Jowonews

Logo Jowonews Brown

Hari: 14 April 2020

MPR Minta Pemerintah Antisipasi Puncak Pandemik COVID-19

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah segera mengambil langkah antisipasi terkait prediksi puncak pandemik COVID-19 di Indonesia berlangsung pada 5-6 pekan mendatang atau sekitar pertengahan hingga akhir bulan Ramadhan 1441 H. “Pemerintah harus segera mengantisipasi hal tersebut, dengan terus mengupayakan pengadaan alat rapid test, polymerase chain reaction (PCR) dan alat kesehatan pendukung lainnya dalam jumlah besar, sehingga dapat dilakukan pengetesan bagi seluruh masyarakat Indonesia di seluruh pelosok Tanah Air,” kata Bamsoet dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa. Hal itu dikatakan Bamsoet terkait pernyataan Pemerintah yang memprediksi puncak pandemik COVID-19 di Indonesia berlangsung pada lima hingga enam pekan mendatang atau sekitar pertengahan hingga akhir Ramadhan 1441 H. Bamsoet menilai pemerintah perlu menambah jumlah laboratorium di Indonesia yang memiliki kemampuan melakukan tes PCR serta memasifkan pelaksanaan tes cepat atau rapid test COVID-19 yang dianggap dapat memetakan penyebaran virus tersebut di daerah. “Saya juga mendorong pemerintah melalui Tim Gugus Percepatan Penanganan dan Pencegahan COVID-19 bekerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk memperluas dan meningkatkan kapasitas tes PCR,” ujarnya. Langkah itu menurut dia, terutama dilakukan di wilayah dengan jumlah kasus COVID-19 yang tinggi atau masuk zona merah untuk mengantisipasi dan mendeteksi penyebaran virus tersebut. Politisi Partai Golkar itu mengatakan, dengan banyaknya warga yang dites dapat diketahui jumlah warga yang terinfeksi virus Corona, dan bagi yang terbukti positif dapat segera dilakukan tindakan sesuai protokol kesehatan guna mencegah penularan virus ke orang lain. (jwn5/ant)

IDI: Masker Kain Dilapisi Saputangan Agar Lebih Tebal

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) menganjurkan masyarakat yang menggunakan masker kain agar dilapisi dengan saputangan di dalamnya supaya lebih tebal guna menangkal penularan virus di tengah pandemi COVID-19. “Untuk masyarakat diminta pakai masker kain, tapi sarannya jangan hanya sekadar masker kain saja karena tipis. Kalau bisa dilapisi di dalamnya dengan lipatan saputangan agar lebih tebal,” kata Ketua Umum PB IDI dr Daeng M Faqih di Jakarta, Selasa. Ia menyarankan pelapisan masker dengan lipatan saputangan sebab dianggap lebih kuat menahan. Di tambah lagi ketersediaan saputangan juga masih banyak sehingga masyarakat dapat dengan mudah memperolehnya. Sementara pelapisan masker kain yang hanya menggunakan tisu, menurutnya, tidak disarankan sebab unsur tersebut terlalu tipis dan tidak begitu membantu penyaringan. Penggunaan masker kain di tengah-tengah masyarakat saat ini sudah sesuai dengan imbauan dari WHO dimana semua orang meskipun sehat diminta menggunakan masker tersebut. “Kalau awal-awalnya memang yang pakai masker itu ialah orang yang sakit dan merawat orang sakit. Namun seiring perkembangan kasus COVID-19 WHO sudah meminta semua orang menggunakan untuk mengurangi penularan,” katanya. Hal itu perlu dilakukan sebab saat ini terdapat kasus COVID-19 yang melibatkan orang tanpa gejala sehingga sulit mengetahui seseorang itu sedang sakit atau tidak. Sehingga, dalam situasi penyebaran COVID-19 saat ini perlu diperhatikan agar tidak tertular ataupun menulari orang lain, setiap orang mesti menggunakan masker walaupun merasa sehat. Di sisi lain, ia mengakui kondisi masker di Tanah Air saat ini cukup sulit didapatkan sehingga perlu memilah pilah penggunaan masker bagi tenaga medis dan masyarakat. “Karena sulit didapat jadi kita harus bagi-bagi. Itu masker bedah dan medical grade hanya untuk petugas medis, lalu masker kain yang sebaiknya dilapisi saputangan untuk masyarakat,” ujar dia. (jwn5/ant)

Pertamina Beri Diskon 50 Persen BBM untuk Ojek Online

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Pertamina meluncurkan program khusus untuk para Ojek Online berupa cashback saldo LinkAja untuk pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU Pertamina melalui aplikasi MyPertamina hingga potongan harga 50 persen. Program Berbagi #berkahdirumah ini memberikan cashback 50 persen dengan maksimal nilai Rp15.000 per hari yang bisa didapatkan oleh 10.000 pengemudi Ojek Online setiap harinya. Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati,  dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Selasa menjelaskan bahwa program ini merupakan upaya Pertamina untuk meringankan beban hidup para pengemudi Ojek Online terutama pada masa wabah Covid-19. Pada saat masyarakat memilih untuk beraktivitas di rumah saja sesuai dengan himbauan pemerintah, para Ojek Online ini menjadi salah satu profesi yang sangat bermanfaat dan diandalkan untuk membantu memberikan pelayanan penghantaran kebutuhan sehari-hari. “Karena itu, sebagai apresiasi atas jasa yang diberikan Ojek Online, Pertamina memberikan program khusus dalam pembelian BBM yang menggunakan aplikasi MyPertamina. Diharapkan program yang berjalan 3 bulan ke depan ini juga bisa meringankan beban biaya yang harus dikeluarkan Ojek Online dalam menjalankan pekerjaannya,” ujarnya. Total cashback saldo yang akan diberikan Pertamina untuk keseluruhan program ini sebesar Rp13,5 miliar. Untuk mengikuti program ini, pengemudi Ojek Online harus mengunduh aplikasi MyPertamina dan mengaktifkan fitur LinkAja. Kemudian pengemudi dapat melakukan pembelian BBM non subsidi (Pertalite dan Pertamax Series) dengan pembayaran non tunai LinkAja yang ada di aplikasi MyPertamina. Selanjutnya, pengemudi dapat melakukan screenshoot user profile mitra Ojek Online dan meng-upload ke MyPertamina (pilih banner Ojek Online, lalu pilih Info Lebih Lanjut dan Upload). Kemudian upload screenshoot bukti pembayaran BBM dengan LinkAja dan masukkan reference number. Program ini hanya berlaku di SPBU yang telah menyediakan fitur transaksi non tunai dengan LinkAja, yang daftarnya dapat dilihat di https://mypertamina.id/spbu/. (jwn5/ant)

Pemerintah Siapkan Strategi Atasi Pengangguran Dampak COVID-19

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Pemerintah Indonesia telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengatasi pengangguran atau pekerja yang kehilangan pekerjaan akibat wabah COVID-19. Menteri Keuangan Sri Mulyani seusai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna dengan Presiden RI Joko Widodo, Selasa, mengatakan sebagai langkah jangka pendek Pemerintah telah menaikkan anggaran Kartu Pra Kerja. “Untuk jangka pendek Kartu Pra Kerja kita naikkan dari Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun. Sebanyak 5,6 juta yang terdampak bisa diserap dan BPJS Ketenagakerjaan uang yang dipakai bisa untuk kemudahan yang terkena PHK,” ujar Menkeu dalam konferensi pers via video di Jakarta, Selasa. Kemudian penyaluran dana desa serta program padat karya oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, termasuk bantuan sosial. “Jadi untuk jangka pendek kita gunakan semua instrumen yang ada untuk mengatasi dampak negatif dari PHK,” jelas Menkeu. Sri Mulyani mengatakan untuk jangka panjang, Pemerintah akan meningkatkan daya tahan usaha. Pemerintah akan menjaga kondisi Indonesia sebagai negara yang memiliki kapasitas menarik investasi agar tetap baik dan menarik. Atas dasar itu maka insentif pajak akan diberikan dan untuk saat ini fokus kepada industri manufaktur serta pemberian insentif tambahan ke-11 sektor transportasi, perhotelan dan sektor lain. “Dengan insentif pajak pasal 21 diharapkan bisa memberikan daya tahan bagi perusahaan di 11 sektor,” jelas dia. Selain untuk jangka panjang Pemerintah juga akan melakukan pembahasan Omnibus Law sehingga dapat menarik modal baru melalui investasi dan kemiskinan serta pengangguran dikembalikan kepada tren menurun. (jwn5/ant)

IDI: Belum Ada Penelitian Asap Rokok Bisa Tularkan COVID-19

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) menyatakan belum ada penelitian secara spesifik yang membuktikan bahwa penularan virus corona baru (COVID-19) dapat terjadi melalui perantara asap rokok yang diembuskan oleh orang terinfeksi virus tersebut. “Penularan itu melalui droplet, lalu apakah dengan asap rokok tadi bisa menularkan? Belum ada penelitian,” kata Ketua Umum PB IDI dr Daeng M. Faqih di Jakarta, Selasa. Namun, kata dia, karena asap rokok tersebut masuk ke dalam saluran pernapasan atau tenggorokan, maka dikhawatirkan berpotensi menularkan kepada orang lain. Meskipun hingga kini belum ada penelitian membuktikan bahwa asap rokok yang diembuskan oleh penderita COVID-19 itu mengandung virus, katanya, tetapi hal tersebut sangat dikhawatirkan. Oleh sebab itu, kata dia, masyarakat diminta lebih berhati-hati. “Karena menghisap rokok itu sampai ke dalam tenggorokan, sangat dikhawatirkan asap yang dikeluarkan mengandung virus,” kata dia. Jika penderita COVID-19 merokok lalu mengeluarkan droplet atau percikan air liur, bersin, dan batuk, katanya, hal itu bisa menularkan virus kepada orang sekitarnya. “Kalau sudah sifatnya percikan maka itu bisa menulari,” ujarnya. Daeng juga menjelaskan perokok aktif akan lebih rentan terserang COVID-19 sebab di dalam saluran pernapasan manusia terdapat mekanisme untuk menangkap dan mengeluarkan semua kotoran, termasuk mikroorganisme yang masuk. Ia mengatakan perokok aktif mengakibatkan mekanisme di saluran pernapasan menjadi rusak sehingga lebih rentan terserang, sebab tidak bisa menyaring kotoran yang masuk, termasuk mikroorganisme. “Jadi merokok itu merusak saluran pernapasan,” katanya. Hingga Senin (13/4), pukul 16.10 WIB, jumlah pasien COVID-19 sembuh di Tanah Air mencapai 380 jiwa, sedangkan yang dirawat 3.778 orang, meninggal dunia 399 orang, dan terkonfirmasi 4.557 orang. (jwn5/ant)

Menkeu: Presiden, Wapres, Menteri, MPR, DPR, DPD, Kepala Daerah, dan Pejabat Eselon I/II Tidak Dapat THR

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan presiden, wakil presiden, anggota DPR dan pejabat negara lainnya tidak akan mendapat Tunjangan Hari Raya (THR) pada 2020. “Sesuai instruksi Presiden bahwa THR untuk presiden, wapres, para menteri, anggota DPR, MPR, DPD, kepala daerah, anggota DPRD, eselon 1 dan 2 tidak dibayarkan THR-nya,” kata Sri Mulyani di kantornya di Jakarta, Selasa. Sri Mulyani menyampaikan hal tersebut melalui “video conference” setelah mengikuti Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Joko Widodo dari Istana Kepresidenan Bogor. “Presiden mengatakan THR akan dibayarkan untuk seluruh ASN, TNI, Polri yang posisinya sampai dengan eselon 3 ke bawah,” ungkap Sri Mulyani. THR yang dibayarkan tidak termasuk dengan tunjangan kinerja. “Jadi seluruh pelaksana dan eselon 3 ke bawah atau yang setera dengan eselon 3 mendapat THR dari gaji pokok dan tunjangan melekat, tidak dari tukinnya (tunjangan kinerja),” tambah Sri Mulyani. Selanjutnya para pensiunan juga mendapat THR. “Pensiun juga dapat THR sesuai dengan THR tahun lalu, karena pensiun juga adalah kelompok rentan juga. Jadi THR dilakukan sesuai siklusnya sekarang dalam proses melakukan revisi perpres,” ungkap Sri Mulyani. Sebelumnya, Sri Muylyani mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 akan terkoreksi banyak. Dalam skenario berat, pemerintah memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada posisi 2,3 persen dengan tekanan terbesar pada kuartal kedua. “Kalau kita kondisi berat panjang, kemungkinan akan terjadi resesi dimana dua kuartal berturut-turut GDP (Gross Domestic Product) bisa negatif. Ini sedang kita upayakan untuk tidak terjadi. Memang sangat berat, namun ini kita menghadapi kondisi yang luar biasa dan kita coba atasi,” ungkap Sri Mulyani. Dengan kondisi itu juga, jumlah penduduk miskin juga sangat mungkin akan bertambah. Dalam skenario berat penduduk miskin bisa bertambah 1,1 juta orang atau dalam skenario lebih berat Indonesia akan menghadapi kemungkinan tambahan penduduk miskin 3,78 juta orang. Selanjutnya angka pengangguran yang selama ini sudah menurun, kemungkinan akan mengalami kenaikan. “Dalam skenario berat ada kemungkinan naik 2,9 juta orang pengangguran baru, sedangkan skenario lebih berat bisa sampai 5,2 juta orang,” tambah Sri Mulyani. Pada 2020, pemerintah pun sudah melakukan realokasi dan meninjau ulang anggaran untuk tiga hal, yaitu gizi dan kesehatan untuk menjaga dan mengurangi dampak atau menangani penyebaran COVID-19, belanja di jaring pengaman sosial dan ketiga memberikan dukungan kepada dunia usaha baik sektor informal, UMKM, hingga dunia usaha. (jwn5/ant)

Presiden Jokowi Tetapkan Wabah COVID-19 Bencana Nasional

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan penyakit saluran pernapasan yang disebabkan Virus Corona jenis baru (COVID-19) sebagai bencana nasional di Indonesia. Hal tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional yang ditandatangani pada 13 April 2020. “Menyatakan bencana nonalam yang diakibatkan oleh penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional,” demikian butir pertama keppres tersebut yang diakses, di Jakarta, Senin. Dalam butir selanjutnya dinyatakan penanganan COVID-19 sebagai bencana nasional dipimpin oleh Gugus Tugas COVID-19 yang dipimpin Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo. “Penanggulangan bencana nasional yang diakibatkan oleh penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dilaksanakan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) melalui sinergi antarkementerian/lembaga dan pemerintah daerah,” demikian disebutkan dalam butir kedua. Butir ketiga tertera bahwa “Gubernur, bupati, dan wali kota sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di daerah, dalam menetapkan kebijakan di daerah masing-masing harus memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat.” Berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, indikator suatu bencana dapat ditetapkan sebagai bencana nasional adalah:a. jumlah korban; b. kerugian harta benda; c. kerusakan prasarana dan sarana; d. cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan Dengan status bencana nasional itu, pada Pasal 62 ayat (1) mengatur soal pendanaan: “Pada saat tanggap darurat, BNPB menggunakan dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f dan ayat (2) dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Pemerintah dalam anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Hingga Senin (13/4), jumlah positif COVID-19 di Indonesia mencapai 4.557 kasus dengan 380 orang dinyatakan sembuh dan 399 orang meninggal dunia. Kasus positif COVID-19 ini sudah menyebar di seluruh 34 provinsi di Indonesia, dengan daerah terbanyak positif berturut-turut, yaitu DKI Jakarta (2.186), Jawa Barat (540), Jawa Timur (440), Banten (285), Sulawesi Selatan (223), Jawa Tengah (203), Bali (86), Papua (68), Sumatera Utara (67), dan Yogyakarta (57). Berdasarkan data dari situs Worldometers, hingga Senin (13/4) siang terkonfirmasi di dunia ada 1.866.510 orang yang terinfeksi Virus Corona dengan 115.257 kematian, sedangkan sudah ada 433.942 orang yang dinyatakan sembuh. Kasus di Amerika Serikat mencapai 560.433, di Spanyol 169.496 kasus, di Italia 156.363 kasus, di Prancis 132.591, di Jerman sebanyak 127.854, Inggris sebanyak 84.279, di China 82.160 kasus, dan di Iran 73.303. Jumlah kematian tertinggi saat ini terjadi di Amerika Serikat yaitu sebanyak 22.115 orang, disusul Italia yaitu sebanyak 19.899 orang, Spanyol sebanyak 17.489 orang, Prancis sebanyak 14.393 orang, Inggris sejumlah 10.612 orang, kemudian Iran sebanyak 4.585 orang. Saat ini sudah ada lebih dari 207 negara dan teritori yang mengonfirmasi kasus positif COVID-19. (jwn5/ant)

Udinus Produksi Face Shield untuk Dibagikan ke Tenaga Medis

oleh

SEMARANG, Jowonews.com – Universitas Dian Nuswantoro (Udinus) Semarang memproduksi pelindung wajah atau “face shield” untuk tenaga medis di rumah sakit di Ibu Kota Jawa Tengah itu, dalam melayani pasien virus corona jenis baru (COVID-19). Dekan Fakultas Teknik Udinus Semarang Dian Retno Sawitri di Semarang, Selasa, mengatakan pelindung wajah karya Fakultas Teknik Udinus diproduksi langsung di laboratorium sistem produksi milik kampus tersebut. “Proses produksi menggunakan mesin otomatis berbasis Computer Numerical Control untuk menghasilkan produk yang berkualitas, presisi, dan dalam skala besar,” katanya. Bahan baku alat itu, kata dia, terdiri atas material polyethylene terephtalate (PET) dan polimer vinil klorida (PVC) untuk kaca pelindung depan dan bingkainya. Dalam sehari, lanjut dia, laboratorium produksi Udinus mampu memproduksi hingga 100 pelindung wajah. Dia menjelaskan alat pelindung diri bagi tenaga medis itu tidak diperjualbelikan kepada masyarakat umum. “Fasilitas kesehatan yang membutuhkan dapat memperoleh secara gratis,” katanya. Produk tersebut, kata dia, bagian dari penerapan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam menghadapi pandemi virus corona baru itu. Udinus Semarang juga menyerahkan bantuan alat perlindungan diri bagi tenaga medis di RS Tugurejo Semarang. Wakil Rektor II Udinus Semarang Dwiarso Utomo mengatakan bantuan yang diserahkan berupa 100 pelindung wajah, 50 hazmat, 100 botol cairan pembersih tangan, serta ratusan makanan kecil dan susu. “Bantuan ini diharapkan bisa dimanfaatkan para petugas medis yang bersinggungan langsung dengan pasien,” katanya. (jwn5/ant)