Jowonews

Logo Jowonews Brown

Hari: 26 Mei 2020

Jadi Ini Alasan Harga BBM Tidak Turun, Ombudsman Beberkan Pengakuan Pertamina

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Anggota Ombudsman RI Laode Ida mengungkapkan alasan mengapa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak diturunkan di saat harga minyak dunia alami penurunan serta merebaknya pandemi COVID-19. Laode mengatakan pihak direksi PT Pertamina secara proaktif bersilaturahmi secara virtual dengan pimpinan dan insan Ombudsman pada Selasa (19/5/2020) dengan secara khusus menyampaikan sejumlah alasan mengapa harga BBM tak diturunkan, termasuk agenda peniadaan penggunaan BBM Premium di Pulau Jawa pada tahun 2020 ini. “Setidaknya yang saya tangkap dari penjelasan Pertamina, ada tiga alasan pokok mengapa harga BBM tidak turun,” ujar Laode dalam rilis yang disampaikan di Jakarta, Selasa (26/5). Pertama, kata dia, bahwa harga pokok BBM yang dijual di Indonesia sekarang ini adalah harga sebelum turunnya harga BBM dunia. Jadi kalau dijual dengan harga murah, sudah pasti Pertamina akan mengalami kerugian besar. Dan sebagai BUMN, niscaya hal itu tidak mungkin dilakukan. Kedua, harga BBM dunia terus berfluktuasi (naik-turun). Pada hari dimana direksi PT Pertamina memberikan penjelasan secara virtual pada ombudsman, misalnya, harga BBM dunia menanjak naik di atas angka tiga puluhan dolar AS per barel. Ketika aktivitas sosial ekonomi masyarakat dunia akan berangsur normal, niscaya harga BBM juga akan berangsur naik. Ketiga, jika harga BBM diturunkan dan terjadi kerugian besar di pihak PT Pertamina, maka niscaya juga akan terjadi pengurangan tenaga kerja atau Pemutusan Hubungan Kerja. “Tentu hal ini tidak dikehendaki. Saya turut apresiasi PT Pertamina yang hingga sekarang tidak ada PHK. Karena jika PT Pertamina mengalami kerugian dengan menurunkan harga BBM, maka akan semakin menambah barisan warga bangsa ini yang terkena PHK akibat wabah virus corona yang konon jumlahnya sekarang sudah berada di atas angka dua jutaan orang,” ujar Laode. Lebih lanjut, ia meragukan upaya tertentu kelompok masyarakat, yang diinisiasi oleh tokoh-tokoh senior aktivis sosial di antaranya Marwan Batubara, kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo, termasuk kepada PT Pertamina, akibat tidak kunjung diturunkannya harga BBM. “Saya ragu terhadap upaya itu hanya akan buang-buang energi sosial. Padahal harga BBM tak akan kunjung diturunkan,” kata Laode. Namun, upaya itu pun ia hargai sebagai bagian dari hak masyarakat dalam menyalurkan aspirasi. Namun Laode menilai, seharusnya perlu dipertimbangkan secara matang tentang manfaat dan mudharatnya. “Memang sudah begitu kuat perbincangan di media sosial yang pada intinya melontarkan kritik baik kepada pemerintah maupun secara khusus Pimpinan PT Pertamina yang tak menurunkan harga minyak, meski harga minyak dunia sudah turun hingga dua puluhan dolar AS per barel. Bahkan ada yang berpendapat bahwa pemerintah menyedot uang rakyat dari harga BBM tetap seperti harga semula,” kata Laode. Barangkali akan lebih tepat, katanya, sebelum gugatan class action diwujudkan, terlebih dahulu berkoordinasi atau minta penjelasan resmi dari Pimpinan PT Pertamina dan pejabat terkait di pemerintahan (khususnya menteri Energi dan Sumber Daya Mineral), agar juga mendengarkan atau memperoleh pemahaman tentang alasan mengapa harga BBM tak kunjung turun. Pada kesempatan pertemuan itu nantinya jika memang dilakukan, kedua pihak dapat saling berdebat berdasarkan data dan argumen masing-masing, kata Laode pula. Selain itu, ia juga mengungkapkan tentang rencana kebijakan PT Pertamina untuk meniadakan penggunaan BBM jenis Premium di Pulau Jawa di tahun 2020 ini. Hal itu dikatakan terkait dengan upaya penghilangan subsidi BBM bagi pengguna kendaraan khususnya roda empat. “Patut dicermati, asumsi yang dibangun pihak PT Pertamina adalah bahwa ketika seseorang sudah memiliki kendaraan roda empat berarti yang bersangkutan dianggap sudah mampu dan tak butuh lagi disubsidi,” ujar Laode. (jwn5/ant)

RSMS Purwokerto Luncurkan Layanan Telemedis #Say-doc

oleh

PURWOKERTO, Jowonews.com – Rumah Sakit Umum Daerah Prof Dr Margono Soekarjo (RSMS) Purwokerto meluncurkan layanan telemedis untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam berkonsultasi dengan dokter spesialis tanpa harus datang ke rumah sakit di tengah pandemi COVID-19. “Pandemi COVID-19 yang telah berlangsung kurang lebih 3 bulan sehingga ada pembatasan aktivitas atau mobilitas masyarakat untuk memutus rantai penyebaran COVID-19,” kata Direktur RSMS Purwokerto dr Tri Kuncoro, MMR saat peluncuran layanan telemedis di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Selasa. Ia mengatakan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/Menkes/303/2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, mendorong RSMS Purwokerto membuat terobosan baru untuk tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat khususnya layanan dokter spesialis. Dalam hal ini, kata dia, masyarakat yang membutuhkan pelayanan dokter spesialis tersebut dapat memanfaatkan layanan telemedis  tanpa harus hadir secara fisik ke rumah sakit sebagai upaya mencegah penyebaran COVID-19. “Layanan telemedis ini kami namakan #Say-doc, yakni Satu Layar Ngobrol dengan Dokter. Layanan telemedis dilakukan antara dokter dan pasien, bisa juga antara dokter dan dokter lain,” katanya. Menurut dia, hasil pelayanan telemedis dicatatkan dalam catatan medik digital sebagai dokumen rekam medik yang dijaga kerahasiaannya dan digunakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ia mengatakan kewenangan dokter dalam telemedis adalah melakukan anamnesa yang mencakup keluhan utama, penyerta dan riwayat penyakit pasien, serta informasi terkait lainnya dapat ditanyakan dokter kepada pasien atau keluarga pasien. “Pemeriksaan fisik tertentu dilakukan secara audiovisual. Penegakan diagnosis dapat dilakukan melalui anamnesa dan pemeriksaan fisik atau pemeriksaan penunjang sebelumnya. Dokter dapat memberikan resep sesuai dengan diagnosis yang ditegakkan,” jelasnya. Lebih lanjut, Kuncoro mengatakan layanan #Say-doc tersebut terintegrasi dengan layanan berbasis web dan Android yang selama ini telah digunakan oleh kurang lebih 97 persen pelanggan RSMS Purwokerto, yaitu RSMS-Online. Menurut dia, masyarakat yang membutuhkan layanan tersebut dapat melakukan registrasi melalui web atau Android RSMS-Online, pilih tanggal dan hari yang diinginkan dalam rentang 7 hari sampai 1 hari sebelum pelayanan. “Apabila telah tereglstrasi maka pada hari dan jam yang ditentukan RSMS akan kontak melalui panggilan video pada aplikasi WhatsApp. Pasien dapat berkonsultasi dengan dokter langsung dan apabila membutuhkan terapi maka pasien bisa menentukan pilihan, apakah obat akan diantar atau cukup dengan resep untuk bisa membeli di apotek terdekat. Jika radius rumah pasien dengan RSMS berjarak kurang dari 15 kilometer, biaya antarnya gratis,” katanya. Kendati demikian, dia mengakui layanan #Say-doc untuk sementara baru melayani pasien berbayar atau umum sambil menunggu beberapa asuransl yang nantinya akan memberikan jaminan pada pelayanan telemedis. Menurut dia, pihaknya bekerja sama dengan BNI sebagal mitra untuk transaksi pembayaran sebelum melakukan telemedis dan akan menyusul dengan bank lainnya sebagai bentuk dukungan kemudahan bertransaksi. “Sebagai permulaan, beberapa klinik yang dibuka untuk telemedis adalah Klinik Penyakit Dalam, Klinik Bedah Urologi, Klinik Bedah Saraf, Klinik Paru, Klinik Jantung dan Klinik Kesehatan Jiwa,” katanya. Ia mengharapkan layanan telemedis berbasis rumah sakit yang pertama di Indonesia itu dapat menjadi solusi yang dinanti oleh masyarakat luas di Banyumas khususnya dan Indonesia pada umumnya karena dunia tidak lagi berbatas. Sementara itu, Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSMS Purwokerto Yunita Dyah Suminar, SKM, MSc, MSi mengatakan berdasarkan informasi, hingga saat ini belum ada layanan telemedis di Indonesia yang berbasis rumah sakit. “Informasi yang kami terima, Rumah Sakit Harapan Kita, Jakarta, baru akan meluncurkan layanan telemedis pada bulan Juni, sehingga lebih dulu RSMS,” katanya. Menurut dia, layanan telemedis atau #Say-doc itu terintegrasi dengan RSMS-Online sehingga tidak akan mengganggu pelayanan terhadap pasien yang datang secara fisik di rumah sakit karena antreannya mengikuti alur yang ada dan sesuai dengan jadwal praktik dokter. Dia mengakui jika #Say-doc belum bisa melayani peserta BPJS Kesehatan maupun asuransi lainnya sehingga mereka saat memanfaatkan layanan telemedis tersebut tetap harus membayar seperti pasien umum, yakni sebesar Rp80.000. Akan tetapi ketika peserta BPJS Kesehatan dan asuransi lainnya harus menjalani tindakan seperti operasi setelah berkonsultasi dengan dokter melalui #Say-doc, kata dia, tindakan medis tersebut dapat diakomodasi oleh BPJS Kesehatan maupun asuransi lainnya.  (jwn5/ant)

RSUD Margono Soekarjo Purwokerto Layani Pemeriksaan Sampel “Swab” COVID-19

oleh

PURWOKERTO, Jowonews.com – Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo (RSMS) Purwokerto, Jawa Tengah  saat ini melayani pemeriksaan sampel “swab” dari pasien dalam pengawasan COVID-19 dengan menggunakan tes Polymerase Chain Reaction (PCR), kata Direktur RSMS Purwokerto dr Tri Kuncoro, M.M.R. “Layanan tes PCR untuk memeriksa swab ini mulai beroperasi pada tanggal 11 Mei 2020,” katanya didampingi Wakil Direktur Penunjang dan Pendidikan RSMS Purwokerto Nurrekta Yuristrianto, D.C.N, M.Kes. di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Selasa. Menurut dia, alat tes PCR tersebut merupakan hasil modifikasi dari alat GeneXpert yang selama ini digunakan untuk pemeriksaan tuberkulosis (TBC) di rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah itu. Dalam hal ini, kata dia, Kementerian Kesehatan sudah merekomendasikan penggunaan GeneXpert untuk pemeriksaan atau tes PCR di beberapa rumah sakit termasuk RSMS Purwokerto. Lebih lanjut, ia mengatakan GeneXpert yang dimiliki RSMS Purwokerto hanya terdiri atas empat modul. “Jadi dalam sehari hanya bisa melakukan 12 pemeriksaan untuk enam pasien, karena satu pasien itu harus menjalani dua kali pemeriksaan. Hasil pemeriksaan dapat diketahui dalam 45 menit hingga satu jam,” katanya. Ia mengatakan jika dalam pemeriksaan pertama dan kedua hasilnya negatif, berarti pasien tersebut negatif dari COVID-19.Akan tetapi jika pemeriksaan pertama hasilnya positif dan pemeriksaan kedua hasilnya negatif, kata dia, pihaknya akan mengirim sampel swab pasien tersebut di laboratorium lain, yakni di Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada (FK-KMK UGM) Yogyakarta. “Kami sudah tiga kali mendapatkan bantuan dari Kemenkes berupa cartridge untuk GeneXpert tersebut, masing-masing sebanyak 60 unit. Hingga saat ini, kami sudah melakukan 130 pemeriksaan,” katanya. Selain untuk PDP dan pasien positif COVID-19 di RSMS Purwokerto, kata dia, pihaknya juga melayani pemeriksaan swab dari pasien di sejumlah rumah sakit yang ada di Kabupaten Banyumas, yakni RSUD Banyumas, RSUD Ajibarang, RS St Elisabeth Purwokerto, RST Wijayakusuma Purwokerto, RS Hermina Purwokerto, RS Wiradadi Husada Purwokerto, RS Siaga Medika Purwokerto, dan RS Dadi Keluarga Purwokerto. Berdasarkan data Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Banyumas, hingga hari Selasa (26/5), pukul 12.31 WIB, di Kabupaten Banyumas secara keseluruhan terdapat 63 pasien positif COVID-19 yang terdiri atas 43 orang dinyatakan sembuh, 3 orang meninggal dunia, dan 17 orang masih menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit. Selain itu, jumlah PDP di Kabupaten Banyumas secara keseluruhan sebanyak 252 orang yang terdiri atas 210 orang dengan hasil tes negatif COVID-19, 16 orang meninggal dunia, dan 13 orang masih dirawat (menunggu hasil tes). (jwn5/ant)

Usai Lebaran, Ganjar Perintahkan Rapid Test Massal di Seluruh Jateng

oleh

SEMARANG, Jowonews.com – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menginstruksikan pelaksanaan tes cepat COVID-19 secara massal di 35 kabupaten/kota setelah adanya pergerakan yang cukup tinggi warga pada akhir Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1441 H/Lebaran 2020. “Pelaksanaan ‘rapid test’ secara massal tersebut sudah mendesak untuk melihat perkembangan pasca-Ramadhan dan Lebaran kemarin, terlebih laporan data dari Universitas Indonesia yang menyebutkan pergerakan masyarakat Jawa Tengah versi Google sangat tinggi,” kata Ganjar di Semarang, Selasa. Untuk menunjang hal tersebut, sampai saat ini Pemprov Jateng telah mendistribusikan 38.111 alat tes cepat COVID-19 ke seluruh kabupaten/kota. Menurut Ganjar, tes cepat COVID-19 itu bakal menyasar pusat-pusat keramaian yang kemungkinan jadi episentrum baru, dan kemungkinan menjadi sumber transmisi lokal. Selain pusat-pusat keramaian tersebut, Ganjar menyebutkan jajarannya sampai saat ini terus melakukan penelusuran satu per satu orang dari daerah episentrum seperti dari Jakarta, Bogor, Gowa, dan Jawa Timur termasuk setelah wabah yang terjadi di RSUP dr Kariadi, Salatiga, Purworejo, serta di Kota Semarang. “Kalau ini dilakukan ‘rapid test’ lebih banyak lagi kita akan tahu sebenarnya persebarannya di masyarakat seperti apa representasinya,” ujarnya. Ganjar mengungkapkan sampai saat ini 35 kabupaten/kota di seluruh Jawa Tengah telah menerima distribusi alat tes cepat yang ditujukan ke Dinas Kesehatan kabupaten/kota dan rumah sakit rujukan COVID-19. Totalnya sampai saat ini sebanyak 38.111 alat tes cepat telah terbagi dalam dua tahap yakni tahap pertama, jumlah tes cepat yang terdistribusi sebanyak 27.011 unit. Untuk dinas kesehatan kabupaten/kota sebanyak 24.641, sementara untuk rumah sakit sejumlah 2.370 dan dari jumlah tersebut yang sudah dilakukan pemeriksaan atau tes sebanyak 22.337, yang reaktif terdapat 809 orang, nonreaktif ada 21.528 orang. Untuk tahap kedua, yang didistribusikan ke 35 kabupaten/kota sejumlah 11.100 dan sampai saat ini sudah dilakukan pemeriksaan sebanyak 3.411 dan 94 di antaranya reaktif serta 3.317 nonreaktif, dan saat ini alat tes cepat yang tersisa sebanyak 12.363. “Sekarang kita tinggal meminta tempat kerumunan dilakukan ‘rapid test’, selain mereka yang pasti ‘rapid test’ seperti pemudik, pekerja migran, di pasar, mal atau berasal dari daerah episentrum COVID-19,” kata Ganjar. (jwn5/ant)

Jateng Mulai Siapkan New Normal di Lingkungan Pemerintahan dan Swasta

oleh

SEMARANG, Jowonews.com – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mulai menyiapkan penerapan protokol kehidupan normal baru (new normal) di Provinsi Jawa Tengah, baik di lingkungan pemerintahan maupun swasta terkait pandemi COVID-19. “Layanan umum mesti mengikuti protokol kesehatan, biasanya yang berhubungan dengan masyarakat langsung ada tabir pembatasnya, yang ‘back office’ mereka kita minta untuk mengatur jaraknya agar tidak terlalu dekat,” kata Ganjar di Semarang, Selasa. Ganjar menjelaskan panduan penerapan normal baru telah diterima, demikian pula para bupati dan wali kota se-Jateng. Menurut dia, sebelum normal baru benar-benar diterapkan di seluruh lapisan masyarakat, instansi pemerintah harus memberi contoh terlebih dulu. Terkait dengan hal itu, Ganjar mengungkapkan seluruh jajarannya mulai melakukan penataan untuk menuju penerapan normal baru. Selain perkantoran pemerintah, Ganjar juga menginstruksikan seluruh instansi swasta melakukan hal serupa, dari pabrik, pasar maupun swalayan dengan pengaturan jarak, aturan mengenakan masker sampai sering cuci tangan. “Di Kudus kemarin sudah ada yang menerapkan, maka beberapa pabrik juga kita minta untuk melakukan itu agar bisa ditiru. Pasar-pasar di Salatiga juga telah lebih dulu,” ujarnya. Kalau penerapan di pabrik, pasar maupun mal sudah menjadi pengetahuan umum, mulai visualnya, bentuk serta polanya, menurut Ganjar, dengan sendirinya semua akan menemukan satu formula yang bagus. Khusus untuk supermarket dan mal, Ganjar telah menginstruksikan bupati dan wali kota agar lebih ketat menerapkan protokol kesehatan karena saat ini telah memasuki masa-masa kritis, terutama saat Ramadhan dan Lebaran kemarin dengan banyaknya masyarakat yang berbelanja. “Kita sudah minta kalau tidak bisa taat, tutup, mudah-mudahan pascalebaran ini sudah agak reda sehingga bisa diatur lagi. Kita minta pengusaha tolong semuanya diatur dengan baik,” katanya. (jwn5/ant)

Sudah 135 Napi Asimilasi Ditangkap Polisi Hingga Lebaran Hari Kedua

oleh

JAKARTA, Jowonews.com –Mabes Polri mencatat hingga hari kedua Lebaran, Senin (25/5) ada 135 narapidana asimilasi yang kembali ditangkap Polri karena berulah. “Sampai hari kedua Lebaran, jumlah narapidana yang kembali ditangkap polisi karena melakukan pidana ada 135 orang,” kata Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan saat dihubungi, di Jakarta, Senin (25/5) malam. Sebelumnya, hingga Selasa (19/5), Polri telah menangkap 125 narapidana ‎asimilasi karena mereka kembali melakukan kejahatan. Sepekan kemudian napi asimilasi yang ditangkap bertambah 10 orang. Kombes Ramadhan menjelaskan 135 narapidana ini‎ ditangani di 23 Polda. Polda yang paling banyak menangani narapidana asimilasi yakni Polda Jawa Tengah dan Polda Sumatera Utara yang masing-masing menangkap 17 orang. Selanjutnya Polda ‎Riau menangani 12 narapidana asimilasi. Kemudian Polda Jawa Barat menangani 11 napi dan Polda Kalbar menangani 10 napi. Polda Sumbar dan Polda Jatim masing-masing menangani 7 narapidana‎; Polda Metro Jaya, Polda Lampung, Polda Sumsel menangani masing-masing 6 narapidana dan Polda Sulteng, Polda DIY menangani masing-masing 5 narapidana. Kemudian Polda Kaltim, Polda Kalsel menangani masing-masing 4 narapidana. Polda Banten, Polda Kaltara, Polda Kalteng, Polda Sulsel menangani masing-masing 3 narapidana. Polda Sulut menangani 2 narapidana. Polda NTB, NTT, Papua Barat dan Bali masing-masing menangani 1 narapidana. Jenis kejahatan yang dominan dilakukan para napi asimilasi tersebut adalah kejahatan pencurian dengan pemberatan, pencurian kendaraan bermotor dan pencurian dengan kekerasan, narkoba, penganiayaan dan pengeroyokan, pemerkosaan dan pencabulan. “Ada juga kasus penipuan dan penggelapan, perjudian dan pembunuhan,” tuturnya. Motif napi asimilasi yang kembali melakukan kejahatan umumnya karena faktor ekonomi, terutama pada kejahatan terhadap properti seperti curat, curas dan curanmor. Selain itu, motif lainnya, kata Ramadhan, ada yang didorong karena rasa sakit hati dan dendam sehingga melakukan tindakan pengeroyokan dan penganiayaan bahkan sampai pembunuhan. (jwn5/ant)