BATANG, Jowonews.com – Pemerintah Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, mempertanyakan cara penghitungan tagihan lampu penerangan jalan umum (LPJU) yahg dilakukan PT Perusahaan Listrik Negara sebesar Rp7,1 miliar per tahun.
Bupati Tegal, Entus Susmono di Batang, Selasa, menilai selama ini PLN tidak transparan sehingga pemkab harus menanggung beban biaya LPJU yang besar.
“Kami ingin tahu untuk apa saja beban biaya Rp7,1 miliar karena tidak jelas. Kami berharap pada PLN bisa transparan,” katanya.
Ia mengatakan bahwa Pemkab Tegal akan mendukung program rasionalisasi LPJU dengan menggunakan “light-emitting diode (LED)” yang digagas oleh Pemerintah Kabupaten Batang sebagai upaya menekan beban biaya penerangan jalan umum.
“Kami akan mendukung langkah ini dan secepatnya melakukan gerakan ke pemerintah pusat agar terealisasi,” katanya.
Kepala PT PLN Area Pekalongan, Djoko Tri membantah adanya kecurangan atau penyimpangan terkait masalah pembayaran tagihan PLJU yang dibebankan olehj pemda.
“Kami mendukung apa yang dilakukaan Pemkab Batang dan pemda lainnya untuk melakukan penghemaatan energi listrik dengan menggunakan lampu LED,” katanya.
Menurut dia, PLN akan terus melakukan upaya pendataan dan memastikan LPJU apakah milik pemda atau tidak sehingga nantinya energi listrik bisa dimanfaatkan pada masyarakat.
“Kami sudah melakukan penghitungan tagihan LPJU bersama pemda. Oleh karena, dengan adanya program rasionalisasi atau penggunaan meterisasi LPJU, ada transaksi yang jelas dan tidak ada yang dirugikan,” katanya. (jn03/ant)
