Jowonews

Anggota DPR Minta Infrastruktur Stadion Manahan Harus Siap Sebelum 2021

SEMARANG, Jowonews.com – Anggota Komisi X DPR A.S.Sukawijaya meminta infrastruktur pendukung Stadion Manahan Solo yang akan diusulkan ke FIFA menjadi salah satu tempat pertandingan dalam Piala Dunia U-20 bisa siap sebelum 2021. “Mudah-mudahan bisa siap sebelum awal 2021,” kata pria yang akrab disapa Yoyok Sukawi ini di Semarang, Sabtu. Menurut politikus Partai Demokrat tersebut, pemilihan Stadion Manahan Solo yang diusulkan sebagai salah satu venue Piala Dunia U-20 menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Jawa Tengah. Oleh karena itu, lanjut dia, Pemkot Solo, Pemprov Jawa Tengah dan pemerintah pusat bisa bersinergi untuk menyelesaikan berbagai infrastruktur dan sarana pendukung latihan lainnya. Sebelumnya, PSSI telah menentukan enam stadion yang akan diusulkan ke FIFA sebagai venue Piala DUnia U-20. Keenam stadion itu masing-masing Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta, Stadion Gelora Sriwijaya Palembang, Stadion Si Jalak Harupat Kabupaten Bandung, Stadion Manahan Solo, Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, dan Stadion Kapten I Wayan Dipta Bali. Piala Dunia U-20 2021 sendiri rencananya akan berlangsung pada tanggal 20 Mei hingga 12 Juni 2021. (jwn5/ant)

Kemenag Banyumas Batasi Pengajuan Pengembalian BPIH hingga 31 Juli

PURWOKERTO, Jowonews.com – Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas menginformasikan bahwa proses pengajuan pengembalian setoran lunas BPIH dibatasi hingga 31 Juli 2020. “Bagi calon haji yang ingin mengajukan permohonan pengembalian setoran lunas Biaya Penyelenggaran Ibadah Haji diingatkan untuk melakukan sebelum batas akhir 31 Juli 2020,” kata Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Banyumas Akhsi Aedy melalui Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenag Banyumas Purwanto Hendro Puspito di Purwokerto, Sabtu. Dia menambahkan hingga saat ini ada 11 orang calon haji asal wilayah setempat yang telah mengajukan permohonan pengembalian setoran lunas Biaya Penyelenggaran Ibadah Haji. “Sementara ini sudah 11 calon haji yang telah mengajukan pengembalian setoran lunas BPIH,” katanya. Dia mengatakan pengajuan permohonan pengembalian setoran lunas BPIH tersebut telah tercatat di Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat). Pihaknya terus melakukan sosialisasi agar masyarakat mengetahui mengenai batas waktu pengajuan tersebut. “Sosialisasi mengenai batas akhir pengajuan terus kami lakukan agar semua calon haji asal wilayah Banyumas mengetahuinya,” katanya. Dia menambahkan sosialisasi juga terus dilakukan agar masyarakat makin mengetahui dan memahami mengenai penarikan atau tidak menarik setoran pelunasan tersebut. “Termasuk mengenai tata cara secara rinci prosedur pengembalian setoran lunas BPIH jika ada calon haji yang memilih untuk mengajukan pengembalian setoran lunas BPIH,” katanya. Pihaknya menggandeng mitra kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah yang bersinggungan dengan masyarakat langsung untuk sosialisasi mengenai seluruh kebijakan pembatalan keberangkatan haji pada 2020. “Kami berharap hal itu bisa membantu kami untuk menggencarkan sosialisasi soal pembatalan haji tahun ini,” katanya. Dia menambahkan secara garis besar para calon haji memiliki dua pilihan, yakni mengajukan pengembalian setoran pelunasan atau tidak. “Ada dua pilihan yaitu menarik setoran pelunasan atau tidak menarik, namun pilihan ini tidak berdampak pada kursi keberangkatan. Calon haji yang menarik uang setoran pelunasan maupun yang tidak, akan tetap berangkat haji tahun depan,” katanya. Dia menambahkan bagi calon haji yang menarik setoran pelunasan BPIH pada 2020 maka pada 2021 harus melunasi kembali. (jwn5/ant)

Disnakerperin Surakarta: 1.092 Orang Terdaftar Kartu Prakerja

SOLO, Jowonews.com – Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerperin) Kota Surakarta menyatakan 1.092 orang di Kota Solo sudah terdaftar mengikuti program Kartu Prakerja. “Mereka ini yang bisa memperoleh fasilitas pelatihan dan insentif,” kata Kepala Disnakerperin Kota Surakarta Ariani Indriastuti di Solo, Sabtu. Ia mengatakan untuk dana insentif yang diperoleh para peserta Rp600.000 per bulan selama empat bulan dan uang survei Rp50.000 per bulan selama tiga bulan. “Untuk pelatihan ini setiap peserta memperoleh anggaran sebesar Rp1 juta, tidak diterimakan dalam bentuk uang tunai tetapi dalam bentuk pelatihan ini,” katanya. Ia mengatakan dari 1.097 orang tersebut jika dirinci per kecamatan untuk Kecamatan Banjarsari 330 orang yang lolos program Kartu Prakerja, Kecamatan Jebres 274 orang, Laweyan 215 orang, Serengan 132 orang, dan Pasar Kliwon 141 orang. Meski saat ini untuk gelombang empat belum kembali dimulai, Disnakerperin masih terus melakukan pendataan karyawan yang terkena PHK maupun dirumahkan. “Kami mencatat ada 2.569 yang terdaftar di kami, tetapi pasca-kebijakan normal baru tidak ada lagi yang terdata karena sebagian dari mereka sudah mulai kembali bekerja,” katanya. Ia mengatakan untuk para karyawan yang ingin mengikuti program Kartu Prakerja langsung mendaftar melalui daring. “Yang mengurusi langsung PMO (Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja), ini pusat, bukan daerah. Jadi kami tidak berhubungan langsung dengan PMO ini,” katanya. (jwn5/ant)

Sebelum Kembali ke Pondok, Santri Asal Kudus Jalani Rapid Test

KUDUS, Jowonews.com – Puluhan santri asal Kabupaten Kudus, Jawa Tengah yang diberangkatkan ke pondok pesantrennya dengan difasilitasi pemerintah daerah setempat terlebih dahulu menjalani tes cepat COVID-19 dengan hasil nonreaktif virus corona jenis baru itu. “Alhamdulillah dari 26 santri yang hendak diberangkatkan menuju pondok pesantrennya di Magelang, tidak ada yang reaktif corona,” kata Pelaksana Tugas Bupati Kudus M. Hartopo di sela-sela pemberangkatan 26 santri ke pondok pesantrennya di halaman Pendopo Kabupaten Kudus, Sabtu. Ia mengakui sebelum difasilitasi balik ke pondok pesantrenya, mereka juga dilakukan pemilahan untuk memastikan mereka bebas dari virus tersebut. Surat keterangan bebas COVID-19 tersebut, tentunya menjadi bekal bagi mereka untuk kembali ke pondoknya. Ia berharap dari pihak pondok pesantren juga menerapkan protokol kesehatan, sehingga lingkungan ponpes dapat tetap steril dari virus. “Para santri kami ingatkan untuk selalu disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan dengan diikuti penerapan pola hidup sehat,” ujarnya. Ia mengakui sejak awal memang berencana memfasilitasi para santri balik ke pondok pesantrennya. Bahkan, lanjut dia, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, seperti Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus, juga turut dilibatkan terkait dengan proses pemberangkatan dan pengecekan kesehatan. Terkait dengan santri-santri dari luar daerah yang masuk Kabupaten Kudus diharapkan kerja sama dari pemerintah setempat untuk memfasilitasi tes cepat corona agar dinyatakan bebas dari COVID-19. “Ketika sudah masuk ke ponpes di Kudus, tentunya pihak pengurus pondok juga akan menerapkan protokol kesehatan dengan terlebih dahulu dilakukan pengecekan suhu tubuh. Jika ditemukan gejala, pihak pondok agar segera berkoordinasi dengan tim kesehatan kabupaten,” ujarnya. Dia mengatakan sudah seharusnya pemerintah setempat memfasilitasi masalah kesehatan warganya yang hendak kembali menimba ilmu di daerah lain. “Kami menginginkan, warga luar kota yang hendak kembali masuk pondok pesantren di Kudus harus sudah bebas dari COVID-19,” ujarnya. (jwn5/ant)

“Kancil Ngapak”, Program Kantor Imigrasi Cilacap Mudahkan Pengurusan Paspor

PURWOKERTO, Jowonews.com – Kantor Imigrasi Kelas II Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Cilacap meluncurkan program “Kancil Ngapak (Kantor Imigrasi Cilacap Ngelayani Paspor Neng Kabupaten)” untuk lebih mendekatkan dengan masyarakat dalam pengurusan paspor umum. Saat ditemui saat peluncuran “Kancil Ngapak” di halaman Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Sabtu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap Barlian Gunawan mengatakan program tersebut sebenarnya sudah disiapkan saat dia baru bertugas di Cilacap pada bulan Januari 2020. Oleh karena terjadi pandemi COVID-19, kata dia, peluncuran program “Kancil Ngapak” yang ditujukan untuk meningkatkan mutu pelayanan tersebut tertunda dan baru dapat dilaksanakan saat sekarang. “Ini merupakan inovasi Kantor Imigrasi Cilacap yang belum diambil oleh Kantor Imigrasi se-Indonesia,” jelasnya. Menurut dia, program “Kancil Ngapak” tersebut akan digelar secara bergilir di setiap kabupaten wilayah kerja Kantor Imigrasi Cilacap yang meliputi Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, serta Kebumen pada hari Sabtu dan Minggu. Ia mengatakan program “Kancil Ngapak” di Kabupaten Banyumas ke depan akan bersinergi layanan keimigrasian yang telah ada di MPP setempat yang selama ini hanya melayani pengurusan paspor pekerja migran Indonesia. Dengan demikian, kata dia, nantinya masyarakat Banyumas dapat mengurus paspor di MPP Kabupaten Banyumas tanpa harus pergi ke Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap. “Insya Allah pertengahan bulan Juli dapat terealisasi setelah adanya penandatanganan nota kesepahaman,” katanya. Menurut dia, layanan pengurusan paspor yang ada di MPP tersebut akan menjadi cikal bakal Unit Kerja Keimigrasian (UKK) yang tidak hanya masalah paspor, juga dokumen keimigrasian lainnya. Selain “Kancil Ngapak”, kata dia, pihaknya pada hari Sabtu (27/6) juga meluncurkan program “Kancil Prei” berupa pengambilan paspor pada hari Sabtu dan Minggu. Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas Amrin Ma’ruf mengatakan program “Kancil Ngapak” yang merupakan inovasi pelayanan publik Kantor Imigrasi Cilacap tersebut gayung bersambut dengan keinginan Bupati Banyumas agar di MPP ada layanan pengurusan paspor umum. “Insya Allah pada awal bulan Juli nanti, kami akan ke Semarang bersama Bapak Kepala Kantor Imigrasi Cilacap untuk penandatanganan MoU dengan Kakanwil Kemenkumham sekaligus penandatanganan kerja sama sehingga nanti pengurusan paspor umum bisa setiap hari,” jelasnya. Sebelum adanya penandatanganan nota kesepahaman dan kerja sama tersebut, kata dia, pihaknya mempersilakan Kantor Imigrasi Cilacap untuk membuka layanan pengurusan paspor umum di dalam gedung MPP Kabupaten Banyumas setiap hari Sabtu dan Minggu. Saat memberi sambutan, Bupati Banyumas Achmad Husein menyambut baik adanya program “Kancil Ngapak” di MPP Kabupaten Banyumas. Kendati demikian, dia mengharapkan layanan pengurusan paspor umum secara reguler dapat segera terealisasi di MPP Kabupaten Banyumas demi memberikan pelayana terbaik bagi masyarakat. “Kami sering mendapat keluhan dari masyarakat karena kalau mengurus paspor harus ke Cilacap yang jaraknya cukup jauh, belum lagi kalau ada kesalahan, sehingga ongkosnya bertambah,” katanya. (jwn5/ant)

83 Tempat Hiburan dan Wisata di Semarang Ajukan Izin Buka Kembali

SEMARANG, Jowonews.com – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang menerima puluhan permohonan pembukaan kembali berbagai tempat hiburan dan wisata di Ibu Kota Jawa Tengah ini menyusul pelonggaran kepada sektor tersebut di tengah upaya mencegah penyebaran COVID-19. “Sejak perpanjangan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) sepekan lalu, ada 83 permohonan yang masuk,” kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Indriyasari di Semarang, Sabtu. Menurut dia, ada tim yang bertugas mengecek langsung ke lokasi-lokasi tempat hiburan atau wisata yang mengajukan izin operasional kembali agar memenuhi protokol kesehatan yang ditentukan. Tim yang beranggotakan unsur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Kesehatan, dan Satpol PP tersebut, kata dia, nantinya akan menerbitkan rekomendasi jika memang prosedur protokol kesehatan yang ditentukan sudah dipenuhi. Syarat-syarat utama yang harus dipenuhi, lanjut dia, antara lain penyediaan tempat cuci tangan, penyanitasi tangan, serta kewajiban penggunaan masker. “Untuk tempat hiburan ada syarat tambahan yang harus disesuaikan,” tambahnya. Ia mencontohkan untuk panti pijat, para terapisnya harus menggunakan sarung tangan saat melayani pelanggan. Contoh lain, kata dia, tempat karaoke juga dilarang untuk menyediakan jasa pemandu lagu. Dari pengajuan sebanyak itu, menurut dia, sudah ada sekitar 38 tempat usaha dan wisata yang sudah memperoleh izin buka kembali. (jwn5/ant)