Jowonews

Logo Jowonews Brown

Hari: 30 April 2020

Pandemi COVID-19 Tidak Menghalangi Rencana Pemerintah Pindahkan Ibu Kota

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mengatakan pemindahan ibu kota negara (IKN) tetap sesuai rencana meski saat ini pemerintah berkonsentrasi menangani wabah COVID-19. “Semua prioritas nasional kami tetap berjalan termasuk juga IKN tetap berjalan,” kata Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy Soeprihadi Prawiradinata dalam keterangan pers daring di Jakarta, Kamis. Menurut dia, sampai saat ini rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur masih terus berproses, termasuk sejumlah persiapan yang sudah dilakukan sebelumnya. Meski begitu, ia mengakui rencana pemindahan IKN tersebut bukan menjadi fokus utama sesuai rencana kerja pemerintah (RKP) tahun 2021. Penyebabnya, dalam RKP tahun 2021, pemerintah akan fokus melakukan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial sebagai dampak wabah virus corona jenis baru. Nantinya, dalam RKP 2021 pemerintah akan menyiapkan hal-hal mendasar dalam pemindahan ibu kota negara di antaranya penyiapan infrastruktur dasar yang masih perlu disesuaikan dan dipertajam. “Masih perlu kami sesuaikan, perlu kami pertajam karena kami masih menyelesaikan masterplan, urban desain masih difinalkan,” imbuhnya. Sebelum ada wabah COVID-19, pemerintah sudah merancang sejumlah tahapan pemindahan ibu kota negara. Ibu kota negara dari Jakarta rencananya akan pindah di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur. Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI pada Selasa (4/2) menyebutkan pada 2020 dimulai tahapan persiapan IKN dengan penyiapan masterplan, kemudian penetapan rencana tata ruang kawasan dan pembahasan RUU IKN hingga Badan Otorita Ibu Kota. Pada 2021 rencananya akan sudah dimulai tahapan ground breaking IKN dan selanjutnya pada 2022 membangun hunian pendukung hingga sarana kesehatan. Kemudian pada 2023, membangun jaringan telekomunikasi, penyiapan lahan untuk diplomatik, hingga meningkatkan kesiapan bandara dan pelabuhan yang akan dituntaskan hingga 2024, ibu kota negara rencananya resmi di Kalimantan Timur. (jwn5/ant)

Pengamat Minta Pemerintah Tindak Kasus PHK Sepihak

oleh

SOLO, Jowonews.com – Pengamat ekonomi dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Lukman Hakim menyatakan Pemerintah harus menindak kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan secara sepihak oleh perusahaan. “Terutama PHK massal secara sepihak yang dialami oleh buruh tanpa memberikan uang pesangon yang sesuai dengan UU Ketenagakerjaan,” kata Lukman Hakim, di Solo, Kamis. Ia mengatakan, jika PHK dilakukan secara sepihak maka perusahaan tersebut tidak dalam kondisi yang baik karena PHK harus ada alurnya. Ia menyebutkan prosedur PHK sudah tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. “Misalnya di Solo ada yang dibayar separuh dulu. Pengusaha ada komitmen membayar tetapi tidak bisa membayar langsung. Jadi, kalau ada perusahaan langsung PHK, tugas Pemerintah untuk menertibkannya, kalau perlu memanggil dan menjatuhkan sanksi,” katanya pula. Ia mengatakan Pemerintah juga harus melakukan pendataan khusus kepada kelompok masyarakat rentan yang ekonominya terdampak akibat perusahaannya melakukan PHK, dirumahkan tanpa pesangon, maupun hilang pendapatannya karena tidak bisa bekerja. “Terutama jika kelompok masyarakat tersebut belum terdata dalam Program Keluarga Harapan (PKH) maupun bantuan sosial lainnya,” katanya. Menurutnya, resesi ekonomi yang dialami Indonesia saat ini memang sangat berdampak bagi sejumlah sektor ekonomi, baik yang berskala besar maupun kecil. Karena itu, menurut dia, peran dan keseriusan Pemerintah dalam menangani dampak pandemi COVID-19 harus dibuktikan secara nyata khususnya di bidang ekonomi. “Seharusnya dalam kondisi darurat seperti ini, Pemerintah benar-benar serius dan membuat masyarakat tenang, sehingga masyarakat percaya terhadap peran Pemerintah menangani COVID-19, termasuk menindak tegas perusahaan yang melakukan PHK tanpa berlandaskan UU Ketenagakerjaan,” katanya lagi. (jwn5/ant)

KAI Semarang Bagi-bagi Bahan Kebutuhan Pokok untuk Warga Sekitar Stasiun

oleh

SEMARANG, Jowonews.com – PT KAI Daop 4 Semarang membagikan sebanyak 700 paket bahan kebutuhan pokok bagi masyarakat yang bermukim di sekitar stasiun yang berada di wilayah daerah operasi ini. Kepala KAI Daop 4 Semarang, Muhamad Nurul Huda Dwi Santoso di Semarang, Kamis, mengatakan, pembagian paket bahan kebutuhan pokok ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan yang biasa dilaksanakan saat Ramadhan. “Apalagi saat ini masyarakat sedang menghadapi pandemi COVID-19,” katanya. Menurut Kepala KAI Daop 4 Semarang, kegiatan ini dilaksanakan serentak oleh PT KAI. Paket bahan kebutuhan pokok yang antara lain terdiri dari beras, gula, minyak goreng, serta mi instan tersebut diperuntukkan bagi warga kurang mampu di sekitar area bisnis perusahaan dan perekonomiannya. Untuk mengantisipasi terjadinya kerumunan warga, kata dia, bantuan di serahkan ke masing-masing RW untuk selanjutnya diserahkan kepada yang berhak menerima. Selain masyarakat di sekitar stasiun, pakat bahan kebutuhan pokok tersebut juga diberikan kepada para petugas kebersihan, petugas keamanan, porter pengangkut barang di lingkungan KAI. (jwn5/ant)

Pandemi Belum Usai, UNS Perpanjang Masa Pembatasan Aktivitas di Kampus

oleh

SOLO, Jowonews.com – Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta memperpanjang masa pembatasan aktivitas di kampus menyusul belum usainya masa pandemi Covid-19 di dalam negeri. “Menyikapi perkembangan penyebaran wabah penyakit infeksi COVID-19 secara regional dan nasional, kami memandang perlu menetapkan perpanjangan pemberlakuan pembatasan aktivitas di kampus UNS mulai tanggal 1-29 Mei 2020,” kata Rektor UNS Jamal Wiwoho di Solo, Kamis. Ia mengatakan keputusan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) bernomor 30/UN27/SE/2020 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Aktivitas di Kampus Universitas Sebelas Maret. “SE Rektor ini memuat sejumlah ketentuan di antaranya adalah kegiatan perkuliahan bagi mahasiswa UNS yang masih akan dilakukan secara ‘online’ atau daring,” katanya. Sedangkan untuk seluruh pegawai UNS, dikatakannya, masih tetap bekerja dari rumah selama pandemi COVID-19 berlangsung. Selain itu, dikatakannya, sejumlah jabatan tugas tambahan diatur penjadwalan hari kerjanya dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. “Di antaranya rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan, ketua senat, dan sekretaris senat,” katanya. Sementara itu, dikatakannya, pembatasan aktivitas di Kampus UNS juga memuat imbauan untuk menunda sementara waktu seluruh kegiatan yang bersifat nonakademik. “Selain itu, akses masuk dan ke luar kampus dibatasi dengan pengawasan yang ketat oleh petugas satuan pengamanan kampus namun dengan mempertimbangkan akses tempat-tempat vital dan kepentingan darurat,” katanya. (jwn5/ant)

Pemkot Magelang Jadikan Kearifan Lokal Kekuatan Melawan Pandemi COVID-19

oleh

MAGELANG, Jowonews.com – Pemerintah Kota Magelang menjadikan kearifan lokal seperti budaya gotong royong sebagai kekuatan untuk melawan pandemi COVID-19. “Kearifan lokal sebagai kekuatan untuk melawan pandemi virus corona,” kata Wali Kota Magelang Sigit Widyonindito dalam keterangan tertulis Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemerintah Kota Magelang di Magelang, Kamis. Ia yakin warga 17 kelurahan di tiga kecamatan di Kota Magelang masih menghidupkan budaya komunal berbagi dan bergotong royong. “Sebelum saya (memberikan bantuan), masyarakat yang sudah mendahului banyak juga. Ada dari CSR (Corporate Social Responsibility), komunitas-komunitas,” katanya. “Budaya berbagi dan peduli ini masih sangat kental di Kota Magelang,” kata Wali Kota saat menyampaikan bantuan paket sembako kepada warga Kampung Nambangan, Kelurahan Rejowinangun Utara, Kecamatan Magelang Tengah. Pemerintah Kota Magelang telah membentuk Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 hingga tingkat rukun tetangga dan rukun warga serta bersiap menyalurkan bantuan dalam program jaring pengaman sosial bagi warga yang terdampak wabah. “Sebenarnya data (penerima manfaat) sudah siap, tinggal menunggu Kemensos. Kita sudah rapatkan dengan DPRD, tinggal menunggu payung hukumnya. Jangan sampai, meskipun untuk bantuan kemanusiaan, tapi kita menabrak aturan,” kata Wali Kota. Pemerintah kota melibatkan pengurus rukun tetangga/rukun warga dan lurah dalam mendata calon penerima bantuan sosial. “Kita serahkan ke RT-nya, RW-nya, lurahnya karena mereka lebih tahu,” demikian Sigit Widyonindito. (jwn5/ant)

Bupati Banjarnegara Minta Warga yang Terlanjur Mudik Karantina Mandiri

oleh

BANJARNEGARA, Jowonews.com – Bupati Banjarnegara, Jawa Tengah, Budhi Sarwono mengingatkan agar warga yang terlanjur mudik kembali ke daerahnya harus melakukan karantina mandiri guna mengantisipasi penyebaran COVID-19. “Masyarakat Banjarnegara yang baru pulang dari perantauan harus melakukan karantina mandiri untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan,” katanya di Banjarnegara, Rabu. Kendati demikian dia berharap agar warga Banjarnegara yang pada saat ini masih berada di perantauan untuk menunda atau tidak mudik selama masa pandemi COVID-19. “Namun demikian bagi warga yang masih bersikeras untuk mudik dan terlanjur tiba di Banjarnegara kami minta agar melakukan karantina mandiri sesuai prosedur kesehatan yang telah ditetapkan,” katanya. Dengan mematuhi seluruh prosedur yang ada, kata dia, diharapkan dapat mencegah penyebaran COVID-19 di wilayah setempat. Sementara itu bupati juga kembali mengingatkan seluruh warga Banjarnegara untuk selalu menjaga pola hidup bersih dan sehat. “Selain itu juga harus mematuhi maklumat Kapolri untuk tetap berada di rumah, rajin mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak fisik dan menggunakan masker jika terpaksa harus keluar rumah,” katanya. Bupati juga mengajak seluruh masyarakat untuk terus meningkatkan rasa solidaritas selama masa pandemi COVID-19. Sebelumnya bupati juga mengatakan dirinya telah menyiapkan lokasi karantina atau isolasi bagi pasien COVID-19. “Kami menyiapkan gedung eks Kantor Inspektorat di kompleks Pendapa Dipayuda Adigraha yang satu kompleks dengan rumah dinas bupati, sebagai tempat karantina atau isolasi untuk pasien COVID-19,” katanya. Dia mengatakan lokasi yang tidak jauh dari rumah dinas tersebut diharapkan dapat memudahkan dirinya untuk ikut memantau perkembangan perawatan pasien COVID-19. “Dengan dirawat di sini saya bisa memantau perkembangan pasien dengan mudah. Di sini tempatnya lebih tenang, keamanan terjaga sehingga diharapkan dapat mendukung kesembuhan pasien,” katanya. Dia menjelaskan di gedung eks inspektorat tersebut tersedia empat ruang dengan kapasitas delapan orang dengan fasilitas yang cukup memadai. Dia mengatakan perawatan tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan yang sangat ketat agar aman dan nyaman bagi semua pihak. (jwn5/ant)

Pemprov Minta Pemkot Semarang Lebih Tegas Terapkan PKM

oleh

SEMARANG, Jowonews.com – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta Pemerintah Kota Semarang bertindak tegas dalam menerapkan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) guna mengantisipasi meluasnya penyebaran COVID-19. Hal tersebut disampaikan Ganjar di Semarang, Rabu, usai melihat langsung masih rendahnya kesadaran masyarakat setempat dalam mendukung penerapan PKM. Saat “ngabuburit” dengan bersepeda, Ganjar masih menemukan masyarakat berkerumun dan tidak memakai masker di beberapa titik. Melihat hal itu, Ganjar langsung turun dan memberikan edukasi kepada masyarakat, beberapa ada yang langsung paham dan mengiyakan, namun ada juga yang “ngeyel” dan tetap tidak peduli meskipun ditegur. Ganjar mengatakan bahwa Kota Semarang telah menerapkan PKM yang di dalamnya ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan masyarakat, seperti jaga jarak, pakai masker dan lainnya. “Kalau tidak mau mendukung, tidak mau disiplin, nanti semua susah. Saya tidak mau warga saya sakit. Setuju ‘mboten niki?’, ini saya kasih masker, dipakai ya,” tegas Ganjar sambil berlalu di Jalan Brigjen Sudiarto. Ganjar berharap Pemkot Semarang bersama jajaran aparat penegak hukum untuk lebih tegas dan berani dalam menindak masyarakat yang kedapatan melanggar ketentuan terkait PKM. “Memang butuh tindakan lebih keras lagi, karena saya masih melihat banyak orang berkerumun, penjual pembeli tidak ada jarak dan banyak yang tidak pakai masker. Saya minta Pemkot bersama kepolisian, Satpol PP dan TNI rutin melakukan patroli untuk mengingatkan itu. Kalau perlu, kami bantu dari tim Satpol PP Pemprov untuk keliling agar masyarakat paham,” katanya. (jwn5/ant)

Bikin Jalan Penuh Lumpur, Wali Kota Magelang Semprot Pelaksana Proyek Gedung Untidar

oleh

MAGELANG, Jowonews.com – Wali Kota Magelang Sigit Widyonindito menegur pelaksana proyek Gedung Fakultas Teknik Universitas Tidar (Untidar) Magelang karena menyebabkan jalan di sekitar proyek tersebut kotor dan berlumpur. Teguran itu disampaikan Sigit saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sekitar Jalan S. Parman dan Kampus Universitas Tidar (Untidar), Kota Magelang, Rabu. Sigit geram melihat akses masuk ke kampus perguruan tinggi negeri dan Secaba itu dipenuhi pasir dan lumpur. Begitu juga dengan seluruh armada pengangkutan pembuangan yang kotor. Sigit langsung menemui dan melontarkan teguran ke penanggung jawab pelaksana proyek di Untidar itu. “Saya tidak masalah mau membangun apa, tetapi perhatikan kebersihannya. Jangan sampai merugikan masyarakat seperti ini,” kata Sigit kepada salah seorang pelaksana pengerjaan gedung Fakultas Teknik Untidar. Ia menilai cara mereka melakukan pembersihan truk sebelum keluar masuk salah. Hal itu menyebabkan debu, pasir, tercecer di sepanjang jalan bahkan sampai ke Jalan Pahlawan dan Jalan A. Yani. Selain kotor, kondisi ini bisa membahayakan pengguna jalan. Banyak warga yang sudah mengeluhkan hal tersebut. “Saya tiap minggu, dua kali lewat sini (Jalan Kapten S Parman). Saya melihat jalan bagus jadi kotor begini,” katanya. Sigit pun tidak segan menegur keras para pekerja pelaksana sekaligus meminta Satpol PP Kota Magelang untuk menghentikan pembangunan bila peringatannya tidak diindahkan. “Ini yang bikin jalan jadi kotor, berlumpur, berdebu. Bahkan sampai di Jalan Pahlawan, Jalan A Yani. Kalau besok masih seperti ini, langsung saya stop,” kata Sigit didampingi Rektor Untidar, Prof Dr Ir Mukh Arifin. Ia meminta semua pelaksana pembangunan di wilayahnya untuk senantiasa memperhatikan kebersihan dan kesehatan masyarakat. Terlebih di tengah pandemi virus corona (COVID-19) yang masih terjadi hingga sekarang. “Rakyat sudah susah karena corona, ini ditambah kotanya jadi rusak, kotor. Saya sarankan ke mereka, begitu bongkar mobilnya disemprot bersih. Jadi keluar bersih. Tapi kalau begitu masuk kotor, keluar kotor lagi, ya jadinya mengotori yang lainnya,” katanya. Sigit secara spontanitas memerintahkan mobil pemadam kebakaran dan armada dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk melakukan penyemprotan di sepanjang Jalan S Parman dan Jalan Pahlawan. Ia juga memerintahkan Kepala Satpol PP, Kepala DPUPR, Kepala DLH, Camat Magelang Utara dan Lurah Potrobangsan untuk memonitor komitmen pelaksana proyek yang akan melaksanakan pekerjaan dengan baik dan bersih. “Supremasi predikat kota hijau bersih dan indah harus betul-betul melekat di Kota Magelang dan harus kita pertahankan dan kalau mereka tidak mematuhi sampai membuang kotoran/tanah sepanjang jalan masih tercecer di jalan lagi akan saya hentikan,” katanya. Sementara itu, PT Galatama Semarang selaku pelaksana pembangunan Fakultas Teknik Untidar meminta maaf kepada Sigit dan jajaran Pemkot atas kesalahan teknis ini sehingga mengotori hampir semua jalan yang dilalui. Mereka berjanji akan memperbaiki teknis penyemprotan yang ideal dan tidak membuat kotor jalan raya. “Intinya kami terima kasih atas nasihat Pak Wali. Untuk teknisnya nanti disemprot. Supaya jalan tidak kotor,” kata Ponimin salah satu pelaksana dari PT Galatama Semarang. (jwn5/ant)