT-PCR) sebagai acuan utama penegakan diagnosa apakah yang bersangkutan benar-benar positif COVID-19. “Tiga orang ini dirujuk ke ruang isolasi RSUD Setjonegoro dari hasil rapid diagnostic test (RDT) setelah diketahui mereka memiliki gejala klinis yang mengarah pada COVID-19, serta memiliki riwayat perjalanan dari daerah terjangkit, yaitu dari Gowa Sulawesi Selatan,” katanya. Riyatno menyampaikan hasil tes cepat yang dilakukan oleh tim dari Puskesmas Sapuran dan Dinas Kesehatan ketiga orang tersebut ternyata reaktif atau memerlukan tindak lanjut berupa isolasi dan mesti menjalani tes lanjutan dengan RT-PCR. Ia menyebutkan dengan adanya tambahan tiga orang, maka jumlah PDP di Kabupaten Wonosobo mencapai 10 orang, 4 orang di antaranya sudah dinyatakan sembuh dan diperbolehkan pulang sehingga saat ini yang menjalani perawatan di ruang isolasi sejumlah 6 PDP, dengan 1 orang sudah positif COVID-19,” katanya. Terkait dengan tes cepat bagi orang dengan risiko COVID-19, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo Junaedi menjelaskan Kabupaten Wonosobo menerima 555 unit alat tes cepat yang bisa memunculkan hasil dalam waktu 15-20 menit tersebut. “Sebanyak 420 unit sudah didistribusikan ke Rumah Sakit dan Puskesmas, kemudian sudah digunakan sebanyak 101 unit, dengan hasil sebanyak 96 menunjukkan tidak reaktif atau negatif, 4 reaktif atau perlu uji lanjutan dan 1 preparat lainnya rusak,” katanya. Kabid Pencegahan Penyakit Dinkes Kabupaten Wonosobo Jaelan mengatakan tes cepat hanya digunakan untuk pengamatan atau skrining orang yang diduga memiliki potensi COVID-19 karena riwayat perjalanan, gejala klinis, hingga riwayat kontak dengan penderita. “Prinsip kerja dari tes cepat ini mendeteksi antibodi (IgM dan IgG) dalam serum darah yang keluar akibat masuknya bibit penyakit,” katanya. Jaelan mengatakan sesuai protap apabila hasil tes cepat negatif, maka perlu diulang tes setelah 10 hari, namun apabila ternyata reaktif, kemudian dilanjutkan dengan RT-PCR. (jwn5/ant)

Wali Kota Solo Minta Pemudik Didata Guna Cegah Penyebaran Corona

SOLO, Jowonews.com – Wali Kota Surakarta F.X. Hadi Rudyatmo mengatakan pendatang atau pemudik di daerah itu harus didata dengan baik, sedangkan petugas pendataan harus ditanggapi dengan baik oleh mereka guna mengoptimalkan pencegahan penyebaran virus corona baru di daerah itu.  “Jika ada petugas terdiri dari unsur satuan perlindungan masyarakat (satlinmas), bintara pembina desa (babinsa), dan bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (bhabinkamtibmas) datang ke rumah, tidak perlu arogan, dan dimohon ditanggapi dengan baik,” katanya menanggapi rekaman video seorang warga pulang dari Jakarta menolak didata yang beredar di daerah itu di Solo, Minggu. Pemudik ke Solo yang ternyata dari Jakarta, katanya, harus didata dengan lebih cermat karena daerah itu salah satu zona merah penyebaran COVID-19. Dia menjelaskan petugas pendataan yang datang ke rumah warga, sebenarnya hanya menanyakan, antara lain kedatangannya dari mana, keperluan berada di tempat itu, dan tempat bekerja mereka. Jika mereka datang dari daerah zona merah COVID-19, katanya, langsung diminta membuat surat pernyataan kesanggupan melakukan karantina mandiri di rumah. Rudyatmo menjelaskan penyebaran virus corona tersebut berlangsung cepat sehingga masyarakat tidak boleh menganggap remeh. Ia menjelaskan masyarakat harus waspada dan berhati-hati, tetap tinggal di rumah, dan menjaga pola hidup sehat agar tidak tertular virus corona baru tersebut. “Kami meminta masyarakat tidak meremehkan petugas yang datang ke rumahnya saat melakukan pendataan. Hal itu, dengan tujuan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dari para pendatang,” kata Rudyatmo. Dia menjelaskan pendataan terhadap pendatang di Solo merupakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah dalam pencegahan penyebaran COVID-19. “Kami berharap masyarakat harus mematuhi protokol kesehatan itu. Hargailah petugas yang datang ke rumah untuk mendata para pendatang,” kata dia. Ia mengharapkan pemudik mandiri ke kota itu untuk memberikan jawaban yang baik terkait dengan pendataan oleh petugas, baik pihak kelurahan maupun pengurus RT dan RW. (jwn5/ant)

Wali dan Wawali Kota Semarang Sumbang Gaji demi Penanganan Corona

SEMARANG, Jowonews.com – Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi dan Wakil Wali Kota Hevearita G.Rahayu mengikhlaskan tiga bulan gajinya sebagai pemimpin Ibu Kota Jawa Tengah tersebut untuk membantu penanganan dampak pandemi Covid-19. “Ini sebagai bentuk darma bakti kader PDIP Kota Semarang bagi masyarakat yang terkena dampak corona,” kata Hendrar Prihadi di Semarang, Minggu. Selain dirinya dan wakil wali kota, 19 kader PDIP yang saat ini mendapat amanah sebagai anggota DPRD Kota Semarang juga memastikan siap merelakan gajinya sebagai legislator untuk penanganan pandemi ini. Menurut Ketua DPC PDIP Kota Semarang itu, gaji para kader partai yang menduduki posisi penting di lingkungan Kota Semarang untuk tiga bulan ke depan akan diberikan untuk membantu upaya penyebaran Covid-19 yang berdampak terhadap perekonomian maupun kesehatan masyarakat. “Ini merupakan inisiatif kami yang sudah dikoordinasikan dengan seluruh pimpinan partai,” katanya. Jika memang dampak Corona belum juga selesai dalam tiga bulan ke depan, kata dia, kader PDIP tetap siap mendonasikan penghasilannya hingga permasalahan yang dihadapi ini tuntas. Ia menjelaskan gaji para kader PDIP ini akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konkrit dalam menghadapi pandemi ini, seperti pembelian alat pelindung diri bagi para tenaga medis, hingga bahan kebutuhan pokok untuk masyarakat. (jwn5/ant)