Jowonews

Hari: 7 April 2020

Menpora Sebut Persiapan PON 2020 Papua Terhambat Akibat COVID-19

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali mengatakan persiapan PON 2020 Papua yang dijadwalkan digelar pada 20 Oktober hingga 2 November itu terhambat akibat pandemi COVID-19 yang melanda Tanah Air. “Sampai saat ini walaupun kegiatannya melambat tapi laporan yang kami dapatkan tetap ada kegiatan tapi sudah sangat melambat,” ujar Zainudin saat melakukan telekonferensi pers di Jakarta, Selasa. Ada empat arena olahraga yang sedang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk PON Papua di Kabupaten Jayapura, yakni Stadion Akuatik, Istora Papua Bangkit, venue cricket, dan lapangan hockey. Per 26 Maret 2020, progres pembangunan Istora Papua Bangkit mencapai 82,95 persen, Stadion Akuatik mencapai 80,87 persen, sedangkan arena cricket dan lapangan hockey mencapai 92,14 persen. Venue tersebut ditargetkan selesai pada Juni hingga Juli mendatang. Namun akibat pandemi COVID-19 yang tak kunjung mereda, pembangunan venue tersebut diakui Menpora sangat terdampak dan terlambat. Bahkan tak hanya venue, Zainudin yang sudah melakukan rapat virtual bersama Ketua Umum KONI Pusat dan KONI daerah juga menyampaikan bahwa pandemi virus corona telah membuat sebagian atlet menjalani tidak fokus dalam menjalani latihan. “Ketum KONI menyampaikan memang benar dengan kondisi pelatda mandiri tentu tidak maksimal untuk prestasi hingga jadi pertimbangan untuk minta ditunda. Tetapi kita harus memperkuat alsan penundaan kalau itu jadi pilihan,” ucapnya. Kondisi tersebut, lanjutnya, akan menjadi data dan informasi Menpora untuk kemudian disampaikan kepada Presiden Joko Widodo dalam rapat kabinet membahas nasib pelaksanaan PON 2020 Papua. Sebab, presiden lah yang nantinya akan memutuskan penyelenggaraan pekan olahraga nasional tersebut. “Kami sedang mengumpulkan informasi yang akan kita tuangkan dalam rapat kabinet dalam waktu dekat. Saya berharap bisa pekan ini,” katanya. (JWN3/Ant)

Seorang Warga Kota Semarang Minta Maaf Akibat Sebar Hoaks Terkait Corona

oleh

SEMARANG, Jowonews.com – Seorang warga Kota Semarang menyampaikan permintaan maaf di hadapan polisi akibat unggahannya di melalui aplikasi pesan Whatsapp tentang penutupan ruas jalan di Sampangan, Kota Semarang, yang diduga hoaks dan meresahkan warga karena dikaitkan dengan penyebaran COVID-19. Kasat Binmas Polrestabes Semarang AKBP Maulud di Semarang, Selasa, mengatakan, pelaku bernama Oktavia Eko Wati (39), warga Sampangan, Kota Semarang, diduga menyebarkan informasi tanpa mengecek kebenarannya. Menurut dia, kejadian itu bermula pada 31 Maret 2020 pelaku melintas di Jalan Lamongan Barat, Kota Semarang, yang kondisinya ditutup pada malam hari.”Yang bersangkutan ini kemudian bertanya ke rekannya yang tinggal di daerah itu tentang penutupan jalan tersebut yang kemudian dijawab mungkin karena Corona,” katanya. Pelaku kemudian mengirimkan pesan singkat ke grup Whatsapp yang isinya “Malam teman2…. Malam ini pukul 20.00 Jalan Lamongan Barat resmi di Lockdown oleh aparat setempat dikarenakan ada warga suspect Covid-19. Bagi yg tidak berkepentingan di wilayah Sampangan diharap tdk perlu datang berkunjung. Stay at home… Stay healthy….Stay strong!”. Informasi itu, lanjut dia, menyebar hingga menimbulkan keresahan warga di sekitar kawasan itu. Petugas dari Polsek Gajahmungkur dan Polrestabes Semarang yang memperoleh informasi tersebut langsung menindaklanjuti dengan melakukan pengecekan ke lokasi serta mendatangi rumah pelaku.”Saat dicek ke lokasi ternyata informasi itu tidak benar,” tambahnya. Pelaku yang secara kooperatif mendatangi Polrestabes Semarang dengan diantar suaminya itu mengaku keliru dan meminta maaf.”Sudah minta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya,” katanya. Polisi sendiri tidak memroses pelaku secara hukum atas perbuatannya.”Demi kemanusiaan akhirnya kami izinkan pulang, namun tetap harus wajib lapor,” katanya. (JWN3/Ant)

Pemerintah Sudah Siapkan THR untuk ASN, TNI dan Polri Golongan 1 Hingga 3

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa pemerintah pada tahun ini sudah menyediakan dana anggaran Tunjangan Hari Raya (THR) untuk TNI dan Polri serta Aparatur Sipil Negara (ASN) golongan 1, 2 dan 3. “Gaji ke-13 dan THR sudah kami usulkan ke Presiden yang akan diputuskan sidang kabinet. Perhitungan untuk ASN, TNI, Polri terutama kelompok pelaksana golongan 1, 2, 3 ASN, TNI, Polri, THR-nya sudah disediakan,” kata Sri Mulyani di kantornya di Jakarta, Selasa. Pernyataan Sri Mulyani disampaikan melalui konferensi video setelah mengikuti rapat terbatas dengan tema “Efektivitas Penyaluran Program Jaring Pengaman Sosial” dan “Percepatan Program Padat Karya Tunai” yang dipimpin Presiden Joko Widodo. “Sedangkan untuk pejabat negara nanti Presiden akan menetapkan seperti menteri, anggota DPR dan para pejabat termasuk eselon 1 dan 2. Jadi kami akan menyampaikan ke Presiden, Presiden masih minta instruksi kalkulasi difinalkan agar diputuskan presiden dalam minggu-minggu ke depan,” tambah Sri Mulyani. Sebelumnya Sri Mulyani menyampaikan proyeksi pendapatan negara sebesar Rp1.760,9 triliun dari target APBN 2020 sebesar Rp2.233,2 triliun. Sedangkan dari sisi belanja negara, ia mengatakan mengalami kenaikan menjadi Rp2.613,8 triliun dari APBN sebesar Rp2.540,4 triliun. Dengan proyeksi pendapatan dan belanja negara tersebut, menurut Sri Mulyani, berdampak pada pelebaran defisit APBN menjadi Rp853 triliun atau 5,07 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Angka defisit naik dari target dalam APBN 2020 sebesar Rp307,2 triliun atau 1,76 persen dari PDB. Pada awal April 2019 lalu, pemerintah memberikan kenaikan gaji ASN sebesar 5 persen. Bila mengacu gaji terbaru dalam PP Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS, untuk ASN golongan III A masa kerja 0 tahun yang biasanya merupakan jabatan untuk lulusan baru bagi sarjana maka akan mendapat THR senilai gaji pokok yakni Rp 2.579.400. Besaran THR yang diterima PNS berbeda setiap jabatan, golongan, dan masa kerja. Semua itu tergantung dari gaji pokok yang diterima oleh masing-masing ASN. (jwn5/ant)

Dua dari Tiga Dokter yang Terpapar Corona di Batang Telah Sembuh

oleh

BATANG, Jowonews.com – Dua dari tiga orang berprofesi dokter di Kabupaten Batang, Jawa Tengah yang sempat dirawat di RSUP Kariadi Semarang akibat terpapar COVID-19, saat ini  kondisi sudah membaik dan diperbolehkan pulang untuk melakukan isolasi mandiri. “Adapun, satu dokter lagi yang berstatus pasien dalam pengawasan (PDP) positif COVID-19 dari hasil rapid test rumah sakit swasta di Batang sudah dirujuk di RSUP Kariadi Semarang,” kata Bupati Batang Wihaji di Batang, Selasa. Menurut dia, dengan bertambahnya jumlah pasien positif COVID-19 dari hasil rapid test maka Kabupaten Batang sudah masuk dalam zona merah dengan status tanggap darurat. “Oleh karena itu, kita mempertegas lagi agar masyarakat mematuhi protokol kesehatan dengan menjaga pola hidup sehat, cuci tangan dengan sabun antiseptik, dan dilarang melakukan kerumunan massa,” katanya. Wihaji mengatakan sebagai bentuk antisipasi penyebaran virus corona baru, pemkab masih melakukan tracking siapa saja yang pernah kontak langsung dengan PDP COVID-19. “Dari empat orang positif COVID-19 hasil rapid test, semuanya sudah diambil swab untuk dilakukan tes di laboratorium. Akan tetapi, kami belum tahu hasilnya karena masih menunggu antrean sampai sekitar satu pekan,” katanya. Ia menambahkan tiga dokter PDP COVID-19 ini adalah pensiunan pegawai negeri sipil (SPN) Kabupaten Batang yang kini bertugas praktik di rumah sakit di Batang. (jwn5/ant)

Bupati Batang Wajibkan Satu ASN Sumbangkan 5 Masker

oleh

BATANG, Jowonews.com – Bupati Batang, Jawa Tengah, Wihaji mewajibkan setiap aparatur sipil negara menyumbangkan lima buah masker sebagai upaya membantu masyarakat dalam mencegah penyebaran virus corona baru atau (COVID-19. “Gerakan wajib menyumbang masker ini sebagai wujud partisipasi dan kepedulian ASN Batang dalam rangka meningkatkan pencegahan pandemi COVID-19 yang semakin meluas,” katanya di Batang, Selasa. Menurut dia, saat ini jumlah ASN sekitar 7 ribu orang sehingga apabila satu ASN menyumbangkan lima buah masker maka akan terkumpul 35 ribu masker. “Untuk mempertegas ASN menyumbangkan lima buah masker itu, kami menerbitkan Surat Edaran Nomor 800/066/2020 tentang gerakan satu aparatur sipil negara (ASN) wajib menyumbang lima masker,” katanya. Ia mengatakan apabila gerakan ini sukses terlaksana maka dalam waktu dekat Pemkab Batang akan membagikan lagi sekitar 35 ribu masker secara gratis kepada masyarakat. Sebelumnya, kata dia, pemkab juga telah membagikan sebanyak 15 ribu masker berasal dari bantuan BUMD dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Wihaji minta semua pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) harus menindaklanjuti surat edaran itu agar wabah COVID-19 di daerah wilayah setempat dapat diantisipasi dengan baik. “Kalaupun (ASN) harus membeli ataupun membuat masker, diusahakan berasal dari produk UMKM. Kebijakan ini agar UMKM atau penjahit yang lagi sepi order bisa terbantu dengan pesanan masker dari ASN,” katanya. Ia menegaskan bantuan masker dari ASN bisa dikumpulkan paling lambat 9 April 2020 dan disalurkan melalui posko gugus tugas penanganan COVID-19 yang berada di rumah dinas Sekda Batang Jalan Veteran. “Bencana pandemi COVID-19 harus dilawan bersama dengan bergotong royong saling memabantu dan mematuhi protokol kesehatan, sebagai langkah kita memutus mata rantai virus mematikan asal Tiongkok ini,” katanya. (jwn5/ant)

Pemerintah Serahkan 7.000 APD ke Dokter Gigi dan Dokter Spesialis THT

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Jakarta, Selasa, menyerahkan bantuan total 7.000 alat pelindung diri (APD) dan perlengkapan kesehatan lainnya ke dokter gigi dan spesialis telinga, hidung, dan tenggorokan (THT) demi mencegah penularan virus ke tenaga kesehatan. “Pada kesempatan ini gugus tugas ingin memastikan semua dokter, bukan hanya dokter yang berjaga di rumah sakit rujukan COVID-19, tetapi semua dokter, mulai saat ini kita berikan upaya maksimal melindungi para dokter, baik dokter di rumah sakit maupun tempat lainnya,” kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana sekaligus ketua gugus tugas, Doni Monardo, saat sesi jumpa pers di Graha BNPB. Ia menjelaskan dari total jumlah bantuan APD, 5.000 di antaranya diserahkan ke Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), sementara 2.000 unit alat pelindung diri lainnya diberikan ke Perhimpunan Dokter Spesialis Telinga, Hidung, dan Tenggorokan, Bedah Kepala, Leher, Indonesia (Perhati KL). Bantuan itu diberikan saat dua perhimpunan dokter tersebut berkunjung ke markas Gugus Tugas yang berada di Graha BNPB untuk berdiskusi mengenai penguatan perlindungan kepada para dokter dan tenaga kesehatan lainnya selama pandemi. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pengurus Besar PDGI drg Hananto Seno mengucapkan terima kasih atas bantuan APD yang diberikan gugus tugas ke dokter gigi di seluruh Indonesia. “Bantuan ini akan kami distribusikan ke daerah merah atau merah sekali dan daerah tertentu yang telah terjangkit wabah di mana sejawat kita telah gugur di sana,” kata drg Hananto. Menurut dia, dokter gigi merupakan tenaga kesehatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan rentan tertular wabah. Dari catatan PDGI, ada enam dokter gigi yang telah meninggal dunia akibat COVID-19. “Dokter gigi paling dekat dengan masyarakat sehingga (risiko, red) menjadi tertular sangat tinggi,” tambah dia. Sementara itu, Ketua Perhati KL Prof Jenny Bashiruddin turut mengapresiasi bantuan APD dari Gugus Tugas. Menurut dia, bantuan APD itu akan menambah semangat bekerja para spesialis THT yang berada di garda terdepan merawat pasien COVID-19. “Kita tahu dalam praktiknya ahli THT sangat close contact dengan pasien, sehingga kami sudah membuat beberapa pedoman dan contoh, harus pakai APD lengkap setidaknya level 2, masker N95. Kami sudah mendengar jeritan seluruh cabang bahwa masker N95 sangat kurang. Kami sudah membeli tetapi baru ada sedikit. Alhamdulilah gayung bersambut, BNPB mendengar (keluhan kami, red),” kata Jenny dalam sesi jumpa pers usai beraudiensi dengan Gugus Tugas. Ia menjelaskan bantuan itu akan diserahkan ke ahli THT di seluruh Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, asosiasi dokter gigi dan perhimpunan ahli THT di Indonesia itu berharap agar bantuan tersebut dapat diberikan secara berkala sesuai dengan kebutuhan para tenaga kesehatan di lapangan. Ikatan Dokter Indonesia melaporkan per Senin (6/4) ada 19 dokter yang meninggal akibat COVID-19. Jumlah itu belum menghitung jumlah dokter dengan status PDP (Pasien dalam Pengawasan) yang wafat dalam beberapa minggu terakhir. Ke-19 dokter yang wafat itu, di antaranya, Prof Dr dr Iwan Dwi Prahasto (Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta); Prof Dr dr Bambang Sutrisna (Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia); dr Bartholomeus Bayu Satrio (IDI Jakarta Barat); dr Exsenveny Lalopua (Dinas Kesehatan Kota Bandung); dr Hadio Ali K (Perdossi DKI Jakarta/IDI Jakarta Selatan); dr Djoko Judodjoko (IDI Bogor); dr Adi Mirsa Putra (IDI Bekasi); dr Laurentius Panggabean (RSJ dr Soeharto Herdjan/IDI Jakarta Timur). Korban lainnya, antara lain dr Ucok Martin (Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara/IDI Medan); dr Efrizal Syansudin (RSUD Prabumulih Sumatera Selatan/IDI Prabumulih); dr Ratih Purwarini (IDI Jakarta Timur); Laksma (Purn) dr Jeanne PMR Winaktu (RSAL Mintohardjo/IDI Jakarta Pusat); Prof Dr dr Nasrin Kodim (Guru Besar Epidemiologi FKM UI); Dr Bernadetta Tuwsnakotta (IDI Makassar); Dr dr Lukman Shebubakar (IDI Jakarta Selatan); Dr Ketty (IDI Tangerang Selatan); Dr Heru S (IDI Jakarta Selatan); Dr Wahyu Hidayat (IDI Kabupaten Bekasi); dan Dr Naek L Tobing (IDI Jakarta Selatan). (jwn5/ant)

Pemerintah Akan Gunakan Dana Desa Untuk Penanggulangan COVID-19

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Pemerintah akan mengalokasikan dana desa untuk penanggulangan pandemi COVID-19 yang dibagi dalam beberapa skema baik padat karya tunai desa hingga bantuan sosial. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar menyampaikan Padat Karya Tunai Desa akan menyasar rumah tangga miskin, pengangguran, setengah pengangguran, serta anggota warga lain di desa yang akan diberdayakan dalam pembangunan infrastruktur. “Padat Karya Tunai Desa melibatkan banyak orang tapi mengikuti standar physical distancing. Misalnya 30 orang menata irigasi, melibatkan banyak orang,” jelas Mendes dalam konferensi pers melalui video di Jakarta, Selasa, seusai mengikuti Rapat Terbatas dengan Presiden. Dia mengatakan dalam program tersebut, masyarakat desa yang terlibat akan diberikan upah setiap hari, tiga hari sekali atau seminggu sekali agar dapat menopang atau meningkatkan daya beli masyarakat di desa. Kemudian dana desa berupa bantuan sosial, akan menyasar semua masyarakat desa yang termasuk rumah tangga miskin namun belum mendapat Program Keluarga Harapan, Bantuan Langsung Non-Tunai dan sebagainya. Dalam hal ini desa akan melakukan pendataan, verifikasi melalui musyawarah desa untuk mengetahui siapa saja yang berhak menerima Bansos itu. Pada dasarnya Mendes menyampaikan, Pemerintah ingin memastikan tidak ada masyarakat rumah tangga miskin yang terdampak COVID-19, yang tidak mendapatkan fasilitas yang dikembangkan Pemerintah. (jwn5/ant)