Jowonews

Hari: 16 April 2020

Undip Pasok Bahan Pangan untuk Mahasiswa yang Tak Mudik

oleh

SEMARANG, Jowonews.com –Universitas Diponegoro (Undip) Semarang memasok bahan pangan untuk mahasiswanya yang tetap bertahan di Ibu Kota Jawa Tengah atau tidak mudik ke kampung halamannya selama pandemi COVID-19. “Bantuan bahan kebutuhan pokok untuk mahasiswa yang masih di Semarang. Termasuk mahasiswa asing Undip,” kata Rektor Undip Semarang Yos Johan Utama di Semarang, Kamis. Bantuan tahap pertama ini, kata dia, diharapkan bisa meringankan para mahasiswa untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Menurut dia, para mahasiswa yang perkulihannya dilakukan secara daring tersebut diimbau untuk tidak mudik sebagai salah satu upaya mencegah penyerabaran Corona. “Mungkin ada orangtua mahasiswa yang kesusahan untuk membantu anaknya, kami bantu,” katanya. Pada pemberian bantuan kali ini, kata dia, disiapkan 600 paket bahan kebutuhan pokok yang terdiri dari beras, minyak goreng, gula pasir, telur, serta masker. Penyerahan bantuan sendiri dilaksanakan di depan gedung Rektorat Undip yang dibagi atas beberapa gerai untuk mencegah terjadinya antrean mahasiswa. Sebelum pembagian kebutuhan pokok secara langsung pada hari ini, lanjut dia, Undip sebelumnya juga telah membagikan bahan kebutuhan pokok bagi mahasiswa yang tinggal di rusunawa. Rektor menyebut ada sekitar dua ribu mahasiswa Undip yang bertahan di Semarang selama pandemi COVID-19. “Dari jumlah itu yang didaftar untuk menerima bantuan untuk kali ini ada sekitar 650-an orang,” katanya. Menurut dia, Undip akan berupaya untuk memberikan bantuan bahan pangan kepada mahasiswa ini secara berkala. “Kalau bahan kebutuhan pokok yang dibagikan ini paling hanya bisa memenuhi delapan hari saja,” tambahnya. (jwn5/ant)

DPRD Jateng Ingatkan Agar Bantuan Terdampak Corona Tepat Sasaran

oleh

SEMARANG, Jowonews.com – Kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah mengingatkan agar pemberian bantuan bagi masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19, tepat sasaran dan tidak tumpang tindih atau terlewat. “Pemprov Jateng dalam melakukan validasi data jaring pengaman sosial masyarakat terdampak COVID-19 harus detil, jangan sampai tumpang tindih dan jangan sampai ada yang kelewatan,” kata Ketua Komisi E DPRD Jawa Tengah Abdul Hamid di Semarang, Kamis. Ia menyebut anggaran penanganan kedaruratan COVID-19 juga harus diperuntukkan untuk jaring pengaman kepada masyarakat terdampak serta memenuhi kebutuhan lainnya yang benar-benar diperlukan pada kondisi saat ini. Masyarakat terdampak COVID-19 diantaranya adalah mereka yang kehilangan pendapatan karena aktivitas berhenti seperti sektor jasa, perdagangan, transportasi, para guru mengaji, buruh harian, hingga pekerja seni atau hiburan. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengungkapkan bahwa DPRD bersama Pemprov Jateng akan terus melakukan komunikasi termasuk yang menyangkut pola penganggaran agar dana yang dikeluarkan tepat sasaran dan tepat guna. Sejauh ini, kata dia, para wakil rakyat mendapat penugasan khusus untuk melakukan monitoring penanganan dan pencegahan COVID-19 di daerah pemilihan masing-masing. Salah satu rekomendasi dari hasil monitoring adalah kebijakan Pemprov Jateng dalam upaya menanggulangi bencana nasional COVID-19 harus dilakukan secara terorganisasi dengan baik. “Pemerintah di semua tingkatan, serta elemen lain yang bahu membahu melakukan gerakan langkah pencegahan, bantuan kemanusiaan sehingga tidak ada kesan berjalan sendiri sendiri dan diluar kontrol,” katanya. Sementara itu, Pemprov Jateng bersama 35 pemerintah kabupaten/kota melakukan sinkronisasi data para penerima bantuan masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 agar tepat sasaran. “Kami akan sinkronisasi (data penerima bantuan)dengan kabupaten/kota agar tidak ‘overlap’ sehingga yang saya tawarkan, desa dihitung dulu, Kemensos dimasukkan dulu, jadi kami bisa menambahi kabupaten/kota mana yang kurang, nanti proporsionalitasnya berdasarkan kebutuhan yang memang tidak sama,” kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. (jwn5/ant)

Mendag Beri Jaminan Stok Beras Aman

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Menteri Perdagangan Agus Suparmanto memastikan stok beras secara nasional menjelang Puasa Ramadan dan Idul Fitri 2020 dipastikan aman dan tidak mempengaruhi inflasi nasional. Demikian ditegaskan Mendag usai melakukan kunjungan lapangan sekaligus melakukan sidak pemantauan ketersediaan stok bahan pokok ke Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) dan PT Food Station Tjipinang Jaya di Jakarta, Kamis (16/4). “Secara nasional, stok beras saya pastikan cukup untuk kebutuhan masyarakat menjelang puasa dan Idul Fitri 1441 H bahkan sampai panen mendatang. Aman dan Mantul. Harga beras secara nasional sangat stabil bahkan selama bulan Maret 2020 tidak menimbulkan inflasi,” tegas Mendag Agus lewat keterangannya diterima di Jakarta, Rabu. Di tengah berjalannya implementasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) melawan COVID-19 di DKI Jakarta dan beberapa wilayah lainnya, Mendag mengatakan, masyarakat dapat lebih mudah membeli bahan pokok dan menyambut datangnya bulan Ramadan dengan perasaan tenang sehingga bisa menjalankan ibadah puasa Ramadhan dengan lebih khusyuk. Menurut Mendag, stok beras nasional untuk menghadapi puasa dan Lebaran saat ini tersedia sebanyak 3,38 juta ton. Beras di Perum Bulog tersedia stoknya sebesar 1,42 juta ton, stok di penggilingan 1,2 juta ton, stok di pedagang 728 ribu ton, stok di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) sebesar 28.431 ton, dan stok di Lumbung Pangan Masyarakat binaan BKP sebesar 2.939 ton. Ditambah dengan memasuki musim panen secara berkesinambungan hingga Agustus 2020, stok beras nasional akan mendapat tambahan sebesar 19,8 juta ton. “Kami sudah melakukan koordinasi dengan Kementan dan pelaku usaha perbesaran. Saat ini di seluruh sentra produksi beras memasuki masa panen raya sehingga diperkirakan ada tambahan produksi pada mulai bulan Maret hingga Agustus 2020, sebesar 19,8 juta ton,” ujar Mendag. Dengan demikian, kebutuhan beras diperkirakan sebesar kurang lebih 2,5 juta ton per bulan dan sebagai antisipasi panjangnya masa penanganan COVID-19, Mendag mengaku optimis stok dan produksi beras mencukupi kebutuhan nasional hingga akhir Desember 2020. Sementara itu, secara nasional, harga beras medium rata-rata sebesar Rp10.800 per kilogram (kg), stabil dibandingkan minggu lalu, dan naik 1,89 persen dibandingkan bulan lalu. Harga tertinggi terjadi di Bulungan, Tanjung Selor sebesar Rp13.429 per kg, dan terendah di Jambi Rp9.000 per kg. Rata-rata harga beras premium tercatat Rp12.400 per kg, relatif stabil dibandingkan minggu lalu, dan bulan lalu. Harga tertinggi terjadi di Pekanbaru Rp14.656 per kg dan terendah di Banda Aceh Rp10.667 per kg. (jwn5/ant)

Presiden Terbitkan Perpres, Izinkan Wapres Tambah 2 Stafsus Lagi

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Perpres Nomor 17 Tahun 2012 tentang Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden dan Staf Khusus Wakil Presiden. Perpres tersebut mengatur sejumlah hal termasuk jumlah maksimal staf khusus Wakil Presiden (stafsus Wapres) adalah 10 orang. “Staf Khusus Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari paling banyak 10 (sepuluh) Staf Khusus Wakil Presiden,” demikian bunyi pasal 36 ayat (2) Perpres yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 6 April 2020 itu. Tugas-tugas yang dilakukan stafsus Wapres adalah tugas tertentu di luar tugas-tugas yang sudah dicakup dalam susunan organisasi kementerian dan instansi pemerintah lainnya yang diberikan oleh Wakil Presiden dalam rangka memberikan supervisi tugas-tugas yang sudah dicakup dalam susunan organisasi Sekretariat Wakil Presiden (pasal 36 ayat 1). Di pasal 36 ayat (3) disebutkan “Dalam pelaksanaan tugasnya, Staf Khusus Wakil Presiden bertanggung jawab kepada Wakil Presiden.” Sedangkan secara administratif, stafsus presiden bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet (Pasal 36 ayat 4). Dalam melaksanakan tugasnya, stafsus Wapres dapat dibantu paling banyak 2 asisten (pasal 45 ayat 1). Asisten dimaksud termasuk Sekretaris Pribadi Wakil Presiden, yang merupakan asisten dari salah satu Staf Khusus Wakil Presiden. Asisten ini disetarakan dengan jabatan struktural eselon IIA sedangkan pembantu asisten setara dengan eselon IIIa dan dapat berasal dari pegawai negeri atau bukan pegawai negeri. “Dalam hal pembantu asisten dijabat oleh orang yang bukan berasal dari Pegawai Negeri, maka kepada yang bersangkutan diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya setingkat dengan jabatan struktural eselon IIIA. Apabila berhenti atau telah berakhir masa jabatannya, tidak diberikan uang pensiun dan uang pesangon,” demikian bunyi Pasal 47A ayat 1 dan 2. “Khusus Sekretaris Pribadi Wakil Presiden dibantu paling banyak 5 Pembantu Asisten,” demikian disebutkan dalam pasal 45 ayat 3. Dalam pelaksanaan tugasnya, Sekretaris Pribadi Wakil Presiden dapat menerima arahan langsung dari Wakil Presiden (pasal 45 ayat 4). Saat ini Wapres Ma’ruf Amin sudah memiliki 8 orang stafsus yaitu: Masduki Baidlowi sebagai Staf Khusus bidang Komunikasi dan Informasi Mohamad Nasir yaitu mantan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Staf Khusus bidang Reformasi Birokrasi Satya Arinanto yang menjadi staf khusus sejak era Wapres Jusuf Kalla sebagai Staf Khusus Wapres bidang Hukum Sukriansyah S Latief, mantan staf khusus Kementerian Pertanian, sebagai Staf Khusus bidang Infrastruktur dan Investasi. Lukmanul Hakim, Direktur LPPOM Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebagai Staf Khusus bidang Ekonomi dan Keuangan Muhammad Imam Aziz, Ketua Harian PBNU, sebagai Staf Khusus bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Otonomi Daerah Robikin Emhas, Ketua Harian PBNU, sebagai Staf Khusus bidang Politik dan Hubungan Antar-Lembaga Masykuri Abdillah yaitu Guru Besar Hukum Islam UIN Jakarta sebagai Staf Khusus bidang Umum (jwn5/ant)

China Bantah Tudingan Virus Corona Sengaja Diproduksi di Lab di Wuhan

oleh

BEIJING, Jowonews.com – Kementerian Luar Negeri China, Kamis, menyebut bahwa Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menyatakan tidak ada bukti yang menunjukkan virus corona diproduksi di sebuah laboratorium di negara itu. Juru bicara kementerian, Zhao Lijian, menyampaikan hal itu untuk menjawab pertanyaan media mengenai tuduhan bahwa virus corona jenis baru berasal dari laboratorium di Wuhan, episentrum pandemi COVID-19 sekaligus tempat pertama penyakit itu muncul. Sejak kasus pertama terjadi, kini virus corona telah menjangkiti lebih dari dua juta orang di seluruh dunia dengan 135 ribu lebih kasus berujung kematian. Dalam jumpa pers harian, Zhao merujuk pada para pejabat WHO yang “berulang kali telah menyatakan bahwa tidak ada bukti virus corona jenis baru diciptakan di sebuah laboratorium.” Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa pemerintahannya tengah menyelidiki kemungkinan virus COVID-19 berasal dari laboratorium di Wuhan. Sementara Menteri Luar Negeri Mike Pompeo menyebut China “harus jelas” menyampaikan informasi yang mereka ketahui. Meskipun begitu, pernyataan Zhao tidak secara langsung ditujukan sebagai balasan atas komentar Trump tersebut. (jwn5/ant)

Kabar Baik, Akhirnya Jumlah Pasien Sembuh Corona Lampaui Pasien Meninggal

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Pasien COVID-19 yang sembuh hingga Kamis (16/4) bertambah 102 orang, jumlah tersebut merupakan pertama kali angka kesembuhan lebih tinggi dari pada angka kematian akibat penyakit yang disebabkan virus corona jenis baru itu. “Kita patut bersyukur pada hari ini akumulasi pasien sembuh di DKI sebanyak 202 pasien, Jawa Timur 86 pasien, Sulawesi Selatan 42 pasien, Bali 32 pasien, Jawa Barat 28 pasien dan di provinsi lainnya sehingga total 548 pasien sembuh,” kata Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Achmad Yurianto saat konferensi pers Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Graha BNPB, Jakarta, Kamis. Data Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 berdasarkan pencatatan sejak Rabu (15/4) pukul 12.00 WIB hingga Kamis pukul 12.00 WIB, pasien sembuh bertambah 102 orang menjadi 548 orang, sedangkan yang meninggal bertambah 27 kasus sehingga total meninggal menjadi 496 orang. Sementara itu tercatat adanya penambahan kasus positif sebanyak 380 kasus sehingga total 5.516 kasus positif di Indonesia. Jumlah pasien sembuh sampai dengan Kamis (16/4) dengan rincian di Provinsi Aceh empat pasien sembuh, Bali 32 pasien, Banten tujuh pasien dan Yogyakarta 22 orang sembuh. Sementara itu DKI Jakarta mencatat 202 pasien sembuh sejauh ini, Jawa Barat 28 orang, Jawa Tengah 19 orang, Jawa Timur 86 pasien, Kalimantan Barat lima pasien, Kalimantan Timur 10 pasien, Kalimantan Tengah delapan pasien, Kalimantan Selatan enam orang dan Kalimantan Utara dua pasien. Kemudian di Kepulauan Riau lima orang, NTB dua orang, Sumatera Selatan lima orang, Sumatera Barat delapan orang, Sulawesi Utara lima pasien, Sumatera Utara 12 orang, Sulawesi Tenggara empat pasien. Adapun di Sulawesi Selatan 42 orang, Sulawesi Tengah dua orang, Lampung delapan pasien, Riau lima pasien, Maluku Utara dua pasien dan Maluku satu orang, Papua 15 orang, serta satu pasien sembuh di Sulawesi Barat. Sementara itu, sejauh ini pemerintah sudah mencatat terdapat 169.446 orang dalam pemantauan (ODP) dan 11.873 orang berstatus pasien dalam pengawasan (PDP). Pemerintah sendiri sudah melakukan pemeriksaan 39.706 spesimen dari 34.975 orang yan dilakukan di 32 lab di Indonesia. Dari pemeriksaan itu terdapat 29.459 kasus yang dinyatakan negatif. (jwn5/ant)

Gugus Tugas Prediksi Puncak Pandemi COVID-19 Capai 95 Ribu Kasus Pada Mei

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 memproyeksikan puncak kasus positif COVID-19 di Indonesia akan terjadi pada awal Mei 2020 hingga awal Juni 2020 dengan estimasi mencapai 95 ribu kasus. “Kami telah kaji dan kombinasikan semua prediksi dan kami percaya puncak dari pandemi di Indonesia ini akan mulai terjadi di antara awal Mei 2020 hingga sekitar awal Juni 2020. Kasus selama masa puncak ini kumulatif 95 ribu kasus,” kata Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito dalam konferensi pers secara virtual bersama Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Jakarta, Kamis. Wiku mengatakan prediksi itu datang dari berbagai kajian yang dilakukan para ahli, dan lembaga ilmiah. Setelah masa puncak di awal Juni, kenaikan jumlah kasus positif akan mulai melandai. Periode Juni hingga Juli 2020, kata Wiku, jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia mencapai 106 ribu kasus. Wiku mengemukakan pemerintah akan terus berupaya untuk memutus rantai penularan virus Corona baru agar jumlah kasus positif tidak mencapai angka yang diprediksikan. “Bagaimanapun kita percaya angka ini bukan angka yang sudah rigid. Kami terus menerapkan berbagai kebijakan agar jumlah kasus positif bisa lebih rendah dari yang diproyeksikan,” ujar Wiku. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan pemerintah Indonesia terus mengevaluasi kebijakan penanganan COVID-19 setiap hari guna memberikan dampak lebih maksimal dalam upaya melawan pandemi. “Setiap hari kami mengevaluasi kebijakan, mencoba membuatnya dapat diterapkan dan memberikan dampak lebih dalam upaya melawan virus,” ujar Retno. Menlu mengatakan kebijakan yang diambil pemerintah selalu didasari relevansi dan karakter kebudayaan, kondisi demografi dan ekonomi. Retno juga menyampaikan kembali pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa tidak ada kebijakan atau formula yang dapat diimplementasikan secara pas bagi semua negara. COVID-19 merupakan tantangan semua negara tanpa terkecuali. Hal terpenting dilakukan saat ini adalah belajar dari pengalaman negara-negara lain. “Diperlukan kerja sama antara setiap warga negara untuk menjalankan sejumlah fokus prioritas, yakni mengatasi pandemi, memitigasi dampak ekonomi dan melindungi warga negara,” ujarnya. (jwn5/ant)

Ganjar Dorong Pemerintah Pusat Percepat Distribusi Primer Untuk Deteksi COVID-19

oleh

SEMARANG, Jowonews.com – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendorong pemerintah pusat mempercepat distribusi primer atau zat aktif untuk mendeteksi virus corona jenis baru (COVID-19) ke laboratorium yang ada di Provinsi Jawa Tengah. “Kalau kurang sih gak, tapi perlu percepatan distribusi dari pusat karena dengan adanya penambahan laboratorium itu pasti ada peningkatan kuantitas,” katanya di Semarang, Kamis. Saat ini, primer sangat dibutuhkan untuk mempercepat hasil tes PCR (polymerase chain reaction) atau reaksi berantai yang biasanya keluar dalam jangka waktu 2-3 hari menjadi hanya beberapa jam. Untuk melakukan tes tersebut, di Jawa Tengah bisa dilakukan di enam laboratorium yakni di RSUP dr. Kariadi, Rumah Sakit Nasional Diponegoro, Labkesda Semarang, Balai Besar Litbang Vektor dan Reservoir Penyakit (B2P2VRP) Salatiga, RSUD dr. Moewardi, dan di Universitas Sebelas Maret Surakarta. Pada masa awal kasus COVID-19, hasil tes hanya dilakukan di Kementerian Kesehatan di Jakarta, sedangkan untuk distribusi primer hanya disesuaikan dengan jumlah laboratorium dan jumlah kasus. “Selain mempercepat pendistribusian saya juga minta akses pembelian zat tersebut untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19,” ujarnya. Terkait dengan distribusi, Ganjar menjelaskan bahwa primer dikirim oleh Kementerian Kesehatan dan langsung ditujukan ke masing-masing laboratorium, tanpa melalui Gugus Tugas atau pemerintah daerah setempat. Ganjar berharap ketika nantinya terjadi lonjakan kasus, ada akses pemerintah daerah untuk pengadaan zat tersebut. “Sekarang saya minta agar pusat segera mengirim itu. Kalau tidak, saya minta ditunjukkan saja itu belinya di mana agar kami beli sendiri, itu yang akan kita penuhi,” katanya. Sampai saat ini, lanjut Ganjar, untuk stok zat primer di Jateng masih tercukupi, tapi jika situasinya terus naik, maka harus sudah ada persiapan, bahkan dirinya mengatakan telah jauh-jauh hari menyampaikan ke Menteri Kesehatan terkait hal tersebut. “Karena jauh-jauh hari ini sudah saya sampaikan ke Menteri Kesehatan. Dijawab karena untuk membeli alat ini hanya bergantung satu negara, maka kini sedang berusaha mencari negara lain,” ujar Ganjar. (jwn5/ant)